Mata Kuliah : CSI 402 , IT Governance

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
Advertisements

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
Bab 8. Manajemen Risiko Bank Syariah
Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TEORI CSR.
GOOD GOVERNANCE.
Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
MANAJEMEN STRATEGIK KULIAH II
Tata Kelola TI.
BEST PRACTISE FOR IT GOVERNANCE Pertemuan-8
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
CORPORATE GOVERNANCE BY SUYATMI.
TANGUNG JAWAB SOSIAL KORPORATE (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
MONITORING AND ASSURANCE PRACTICES FOR BOARD AND EXECUTIVE MANAGEMENT IT governance adalah istilah inclusive yang mencakup sistem informasi, teknologi,
Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Dalam Manajemen
IMPLEMENTASI STRATEGI: COORPORATE GOVERNANCE
STANDARD BALANCED SCORE CARD IT Pertemuan-9 Mata Kuliah: CSI402, IT Governance Tahun Akademik: 2012/
Pertemuan 12 EMITEN dan PROSES EMISI EFEK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Penerapan Manajemen Risiko
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Good Corporate Governance
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Good Corporate Governance
RESIKO NEXT.
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG (Good Corporate Governance)
ETIKA MANAJEMEN.
ETIKA MANAJEMEN.
LINGKUNGAN ORGANISASI
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 1
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG), Power dan Politik
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
Faktor Self Assesment GCG Mata Kuliah : Manajemen Resiko Bank Syariah Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M.M.   Disusun oleh: Muhammad Ramdhan ( )
Tata kelola perusahaan
Pelaporan dan Pengungkapan Keuangan
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
RISK MANAGEMENT Kelompok 6 : AKUNTANSI C Dina Ariandari ( )
PELAPORAN & KETERBUKAAN INFORMASI PERTEMUAN 7
Peranan Corporate Governance
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
etika dalam organisasi
Organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL
Good Corporate Governance (GCG)
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF) Mata Kuliah : Manajemen Resiko.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJEMEN
ETIKA MANAJEMEN.
Organ Perusahaan & Pemangku Kepentingan
Keuangan Sekolah/Madrasah
05 Etika Bisnis dan Profesi Good Corporate Governance
KULIAH 13 Hubungan Masyarakat
MANAJEMEN RISKO KEUANGAN
TEORI CSR.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 1
SI702 Tata Kelola Sistem Informasi Pertemuan #9
Pengertian Tata Kelola Perusahaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE AYU APRIANIDELTA WIJAKSANAFADLY FAFIZISRI NAHDABIMA ARIEFDHEA RAHMADHANARIZKY LAZEDITYATASYA KHAIRUNNISA ERFAN EFFENDI, SE.,MM.,AK.
MANAJEMEN RISIKO KORPORASI (ERM)
Akreditasi institusi.
Transcript presentasi:

Mata Kuliah : CSI 402 , IT Governance Tahun Akademik : 2012/2013 CORPORATE GOVERNANCE Masalah etika, pengambilan keputusan dan praktek dalam keseluruhan sebagai organisasi harus dipupuk melalui praktek tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai perilaku etis oleh direksi atau orang lain dibebankan oleh pemerin- tahan dalam penciptaan dan penyajian nilai bagi seluruh stakeholder. 3-1

Organization for Economic Coperation and Development (OECD) menyatakan : "Corporate Governance melibatkan sebuah hubungan antara manajemen perusahaan , dewan direksi, para stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan juga menyediakan struktur melalui, mana tujuan perusahaan yang ditetapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan memantau kinerja ditentukan. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi monitoring yang efektif. 3-2

Sehubungan dengan pemerintahan umum, negara-negara OECD: "Baik, pemerintahan umum yang efektif membantu untuk memperkuat hak-hak demokrasi dan asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi dan kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam, dan memperdalam kepercayaan pemerintah dan publik Adminitrasi. " 3-3

Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, aturan harus dibentuk untuk mengelola dan melaporkan risiko bisnis, mereka harus memerlukan organisasi untuk memiliki sistem pengendalian internal untuk memonitor risiko ketika memanfaatkan cara-cara baru dan inovatif untuk meningkatkan bisnis. Bersamaan, kerangka kerja ini merupakan flatform untuk perlindungan stakeholder karena mendefinisikan tanggung jawab dewan direksi. 3-4

. Dengan cara itu, pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan lainnya akan telah menetapkan tugas dan struktur yang memadai untuk memutuskan tentang investasi mereka, dalam kerangka tranparent. Dengan demikian, tata kelola perusahaan berusaha untuk menyerang keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dari exploting kesempatan yang tersedia untuk meningkatkan nilai stakeholder di satu sisi, sambil menjaga operasi organisasi dalam batas-batas persyaratan peraturan dan kewajiban sosial di sisi lain. 3-5

Mengingat pentingnya tanggung jawab sosial dalam tata kelola perusahaan, Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) telah meluncurkan pengembangan Standar Internasional (ISO 26000) memberikan pedoman sukarela untuk tanggung jawab sosial (SR). 3-6

Kerangka kerja ini sedang semakin diamanatkan oleh badan pemerintah dari berbagai negara dalam upaya untuk mengurangi frekuensi dan dampak dari laporan keuangan tidak akurat, dan memberikan transparansi dan akuntabilitas. Banyak dari peraturan pemerintah termasuk persyaratan bahwa manajemen senior harus setuju pada pengendalian internal yang memadai dan mencakup penilaian pengendalian internal organisasi dalam laporan keuangan organisasi. 3-7

===== thank for your attention =====