ABSTRAKSI PENELITIAN Penulis Jani Purnawanty Asal Fakultas Hukum Sumber Dana DIPA-RM Tahun 2009 Bidang Ilmu Hukum PENATAAN PENANGANAN PENYAKIT TROPIS (TROPICAL DISEASES) DALAM RANGKA PENERAPAN AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND HYTOSANITARY MEASURES OF THE WTO SEBAGAI UPAYA PENGUATAN POSISI INDONESIA PADA ERA PASAR BEBAS ABSTRAK Posisi tindakan bagi perlindungan kesehatan menurut regulasi WTO ditentukan oleh ketentuan SPS Agreement, TBT Agreement, dan GATT 1994 berdsarkan ruang lingkup aplikasinya masing¬masing. Tindakan ini diterima oleh ketiga perjanjian ini, bergantung pada tujuannya, bentuk dan sifat seta dampaknya bagi perdagangan. SPS Agreement bertujuan mencapai keseimbangan yang layak antara kedua tujuan itu. Karena itu, ketentuan yang membatasi janglauannya membahas resiko kesehatan yang mungkin timbul dari perdagangan pada produk pertanian olahan dan primer, seperti resiko kesehatan makanan dan resiko dari hama dan penyakit hewan dan tanaman. SPS Agreement tidak dapat dipandang terpisah, namun hares dipandang berkaitan dengan perjanjian WTO lainnya yang mungkin relevan dengan posisi tindakan SPS, yaltu TBT Agreement, GATT 1994 dan Perjanjian Bidang Pertanian. Untuk memastikan bahwa perjanjian ini diinterpretasikan secara harmoni, maka perlu dibahas ruang lingkup penerapan perjanjian dan prioritasnya konflik. Masalah dapat diterapkannya SPS Agreement pada persyaratan SPS dari lembaga selain pemerintah pusat dengan kesulitan. Semakin berubahnya norma penciptaan dan pelaksanaan SPS pada tingkat Sub nasional dan transnasional dalam dekade terakhir menjadikan masalah ini sebagai perhatian utama. Sementara pemikiran bahwa negara anggota bertanggung jawab memenuhi kewajiban WTO menurut tingkat pemerintahan subnasional mereka sekarang telah diiterima, namun hal ini tidak terjadi pada entitas non pemerintahan. Konsep entitas non pemerintah dan lembaga regional pada Art. 13 hares diinterpretasikan dengan memasukkan lembaga sektor swasta pada tingkat subnasional dan transnasional, melihat pesatnya perkembangan standar sektor swasta. Namun, luasnya kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak yang tersedia hares dipandang sebagai hal yang terbatas. Apa yang layak bergantung pada kondisi permasalahan, dan terutama pada jenis entitas yang digunakan. Sementara itu, Code of Good Practice bagi SPS Agreement, dengan regulasi procedural yang tepat untuk meningkatkan transparansi, konsultasi dan pengakuan atas kesetaraan hares disusun, dimana perjanjian ini tidak mungkin dicapai, Code of Good Practice dari TBT Agreement harus diinterpretasikan berlaku bagi standar SPS sektor swasta. Akhimya, dapat diberlakukannya SPS Agreement bagi semua tindakan SPS tetap terjadi, termasuk yang disahkan sebelum diberlakukannya perjanjian, adalah dua sisi pedang. DI satu sisi, SPS Agreement menghindari pengabaian tindakan yang ada yang akan memperlemah keefektifan SPS Agreement. Di sisi lain, menciptakan kewajiban bagi para negara Anggota untuk merevisi tindakan SPS mereka yang mendahului SPS Agreement untuk memastikan kesesuaian tindakan itu dengan peraturan baru. Negara anggota dengan sistem regulasi SPS yang kurang maju, dimana pelaksanaan penilaian resiko dan pertimbangan standar internasional tidak menjadi masalah, hal ini bisa menjadi masalah yang berat. Kata Kunci: SPS measures, kesehatan, pertanian, WTO