MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28 Mei 2013.
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK, PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN, DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DALAM.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
(Kepala Biro Kepegawaian)
Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Aplikasi E-Kinerja Kantor Regional I Yogyakarta 2016
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
Kebijakan Perencanaan
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PENILAIAN PRESTASI KERJA
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Direktorat Kinerja ASN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Contoh penyusunan skp.
Transcript presentasi:

MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA No. Program/Kegiatan Kegiatan yang sudah dilakukan Output Hambatan/kendala Tindak Lanjut V. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1. Penyusunan System Rekrutmen Pegawai yang transparan dan akuntabel a. Menyusun Pedoman Pengadaan CPNS KPP dan PA Draft Pedoman Ada peraturan baru untuk pengadaan CPNS sehingga pedoman tersebut perlu dirubah mengikuti peraturan baru tersebut Merevisi Pedoman Pengadaan CNPS KPP dan PA   b. Membuat Aplikasi Pendaftaran On line Program Aplikasi Perlu pengembangan disesuaikan dengan pedoman yang disusun c. Menyusun kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun kedepan (2012-1016) berdasarkan ANJAB yang telah disempurnakan dan ABK Data kebutuhan Pegawai ANJAB yang disusun belum lengkap sehingga agak sulit untuk menentukan kualifikasi jenis kebutuhan pegawai Menyempurnakan ANJAB dan ABK 2. Penyusunan Analisis Jabatan Menyempurnakan ANJAB sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan PERKA BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Dokumen peta dan uraian tugas ANJAB yang disusun belum lengkap sehingga datanya belum dapat dipergunakan secara maksimal sebagai informasi kepegawaian Menyusun ANJAB karena adanya restrukturisasi organisasi KPP dan PA Menyusun analisis beban kerja (ABK) Belum semua ABK yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut Menyempurnakan ABK karena adanya restrukturisasi organisasi KPP dan PA

MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA 3. Penyusunan Peringkat Jabatan dan Harga Jabatan a. Melakukan evaluasi jabatan sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan karena adanya restrukturisasi organisasi KPP dan PA Peringkat dan Harga Jabatan Dalam penentuan peringkat jabatan khususnya jabatan fungsional umum banyak tidak sesuai dengan tugas-tugas yang dilaksanakan (nama jabatan dan uraian tugas tidak sesuai) Melakukan evaluasi jabatan karena adanya restrukturisasi organisasi KPP dan PA   b. Menyempurnakan peraturan dalam rangka pelaksanaan tunjangan kinerja di lingkungan KPP dan PA Peraturan MENEG PP dan PA Nomor 03 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai KPP dan PA Menyempurnakan peraturan dalam rangka pelaksanaan tunjangan kinerja di lingkungan KPP dan PA karena mulai diterapkan PP No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Hasil Kerja PNS pada tanggal 1 Januari 2014 c. Membuat Aplikasi Tunjangan Kinerja Rekapitulasi Tunjangan Kinerja per bulan 4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Menyusun Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan PERKA BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Draft Permen tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan di Lingkungan KPP dan PA Menyusun Standar Kompetensi Kerja (Teknis) PNS Draft Standar Kompetensi Kerja di masing-masing kedeputian Membahas draft standar kompetensi kerja yang sudah ada dengan perubahan karena adanya restrukturisasi organisasi KPP dan PA

MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA 5. Asesmen Individu Berdasarkan Kompetensi Melakukan Assesment untuk para pegawai di lingkungan KPP dan PA tahun 2010-2013 dengan Standar Kompetensi Jabatan (Kompetensi Manajerial) yang sudah disusun dan bekerjasama dengan Pusat Penilaian Kompetensi PNS BKN 163 pejabat & peg yang telah diassesment terdiri : - 17 orang eselon II - 42 orang eselon III - 66 orang eselon IV - 38 orang pegawai gol. III/a   6. Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Individu a. Melakukan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada seluruh pejabat/pegawai KPP dan PA Seluruh pejabat/pegawai KPP dan PA b. Workshop Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Standar Kerja Pegawai (SKP) tahun 2012 sebanyak 2 (dua) angkatan 110 para pejabat eselon III, IV dan staf KPP dan PA Belum semua pegawai memahami secara baik tentang ketentuan PP No.46 Tahun 2013 dan PERKA No.1 Tahun 2013 tentang Juklak Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 c. Melakukan sosialisasi kembali PP No. 46 Tahun 2011 pada akhir Desember 2013 sebelum penerapan PP No.46 Tahun 2011 Melakukan sosialisasi kembali SKP PNS kepada Eselon I dan II pada akhir Januari 2014

MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA 7. Pengembangan Sistem Database Pegawai a. KPP dan PA telah mengembangkan sistem database kepegawaian. Sistem ini telah digunakan sebagian dalam proses penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Namun fitur-fitur yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dalam proses kepegawaian Data base pegawai yang ter update dan akurat Kekurangan informasi sumber dan keterbatasan SDM yang melakukan pengimputan. Perlu proses pengembangan sistem dan internalisasi   b. Sistem ini belum terintegrasi dengan aplikasi e-office atau device yang lain, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pegawai . Untuk itu perlu untuk dilakukan upaya pengembangan lebih lanjut agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal. c. Data seluruh pegawai sudah diinput sebagai data base kepegawaian 8. Penyusunan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Melakukan analisis kebutuhan diklat bebasis kompetensi atau training need analysis (TNA) dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : Pengumpulan bahan untuk analisis kebutuhan diklat (TNA) Bahan-bahan untuk TNA Melakukan analis kebutuhan diklat dengan model FGD Tersusunnya rekapitulasi kebutuhan diklat berdasarkan self need assesment dengan melihat spesifik tugas dan fungsi eselon III dan IV pada Satker Kedeputian Membahas hasil dari analisis kebutuhan diklat yang telah disusun

Rencana Penggunaan Anggaran: Finalisasi Kompetensi Teknis Proses Penerapan SKP Rapat-rapat Koordinasi

TERIMA KASIH Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh