DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Advertisements

SIM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.
MANAJEMEN PENDAFTARAN DAN PEMETAAN TANAH
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MATERI DIKLAT DASAR PERTANAHAN
KOORDINASI DALAM PERENCANAAN RUANG
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
SAEFUROKIM, PENGUKURAN DAN PEMETAAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 4 DI DESA KARTIKAJAYA KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL.
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENDAFTARAN TANAH Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada 19 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian.
TEORI BIAYA.
MANAJEMEN PIUTANG TRIAS ANDATI, IR. MM. MSc..
DAFTAR ISI DAFTAR 1 DAFTAR 2 DAFTAR.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBEKALAN MAHASISWA KKN UNS PENYUSUNAN SEDERHANA PEMETAAN
PELAKSANAAN TATAGUNA TANAH
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Identifikasi potensi sumberdaya geobiofisik wilayah
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Memantau Hutan Indonesia dari Udara
NANANG ENDRIANTO, Integrasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Tata Ruang Kampus Universitas Negeri Semarang.
Peraturan Kepala BPN RI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah....
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
MENGGAMBAR BATAS DESA pada PETA
Amdal Komisi Penilai Amdal
cakupan CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Alur Penguatan Mutu Tahun 2018
Medan Area Terima Visitasi Tim Assesor
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
LLDIKTI-VI.
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
MASUKAN UNTUK RUU PERTANAHAN
Transcript presentasi:

DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN Pemetaan untuk Keperluan Pendaftaran Tanah DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA September 2007

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Deputi SPP) Berdasarkan Peraturan Presiden 10/2006 dan Kepala BPN Nomor 3/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. TUGAS: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan. FUNGSI: Perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran dan pemetaan; Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik; Pelaksanaan pengukuran dasar nasional; Pelaksanaan pemetaan dasar nasional.

BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN DSPP DIREKTORAT PENGUKURAN DASAR DIREKTORAT PEMETAAN DASAR DIREKTORAT PEMETAAN TEMATIK DIREKTORAT SURVEI POTENSI TANAH

D U D Sub Dit Program dan Kendali Mutu Sub Dit Pengukuran dan Pemetaan KDK Sub Dit Pengukuran Kawasan dan Wilayah D P D Sub Dit Terestris dan Citra Penginderaan Jauh Sub Dit Wilayah Pesisir, Pulau Kecil dan Perairan Sub Dit Wilayah Administrasi, Perbatasan dan Wilayah Tertentu D P T Sub Dit Tematik Pesisir dan Pulau Kecil Sub Dit Tematik Kawasan Sub Dit Tematik Wilayah Khusus D S P T Sub Dit Penilaian Bidang Tanah Sub Dit Penilaian Tanah Kawasan Sub Dit Pengembangan Penilaian Tanah

Untuk melihat file lengkapnya silahkan menghubungi kami di www.mb.ipb.ac.id