Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

Paparan Konsultan GCB pada Rapat 8 Maret 2011 Pengelolaan Pasar Kahayan (USDRP)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan 2010 PROGRAM KEGIATAN.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Pemerintah Kota dan Pemerintah di Wilayah Perkotaan
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN JOMBANG
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
NURDIN D1B Dampak Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Mata Pencarian Masyarakat Sekitar.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK KELOMPOK 4: PENGEMBANGAN METODOLOGI.
Gambaran Kondisi Eksisting Subyek Ulasan
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Otonomi Daerah.
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Hubungan Antar Pemerintahan
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Ir. Hary Kristijo, M.Sc PPK Satker Pengelola Hibah MCC BAPPENAS
Segmentasi Pasar.
PENDAHULUAN EKONOMI LINGKUNGAN
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Pertemuan 9 Dr. Yulizar Kasih, SE, M.Si STMIK MDP
BAB I PENDAHULUAN.
CAPACITY BUILDING MARTINA P. DIAH, S.AP, M.AP.
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
PHBS DI TEMPAT-TEMPAT UMUM(TTU)
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
AKUNTABILITAS KINERJA
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
TUGAS PRAKTIKUM 2 MK PERENCANAAN PARTISIPATIF ILMU PERENCANAAN WILAYAH
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PERMASALAHAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Kementerian PPN/ Bappenas
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
Transcript presentasi:

Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award

Pendahuluan Dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah melalukan perubahan (Inovasi) dalam peningkatan pelayanan perkotaan, Direktorat Penataan Perkotaan melalui Subdit Penataan kota kecil memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penghargaan yang diberikan adalah Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award yang merupakan bagian dari penilaian dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Profil IMP Award IMP Award adalah proyek yang didanai oleh World Bank untuk memberi penghargaan kepada kabupaten/ kota yang dinilai berhasil menelurkan inovasi kemasyarakatan baik dalam tataran lokal, nasional,maupun internasional. IMP Award adalah kegiatan untuk memberi penghargaan kepada kota-kota yang selalu membuat inovasi untuk percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Maksud dan tujuan pemberian IMP Award Menumbuhkembangkan keinginan pemerintah daerah berinovasi dalam peningkatan pelayanan perkotaan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Memperoleh gambaran terkait dengan langkah kebijakan yang bersifat inovatif dan telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perkotaan

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam pemberian penghargaan IMP award, diantaranya untuk: meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki manajemen lingkungan, penghijauan kota, memperbaiki standar pelayanan, memperkenalkan pendekatan inovatif yang dapat memberikan dampak positif di perkotaan mempromosikan desentralisasi melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN Pengelolaan pasar tradisional Penataan pedagang kaki lima Penataan pemukiman kumuh Pengelolaan tata ruang Penataan ruang terbuka hijau Pengawasan pemanfaatan ruang Sanitasi perkotaan Pengelolaan sampah Pengelolaan air limbah Pengelolaan drainase

Tugas Cari artikel kota-kota yang pernah meraih IMP award