PERTUMBUHAN, KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Di negara-negara miskin, perhatian utama terfikus pada dilema antara pertubuhan ekonomi vs distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang tinggi sehingga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk menumbuhkan produksi akan lebih berarti apabila dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas atau pemerataan kesejahteraan sehingga orientasi pemerataan seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian suatu bangsa. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di suatu negara. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Persoalan pemerataan dan kemiskinan, pada akhirnya indikator pemertaan merupakan evaluasi tahap akhir keberhasilan pembangunan.

Gini Coeffisient Rumus GC sbb.: Ada berbagai tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, al. Gini Coeffisient atau Gini Ratio, Kuznet’s Index, Oshama’s Index dan Theil Decomposition Index. Dari sekian tolak ukur tsb. yang paling populer dipakai adalah Gini Coeffisient. Gini Coeffisient Rumus GC sbb.: n GC = 1 - ∑ (X i+1 – Xi) (Yi + Y i+1) atau 1 n GC = 1 - ∑ fi (Y i+1 + Yi) 1 Ket: GC = Angka Gini Coeffisient. Xi = Proporsi jumlah RT kumulatif dalam kelas i fi = Proporsi jumlah RT dalam kelas i Yi = Proporsi jumlah pendapatan RT kumulatif dalam kelas i Kelas i, jika dibagi 5 kelas menjadi: 20% termiskin, 20% ke-2, 20% ke-3, 20% ke-4, 20% terkaya Kelas i, jika dibagi 3 kelas menjadi: 40% miskin, 40% menengah, 20% terkaya

Angka GC berkisar antara 0 sd 1 CATATAN: Angka GC berkisar antara 0 sd 1 Angka GC = 0 (merata mutlak), angka GC = 1 (tidak merata mutlak) adalah tindak mungkin terjadi dalam kenyataan. Untuk negara-negara sedang berkembang, dinyatakan bahwa distribusi pendapatan sangat timpang apabila angka gini terletak antara 0,5 sd 0,7 dan relatif sama ketimpangan distribusi pendapatannya apabila angka gini terletak antara 0,2 sd 0,35. Menurut H.T. Oshima, ketimpangan rendah apabila angka gini < 0,3; ketimpangan sedang apabila angka gini terletak antara 0,3 sd 0,4; ketimpangan tinggi apabila angka gini > 0,4. 2. Relative Inequality Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan gini ratio baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Berapa bagian yang diterima kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Pusat Penelitian Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (inequality) melalui indikator yang disebut relative inequality. Relatif inequality merupakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Kriteria relative inequality sbb.: High inequality, apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima <12% dari bagian pendapatan nasional (GNP) atau distribusi sangat pincang. Moderate inequality, apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12% sd 175 dari bagian pendapatan nasional (GNP) atau kepincangan dianggap sedang. Low inequality, apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima >17% dari bagian pendapatan nasional (GNP) atau distribusi pendapatan tidak terlalu pincang.

TGNP = GNPkap . P Dis = x% . TGNP YP = Dis 40% . P 3. Relative Inequality dan Absolute Poverty Dimensi permasalahan distribusi pendapatan dalam relative inequality belum lengkap apabila tidak memperhatikan tingkat kemiskinan absolut (absolute poverty) dalam masyarakat. Relatifve inequality dan absolute poverty merupakan dua aspek kembar dalam konsep keadilan dalam proses perkembangan masyarakat. Absolute poverty berdasarkan studi penelitian di negara-negara sedang berkembang oleh Montex S. Ahluwalia dengan mempergunakan dua ukuran, yaitu: tingkat pendapatan US $ 50 tingkat pendapaan US $ 75 per tahun/jiwa Persoalan selanjutnya, mengetahui hubungan antara Relatifve inequality dan absolute poverty yaitu menjawab pertanyaan berupa jumlah orang dalam kelompok berpendapatan rendah (40% miskin) yang hidup dibawah garis kemiskinan US $ 75 per tahun/jiwa. Langkah-langkah sbb.: Menghitung nilai GNP atau pendapatan nasional total: 2. Menghitung bagian yang diterima oleh 40% kelompok berpendapatan rendah/miskin berdasarkan distribusi: 3. Menghitung bagian yang diterima 40% kelompok miskin secara per kapita: TGNP = GNPkap . P Dis = x% . TGNP YP = Dis 40% . P

Nilai pendapatan total penduduk: = 120 juta x $128 = $15.360 juta Ket: TGNP = nilai total GNP GNPkap = GNP perkapita P = jumlah seluruh penduduk x% = % bagian GNP yang diterima 40% kelompok berpendapatan rendah Yp = pendapatan penduduk miskin Misalnya: Pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia US $128, jumlah penduduk 120 juta jiwa dan 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 15% dari seluruh pendapatan, maka dapat dihitung pendapatan per kapita penduduk miskin sbb. Nilai pendapatan total penduduk: = 120 juta x $128 = $15.360 juta 2. Bagian yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah: = 15% x $15.360 = $2.304 juta 3. 40% penduduk berpendapatan rendah secara per kapita akan menerima: = $2.304 juta/ 40% x 120 juta = $48 Jadi 40% penduduk berpendapatan rendah secara per kapita menerima $48 dan angka ini masih dibawah $50 atau $75 sebagai batas garis kemiskinan internasional. Bagaimana sekarang?

K = q/n . 100 4. Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Garis kemiskinan merupakan patokan terpenting untuk mengukur tingkat kemiskinan sehingga kebijaksanaan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan perkiraan tentang kemiskinana terkait dengan tolok ukur garis kemiskinan tsb. Dalam pembahasan ini, tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan akan diuraikan secara tersendiri untuk memudahkan pemahaman kita. Tingkat Kemiskinan Pada dasarnya terdapat dua pendekatan di dalam mengukur tingkat kemiskinan yaitu: Head-count measure, yaitu memperkirakan jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Poverty gap, yaitu memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ukuran jumlah orang (head-count measure) di dalam menentukan tingkat kemiskinan diperoleh dari : Ket: K = tingkat kemiskinan q = jumlah penduduk miskin atau berada dibawa garis kemiskinan n = jumlah penduduk K = q/n . 100

PG = kesenjangan kemiskinan GK = garis kemiskinan Sedangkan ukuran kesenjangan kemiskinan (poverty gap) dilakukan berbagai bentuk tergantung tujuan yang ingin dicapai dengan ukuran tsb. Di samping perkiraan jumlah dana yang harus disediakan untuk menghapus kemiskinan, tidak jarang pula ukuran ini dinyatakan secara relative, yakni perbandingan antara jumlah kesenjangan kemiskinan dengan variable lain seperti PDB, jumlah pendapatan penduduk miskin, jumlah pendapatan penduduk tidak miskin, jumlah pengeluaran pemerintah, jumlah BLN atau nilai ekspor. Perlu diketahui bahwa kesenjangan kemiskinan diukur dengan memperlihatkan perbedaan tingkat pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan, rumus: Ket : PG = kesenjangan kemiskinan GK = garis kemiskinan Yp = pendapatan penduduk miskin Bila kesenjangan kemiskinan diukur secara relatif , dapat diperoleh dengan cara : Ket: %PG = kesenjangn kemiskinan relatif Vt = variabel tertentu secara per kapita, seperti PDB, bantuan luar negeri, pendapatan penduduk miskin, jumlah pengeluaran pemerintah, dsb. PG = GK – Yp %PG = PG/ Vt . 100%

Pendapat ahli tentang ukuran garis kemiskinan di Indonesia. Perkiraan tentang garis kemiskinan dengan beberapa pendekatan, misalnya kebutuhan minimum, atau kebutuhan dasar. Perkiraan garis kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli seperti Esmara, Sayogya, Booth dsb. Dalam konsep kemiskinan mutlak, garis kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Sedangkan dalam konsep kemiskinan relatif, pendapatan yang sudah di atas garis kemiskinan ,namun masih jauh lebih rendah kondisinya dibandingkan keadaan masyarakat sekitar, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Pendapat ahli tentang ukuran garis kemiskinan di Indonesia. Penelitian Kriteria Garis Kemiskinan Esmara Konsumsi beras per kapita/tahun (kg) 125 Sayogya Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang/tahun (kg): Miskin Miskin Sekali Paling Miskin 480 (kota)/320 (desa) 360/ 240 270/ 180 Ginneken Kebutuhan gizi minimum per orang/ hari (kalori) 2000 Anne Booth Gupta Kebutuhan gizi minimum per orang/ hari (Rp) 24000 Hasan Pendapatan minimum per orang/ tahun (US $) 125 (kota)/ 95 (desa) BPS Konsumsi kalori per kapita/ hari Pengeluaran per kapita/ bulan (Rp) 2100 13731 (kota)/ 7746 (desa) Bank Dunia 6719 (kota)/ 4479 (desa) Sumber: Suseno TW, 1990.

5. Kebutuhan Dasar dan Garis Kemiskinan Strategi kebutuhan dasar (basic needs) dipopulerkan ILO tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Dasar : Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Selanjutnya pendekatan kebutuhan dasar ini diikuti oleh kelompok-kelompok lain, lembaga-lembaga nasional dan internasional maupun perorangan yang telah menarik pelajaran dari pengalaman pertumbuhan ekonomi yang kurang memperhatikan masalah kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti trickle-down effect dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator pertumbuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subyektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah dan kelompok sosial. Di samping itu kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, seperti misalnya selera konsumen terhadap jenis makanan atau sepatu atau rumah. Namun demikian beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai komponen kebutuhan dasar, karakteristik kebutuhan dasar dan hubungannya dengan garis kemiskinan.

1). Komponen Kebutuhan Dasar Menurut United Nations (1961), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosal, kebebasan manusia. Menurut UNRISD (1966), terdiri atas: kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan (kebutuhan fisik primer), kemudian pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup (kebutuhan kultural) dan kebutuhan atas kelebihan pendapatan. Menurut Ganguli dan Gupta (1976): menilai gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang sebagai komponen primer. Menurut Green (1978): personal comsumption items (pangan, sandang dan pemukiman) dan basic public services (fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan dan kebudayaan) merupakan dua sasaran pokok. Bagaimana komponen kebutuhan dasar untuk bangsa Indonesia? Esmara melihat sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan merupakan komponen kebutuhan dasar primer. BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menyusun komposisi kebutuhan dasar pangan dan bukan pangan seperti terlihat dalam tabel 2 dan 3 berikut ini. Adapun indikator untuk mengukur kebutuhan dasar adalah pengeluaran per kapita di daerah kota maupun pedesaan.

Tabel 2. Komposisi Pengeluaran Konsumsi Penduduk di Indonesia Penelitian Kebutuhan Dasar Bukan Kebutuhan Dasar Kota Desa A. Pangan 1. Padi-Padian dan Hasil-Hasilnya V 2. Ubi-Ubian dan Hasil-Hasilnya 3. Ikan dan hasil-hasil ikan lainnya 4. Daging 5. Telur, susu dan hasil-hasil dari susu 6. Sayur-sayuran 7. Kacang-kacangan 8. Buah-buahan 9. Konsumsi lainnya (V) 10. Makanan yang sudah jadi 11. Minuman yang mengandung alkohol 12. Tembakau, sirih B. Bukan Pangan 1. Perumahan, bahan bakar, penerangan dan air 2. Barang-barang dan jasa-jasa 3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala 4. Barang-barang yang tahan lama 5. Keperluan pesta dan upacara Sumber: Suseno TW, 1990. Cat: tanda V, memperlihatkan dipergunakan sepenuhnya dan tanda (V) dipergunakan sebagian dari pengeluaran rata-rata jenis pengeluaran kategori kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar.

Berdasarkan seluruh pengeluaran untuk konsumsi lainnya ini, diperkirakan 50% dipergunakan untuk kebutuhan dasar bagi penduduk yang berdiam di kota dan 75% desa. Dalam kategori kebutuhan dasar ini termasuk garam, lada, gula pasir, minyak goreng dsb. Dalam kategori pengeluaran untuk barang-barang dan jasa-jasa ini, termasuk pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan tabel 3, dijelaskan mengenai indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen sbb.: Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, buku). Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan termasuk obat-obatan.

Tabel 3. Perkiraan Pengeluaran per Kapita untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar menurut Komponen dan seluruh Pengeluaran per Kapita di Indonesia (Rp/bulan) Kebutuhan Dasar 1970 1980 Kota Desa Pangan V 1. Padi-Padian dan Hasil-Hasilnya x 2. Ubi-Ubian dan Hasil-Hasilnya 3. Ikan dan hasil-hasil ikan lainnya 4. Daging 8. Buah-buahan 6. Sayur-sayuran 7. Kacang-kacangan Konsumsi lainnya Sandang Perumahan Pendidikan Kesehatan Jumlah Rata-Rata Kebutuhan Dasar 1240 999 7770 5482 Pengeluaran Rata-Rata 1819 1272 12208 7212 Sumber: Suseno TW, 1990.

a). Ratio Kebutuhan Dasar dan Pengeluaran per Kapita: 100% 2). Karakteristik Pengeluaran per Kapita Karakteristik pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai dasar penentuan garis kemiskinan, dapat dilihat dari 3 hal, sbb:. a). Komposisi Kebutuhan Dasar: 100% K = Cp/np . Kd Ket K = komposisi kebutuhan dasar dalam persen Cp/np = pengeluaran per kapita untuk pangan atau bukan pangan Kd = jumlah kebutuhan dasar rata-rata per kapita a). Ratio Kebutuhan Dasar dan Pengeluaran per Kapita: 100% R = K . C Ket: R = ratio kebutuhan dasar dan pengeluaran per kapita rata-rata dalam person Kd = jumlah kebutuhan dasar rata-rata per kapita Kd = pengeluaran rata-rata per kapita

3). Kebutuhan Dasar dan Garis Kemiskinan a). Ratio Kota dan Desa: 100% Rkd = Kd kota . Kd desa Rc = C kota . Cd desa Ket Rkd = rasio kebutuhan dasar rata-rata per kapita kota terhadap desa Rc = rasio pengeluaran rata-rata per kapita kota terhadap desa Kd = jumlah kebutuhan dasar rata-rata per kapita C = pengeluaran rata-rata per kapita 3). Kebutuhan Dasar dan Garis Kemiskinan Secara internasional, garis kemiskinan ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar: Atkinson, menyarankan garis kemiskinan ditentukan ½ dari pengeluaran per kapita. McNamara, mengatakan 1/3 dari pengeluaran per kapita. Esmara, mengemukakan sekitar 2/3 (kota) dan ¾ (desa) dari pengeluaran per kapita. Sementara itu garis kemiskinan di Indonesia, Esmara membedakan antara garis kemiskinan relatif dan mutlak, berdasarkan pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Secara relatif, garis kemiskinan rakyat dihitung berdasarkan realisasi pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar (Kd). Secara mutlak, perkiraan pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar diproyeksikan melalui IBM sehingga diperolah menurut harga yang berlaku.