PENGANTAR ILMU EKONOMI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“Pertemuan ke Enam” Kebijakan Fiskal.
Advertisements

PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM MENYUSUN RAPBN DIPERLUKAN SUATU GARIS YANG DISEBUT DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN. KEBIJAKAN ANGGARAN ADALAH GARIS KEBIJAKAN PEMERINTAH.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Pertemuan Ke empat… APBD.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi
dengan pendapatan disposible (Yd).
EKONOMI PUBLIK.
KEBIJAKAN FISKAL.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
Dosen Pembimbing : Hj. Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM
KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH INDRIANI SETIYOSARI
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PERTEMUAN 6.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
dengan pendapatan disposible (Yd).
PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
LATIHAN PR PEREKONOMAN 3 SEKTOR
® Utang Pemerintah.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Program Studi Pendidikan Akuntansi ~FKIP UMS~
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM
Kardina Tria Lestari A
PENGELLUARAN PEMERINTAH
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
APBN DAN APBD.
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
A P B N.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

PENGANTAR ILMU EKONOMI Nama kelompok 9 1.Amos Jonatan 2.Ghifani Azhar 3.Lia Maulidia 4.Widya Astuti PENGANTAR ILMU EKONOMI

KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kekondisi yang lebih baik unytuk diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal dinilai dari dua aspek Aspek kuantitatif Aspek yang berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Aspek kualitatif Aspek yang berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran dan subsidi.

Fungsi utama kebijakan fiskal Fungsi alokasi Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat berupa dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Fungsi distribusi Fungsi distribusi yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasiaonal dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Fungsi stabilisasi Fungsi stabilisasi agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadahi.

Tujuan kebijakan fiskal Untuk menciptakan stabilitas ekonomi Untuk menciptakan lapangan kerja Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Untuk mencuiptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan

Macam-macam kebijakan fiskal Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (fungtional finance) Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget)

Jika dilihat dari penerimaan dan pengeluaran kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi tiga jenis Anggaran defisit (deficit budget) Anggaran defisit adalah kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan. Anggaran surplus (surplus budget) Anggaran surplus adalah kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari pada penerimaan. Anggaran berimbang (balance budget) anggaran berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan.