SURAT KETERANGAN WARISAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEDUDUKAN AHLI WARIS PADA UMUMNYA
Advertisements

HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
HUKUM WARIS MENURUT BW.
Assalammu’alaikum Wr.Wb.
HUKUM WARIS PERDATA BARAT
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
1 . Pada hari ini . -Pukul . . -Menghadap kepada saya, , Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri.
AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN CANDIDAT DOKTOR ILMU HUKUM
Kompetensi Peradilan Agama
KULIAH 2: TPA3 TEKNIK PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS OLEH:
1 Dalam kasus ini PT MULTI INDUSTRI BATAM ingin melepaskan haknya kepada PT PERKASA MEGAH INDUSTRI berupa sebuah Pabrik Pengolahan Batu Granit, melihat.
KOMPARISI YAYASAN: BERTINDAK MENGHADAP MEWAKILI YAYASAN KELOMPOK 7
KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN
Perwalian adalah: Pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah:
AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN CANDIDAT DOKTOR ILMU HUKUM
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN
Gol. III Kakek+nenek (ke atas)  Pasal 850 s.d 853 BW
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
SKMHT Notariil ?.
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
TEKNIK PEMBUATAN AKTA- AKTA SYARIAH (TPA2S)
Majelis Kehormatan Notaris
AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN CANDIDAT DOKTOR ILMU HUKUM
KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU II HUKUM KEWARISAN
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
Pencegahan Perkawinan
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
SISTEM KEWARISAN DAN WASIAT
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PENGERTIAN LEGILITIME PORTIE (PS 913 BW)
PEMBATALAN PERKAWINAN
SOAL LATIHAN HUKUM KEWARISAN PERDATA
WEESKAMER (Balai Harta Peninggalan) : Tugas & Peran dalam Perkembangan Kebutuhan Hukum Masyarakat Nurhendro Putranto, SH.MHum. Sosialisasi Pengurusan.
Hukum tentang Orang/ buku I BW
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERWALIAN.
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
Legitieme Portie Bagian Mutlak atau Legitieme Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus.
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PEMBUATAN PUTUSAN.
BENTUK AKTA NOTARIS pasal 38 UU 2/2014
PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN
ADOPSI ANAK.
PERKAWINAN CAMPURAN.
KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN
PERWALIAN.
HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
TEKNIK PEMBUATAN AKTA III
Hak dan Kewajiban Warga Negara
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
Pengangkatan, perpindahan, perpanjangan, pemberhentian Notaris
Assalammu’alaikum Wr.Wb.
PAILIT (KEBANGKRUTAN INDONESIA)
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
COVER NOTE NOTARIS – PPAT Wahyudi Suyanto
BU-MA-GI x HUKUM Oleh: MAILIZA.
Transcript presentasi:

SURAT KETERANGAN WARISAN GOLONGAN PERTAMA (I) GOLONGAN KEDUA (II) SKW GOLONGAN KETIGA (III) GOLONGAN KEEMPAT (IV)

ANATOMI KETERANGAN WARISAN JUDUL “SKW” NOMOR SKW PENDAPAT HUKUM NOTARIS (LEGAL OPINION) NOTARIS DAN KEDUDUKAN DASAR PEMBUATAN SKW KETERANGAN NOTARIS: TENTANG FAKTA HUKUM PENDAPAT HUKUM NOTARIS TENTANG PERSOALAN HUKUM SKW PENETAPAN AHLI WARIS DAN BAGIANNYA AKHIR SKW

JUDUL DAN NOMOR DOKUMEN SKW MERUPAKAN AKTA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN YANG BERISI PENDAPAT HUKUM NOTARIS (LEGAL OPINION) NOMOR: 01/SKW/2014 (DIAMBIL DARI BUKU SKW BUKAN BUKU DAFTAR AKTA) SURAT KETERANGAN WARISAN (ISINYA SIAPA AHLI WARIS DAN BERAPA BESAR BAGIAN AW)

NOTARIS-NOTARIS PENGGANTI- PEJABAT SEMENTARA NOTARIS AMIR, SARJANA HUKUM, NOTARIS BERKEDUDUKAN DI KOTA DEPOK, DENGAN WILAYAH JABATAN SELURUH WILAYAH DALAM PROPINSI JAWA BARAT: NOTARIS PENGGANTI (CUTI S/D 6 BULAN) DARMA, SARJANA HUKUM, NOTARIS PENGGANTI DARI HASAN, SARJANA HUKUM, NOTARIS BERKEDUDUKAN DI KOTA DEPOK, DENGAN WILAYAH JABATAN SELURUH WILAYAH DALAM PROPINSI JAWA BARAT, DEMIKIAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA DEPOK NOMOR (X), TANGGAL (X),

NOTARIS-NOTARIS PENGGANTI- PEJABAT SEMENTARA NOTARIS NOTARIS PENGGANTI (CUTI DIATAS 6 BULAN S/D 1 TAHUN): DARMA, SARJANA HUKUM, NOTARIS PENGGANTI DARI HASAN, SARJANA HUKUM, NOTARIS BEKEDUDUKAN DI KOTA DEPOK, DENGAN WILAYAH JABATAN SELURUH WILAYAH DALAM PROPINSI JAWA BARAT, DEMIKIAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS JAWA BARAT NOMOR (X), TANGGAL (X) NOTARIS PENGGANTI (CUTI DIATAS 1 TAHUN) DARMA, SARJANA HUKUM, NOTARIS PENGGANTI DARI HASAN, SARJANA HUKUM, NOTARIS BERKEDUDUKAN DI KOTA DEPOK, DENGAN WILAYAH JABATAN SELURUH WILAYAH DALAM PROPINSI JAWA BARAT, DEMIKIAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR (X), TANGGAL (X),

NOTARIS-NOTARIS PENGGANTI- PEJABAT SEMENTARA NOTARIS DARMA, SARJANA HUKUM, PEJABAT SEMENTARA NOTARIS, SEBELUMNYA NOTARIS PENGGANTI DARI HASAN, SARJANA HUKUM, NOTARIS BEKEDUDUKAN DI KOTA DEPOK, DENGAN WILAYAH JABATAN SELURUH WILAYAH DALAM PROPINSI JAWA BARAT, YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DI DEPOK, PADA TANGGAL (X), DAN KARENA ITU MENURUT PASAL 35 AYAT (3) UU JABATAN NOTARIS, BERWENANG MENJALANKAN JABATAN NOTARIS YANG DUNIA UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK TANGGAL NOTARIS MENINGGAL DUNIA, DEMIKIAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA DEPOK NOMOR (X), TANGGAL (X)

DASAR PEMBUATAN SKW PERMINTAAN AHLI WARIS, YANG DIAJUKAN SECARA TERTULIS; DOKUMEN DOKUMEN WARISAN; AKTA PERNYATAAN (AKTA OTENTIK) SURAT DIREKTUR PERDATA (WASIAT ATAS NAMA PEWARIS)

FAKTA HUKUM GOLONGAN PERTAMA: GOLONGAN KEDUA: FAKTA HUKUM ANAK DAN KETURUNANNYA YAITU ANAK SAH, ANAK YANG DISAHKAN, ANAK ADOPSI, ANAK DALAM KANDUNGAN, SUAMI/ISTRI PERTAMA ATAU KEDUA GOLONGAN KEDUA: AYAH DAN IBU, SDR SDR KANDUNG DAN KETURUNANNYA, ADR-ADR TIRI DAN KETURUNANNYA FAKTA HUKUM GOLONGAN KETIGA: AYAH DAN IBU DARI AYAH PEWARIS DAN SETERUSNYA KEATAS; AYAH DAN IBU DARI IBU PEWARIS DAN SETERUSNYS KEATAS GOLONGAN KEEMPAT: PAMAN DAN BIBI SERTA KETURUNANNYA, DENGEN KETENTUAN KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS MENYIMPANG LEBIH DARI DERAJAT KEENAM TIDAK MEWARIS (PS 861 AYAT 1)

GOLONGAN PERTAMA PEWARIS PERKAWINAN PEWARIS MENIKAH DENGAN PERJANJIAN KAWIN ATAU TANPA PERJANJIAN KAWIN; ADA ATAU TIDAK ADA ANAK SAH PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN PENOLAKAN WARISAN AHLI WARIS TIDAK PATUT PENGECEKAN WASIAT PADA KEMENHUM HAM RI

GOLONGAN KEDUA PEWARIS TIDAK PERNAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN TIDAK PERNAH MENGADOPSI ANAK ADA ATAU TIDAK PENGAKUAN ANAK LUAR KAWAIN PEWARIS ADALAH ANAK DARI KEDUA ORANG TUA KELAHIRAN SDR SDR KANDUNG ATAU TIRI SERTA KETURUNANNYA; PENOLAKAN WARISAN ADA ATAU TIDAK ADA AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT PENGECEKAN WASIAT

GOLONGAN KETIGA PEWARIS; PEWARIS TIDAK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PEWARIS TIDAK MENINGGALKAN ORANG TUA DAN SDR SDR PEWARIS MENINGGALKAN KAKEK DAN ATAU NENEK PEWARIS PERNAH ATAU TIDAK PERNAH MENGAKUI ANAK LUAR NIKAH PENOLAKAN WARISAN AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT PENGECEKAN WASIAT

CONTOH KETERANGAN HAK WARIS KETERANGAN HAK WARIS NOMOR 01/I/2013 Saya, yang bertandatangan dibawah ini:---------------------------------------- AMIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Depok, dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat, atas permintaan:--------------------Nona X, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-01-1980 (duapuluh tujuh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan flamboyan nomor 10, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan sukmajaya, demikien berdasarkan suratnya tanggal 6 Januari 2013; dan berdasarkan surat surat yang diperlihatkan kepada saya notaris serta keterangan yang dimaksud dalam Akta Pernyataan tanggal 03-01-2013 (tiga Januari dua ribu tiga belas), Nomor 01 yang dibuat dihadapan saya, notaris, maka saya notaris menerangkan:----------------------------------------------------------------------------

FAKTA HUKUM -Bahwa almarhum Tuan A, lahir pada tanggal 12-08-1947 (duabelas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), telah meninggal dunia di Depok, tempat tinggalnya yang terkahir, pada tanggal 01-10-2013 (satu Oktober dua ribu tiga belas), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor……………………… tanggal …………. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, selanjutnya dalam keterangan ini disebut PEWARIS;---------- -Bahwa PEWARIS semasa hidupnya telah menikah untuk pertama dan terakhir kali, dengan sekarang almarhumah Nyonya B, pada tanggal 13-10-1978 (tigabelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh delapan) sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor…………..tanggal ……………… yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta, tanpa membuat perjanjian kawin, sehingga menikah dengan percampuran harta seluruhnya;

FAKTA HUKUM BAHWA PEWARIS SEMASA HIDUPNYA MENIKAH UNTUK PERTAMA KALI DAN TERAKHIR DENGAN PENGHADAP NYONYA B TERSEBUT, DIJAKARTA PADA TANGGAL 05-02-1960 (LIMA PEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 7/JP/1960 TANGGAL 05-02-1960 (LIMA PEBRUARU SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH). BAHWA PEWARIS DAN PENGHADAP NYONYA B TERSEBUT, SEBELUM ATAU PADA SAAT PERKAWINAN DILANGSUNGKAN, TIDAK PERNAH MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN, DAN KARENA ITU BERDASARKAN PASAL 119 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, DEMI HUKUM TERJADI PERCAMPURAN HARTA BULAT. BAHWA PEWARIS DAN PENGHADAP NYONYA B TERSEBUT, SEBELUM ATAU PADA SAAT PERKAWINAN DILANGSUNGKAN, TELAH MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN, YANG DIMUAT DALAM AKTA PERJANJIAN KAWIN NOMOR 5 TANGGAL 8-3-1970 (DELAPAN MARET SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH( YANG DIBUAT DIHADAPAN HASAN, SARJANA HUKUM, NOTARIS DIJAKARTA, DAN OLEH KARENANYA MENIKAH DENGAN HARTA TERPISAH

FAKTA HUKUM BAHWA DARI PERKAWINAN PEWARIS DENGAN PENGHADAP NYONYA B, TELAH DILAHIRKAN 2 (DUA) ORANG ANAK YAITU: TUAN C, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 6-4-1970 (ENAM APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMOR 179/JS/1970 TANGGAL 20-04-1970 (DUAPULUH APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH), YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL JAKARTA SELATAN ; TUAN D, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 7-4-1971 (TUJUH APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH SATU) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMOR 1300/JS/1971 TANGGAL 25-04-1971 (DUAPULUH LIMA APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU), YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL JAKARTA SELATAN ;

FAKTA HUKUM BAHWA SEMASA HIDUPNYA PEWARIS TELAH MENGANGKAT ATAU MENGADOPSI SEORANG ANAK LAKI LAKI BERNAMA (Y) YANG DILAHIRKAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL 5-1-2012 (LIMA JANUARI DUA RIBU DUA BELAS), SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 15/P/2012/PN.JKT.PST TANGGAL 5-2-2012 (LIMA PEBRUARI DUA RIBU DUA BELAS)

FAKTA HUKUM BAHWA SELAIN ANAK YANG DSEBUT DIATAS, PEWARIS SEMASA HIDUPNYA TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAIN BAIK ANAK SAH, ANAK YANG DIAKUI SAH, ANAK YANG DIANGKAT (DIADOPSI) DAN ANAK YANG DISAHKAN ATAU PENGESAHAN ANAK.

FAKTA HUKUM Bahwa Tuan D telah menolak harta warisan dari PEWARIS sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Penolakan Harta Warisan Nomor 01/Leg.A.W/2006/PN.DPK tanggal 13-12-2006 (tigas belas Desember dua ribu enam) yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok.

PENDAPAT HUKUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1058 juncto pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tuan D yang menolak Harta Warisan dianggap tidak pernah menjadi waris, dan karena itu bagian anak yang menolak jatuh kepada ahli waris lainnya. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Tentang Adopsi untuk golongan Tionghoa yang dimuat dalam staatsblad 1917:129 jis 1919:81, 1924:557, 1925:92, anak adokpsi bernama Y tersebut dianggap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara almarhum dengan alhum marNyonya B tersebut; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 ayat 1 jo pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tuan C sebagai anak sah adalah ahli waris almarhum A;

WASIAT “ BERDASARKAN SURAT DIREKTUR PERDATA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NOMOR C2-HT.05.03-5577 TANGGAL 11-11-2012, DALAM BUKU REGISTER SEKSI DAFTAR WASIAT TIDAK TERDAFTAR AKTA WASIAT ATAS NAMA PEWARIS” “ BERDASARKAN SURAT DIREKTUR PERDATA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NOMOR C2.HT.05.02.5566 TANGGAL 12-12-2012, DALAM BUKU REGISTER SEKSI DAFTAR WASIAT TERDAPAT AKTA WASIAT ATAS NAMA PEWARIS YANG DIMUAT DALAM AKTA WASIAT NOMOR 5 TANGGAL 11-02-2007 YANG DIBUAT DIHADAPAN AMIR, SH NOTARIS DI JAKARTA, YANG ISINYA BERBUNYI: “SAYA CABUT DAN NYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI SEMUA WASIAT DAN SEMUA AKTA AKTA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN SAMA DENGAN WASIAT SEBELUM WASIAT INI, TIDAK ADA YANG DIKECUALIKAN. ‘SAYA ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS SAYA SATU SATUNYA, ISTRI SAYA BERNAMA RUMI DAHULU TJAN LIE HUO……”

PENETAPAN AHLI WARIS DAN BAGIANNYA BERDASARKAN HAL HAL YANG DIURAIKAN TERSEBUT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG BERLAKU BAGI PEWARIS, MAKA MENETAPKAN AHLI WARIS DARI PEWARIS DAN BAGIANNYA MASING MASING DARI HARTA WARISAN PEWARIS YAITU: -TUAN C TERSEBUT, SEBAGAI AHLI WARIS, MENDAPATKAN 1/2 (SATU PER DUA) BAGIAN; -TUAN Y TERSEBUT, SEBAGAI AHLI WARIS, MENDAPATKAN 1/2 (SATU PER DUA) BAGIAN.

PENUTUP SKW MEREKA TERSEBUT SECARA TERSENDIRI BERHAK UNTUK MENUNTUT DAN MENERIMA SELURUH BARANG BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK SERTA UANG UANG DAN PIUTANG YANG TERMASUK DALAM HARTA WARISAN PEWARIS DAN MEMBERIKAN TANDA PENERIMAAN YANG SAH UNTUK SEGALA PENERIMAAN

CONTOH FAKTA HUKUM AHLI WARIS GOLONGAN II A B P X

FAKTA HUKUM Bahwa Tuan P telah meninggal dunia di Jakarta, tempat tinggalnya terakhir, pada tanggal 2 (dua) Januari 2015 (duaribu limabelas), sebagaimana diuraikan dan dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 2/CS/JKT.PST/2015 tanggal 10 (sepuluh) Pebruari 2015 (duaribu limabelas), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat; Bahwa Almarhum semasa hidupya tidak pernah melangsungkan perkawinan menutu hukum; Bahwa Almarhum semasa hidupnya tidak pernah mengadopsi atau mengangkat anak; Bahwa Almarhum A dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 2 (dua) Maret) 1970 (seribu sembilanratus tujuhpuluh), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/CS/JKT/1950 tanggal 12 (duabelas) April 1950 (seribu sembilanratus limapuluh) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta;

FAKTA HUKUM 5. Bahwa dari akta kelahirkan tersebut, ternyata almarhum A adalah anak sah dari kedua orang tuanya yang sekarang masih hdup yaitu: a. Tuan A, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Maret 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima), sebagaimana dinyatakan dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/CS/JKT/1945 tanggal 5 (lima) Mei 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta; b. Nyonya B, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 (dua) Maret 1947 (seribu sembilanratus empat puluh tujuh), sebagaimana dinyatakan dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/CS/JKT/1945 tanggal 6 (enam) Mei 1947 (seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatasan Sipil Jakarta;

FAKTA HUKUM 6. Bahwa Almarhum A, semasa hidupnya telah mengakui sah seorang anak luar kawain yang sekarang masih hidup yaitu Tuan X, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 4 (empat) Maret 2005 (duaribu lima), sebagaimana dinyatakan dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/CS/JKT/2005 tanggal 7 (tujuh) April 2005 (duaribu lima) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Jakarta Pusat; 7. Bahwa pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh Almarhum A berdasarkan akta pengakuan tanggal 1 (satu) April 2005 (duaribu lima) yang dibuat dihadapan Hasan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan akta pengakuan mana telah dicatat pada pinggir akta kelahirkan Tuan X tersebut;

CONTOH KASUS SEDERHANA A 100 % B C A MENIKAH DENGAN B TANPA MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN DAN DALAM PERNIKAHAN TIDAK DILAHIRKAN SEORANG ANAK. A MENINGGALKAN WASIAT YANG ISINYA MENGANGKAT ISTRINYA B SEBAGAI SATU-SATUNYA AHLI WARIS.” A SEMASA HIDUPNYA MENGANGKAT SECARA SAH C SEBAGAI ANAK ANGKATNYA.” BUAT KETERANGAN WARISAN. (INGAT PS 12 AYAT 1 STBLD 1917:129 TENTANG ADOPSI)

CONTOH KASUS SEDERHANA A B 100 % X C D D MENOLAK HARTA PENINGGALAN A, BERDASARKAN PERNYATAAN PENOLAKAN HARTA WARISAN NOMOR 02/LEG.A.W/2012 TANGGAL 12-04-2013. A MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 01-01-2013. HARTA CAMPUR A DAN B SERTA HARTA WARISAN B TELAH SELESAI DIBAGI WARIS. A DAN B MENIKAH TANPA MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN. A SEMASA HIDUPNYA MEMBUAT AKTA WASIAT YANG ISINYA MENGANGKAT X SEBAGAI SATU2NYA AHLI WARIS.

CONTOH KASUS SEDERHANA P 50 % A X B C D

CONTOH KASUS P A 50% 50% X B

BERSAMBUNG TERIMA KASIH