DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA SAKIP/ LAKIP DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA OLEH : KHOBIBAH, M.A TABANAN, 25-27 MEI 2010

TUJUAN PEMBELAJARAN : Peserta memahami pengertian dan kegunaan akip/lakip Peserta dapat menyusun Lakip dengan benar

Dasar hukum sakip/lakip 1. Ketetapan MPR No.XI tahun 1998 2. UU No. 28 tahun 1999 3. Keppres No. 7 Tahun 1999 4. SK LAN No. 589 Tahun 1999 5. SK LAN No. 239 Tahun 2003 6. KMA No. 489 Tahun 2000 7. KMA No.507 Tahun 2003 8. PMA No. 21 Tahun 2006 9. Intruksi Menteri Agama No.1 Tahun 2003 10. Intruksi Menteri agama No.2 Tahun 2006

T u j u a n Mendorong terciptanya AKIP sebagai syarat kepemerintahan yang baik & terpercaya; Transparansi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional Kepercayaan kepada Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Prinsip Penyusunan Laporan Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility Center ); Prinsip Perbandingan, Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode periode lain atau unit lainnya; Prinsip Akuntabilitas; Prinsip Manfaat;

MANFAAT LAK adalah Peningkatan Akuntabilitas; Umpan balik untuk peningkatan Kinerja; Peningkatan perencanaan di segala Bidang Meningkatkan Kredibilitas atau kepercayaan masyarakat; Mengetahui dan Menilai Keberhasilan dan Kegagalan; Mendorong untuk menyelenggarakan Tugas Umum pemerintahan dan pembagunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan Responsif terhadap aspirasi masyarakat & Lingkungan

Perencanaan Strategis Merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

V I S I O N (VISI) Cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tetang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. Visi menjawab . . . . Hendak menjadi apa kita ini di masa depan.

Dasar-dasar Perumusan VISI 1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai org 2. Mempunyai arah dan fokus strategi yg jelas 3. Mampu utk mengeksploitasi kesempatan, dan tantangan organisasi 4. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi yg terdapat dlm sebuah org. 5. Memiliki orientasi terhadap masa depan 6. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dlm lingkungan organisasi 7. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dlm lingkungan organisasi 8. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

V I S I 1. Menarik komitmen dan menggerakkan orang 2. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi 3. Menciptakan standar unggulan 4. Menjembatani keadaan sekarang dan keadan masa depan

Contoh Visi Visi Depag Visi BDL Terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah kesatuan Republik Indonesia Masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati sesama pemeluk agama. Visi Depag Visi BDL Visi Balai Diklat Dps: Menjadi Lembaga Diklat yang Handal ,Melahirkan SDM yang Profesional Visi BPLK Menjadi pusat unggulan sumberdaya manusia dibidang keuangan negara Visi Pemda Kab Cirebon Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa,dan dipercaya didukung aparat yang berkualitas dan profesional yang berorientasi untuk kepentingan umum dalam rangka menuju masyarakat Madani.

Mission (Misi) *Suatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. *Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai & pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah & mengetahui alasan keberadaan & perannya lebih baik.

Efektivitas Sasaran 1. Spesifik 2. Terukur Dan Dapat Dinilai 3. Berorientasi Pada Hasil 4. Dapat Dicapai Pada Kurun Waktu Tertentu (1 Bulan, 1 Semester, 1 Tahun, 2 Tahun, Dst).

Kebijaksanaan Adalah pedoman atau kumpulan keputusan yang : a. menentukan secara teliti mengenai bagaimana program dan kegiatan akan dilaksanakan b. mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan utk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran c. mengarahkan semua potensi dan dukungan

Manfaat Performet Measurement (Pengukuran Kinerja) Memberikan pemahaman Menunjukkan Peningkatan kinerja yg perlu dicapai Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan Alat Komunikasi Identifikasi kepuasan konsumen

Indikator Kinerja Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif Yg menggambarkan tingkat pencapaian Aktivitas dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran Input, Proses,Output Outcome, Benefit Impact

Indikator Kinerja Inputs: Segala sesuatu yg dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran Outputs: sesuatu yg diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yg dpt berupa fisik dan atau non fisik Outcomes: segala sesuatu yg mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) Benefit: sesuatu yg terkait dg tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Impact: pengaruh yg ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yg telah ditetapkan (value added from the activity)

Cara Pengukuran Realisasi x 100% Rencana (Rencana – Realisasi) x 100%

Evaluasi Kinerja Merupakan kegiatan penilaian, analisis dan interpretasi keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja, untuk Mengetahui faktor penyebab keberhasilan /kegagalan serta untuk melihatnya dalam Perwujudan visi dan misi Penaksiran (appraisal) , pemberian Angka (rating), penilaian (assesment)

Metode/teknik Evaluasi Kinerja *Membandingkan Realisasi dengan Rencana *Membandingkan realisasi Tahun sekarang dengan tahun yang akan datang *Realisasi dengan standar

Prinsip Penyusunan Laporan PRINSIP PERTANGGUNG-JAWABAN (RESPONSIBILITY CENTER TERTENTU) SEHINGGA JELAS LINGKUPNYA PRINSIP PENGECUALIAN, YANG DILAPORKAN HAL-HAL YANG PENTING DAN RELEVAN BAGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PRINSIP PERBANDINGAN PRINSIP MANFAAT LEBIH BESAR DARI BIAYA

Outline LAKIP PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN Sampul Depan PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. PERENCANAAN STRATEGIS A.VISI DAN MISI B. TUJUAN DAN SASARAN C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN III. AKUNTABILITAS A. INDIKATOR KINERJA B. CAPAIAN KINERJA C. ASPEK KEUANGAN E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH IV. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

Unsur Komitmen Pimpinan Hapal Visi & Misi; Bisa Menjelaskan Indikator Keberhasilan Mensosialisasikan R.S pd Bawahan Memahami kontribusi kegiatan Pengalokasian Dana yg sesuai Pembinaan Sakip /Lakip scr Rutin

BEBERAPA KELEMAHAN PELAKSANAAN SAKIP/LAKIP Para pimpinan masih ada yg belum memahami tentang sakip/lakip peserta Sosialisasi di daerah yg dilaksanakan oleh pusat masih banyak yang bukan pejabat. para pejabat yg telah mengikuti sosialisasi banyak yg tidak dilibatkan dalam penyusunan sakip/lakip. para pejabat yg telah mengikuti sosialisasi telah pindah ke tempat lain. Dalam penyusunan sakip/lakip banyak ditemukan disusun oleh seseorang saja tanpa melibatkan pelaksana pekerjaan.

LANJUTAN 6. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan pada akhir tahun seharusnya setelah pekerjaan tersebut selesai. Masih lemahnya pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pelaksanaan sakip/lakip. Masih banyak ditemui penyusunan indikator keberhasilan bukan dilakukan oleh yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Pimpinan Unit organisasi masih banyak yang belum membuat penetapan kinerja sbg dasar penyusunan lakip. Tidak adanya sanksi terhadap pejabat yang tidak melaporkan lakip.

TERIMA KASIH