1.MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ISU: -PENDIDIKAN -KESEHATAN -KETENAGA-KERJAAN -KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ISU STRATEGIS: -HUKUM YANG BERPIHAK -POLITIK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
GENDER ANALYSIS PATHWAY UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Business Process PA INPUTPROCESSOUTPUTOUTCOMEIMPACT Rencana Strategis dan Rencana Aksi Sistem Manajemen Kinerja Data, Analisis, & Rekomendasi Hasil Monev.
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ISU GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN (AIPEG Gender Adviser)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
Focal Point Produk Hukum
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEGIATAN PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET RKP TAHUN 2015
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
LANGKAH-LANGKAH GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PPRG Perkumpulan Aksara RT. 01 Mojosari, Kalangan, Desa Baturetno, Banguntapan,
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
ANALISIS KAJIAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Kesetaraan Gender dalam PRIM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
FAKULTAS KEGURUAN ILMU DAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
PEROLEHAN APE DI SULAWESI SELATAN
ANALISIS DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI GENDER DALAM BENTUK PROFIL
Transcript presentasi:

1.MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ISU: -PENDIDIKAN -KESEHATAN -KETENAGA-KERJAAN -KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ISU STRATEGIS: -HUKUM YANG BERPIHAK -POLITIK -EKONOMI ISU KELEMBAGAAN : -PUG EMERGING ISSUES: -CLIMATE CHANGE -HIV/AIDS -TRAFFICKING

PERTANYAAN: DARI KE 4 ISSUE: - APA ISUNYA/PERMASALAHAN? -APA YANG TELAH DICAPAI? -APA TANTANGANNYA? -APA REKOMENDASINYA?

PERMASALAHANYANG TELAH DICAPAI TANTANGANREKOMENDASI  Tersedia data gender di bidang pendidikan dan dilakukan pemutakhiran setiap tahun, TETAPI kurang dimanfaatkan (dalam penyusunan kebijakan, program dan indikator)  Sudah ada peraturan (Permen PP dan PA No. 6 Tahun 2009 tentang Penyediaan Data Terpilah namun belum terlembaga  Profil Gender dan Anak sejak tahun 2005  Memfasilitasi K/L dan pemda dalam menyiapkan data terpilah dan gender statistik  MoU dengan K/L dan pemda Ketersediaan data terpilah belum melembaga di K/L dan pemda: Komitmen yang tidak direalisasikan: dalam database Sosialisasi yang dilakukan tidak selalu dihadiri oleh yang berkepentingan (pusdatin, perencana, pengelola data) Intervensi tidak selalu mengarah pada mekanisme KL Pemanfaatan Data belum membudaya PENDIDIKAN

PERMASALAHANYANG TELAH DICAPAI TANTANGANREKOMENDASI  Sudah ada konsep Sekolah Ramah Anak kerjasama dengan KL terkait dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak  Telah tersedia Pedoman Sekolah Ramah Anak  Konsep Sekolah Ramah Anak telah diadopsi Kem. Agama dalam pembuatan madrasah Islam Cendikia dan BNPB Belum terikat dengan aspek legal Belum menjadi kebijakan KL terkait (Kem. Pendidikan dan Kem. Agama) Menterjemahkan MoU ke dalam PKS pada tingkat Eselon 1 dan membuat model-model

PERMASALAHANYANG TELAH DICAPAI TANTANGA N PROGRAM/ KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA  Kasus HIV baru pada ibu rumah tangga dan bayi makin meningkat (data 3 bulanan Kem. Kesehatan)  Masih adanya stigma, diskriminasi dan bias berkaitan denganHIV/AIDs  Sudah ada SOP Fasilitas Pelayanan bagi ODHA tetapi tidak diimplementasikan  Permen PP dan PA Tahun 2010 tentang Pedoman PPRG dalam Pencegaha n HIV/AIDs Target/sas aran yang kurang tepat Transmisi seksual dikalangan heteroseks ual Kesenjang an dalam hubungan laki-laki dan perempua n Lakukan analisis gender di KL terkait dan Pemda melalui Pendampingan dan beketrjasama dengan KL dan Pemda Anggota KPAN KESEHATAN

PERMASALAHANYANG TELAH DICAPAI TANTANGANPROGRAM/ KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA KETENAGAKERJAAN