BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sengketa Pajak.
Advertisements

UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD

Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12
ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl.1924 No. 291
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Subjek Dan Tarif BPHTB Yeni Puspita, SE., ME.
Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan Pajak
Menentukan Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN.
Bea Peralihan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB)
Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
BEA METERAI Pertemuan 9 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009.
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4
PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB
PERTEMUAN #9 TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Keberatan, Banding dan Gugatan
PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
PENGANTAR PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Materi 12.
BPHTB dan PPHTB OLEH BAMBANG KESIT.
KULIAH KE-14 IMBALAN BUNGA
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Sebagaimana telah Diubah dengan UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000 disampaikan.
PAJAK-PAJAK DAERAH Pertemuan 11
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
Pertemuan 12 Keberatan Dan Banding
Pertemuan #6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PBB
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
SENGKETA PAJAK.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Materi 12.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Perpajakan I 06 BPHTB Dan Bea Materai Dra. Muti’ah, M.Si FEB AKUNTANSI.
BPHTB dan PPHTB.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
PERTEMUAN #10 KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANAN BPHTB
BPHTB dan PPHTB.
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Sesi 4 Universitas Terbuka.
PENGADMINISTRASIAN BPHTB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESI-5 UNIVERSITAS TERBUKA.
Transcript presentasi:

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6 Matakuliah : PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun : 2009 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6

Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menerangkan saat dan tempat terutang BPHTB, tata cara pembayaran, penetapan dan penagihan BPHTB, tata cara pengajuan keberatan, banding dan pengurangan BPHTB. C2 Bina Nusantara University

Outline Materi Saat dan tempat terutang BPHTB Pembayaran, penetapan dan penagihan BPHTB Keberatan, Banding dan Pengurangan Bina Nusantara University

Saat Pajak Terutang ( Pasal 9 ) jual beli tukar-menukar hibah pemasukan dlm perseroan/ badan hukum lainnya pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hadiah penggabungan usaha peleburan usaha pemekaran usaha sejak tgl dibuat dan ditandatanganinya akta sejak tgl penunjukan pemenang lelang lelang sejak tgl putusan pengadilan yg tetap putusan hakim waris hibah wasiat sejak tgl pendaftaran hak pemberian hak baru sbg kelanjutan pelepasan hak & di luar pelepasan hak sejak tgl diterbitkannya surat keputusan pemberian hak Bina Nusantara University

TEMPAT TERUTANG PAJAK Pasal 9 ayat 2 Di Wilayah: 1. Kabupaten 2. Kota 3. Propinsi Yang meliputi letak tanah dan atau bangunan Bina Nusantara University

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ( Pasal 10 ) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan Dibayar ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Bina Nusantara University

Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar ( SKBKB ) Pasal 11 Dalam jk. waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain SKB KB Dasar penagihan (Pasal 14) pajak kurang dibayar + bunga 2% / bln. maks. 24 bln sejak saat pajak terutang s/d diterbitkanSKBKB WAJIB PAJAK FISKUS Bina Nusantara University

Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan ( SKBKBT ) Pasal 12 Dalam jk. waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan + kenaikan 100% kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan SKB KB SKB KBT Dasar penagihan (Pasal 14) NOVUM WAJIB PAJAK FISKUS Bina Nusantara University

Surat Tagihan BPHTB ( STB ) Pasal 13 menagih pajak yang tidak/kurang dibayar + bunga 2% / bln. maks 24 bln sejak saat pajak terutang STB DJP menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/hitung pada SSB menagih sanksi adm. berupa bunga dan/atau denda Bina Nusantara University

K E B E R A T A N Pasal 16 SKBKBT SKBLB SKBKB SKBN KEPUTUSAN - Ditolak - Diterima - Menambah (Pasal 17) maks 3 bln sejak diteri- manya skp maks 12 bln WAJIB PAJAK DIRJEN PAJAK Bina Nusantara University

B a n d i n g Pasal 18 Surat Keberatan Keputusan maks. 3 bln sejak SK Keberatan diterima Banding BADAN PERADILAN PAJAK WAJIB PAJAK (Menolak) Apabila SK Keberatan menambah jumlah pajak terutang (merupakan dasar penagihan) Pasal 14 PEMBAYARAN WAJIB PAJAK (Menerima) Bina Nusantara University

KEBERATAN/BANDING YANG DITERIMA Pasal 19 kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding Keberatan diterima Banding Bina Nusantara University

Atas permohonan WP, pengurangan pajak dapat diberikan karena : PENGURANGAN Pasal 20 Atas permohonan WP, pengurangan pajak dapat diberikan karena : Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan OP Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan Bina Nusantara University