Pembangunan Ekonomi yang tumbuh, stabil dan menyejahterakan, Sumbangan Islam untuk Indonesia Postur APBN Negara Kapitalis dan Problem Anggaran APBN Indonesia.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Advertisements

Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman
1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MEMAHAMI KONTEKS BISNIS GLOBAL
Pertemuan 5 APBN & APBD.
Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2010.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PERTEMUAN 5.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Grafik 1. Krisis pada great depression era slope: (rY / rX) = (45-22)/(68-20) = 0.48 X = tahun Y = harga emas (USD)
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
REVIEW ON PUBLIC FINANCE
ADHI GURMILANG INDEKS NUMBER.
Kebijakan dan Regulasi Anggaran Negara, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, peran DPR dan Pemerintah dalam Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan.
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
KEBIJAKAN FISKAL.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
Oleh: ERISKA NOVITASARI
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGELUARAN PEMERINTAH
APBN APBD &.
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Kualitas penduduk Oleh: Muhamad Hanif.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Kebijakan Fiskal Indonesia
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Metode Penelitian Sosial II (ISP 20028)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Oleh: Fitri Amelia ( ) Furi Andriyana ( )
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
TUJUAN PERKULIAHAN Mengembangkan kemampuan dasar pengetahuan dan pengalaman dalam ekonomi warga negara Indonesia yang kreatif produktif berwawasan lokal,
Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Pelaku Ekonomi
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
PENDAPATAN NASIONAL PAJAK TAHUN 2013
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
APBN DAN APBD.
DETERMINASI KEBIJAKAN ANGGARAN NEGARA INDONESIA
Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Pelaku Ekonomi
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Pelaku Ekonomi
INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
Januari 2016 Dit.Kualifkasi SDM
PENGEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PEMBINA UTAMA MADYA, GOL IV/d KEPALA BIDANG KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH PUSAT KURIKULUM BALITBANG.
A P B N.
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

Pembangunan Ekonomi yang tumbuh, stabil dan menyejahterakan, Sumbangan Islam untuk Indonesia Postur APBN Negara Kapitalis dan Problem Anggaran APBN Indonesia

Penyusunan APBN Indonesia mengacu pada paham negara kapitalis APBN mencerminkan Keuangan Negara APBN : Relasi antara pemerintah dengan rakyatnya APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara Kapitalis PRINSIP ANGGARAN BERIMBANG : PENDAPATAN = BELANJA DISUSUN PEMERINTAH & PARLEMEN

POSTUR APBN NEGARA KAPITALIS PENDAPATAN : 1.PAJAK 2.PNBP 3.UTANG BELANJA : 1.RUTIN 2.PEMBANGUNAN 3.SUBSIDI ASUMSI EKONOMI MAKRO : - PERTUMBUHAN EKONOMI - INFLASI - SUKU BUNGA - NILAI TUKAR - HARGA MINYAK - LIFTING MINYAK

POSTUR APBN NEGARA KAPITALIS RENTAN BERUBAH ASUMSI RAPUH KORUPTIF PEMERINTAH & PARLEMEN TIDAK BERPIHAK PADA RAKYAT PENDAPATAN dari RAKYAT BELANJA U/ PEMERINTAH MELEMAHKAN NEGARA UTANG RIBAWI

NoNATION 2008 GDP (est) Gross external debt (2009 Q1) External debt (as % of GDP) External debt per capita Income per capita 20.United States$14.26 trillion$ trillion94.3%$43,793 $42, Hungary$196.6 billion$ billion105.7%$20, Australia$800.2 billion$ billion111.3%$41, Italy $ trillion $2.310 trillion126.7%$39, Greece$343 billion$552.8 billion161.1%$51, Spain$1.403 trillion$2.409 trillion171.7%$59, Germany$2.918 trillion$5.208 trillion178.5%$63, Finland$193.5 billion$ billion188.5%$69, Sweden$344.3 billion$669.1 billion194.3%$73,854 $39, Norway$275.4 billion$548.1 billion199%$117,604 $64,193

NoNATION 2008 GDP (est) Gross external debt (2009 Q1) External debt (as % of GDP) External debt per capita Income per capita 10.Hong Kong$306.6 billion$ billion205.8%$89,457 $33,479 9.Portugal$236.5 billion$507 billion214.4%$47,348 8.France$2.128 trillion$5.021 trillion236%$78,387 7.Austria$329.5 billion$ billion252.6%$101,387 $33,439 6.Denmark$203.6 billion$ billion298.3%$110,422 $47,984 5.Belgium$389 billion$1.246 trillion320.2%$119,681 4.Netherlands$672 billion$2.452 trillion365%$146,703 $38,618 3.United Kingdom$2.226 trillion$9.087 trillion408.3%$148,702 2.Switzerland$316.7 billion$1.338 trillion422.7%$176,045 $50,532 1.Ireland$188.4 billion$2.386 trillion1,267%$567,805 $48,604

PENDAPATAN BELANJA APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia RAPBN-P 2012 Rp ,5 triliun Rp ,6 triliun Rp. 190,1 triliun DEFISIT Defisit ditutupi dengan : Utang PRINSIP ANGGARAN DEFISIT ?

PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA PRINSIP ANGGARAN DEFISIT UTANG UNTUK PEMBANGUNAN ?

PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA TIDAK MEMIHAK RAKYAT PENDAPATAN - PAJAK : Rp ,7 (T) - PNBP SDA : Rp. 208,5 (T) BUMN : Rp. 30,8 (T) Lain : Rp. 92,7 (T) - HIBAH : Rp. 0,8 (T) Rp ,5 (T) - Pemerintah Pusat K/L : Rp. 535,1 (T) Non K/L : Bunga Utang: Rp. 117,8 (T) Subsidi : Rp. 273,1 (T) Lain2 : Rp. 68,1 (T) -Transfer Daerah: Rp (T) Rp (T) BELANJA DEFISIT : Rp. 190,1 (T) - Utang : Rp. 156,2 (T) - SAL : Rp. 33,9 (T)

PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA TIDAK MEMIHAK RAKYAT BELANJA APBN 2012: - INFRASTRUKTUR : Rp. 161,5 (T) (11,2 %) - PERTANIAN : Rp. 53,9 (T) ( 3,8 %) - PENDIDIKAN : Rp. 289,9 (T) (20,2 %) - KESEHATAN: Rp. 48,0(T) ( 3,4 %) - KEMISKINAN: Rp. 97,2(T) ( 7,0 %) - INFRASTRUKTUR : Rp. 161,5 (T) (11,2 %) - PERTANIAN : Rp. 53,9 (T) ( 3,8 %) - PENDIDIKAN : Rp. 289,9 (T) (20,2 %) - KESEHATAN: Rp. 48,0(T) ( 3,4 %) - KEMISKINAN: Rp. 97,2(T) ( 7,0 %)

TIDAK BERPIHAK RAKYAT RENTAN DI KORUPSI : - PENYUSUNAN APBN & PERUBAHAN PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA - BELANJA : BARANG & PROYEK

DAYA SERAP RENDAH RATA-RATA 5 TAHUN : 80% PER SEPTEMBER 2011: 54.5 % PER 7 DES 2011 : 79.2 % PER 27 DES 2011 : 88.2 % PER SEPTEMBER 2011: 54.5 % PER 7 DES 2011 : 79.2 % PER 27 DES 2011 : 88.2 % 2011 PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA

OVER SPENDING DI AKHIR TAHUN PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA PROBLEM ANGGARAN APBN INDONESIA 30 NOP – 27 DES 2011 = Rp 163,8 (T) : - INFLASI - TIDAK EFEKTIF - KUALITAS BURUK - HABISKAN ANGGARAN 30 NOP – 27 DES 2011 = Rp 163,8 (T) : - INFLASI - TIDAK EFEKTIF - KUALITAS BURUK - HABISKAN ANGGARAN

APBN NEGARA KAPITALIS TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT APBN NEGARA KAPITALIS TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT