Perbandingan Sistem.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Trisakti Handayani
Advertisements

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
Pert. 10 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN KRIMINAL DAN SISTEM POLITIK
Universal Declaration of Human Rights; Convenant on Civil and Political Rights; Convenant on Economic,Social and Cultural Rights Andrie Irawan, SH., MH.
DEMOKRASI Berasal dari kata Yunani: “demos” yang berarti “Rakyat” atau “penduduk”, dan “Createin” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
DAN KESEJAHTERAAN UMAT
Disajikan oleh Usman Yatim
Regulasi Penyiaran.
Sistem Ekonomi Edy Suandi Hamid Tanas Tanas.
HAK ASASI MANUSIA Pengertian HAM.
DEMOKRASI DI INDONESIA
PERS DALAM KOMUNIKASI INTERNASIONAL
Teori Normative Media Massa. Pengantar Peran media massa dalam suatu sistem pemerintahan Media massa dalam operasinya tunduk pada sistem politik di mana.
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 10/19/2017.
Media Massa dan Demokratisasi
Regulasi Media.
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
Pendidikan kewarganegaraan
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Freedom of Press Freedom of Speech.
Pendidikan Kewarganegaraan
HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Sistem Pers.
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
SISTEM MEDIA MASSA Recap by
Pers.
By: Bianca, Jennifer, Anny.
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 5/11/2018.
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 5/4/2018.
By: Desayu Ekla Surya, S.Sos., M.Si
Hak Asasi Manusia Oleh: Yesi Marince.
MENGENAL KONSEP DASAR DAN SEJARAH HAM
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 6/3/2018.
Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HAK ASASI MANUSIA DISAMPAIKAN PADA Pertemuan Ke-5 Mata Kuliah Kewarganegaraan OLEH : TATIK ROHMAWATI, S.IP. DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN 6/26/2018 HandOut.
Masyarakat madani.
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
POKOK BAHASAN TIPE PROPERTY RIGHTS HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI
HAM DAN MASYARAKAT SIPIL
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM IT
INSTRUMEN HAM INDONESIA
DRS. I DEWA MADE MERTA DANA, M.Si
STRUKTUR & ORGANISASI MEDIA
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI WARGA KOMUNITAS
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
RULE OF LAW PENGERTIAN KEKUASAAN PUBLIK YG DIATUR SECARA LEGAL
KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA
Regulasi Penyiaran.
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
Transcript presentasi:

Perbandingan Sistem

Perbandingan Sistem Pers (Siebert et. al) Libertarian Social responsibility Otoriter Pers Soviet Komunis

Libertarian Kebebasan Berbicara, Berekspresi adalah hak asasi manusia Kebebasan diperlukan untuk mengontrol negara (fourth estate) Kebebasan diperlukan untuk mencari kebenaran Kebebasan diperlukan agar warga dapat melakukan partisipasi politik

Asumsi Dasar Kebebasan Free Market of Ideas Self Righting Process Tidak perlu ada kontrol terhadap pers Pers Berseberangan dengan Pemerintah

Article 19, Universal Declaration of Human Rights "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media regardless of frontiers"

Social Responsibility Pers wajib melayani demokrasi Pers tunduk pada masyarakat Pembatasan terhadap gerak pers dimungkinkan bila menyangkut kepentingan publik Kewajiban bagi pers mengembangkan profesionalisme dan self-regulation

Article 29 2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

Pers Tidak Bebas Kebebasan hanya menghasilkan kekacauan Pers berada di bawah kontrol penguasa Pemerintah/penguasa menentukan secara sepihak apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan Rentang kontrol: sensor, breidel, teror, penangkapan

Pers Soviet Komunis Pers melayani tujuan Komunisme Pers dikuasai Partai Kebebasan perlu dibatasi dalam rangka menjamin pembangunan bisa berlangsung secara aman Pers diarahkan untuk membantu mendidik, membangun integrasi, meningkatkan kesejahteraan

Catatan Empat Sistem Pers adalah model yang sangat sederhana yang semula digunakan untuk memetakan perbedaan penataan pers, di masa pasca Perang Dunia II Sudah dikoreksi: Loewenstein misalnya memperkenalkan istilah ‘Social Centralist’ dan ‘Social Authoritarian’. Logika Sistem digunakan pula untuk menjelaskan media lainnya (spt tv, radio, film)

‘Freedom of’ atau ‘Freedom from’ Penekanannya: kebebasan untuk menyampaikan informasi atau kebebasan dari tekanan pihak lain untuk menyampaikan informasi Argumen pertama menempatkan kebebasan sebagai tujuan, sementara argumen kedua menempatkan kebebasan sebagai kondisi yang disyaratkan untuk tujuan yang lebih luhur

Kerumitan Kebebasan Pers Apakah berarti kebebasan dalam segala hal? Apakah wilayah yang diizinkan untuk diatur? Siapa yang berhak menentukan pembatasan tentang pengaturan? Apa sanksi yang bisa ditoleransi terhadap pelanggaran aturan?

Pasar Bebas Apakah prinsip ‘pasar bebas’ menjamin hasil akhir terbaik bagi demokrasi, yakni ketersediaan informasi yang cukup dan benar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi? Bagaimana bila dalam ‘pasar’ terjadi pemusatan penguasaan sumber informasi?

Independensi dan Objektivitas Karena peran pentingnya dalam demokrasi, media disyaratkan untuk bersikap independen dan objektif Namun apakah termasuk dalam ‘kebebasan pers’, kebebasan untuk berpihak, untuk menjadi agen propaganda, untuk bias? Isu kepemilikan

Kebebasan sebagai hak individu atau lembaga Kebebasan berekspresi pada dasarnya merujuk pada HAM individu. Apakah pemenuhan HAM yang sama layak dimiliki oleh lembaga pers yang merupakan institusi sosial yang memiliki beragam fungsi (ekonomi, politik, budaya) dan isinya memiliki dampak yang bisa sangat besar?

Model AS – Eropa Barat AS: Dominasi Private-Commercial, media publik minimal, intervensi negara minimal Eropa Barat: Media swasta tidak dominan, Public broadcasting kuat untuk melayani kepentingan publik, intervensi negara signifikan (walau bukan untuk mengekang)

Peran Minimal Pemerintah Karena kepercayaan mengenai kebebasan pers, di negara-negara demokratis, tidak ada media pemerintah Pemerintah tidak boleh mengintervensi media (kasus kartun Nabi) Pemerintah tidak boleh menghambat kerja media, kecuali ada kepentingan nasional atau untuk melindungi kepentingan anak

Kepercayaan pada Mekanisme Pasar Bagaimanapun antara AS dan Eropa, ada perbedaan paradigma: kepercayaan pada mekanisme pasar Di Eropa, Press Council menempati posisi terhormat Di Eropa, Lembaga Penyiaran Publik menempati posisi terhormat Di Eropa, negara mengeluarkan beragam peraturan yang melindungi kepentingan publik, dan menjamin keberagaman media

Media Cetak dan Media Penyiaran Perbedaan utama: penggunaan frekuensi siaran yang merupakan ranah public (public domain) Karena frekuensi terbatas, harus ada perebutan kesempatan menggunakan frekuensi Siaran masuk ke rumah-rumah – media aktif versus media pasif Khalayaknya jauh lebih beragam Efeknya lebih kuat

Implikasi Media Penyiaran jauh lebih diatur Kehadiran Lembaga Negara untuk mengatur dunia penyiaran, misalnya FCC Untuk media penyiaran, harus ada izin yang harus terus diperbarui dan bisa dicabut

Kelahiran lembaga penyiaran swasta dan publik: berkaca pada pengalaman AS dan Eropa AS sejak awal menyerahkan kepada swasta – melihat nilai ekonomi: kompetisi akan memberikan produk yang lebih berkualitas, menumbuhkan industri media, efisiensi, mendukung industri consumer goods Eropa melihat penyiaran sebagai media yang membawa produk budaya