PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA TAHUN 1950-1965 Oleh : Drs.MARMAYADI SMA N 1 TELADAN YOGYAKARTA PERKEMBANGAN POLITIK PERKEMBANGAN EKONOMI

INTRODUCTION PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA 1950-1965 Negara Kesatuan Republik Indonesia baru diumumkan pembentukannya sejak 15 Agustus 1950. Berakhirnya RIS membawa dampak positif yakni berakhirnya sistem federal. Sisi negatifnya yakni revolusi fisik yang belum berakhir, dan persoalan mengenai tata negara. Wah masih banyak masalah nih… 

Perkembangan Politik 1950-1965 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Sistem Pemerintahan Pemilu Indonesia

…..Pemilu Indonesia…. Back to Menu Parpol pasca kemerdekaan muncul sejak maklumat 3 November 1945, namun parpol tersebut tidak fungsional karena kita lebih berkonsentrasi menghadapi Belanda. RI baru melaksanakan pemilu tahun 1955 dimana parpol tersebut mulai berkiprah. Terhitung sejak Agustus sudah ada 27 partai politik yang berdiri. Partai sebagai landasan pertama untuk membentuk kelengkapan insfrastruktur. Melalui partai pemerintahan bisa dibentuk, kemudian berlanjut pada pembentukan legislatif, yudikatif dan militerisme. Jadi pada tahun antara 1950-1957 disebut sebgai era pemerintahan partai- partai. Era partai politik berakhir sampai pada tahun 1957. Pada tahun 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandat.

Back to Menu Sistem Pemerintahan M. NATSIR ALI SASTROAMIJOYO Sejak tahun 1950 - 1959 demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi liberal & sistem kabinet parlementer. Namun sistem ini tidak berdampak positif karena pembangunan dalam segala bidang terbengkelai. Selama 9 tahun terjadi 7 kali kabinet jatuh yaitu: a.      Kabinet Natsir ( 6 Sept 1950 – 21 Maret 1951 ) b.      Kabinet Sukiman ( 27 April 1951 – 3 April 1952 ) c.       Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 ) d.      Kabinet Ali Sastroamijoyo ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 ) e.      Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956 ) f.       Kabinet Ali Sastroamijoyo II ( 21 Maret 1956 – 4 Maret 1957 ) g.      Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 – 5 Juli 1959 )

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pengertian : keputusan penguasa yang sifatnya memaksa Landasan hukumnya : UU darurat/staatsnoodrecht Tujuan mendasar : untuk menyelamatkan negara Latar belakang : 1  Situasi politik dan keamanan yang kurang baik : banyaknya pemberontakan daerah, misalnya PRRI/Permesta. 2  Situasi ekonomi rakyat yang memprihatinkan 3  Kegagalan Dewan Konstituante untuk mengesahkan UUD baru untuk menggantikan UUD S th 1950 Dewan Konstituante gagal melaksanakan tugasnya karena terjadi perdebatan yang sengit antara lain tentang dasar negara antara nasionalis dan Islam.  Hal itu tidak dapat diputuskan sehingga disaat terjadi deadlock, Soekarno menawarkan untuk kembali saja pada UUD 1945. Tawaran itu menimbulkan perdebatan lagi, sehingga ditempuh dengan voting. Namun 3 kali voting tidak mencapai quorum 2/3 suara sehingga sidang dewan konstituante reses/istirahat. Disaat sidang reses justru menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian situasi.

Lebih jauh tentang Dekrit Presiden Back to Menu Lebih jauh tentang Dekrit Presiden Situasi yang berkembang semakin mengkuatirkan bahkan mengancam kelangsungan hidup RI sehingga Sukarno bertindak cepat untuk menyelamatkan negara. Maka tanggal 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan dekrit. Isinya: 1.      Pembubaran Dewan konstituante 2.      Tidak berlakunya UUD S 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 3.      Pembentukan MPRS dan DPAS   Sambutan dekrit : 1.      Masyarakat :  dekrit ini mendapat sambutan baik karena masyarakat membutuhkan stabilitas politik dan keamanan setelah 10 tahun mengalami ketidakstabilan. 2.      AD : menyambut baik dekrit dengan alasan antara lain AD sebagai aparat negara harus loyal kepada pemerintah yaitu dengan  mengamankan keputusan pemerintah. Selain itu ada prediksi AD ingin menarik kembali Sukarno ke arah AD karena sejak pemilu 1955, PKI mampu masuk dalam lingkaran Sukarno. Sejak dekrit Indonesia memasuki masa Demokrasi terpimpin, sekaligus berakhirlah kabinet Djuanda.

Kesimpulan Back to First Slide Uraian pertama tentang politik parlementer. Zaman ini digambarkan sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Terutama partai politik yang dianggap sebagai salah satu unsur infra struktur pemerintahan, legislatif, yudikatif dan militerisme. Pada era selanjutnya tentang masa transisi antar tahun 1957-1959. Masa transisi banyak terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan konsepsi akan tata negara tidak terlaksana. Perbedaan pendapat terjadi dikalangan lembaga tinggi negara yakni antara presiden-parlemen-pemerintah. Konsepsi yang belum terbentuk berujung pada keluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Melalui dekrit inilah era Sukarno dimulai hingga 1965. Era Sukarno pada masa 1959-1965 dengan mengembalikan segala konsepsi negar pada UUD 45. Sukarno juga mengeluarkan prograam revolusioner dengan mengadakan revolusi bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kronologinya: 1950-1957 = Politik Parlementer 1957-1959 = Politik Transisi 1959-1965 = Politik Milik Soekarno Back to Menu

Perkembangan Ekonomi Kondisi ekonomi pasca perang kemerdekaan ( 1945 –1949) masih sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh:  Beban hutang akibat dari KMB  Pemerintah Belanda tidak mewariskan ahli-ahli ekonomi yang cukup ( SDM )  Tidak stabilnya keamanan akibat banyaknya pemberontakan  Defisit negara  Ekspor hanya tergantung produk pertanian/perkebunan Angka pertumbuhan penduduk yang besar

Usaha-Usaha Pengembangan Ekonomi Pembentukan Bank Tunggal Pembentukan Dewan Perancangan Nasional Deklarasi Ekonomi Tindakan Moneter II Kebijakan Ekonomi Pemerintah pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pembentukan Bank Tunggal Back to Menu Pembentukan Bank Tunggal Perekonomian yang hancur membuat pemerintah membuat kebijakan baru yaitu, meyatukan bank-bank milik pemerintah ke dalam suatu system bank tunggal. Kebijakan tersebut berdasarkan Penetapan Presiden No. 8/1965 yang pelaksanaanya dilakukan oleh Mentri urusan Bank Sentral. Bank-bank yang ikut bergabung adalah Bank Indonesia, Bank Koperasi, Bank Tani, Bank Nelayan, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Pos.

Back to Menu Tindakan Moneter II Tindakan Moneter II yaitu tindakan mengeluarkan kebijakan, menurunkan pemotongan uang pada 24 Agustus 1959. Tindakan itu mengakibatkan nilai uang Rp500 diturunkan menjadi Rp50 dan yang bernilai Rp1000 dihapuskan, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25000 dibekukan.

Pembentukan Dewan Perancangan Nasional Back to Menu Pembentukan Dewan Perancangan Nasional Dewan Perancangan Nasional diketuai oleh Mr.Moh.Yamin. Pada tanggal 17 Agustus 1960, dewan ini menyusun rancangan yang lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun, yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dari swasembada pangan, sandang sampai memasuk I perutumbuhan terus-menerus dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi keadaan ekonomi tak kunjung membaik bahkan pada tahun 1960-1962, tingkat defisit hampir mengalami kenaikan sebesar 225% yang disebabkan oleh pembiayaan pembebasan Irian Barat dan penyelengaraaan Asian Games.

Back to Menu Deklarasi Ekonomi Pada tanggal 26 Mei 1963, pemerintah mengumumkan suatu program stabilisasi ekonomi yang bertujuan untuk meliberalkan tatanan ekonomi, terutama untuk membendung inflasi. Dekon dan 14 peraturan tersebut merupakan upaya yang bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran nasional, menghapuskan banyak pengawasan harga, memberikan otonomi yang besar kepada perusahaan-perusahaan Negara dan meyerahkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah. Akan tetapi upaya tersebut batal karena tidak adanya pinjaman dari IMF sebesar US$ 400 juta dan kesulitan ekonomi lainnya karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka Dwikora

Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pada Masa Demokrasi Liberal Back to Menu Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pada Masa Demokrasi Liberal 1.Gunting Syafruddin - Indonesia deficit 5,1 Miliar - 20 Maret 1950 Operasi Gunting Syafruddin - pemotongan uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengah - mengubah nilai tukar rupiah 2.Gerakan Benteng (Prof. Sumitro Djojohadikusumo) - mengubah struktur ekonomi kolonial (nasional) - memberi kredit bantuan pada 700 perusahaan Indonesia 3.Sistem Ali Baba (Menteri Perekonomian Mr Iskaq Tjokrohadisurjo) -Ali menggambarkan pengusaha Indonesia, Baba menggambarkan pengusaha non pribumi/asing - Pengusaha asing diwajibkan memberi pelatihan&tanggung jawab kepada pengusaha Indonesia agar mampu bersaing - Gagal karena pengusaha pribumi belum mampu mengimbangi pengusaha asing

Back to First Slide Last Slide, Credits 4.Pembatalan Perjanjian KMB - Soekarno menandatangani UU pembatalan hasil KMB tgl 3Mei 1956 - Pengusaha Belanda yang khawatir perusahaan diambil alih, menjual perusahaannya ke orang China 5.Gerakan Asaat - 19 Maret 1956, Mr Asaat di Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya agar pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi pengusaha nasional - Menteri Perekonomian Burhanudin mengatakan bahwa pemerintah akan memberi bantuan pada usaha yang 100% milik orang Indonesia - Gerakan ini munculkan perasaan anti-China 6.Biro Perancang Negara - Untuk merancang pembangunan jangka panjang - dipimpin Ir Djuanda yaitu Menteri Perancang Nasional - Mei 1956, menghasilkan RPLT yang bertujuan mendorong perusahaan yang melayani kepentingan umum&jasa dalam sektor publik, sehingga hasilnya dapat mendorong penanaman modal di sektor swasta. Last Slide, Credits

Behind the Scene Je ne suis rien sans Vous, Mon Amour…