Hukum Pendaftaran Tanah 22 Januari 2014

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI Guru Besar Hukum Agraria FHUI

Advertisements

HUKUM WAKAF Widhi handoko.

Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12

LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.

Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

Pertemuan ke – 5 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

1 SOAL KOMPARISI “ PT. AZKIA KIRANA ” berkedudukan di Jakarta Barat dan mempunyai Kantor Pusat di Jalan Dr. Semeru Raya nomor 350-Y, Kelurahan Grogol,

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7

Pertemuan ke – 2 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

Menentukan Objek Pajak BPHTB

Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Subjek Dan Tarif BPHTB Yeni Puspita, SE., ME.

Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

Materi-10 HAK TANGGUNGAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Menentukan Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB

Pertemuan ke – 8 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

ARIEF BUDIMAN, Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI.

AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN CANDIDAT DOKTOR ILMU HUKUM

SURAT KETERANGAN WARISAN

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2000.

Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah

PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN

Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak

Pertemuan ke – 11 HUKUM AGRARIA

Hukum administrasi pelayanan publik

DATA PRIBADI Pertanyaan:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB

PEMBAHASAN UTS Hukum Agraria Minggu ke-8

Macam-macam Dokumen Bea Meterai Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.

AKTA PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN CANDIDAT DOKTOR ILMU HUKUM

DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng

Pengantar Hukum Pendaftaran Tanah

Pertemuan ke-3 Pembentukkan UUPA dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional

Dasar Pengenaan dan Perhitungan PBB

KEBIJAKAN FISKAL.

Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur

Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.

ALUR AKTA KEMATIAN.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PAJAK PENAMBAHAN NILAI

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

KEBIJAKAN FISKAL.

Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PETUNJUK Materi berikut adalah materi tambahan tentangPajak Bumi dan bangunan, cetak dan pelajarilah ! Kerjakan soal-soal PBB, soal dalam fiile exel, di.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.

Perpajakan I 06 BPHTB Dan Bea Materai Dra. Muti’ah, M.Si FEB AKUNTANSI.

KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Disampaikan oleh: Jaya, s.h., m.m kEtua umum kapti agraria

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Sesi 4 Universitas Terbuka.

Transcript presentasi:

Hukum Pendaftaran Tanah 22 Januari 2014 Dosen Dr. Suryanti T.Arief SH.,MKn.,MBA

SOAL-SOAL KASUS PENDAFTARAN TANAH

CONTOH SOAL Tuan K memiliki sebidang tanah bekas Hak Milik Adat di Kelurahan Cipinang, kecamatan Cipinang, Jakarta Timur seluas +/- 2.000m2 yang dimiliki sejak tahun 1959 dengan Kohir No. C/135. Dimiliki sejak tahun 1959. Pada tanggal 11 Januari 1980 tanah yang belum bersertifikat ini dijual kepada suami isteri Tuan P dan Nyonya Q. Pada tanggal 10 maret 1996 tanah dijual kembali kepada Janda Nyonya S. Pada tanggal 27 Januari 2009 Nyonya S meninggal dunia, tanah diwaris oleh B dan D anaknya.

Hari ini tanah tersebut akan disertifikatkan. NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di daerah tersebut pada tahun 2014 adalah Rp. 1.500.000/meter.

PERTANYAAN : Hitung pajak yang timbul terhadap peristiwa yang terjadi pada kasus soal di atas. Hitung biaya-biaya yang timbul terhadap peristiwa yang terjadi pada kasus soal di atas termasuk biaya Pendaftaran Tanah Pertama kali (sesuai dengan PP No. 13 tahun 2010) Buat garis bantu dan berikan dokumen-dokumen yang diperlukan beserta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilengkapi dengan dasar hukumnya !

JAWABAN PERTANYAAN 1 NJOP = Rp. 1.500.000/meter = Rp. 1.500.000 x 2000 m = Rp. 3 Milyar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pewarisan (BPHTB Waris) : = (Harga tanah – Rp. 300.000.000) x 5% = (Rp. 3 Milyar – Rp. 300.000.000) x 5% = Rp. 2,7 Milyar x 5% = Rp. 135.000.000

JAWABAN PERTANYAAN 2 Biaya Pendaftaran Peralihan Hak : Biaya Pendaftaran Tanah Pertama Kali : (Lihat lampiran PP No. 13 tahun 2010) A. Biaya Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah dan Pemetaan : Pelayanan Survei Pelayanan Pengukuran Pelayanan Pemetaan Pelayanan Pembuatan Peta Dasar

JAWABAN PERTANYAAN 2 B. Biaya Pelayanan Pendaftaran Tanah - Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak per bidang = Rp. 50.000

JAWABAN PERTANYAAN 3 Tanggal Kegiatan/Peristiwa : tanggal 24 September 1960 tanggal 11 Januari 1980 tanggal 10 Maret 1996 tanggal 27 November 2009 Hari ini, 22 Januari 2014

Peristiwa & Dokumen yang diperlukan Tanggal 24 September 1960 Konversi Hak Milik Adat menjadi Hak Milik a. Girik / Kohir No. C/135 atas nama Tn. K b. KTP Tn. K

Tanggal 11 Januari 1980 Jual Beli tanah dari Tn. K kepada suami isteri Tn. P dan Ny. Q a. KTP Tn. K b. KTP Tn. P dan Ny. Q c. Surat Nikah Tn. K dan Tn. P d. Surat Keterangan tanah belum bersertifikat e. Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa f. Lunas IPEDA g. Akta Jual Beli