KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Menuju Pembiayaan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan Dr. Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur Seminar Nasional Feed The World : Munuju Swasembada yang Kompetitif.
Advertisements

PEREKONOMIAN TERBUKA Samuelson Ch.30
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN DI INDONESIA
MANAJEMEN RISIKO & TINGKAT KINERJA & KESEHATAN BANK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
REFORMASI PERBANKAN INDONESIA : DARI REPRESI HINGGA DEREGULASI
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
ARUS DANA INTERNASIONAL
KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI: DUKUNGAN BAGI PENGEMBANGAN
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
- BANK MANAGEMENT- REVIEW PERBANKAN DI INDONESIA
STRATEGI PENGEMBANGAN & PERTUMBUHAN BANK SYARIAH
TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Jasa Keuangan Untuk Semua
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
ARUS DANA INTERNASIONAL
Hutang Luar Negeri.
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
PENDAHULUAN.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KONSEP EKONOMI Materi Ekonomi Kelas X
PENGARUH PEMERINTAH ATAS NILAI TUKAR
SISTEM NILAI TUKAR RUPIAH
GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
PEREKONOMIAN TERBUKA Samuelson Ch.30
5 Bab Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
POLICY FOCUS AREAS.
Penganggaran Modal Internasional
KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) & UTANG LUAR NEGERI (ULN)
KEBIJAKAN MONETER.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
Suku Bunga dan Sistem Perbankan
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
REFLEKSI 20 TH PERBANKAN SYARIAH INDONESIA: Prestasi dan Tantangan ke Depan Lisa Kustina, S.E., MBA.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
Overview Pembahasan Dalam Ekonomi Makro
PEREKONOMIAN TERBUKA Rowland B.F.P
Kebijakan moneter.
EKONOMI MONETER II KEBIJAKAN MONETER.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Bank dan Lembaga Keuangan
Chapter 6 Bank Syariah DiDunia International
MANAJEMEN RISIKO & TINGKAT KINERJA & KESEHATAN BANK
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Srategi Pengembangan Bisnis Perbankan di Indonesia
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
LINGKUNGAN EKONOMI By Nina Triolita, SE, MM.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Bab 1 Overview dan Review
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA Rifki Ismal Lokakarya Peran dan Fungsi Komisaris, Direksi dan DPS dalam Kepengurusan Bank Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Jakarta, 22 Juni 2013

SEKILAS KONDISI EKONOMI 2 SEKILAS KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

Tantangan utama perekonomian makro: keseimbangan eksternal dalam rangka menjaga kesinambungan perekonomian… State of the Economy Respons Kebijakan Keseimb internal relatif terjaga: Inflasi terkedali (4,3%) PDB cukup tinggi (6,3%); Permintaan domestik (C, I) kuat Ekonomi global melemah (3.1%): AS, Euro, China Harga komoditas global menurun (-14%), harga minyak msh tinggi. Bauran Kebijakan BI Respon kebijakan suku bunga Kebijakan nilai tukar Keb.makroprudensial untuk menjaga keseimb internal dan eksternal Koordinasi kebijakan Komunikasi Kebijakan Fiskal Penyesuaian harga BBM Pengendalian penggunaan BBM Insentif fiskal substitusi impor Kebijakan Struktural; Kebijakan industri mengurangi ketergantungan impor Risiko Ke depan Risiko kenaikan inflasi jangka pendek msh tinggi, terkait kenaikan TTL, UMP Persepsi risiko dan ekspektasi depresiasi NT rupiah msh tinggi Downside risk perekonomian global; Harga komoditas msh dlm kecenderungan turun Menekan ekspor Indonesia dan defisit TB Keseimb ekternal terganggu: CA negatif signifikan Tekanan NT persisten Dinamika arus modal asing tinggi Konsumsi BBM membesar, Impor Migas naik; tekanan defisit TB naik Membengkaknya subsidi BBM ; persepsi kesinambungan fiskal – inflow 3

Reformasi Keuangan Global “We will amend our regulatory systems to ensure authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks across the financial system” -- G20 declaration on strengthening the financial system, 2 April 2009 Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi procyclicality. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan. Penguatan pasar OTC derivative markets. Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak sistemik. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional. Penguatan standard akuntansi. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan Pengaturan Hedge Funds Pengaturan Lembaga Pemeringkat Pendirian Supervisory Colleges Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat

Kinerja Ekonomi Domestik 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 1) Pertumbuhan PDB 6.0% 4.5% 6.1% 6.5% 6.2% 2) Inflasi (akhir tahun) 11.1% 2.8% 7.0% 3.8% 4.3% 5.5% 3) Inflasi (rata-rata) 9.8% 4.9% 5.1% 5.4% 4.6% 4) USD/IDR (akhir tahun) 11,12 9,404 8,996 9,069 9,793 9,500 5) USD/IDR (rata-rata) 9,778 10,359 9,078 8,768 9,410 9,829 6) BI rate (akhir tahun) 9.25% 6.50% 6.00% 5.75% 7) Neraca perdagangan (USD milyar) 22.9 30.9 30.6 35.3 8.4 17.0 8) Neraca transaksi berjalan (USD milyar) 0.1 10.6 5.7 2.1 -24.2 -14.0 9) Cadangan devisa (USD milyar) 51.6 66.1 96.4 110.1 112.8 125.0 Sumber: Badan Pusat Statistik, Bloomberg, Standard Chartered Research

MASALAH SOSIAL EKONOMI INDONESIA 6 MASALAH SOSIAL EKONOMI INDONESIA

Kondisi Ekonomi dan Sosial Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi (+/-30 juta jiwa-12,6% dari total penduduk) Angka pengangguran terbuka masih sekitar +/-15, juta orang (6,5% dari total penduduk) Distribusi pendapatan yang belum merata 40 juta orang Indonesia belum terlayani oleh perbankan. 27 juta usaha mikro dari 54 juta UMKM belum mendapatkan kredit perbankan.

Kondisi Ekonomi dan Sosial Ekses likuiditas berupa penempatan dana di Bank Indonesia tercatat sekitar Rp300-500 triliun Rasio M2/PDB masih rendah karena: rendahnya intermediasi sektor keuangan; rendahnya pemanfaatan pasar modal dan; terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan

What Do We Need to Do? Peningkatan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada sektor riil Integrasi lembaga keuangan bank dan nonbank Penurunan biaya dana (cost of fund) Financial inclusion Social safety net Monetary Policies, Fiscal Policies dan Financial Sector Policies yang pro Growth, Pro Distribution of income, Increase Social Welfare, Mitigate the Poors 9

KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN 10 KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

“Lingkaran Setan” Permasalahan

Kerangka Kebijakan Moneter Krisis keuangan global 2008/09 memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan harus bersinergi... “Krisis keuangan global tidak mengubah prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter dan kerangka ITF yang tetap relevan”… (Mishkin 2011)

Bauran Kebijakan Masing-masing kebijakan memiliki tujuan masing-masing namun ketiganya saling mendukung dan terintegrasi... Sasaran Akhir Stabilitas Harga untuk Pertumbuhan Efek utama dari instrumen kebijakan Sasaran Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan Domestik Stabilitas Nilai Tukar (dan Capital Flow) Efek silang dari instrumen kebijakan pada kestabilan sistem keuangan Efek silang instrumen kebijakan pada kestabilan harga Instrumen Kebijakan Instrumen Kebijakan Makroprudensial: *Permodalan *Rasio LTV *Liquidity Requirements Instrumen Kebijakan Moneter : *Kebijakan Tk. Bunga *Didukung kebijakan likuditas yang tepat Intervensi Valas; Kebijakan Aliran Modal masuk Efek silang dari instrumen kebijakan pada nilai tukar Dukungan pada pencapaian stabilitas Kebijakan- Kebijakan Kebijakan Makroprudensial Domestik Kebijakan Moneter Kebijakan Nilai Tukar (dan Aliran Modal)

General Framework SSK Financial Institutions Macro Economic Condition MONITORING & ANALYSIS Financial Institutions Macro Economic Condition Financial Markets Financial Infrastructures ASSESSMENT Inside financial stability corridor Near boundary stability corridor Outside financial stability corridor PREVENTION REMEDIAL ACTION RESOLUTION FINANCIAL STABILITY Sources: Schinasi (2006); Houben, Kakes, and Schinasi (2004). 14

Komponen Utama SSK Financial Stability Cross section risks Financial Resilience Stable macroeconomic environment Sound framework of macroprudential supervision Time dimesion risks Avoiding Imbalance/Excesses Financial Stability Efficient financial market Safe & robust payment system SSK adalah tanggung-jawab semua pihak, baik BI, Pemerintah (Kemenkeu), OJK, LPS, market,.... Well managed financial institutions Sound framework of prudential supervision 15

Penguatan Koordinasi - FKSSK Financial System Stability Forum Chairman: Finance Minister Member: - Governor of Bank Indonesia Chairman of OJK Chairman of LPS DEPUTIES MEETING Coordinator: Vice Minister of Finance II Member: - Deputy Governor of BI Vice Chairman of OJK Chief Executive Officer of LPS Forum Secretariat Pemerintah (Depkeu) Bank Indonesia OJK LPS

Makroprudensial, Mikroprudensial , Moneter & Fiskal Policy Objective Ultimate goal (level of impact) Monetary Policy Price Stability Stable economic growth (economic system) BI Macro-prudential Financial Stability Soundness of financial institutions Micro-prudential OJK Protection of consumers (individual institution) Orderly markets and fair treatment of consumers Conduct of business Fiscal Policy Increasing growth & employment Increasing Wealth Government Adapted dari Kremers & Schoenmaker, “Twin Peaks: Experiences in the Netherlands”, 2010 17

BANK SYARIAH INDONESIA 18 COMPETITIVENESS BANK SYARIAH INDONESIA

Aspek Syariah Sharia Based with Selected Sharia Compliance contracts. An independent National Sharia Board Fatwa yang dirumuskan bersama (Ijma) di DSN Komposisi anggota DSN (pakar fiqh, ekonomi dan ulama) Komposisi anggota DSN (wakil-wakil ormas Islam) Mengutamakan akad klasik ketimbang mengsyariahkan akad konvensional Kerjasama antara DSN, DPS dan KPS “Tawwasuth”

Operasional Bank Syariah Orientasi pembiayaan ke sektor riil (80% ke SMEs). Orientasi pasar domestik Coopetion dengan bank konvensional Retail Banking dan tidak Investment Banking Struktur perbankan yang komprehensif Pembiayaan investasi yang cukup besar Ragam Linkage dengan non bank Islamic financial institutions Aplikasi hanya kontrak klasik Minim penempatan di pasar keuangan Minimnya penempatan di instrument moneter Fasilitas office channeling, executing, delivering, dll

Aspek Lain More than 200 million are Moslem Population Bonus demografi Supportive Social and Political Situations Public Support on Islamic Banks A High Annual Growth of Islamic Banking Industry (+/- 40% per year). An Average of 101% Financing to Deposit Ratio in the last 2 Decades Low Non Perfoming Financing (2%-4% NPF) Rendahnya potensi beberapa risiko strategis Robust Domestic Economy (Less Affected by Global Financial Crisis) Rendahnya potensi tekanan ekonomi global Dukungan induk (parent company) Dukungan pemerintah (bank BUMN baru, dana haji, sukuk proyek, dll) Potential “boom” SDM keuangan syariah (organisasi, univ, dll) Integrasi kebijakan keuangan syariah

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 22 FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Aspek Hukum Central Bank Act No. 23 of 1999 (amended by Act No. 3 of 2004). Banking Act No 7 of 1992 (amended by Act No. 10 of 1998). Deposit Insurance Act No. 24 of 2004 Islamic Banking Act No. 21 of 2008. Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act No. 19 of 2008. Government Law No. 25 of 2009 (income tax for sharia transactions). Tax Neutrality in Government Law no. 42 of 2009. 23

Regulations: licensing & supervision Financial Service Authority (OJK) Infrastruktur Keuangan Syariah BANK INDONESIA Regulations: licensing & supervision Financial Service Authority (OJK) Certification Institutions for Microfinance Professionals Certification for BoD Deposit Insurance Corporation A wholesale Apex for Financing MSMEs Projects National Sharia Board National Islamic Arbitrage Board Capicity Building Fatwas Dispute Mediation Indonesian Institute of Accountants Statement of Financial Accounting Standard TA, advocacy & Participation in Policy Dialogue 24

REGULASI BANK INDONESIA UNTUK MENGEMBANGANKAN PERBANKAN SYARIAH 25 REGULASI BANK INDONESIA UNTUK MENGEMBANGANKAN PERBANKAN SYARIAH

Visi dan Misi Terwujudnya perbankan syariah yang mampu mendukung sektor riil melalui pembiayaan berbagi hasil dan transaksi riil, serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Visi Misi Menjadikan perbankan syariah sebagai jasa perbankan pilihan yang kredibel, efisien dan prudent, serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. 26

Masalah, Sasaran dan Fokus Pengembangan Blueprint Perbankan Syariah Identifikasi Masalah Sasaran Pengembangan Kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Peraturan dan infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kegiatan operasional bank syariah. Keberadaan infrastruktur yang belum efisien. Tingkat integrasi pasar keuangan syariah yang masih rendah. Inovasi dan positioning produk masih rendah. Pelayanan perbankan syariah yang belum efisien. Masih terjadi mispersepsi masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Belum tercapainya kesamaan persepsi antar stake-holders (a.l. DSN, BI, IAI dan pengelola bank syariah) mengenai implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah. SDM berkualitas tinggi SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Peraturan dan infrastruktur pengawasan telah sepenuhnya mengakomodasi kegiatan operasional bank syariah. Keberadaan infrastruktur yang efisien. Terwujudnya integrasi pasar keuangan syariah. Tingginya tingkat variasi dan tingkat daya saing produk. Pelayanan perbankan syariah yang Prima. Pemahaman yang cukup baik dari masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Terwujudnya kesamaan persepsi antar stake-holders (a.l. DSN, BI, IAI dan pengelola bank syariah) mengenai direction & destination pengembangan perbankan syariah. Regulasi dan supervisi yang efektif Infrastruktur yang mendukung Struktur perbankan yang efektif Aliansi strategis yg sinergis Pengembangan produk dan pasar yg innovative Pemberdayaan nasabah yang efektif 27

Arah Umum Kebijakan Pengembangan Human capital investment; Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan akhlak yang baik Expansive and prudent; Mempersiapkan ketentuan kondusif yang mendukung pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif; Innovative, educative and comprehensive; Memberikan jasa pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan produk dengan dukungan edukasi publik yang memadai; Internationally qualified and domestic oriented; Mengarahkan kepada penguasaan pasar domestik dengan kualitas operasional internasional; Beneficial Investors; Mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengundang investor internasional disamping investor domestik dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Human Capital Strategic Plan Akselerasi Dimensi Spasial (regionalisasi) Dimensi Kedalaman Finansial: Micro Finance, UKM, Korporat Dimensi Komuniikasi yang inklusif Indonesia Sebagai Platform Pusat Keuangan Syariah Dunia Fokus ke pasar domestik Terbuka namun selektif Sumber: Blue Print Perbankan Syariah 2010 28

Paradigma Kebijakan Professional, setiap upaya pengembangan didasarkan kepada pertimbangan keahlian dan tata kelola yang baik. Strike the right balance; mengarahkan preferensi pasar kearah penerapan prinsip bagi-hasil dan berorientasi sektor riil, termasuk microfinance, sehingga terbangun industri perbankan syariah yang sehat dan kuat . Fair Treatment, membangun kerangka pengaturan industri perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya (no speculation) dan sesuai dengan pace of development (promosi industri dan edukasi). Gradual & Sustainable Approach, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sharia Compliance, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang beretika dan berkualitas 29

Blue Print Perbankan Syariah Indonesia Mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kredibel dan menjadi pilihan utama masyarakat serta berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan (visi 2020) SDM yang memadai dan berkualitas tinggi Aliansi strategis yang sinergis Pemberdayaan nasabah yang efektif Struktur perbankan yang efektif Regulasi dan supervisi yang efektif Pengembangan produk dan pasar yang unggul Infrastruktur yang mendukung Landasan Hukum, Ketentuan, Standar dan Fatwa Hukum Norma, Etika & Moralitas Faith Ketuhanan yang Maha Esa 30

Strategi Mendorong Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah Willingness to utilize iBs in government projects and activities, and relaxation on NOP, GWM, Modal Supporting the development of Human resources and service excellence Market creation Higher efficiency Competitiveness Capital acc’ion Tax incentives plus dividend policy and remuneration scheme Developing Infrastructure: liquidity market, market information Economic of scale Establishing Sharia State owned banks: BUMNs, BPD Holding, Conversion High growth Regulatory synchronization (AKSI) Lower risk premium Cross-sectorial financing: e.g. voluntary sector Prudential regulation and supervision Fin & Op’nal s’ness Higher preference Support to create new Industrial Branding positioning LEGEND: Long-Mid Term Impact Quick Win 31

Asset Growth Opportunity Roadmap & Proyeksi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah ROADMAP & PROYEKSI PENGEMBANGAN PASAR Proporsi bisnis korporasi dan mega proyek dominan Partisipasi dalam mega proyek semakin besar Partisipasi dalam mega proyek Asset Growth Opportunity AGRESIF Nilai aset: 500 T Pertumbuhan aset: 41% Nasabah korporat semakin banyak AGRESIF Nilai aset: 355 T Pertumbuhan aset: 41% Perkembangan nasabah korporat AGRESIF Nilai aset: 252 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 334 T Pertumbuhan aset: 30% AGRESIF Nilai aset: 179 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 257 T Pertumbuhan aset: 30% AGRESIF Nilai aset: 127 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 197 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 223 T Pertumbuhan aset: 20% MODERAT Nilai aset: 152 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 186 T Pertumbuhan aset: 20% MODERAT Nilai aset: 117 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 155 T Pertumbuhan aset: 20% KONSERVATIF Nilai aset: 129 T Pertumbuhan aset: 20% KONSERVATIF Nilai aset: 108 T Pertumbuhan aset: 20% Asumsi utama: Indonesia berhasil melakukan ekspansi Investor asing menjadi motor utama dalam pengembangan 2011 2012 2013 2014 2015 Time Sumber: MDSP 2011-2015, Markplus 32

Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah: Target Market, Branding, Communication, Product, Service Concept Fase I (2008): “Membangun Pemahaman Perbankan Syariah Sebagai Beyond Banking ” Pencapaian target aset sebesar Rp 50 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 40%. Fase II (2009): “Menjadikan Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Paling Attractive di ASEAN”, Pencapaian target aset sebesar Rp 87 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III (2010): “Menjadikan Perbankan syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Terkemuka di ASEAN” Pencapaian target aset sebesar Rp 124 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 81 %. VISI PENGEMBANGAN PASAR DAN TARGET PROGRAM SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI INDUSTRI POSITIONING: Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak DIFERENSIASI: Content: Beragam produk dengan skema variatif Context: Transparan agar adil bagi kedua belah pihak People: Kompeten dalam keuangan & beretika Technology: IT system yg update & user friendly Facility: Ahli investasi, keuangan dan syariah BRAND: PROGRAM PENCITRAAN BARU LEBIH DARI SEKEDAR BANK (BEYOND BANKING) PEMETAAN BARU SEGMENTASI PASAR PERBANKAN SYARIAH PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK PROGRAM PENINGKATAN SERVIS Sumber: MarkPlus&Co / Bank Indonesia / Direktorat Perbankan Syariah / Mei 2008 33

“Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak” Memperkuat Branding: Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank (Beyond Banking) Apa yang membedakan Bank Syariah dgn yang lain? Apa keunikan Bank Syariah? Keberagaman Produk ! POSITIONING DIFFERENTIATION Content: Beragam produk dengan skema variatif Context: Transparan agar adil bagi kedua belah pihak People: Kompeten dalam keuangan & beretika Technology: IT system yg update & user friendly Facility: Ahli investasi, keuangan dan syariah “Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak” Bank Syariah memosisikan diri sebagai lembaga keuangan yang merupakan business entity, yang memberikan manfaat & keuntungan kepada nasabah maupun bank Produk LEBIH beragam Skema Keuangan LEBIH variatif Penempatan dana LEBIH selektif Kompetensi SDM LEBIH multi disiplin ilmu/multi dimensi BRAND LEBIH DARI SEKEDAR BANK (BEYOND BANKING) 34

Program Pencitraan Baru ASPEK CITRA DULU CITRA SEKARANG POSITIONING Bank untuk kalangan muslim / orang yang mau naik haji Untuk semua kalangan yang menginginkan keuntungan kedua belah pihak: bank & nasabah ATRIBUT Lebih menekankan ke simbol keislaman Lebih menekankan ke substansi/ values seperti ‘rahmatan lil alamin’ PRODUK Tabungan bagi hasil Pinjaman tanpa bunga tapi serupa dengan perbankan konvensional Produk dengan skema keuangan perbankan yang variatif CARA PENAWARAN Banyak menggunakan istilah Arab yang sebetulnya tidak banyak dimengerti oleh pelanggan atau calon pelanggan Selain tetap menggunakan istilah bahasa Arab sebagai ciri khas juga menggunakan istilah lain selain istilah Arab yang lebih mudah dimengerti SERVIS Jaringan terbatas Fasilitas layanan sering tidak bisa digunakan Jaringannya luas Fasilitas layanan bisa diandalkan BRANDING Bank yang adil dan menentramkan Lebih dari sekedar bank Sumber: (1) Hasil riset focus group dicsussions (FGD); Analisa MarkPlus&Co (2) Hasil riset FGD In-depth Interview, dan Desk Research; Analisa MarkPlus&Co 35 35

Arah Kebijakan 2013 Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor Ekonomi Produktif dan Masyarakat yang Lebih Luas Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Sektor Produktif Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga Kesinambungan Pengembangan Perbankan Syariah Revitalisasi Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus Mendorong Peningkatan Kapasitas Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi “parity” dan “distinctiveness” Produk Perbankan Syariah 36 36

PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 37 PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Potensi Pengembangan Bisnis Bank Syariah Potensial Market Bisnis Model Dana Haji Daftar tunggu Calon Haji mencapai sekitar 1 juta orang (Mei 2012). Potensi dana haji sekitar Rp 25 T, 19% dikelola bank syariah (4,5 T). Dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp 75,15 triliun Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI sd 2025 sebesar Rp 1.923 triliun Sektor Pertambangan 150 T Investment Banking Development/ Infrastructure Banking Special Purpose Banking for Hajj Agriculture Banking Government Pembiayaan IDB untuk swasta dalam negeri senilai US$1,1 miliar hingga 2014. High net worth individual (HNWI) Indonesia Oktober 2011 mencapai 112 ribu orang (Credit Suisse Research Institute) Investor lokal di Indonesia (Juni 2012) sebanyak 363.094 orang atau 0,2 persen dari total penduduk Indonesia Infrastructure Banking Corporate/Wholesale Banking Investment Banking Corporate Sektor usaha di Indonesia diidominasi UMKM dg pangsa 99.9% (53.823.732 unit) Pangsa Kredit Perbankan ke sektor UMKM 20.7% (481.2 T) Commercial Banking Retail Business Banking Retail Produktif (SMEs) Middle Class meningkat GDP meningkat, angka kemiskinan menurun, konsumsi masy meningkat Nasabah Mass Affluent dengan Layanan 24/7 Peningkatan kelas menengah 9 juta jiwa/tahun+baglock perumahan 13,6 juta unit Total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai 2,6 juta rumah (REI) Proyeksi penjualan mobil tahun 2012 mencapai 875,000 unit (GAIKINDO) Consumer Banking Retail Banking Retail Konsumtif 50% populasi dewasa belum memiliki akses finansial formal Total penyaluran dana KUR Pemerintah 2011 20 T(2011) Target populasi Buruh Migran domestik & internasional dan masyarakat terpencil Unbankable (micro) Micro Banking Branchless Banking Community Banking (for women) 38

Outlook Bank Syariah Indonesia

Terima kasih