ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Berkelas.
Advertisements

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Guru Pembimbing : Bu Susilawati S . Pd
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
YAYASAN Stichting.
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
OTONOMI DAERAH.
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tentang Keuangan Negara
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEUANGAN NEGARA KULIAH KE 3.
Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015
Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Ketanegaraan Indonesia
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
OTONOMI DAERAH (OTODA)
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) Oleh: Rhido Jusmadi (Dosen Fakultas.
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF HARUS DARI
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
YAYASAN Stichting.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 3 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010 2010

Organisasi Sektor Publik Organisasi berbentuk pemerintah : Organisasi lainnya yang tidak berbentuk pemerintah 2010

Pemerintah Pemerintah adalah organisasi yang memliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2010

Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain presiden konteksnya meliputi lembaga tinggi negara : MPR, DPR, DPD dan DPRD. 2010

Lembaga Tinggi Negara Pemerintah RI Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementrian Negara 2010

Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI 2010

Struktur Pemerintah di Tingkat Propinsi Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Kecamatan Kelurahan 2010

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Tugasnya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD Tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai dengan keuangan daerah Inspektorat Tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah 2010

Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Tugasnya melaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Lembaga Teknis Daerah Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesial 2010

Tingkat Kabupaten / Kotamadya Struktur pemerintah daerahnya sama dengan provinsi dengan beberapa organisasi tambahan : Kecamatan : bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan : bertugas dalam wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat. 2010

UNIVERSITAS Merupaka salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik dan institut. Bentuk perguruan tinggi berdasarkan fungsinya : Akademi Politeknik Sekolah Tinggi Institut Universitas 2010

Pihak Penyelenggaran Universitas Pemerintah Masyarakat 2010

Konsep Penyelenggaraan Universitas UNIVERSITAS SWASTA UNIVERSITAS NEGRI SEKARANG RENCANA DULU SEKARANG YAYASAN (Badan Hukum) D I K T I PTS B H P (Badan Hukum) PTN BHMN (Badan Hukum) 2010

RUMAH SAKIT Organisasi publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat sehingga sebagin besar dikelompokkan dalam organisasi publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan, kecuali beberapa RS yang didirikan oleh PT yang secara eksplisit memang bertujuan mencari keuntungan. 2010

Bentuk RS Rumah sakit umum Rumah sakit terspesialisasi Rumah sakit penelitian/pendidikan Rumah sakit Lembaga/Perusahaan Klinik 2010

RS Berdasarkan Kepemilikan Rumah sakit milik pemerintah Milik pemerintah yang tidak dipisahkan (RS Banyumas, RS Tangerang, dll) Milik pemerintah yg dipisahkan (RS Pertamina, RS Pelni, dll) Rumah sakit berbentuk BLU RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin, RS Dr. Sardjito Rumah sakit swasta 2010

YAYASAN Merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yayasan mempunyai organ atas pembina, pengurus dan pengawas 2010

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memiliki status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Mentri Kehakiman dan HAM Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negri, pihak lain atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan di surat kabar Yayasan dapat digabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar 2010

PARTAI POLITIK Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekolompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 2010

Organisasi poitik terdiri atas organisasi di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten, jika diperlukan sampai ke tingkat kelurahan/desa Sumber keuangan : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, bantuan keuangan dari APBN/APBD Sumbangan yang diterima : perseorangan anggota, perseorangan bukan anggota (paling banyak 1 m per orang/th anggaran), perusahaan atau badan (paling banyak 1 m per perusahaan/th anggaran). 2010

QUIZ Jelaskan organisasi perangkat daerah di level provinsi dan perbedaannya dengan yang ada pada level kabupaten / kotamadya ! Bagaimana konsep penyelenggaraan universitas (perbandingan swasta dan negri) Sebutkan dan jelaskan jenis rumah sakit milik pemerintah ! Apa yang dimaksud dengan yayasan ? Sebutkan perraturan yang terkait ! Sebutkan sumber-sumber keuangan dari partai ! 2010