Sosialisasi KTSP 1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Departemen Pendidikan Nasional.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
TEKNIS OPERASIONAL PENGEMBANGAN R-SMA-BI Bahan pengembangan kebijakan sekolah dalam pengembangan R-SMA-BI Disampaikan dalam bimtek 2011 di Villa Tjokro,
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Disampaikan pada Sarasehan Pembina Kemahasiswaan,
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
WHOLE SCHOOL TRAINING.
PANDUAN.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Aktivitas di R.LAB Ruang Perpustakaan. 1. Latar Belakang 1. Tenaga kerja yang kompetitif 3. Globalisasi 2. Agraris Industri 4. Devisa Negara.
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
Info PMU.
PENYUSUNAN RK TK.
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
KEDUDUKAN UN_USBN & US UN US USBN UJIAN
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
RENCANA program 2017 SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS (SMA)
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Peningkatan Layanan Pendidikan
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
MODEL PROSES PEMENUHAN STANDAR
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Departemen Pendidikan Nasional
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI NTB ol o
UNIVERSITAS GADJAH MADA
RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL (SBI)
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PROGRAM PENDALAMAN MINAT
EKSPOSE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
METODE PENELITIAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
EVALUASI KINERJA PENELITIAN
Kebijakan implementasi
1 PELATIHAN SPMI UNTUK FASILITATOR PMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016.
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - BPSDMPK & PMP – KEMENDIKBUD
Transcript presentasi:

Sosialisasi KTSP 1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Departemen Pendidikan Nasional

Sosialisasi KTSP 2 KINERJA SISTEM PENDIDIKAN Kinerja sistem pendidikan belum dapat menjamin siswa bertahan sampai lulus sekolah menengah Siswa yang tidak bertahan (rontok) sebagian besar adalah siswa miskin. Peningkatan APK di sekolah menengah lebih didominasi oleh siswa kaya

Sosialisasi KTSP 3 KINERJA YANG DIHARAPKAN

Sosialisasi KTSP 4 TANTANGAN AKSES Kapasitas dan kualitas sarana-prasarana layanan pendidikan masih kurang, disisi lain peran lembaga pendidikan tradisional (LPT) SMA belum memadai Disparitas angka partisipasi kasar (APK) antar kelompok pendapatan ortu (kenaikan APK lebih didominasi oleh kelompok kaya) Disparitas APK antar pendapatan daerah (daerah kaya cenderung memiliki APK tinggi ) Belum tersedianya variasi layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan typologi wilayah

Sosialisasi KTSP 5 PJM AKSES

Sosialisasi KTSP 6 TANTANGAN MUTU Input :  Kebutuhan dasar sar-pra penunjang mutu (perpus, lab., dan sar-pra belajar lainnya) belum terpenuhi untuk semua sekolah. Disisi lain, kualitas sarpras yang sudah ada belum memenuhi standar kualitas.  Kompetensi guru secara umum masih rendah dan penyebarannya kurang merata  Kultur sekolah kurang disadari sebagai faktor penting bagi peningkatan mutu sekolah

Sosialisasi KTSP 7 TANTANGAN MUTU Proses :  Proses pembelajaran cenderung masih teacher centered dan tidak mendorong creative thinking, proses inquiry serta problem solving.  Proses pembelajaran belum memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  Isi pembelajaran kurang kontekstual serta tidak memberikan konten life skill pada setiap mata pelajaran  Belum berkembangnya atmosfir dan kultur yang kompetitif Mutu :  Mutu lulusan belum mampu bersaing secara global  Disparitas mutu lulusan antar pendapatan daerah.

Sosialisasi KTSP 8 PJM MUTU

Sosialisasi KTSP 9 TANTANGAN GOVERNANCE SBM ( school based management ) belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh sekolah Penyelenggara pendidikan belum memiliki kapasitas dan komitmen yang tinggi dalam mengelola pendidikan Demokratisasi, transparasi, dan akuntabilitas belum menjadi budaya bagi penyelenggara pendidikan ( stack holder ) Pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab pendidikan antara sekolah-kab/kot-propinsi-pusat belum tersinkronisasi Partisipasi masyarakat belum tergali sepenuhnya Disparitas kepedualian pemerintah daerah (PEMDA) terhadap dunia pendidikan

Sosialisasi KTSP 10 PJM GOVERNANCE

Sosialisasi KTSP 11 TOTAL ALOKASI APBN ,48 T DIPA PUSAT 289 M (20%) DIPA 33 PROPINSI 1,2 T (80%) Pelaks. Kegiatan tingkat Nasional/Internasional Aktivitas Pilot/Ujicoba/Terbatas Koordinasi Pengelolaan tugas pembantuan 135 M (47%) Block Grant, sbg dana pembantuan langsung ke sekolah, Kab/Kota/ Masy. 154 M (53%) Block Grant sbg dana pembantuan langsung ke sekolah, Kab/Kota, dan Siswa 1,1 T (89 %) Kegiatan tingkat Propinsi Capacity Building Pengelolaan tugas pembantuan (Block Grant) Inovasi Propinsi 134 M (11%)

Sosialisasi KTSP PERUNTUKAN DANA DEKON Program Lain Program Blockgrant (dalam jutaan rupiah) Catatan : PKPS-BBM dikelola terpusat oleh Sekretariat Ditjen Manj. Dikdasmen

Sosialisasi KTSP 13 PERUNTUKAN DANA DEKON Program LainProgram Blockgrant (dalam jutaan rupiah) Catatan : PKPS-BBM dikelola terpusat oleh Sekretariat Ditjen Manj. Dikdasmen

Sosialisasi KTSP 14 HASIL UAN 2005/2006 Jurusan IPA  Rank 2 Nas Bahasa Indonesia: 7.51(6.96) Bahasa Inggris: 7.12(6.64) Matematika: 7.21(6.86) Rerata: 7.28(6.84) Jurusan IPS  Rank 1 Nas Bahasa Indonesia: 6.91 (6.32) Bahasa Inggris: 6.22 (5.80) Ekonomi: 6.85 (6.32) Rerata: 6.66 (6.15) Jurusan BHS  Rank 1 Nas Bahasa Indonesia: 7.88 (6.84) Bahasa Inggris: 6.76 (5.99) Bahasa Asing Lain: 8.02 (6.89) Rerata: 7.55 (6.57)

Sosialisasi KTSP Selesai