ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAM PADA PROGRAM ProDEP Th. 2015 Dukungan SDM yang memadai (mau & mampu) Keterlibatan berbagai Pihak Kesesuaian dengan Juklak/Juknis.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
Pemerintah Provinsi Gorontalo MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Audit Internal Mutu Akademik(AIMA) Universitas Pendidikan Indonesia
pelaksanaan AMAI PADA JURUSAN-PROGRAM STUDI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
GRUP PROSES MANAJEMEN PROYEK
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Panduan Singkat Kelola Kuota Seleksi Peserta ProDEP 2015 Melalui Padamu Negeri.
SOP dan Audit Keamanan Keamanan Jaringan Pertemuan 12
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
HASIL SIDANG KOMISI VII
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KRITERIA PENILAIAN AIPT
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pertemuan 10 Struktur Organisasi
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
PENGAWALAN PELAKSANAAN DIKLAT DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Manajemen Proyek Terintegrasi
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN PERENCANAAN KEISTIMEWAAN DIY
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENILAIAN TINGKAT KELAS
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
Sistem Pengendalian Manajemen
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Pengertian Implementasi Strategi : Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan.
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
Akreditasi Institusi.
Komitmen Dinkes Kab. Pinrang Komitmen Kepala Puskesmas dan Staf Puskesmas Batulappa Tim yang semangat dalam perubahan dan akreditasi!! Apresiasi.
Transcript presentasi:

ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAM PADA PROGRAM ProDEP Th Dukungan SDM yang memadai (mau & mampu) Keterlibatan berbagai Pihak Kesesuaian dengan Juklak/Juknis Keberlanjutan kebijakan, Sistematis dan sistemik Ketersediaan dan kesesuaian anggaran Ketersediaan waktu, Ketersediaan dan kualitas bahan Perencanaan berbasis analisis kebutuhan input, olah dan analisis data/ informasi yg akurat KEGIATAN ANGGARAN, WAKTU, BAHAN SDM SISTEM KERJA

Dukungan Implementasi Pro-DEP Sistem Proses SDM  Perbaikan Sistem  Peningkatan Kinerja  Peningkatan Tata Kelola Data (IPO-imp) (Kualitatif / Kuantitatif, Pendataan Padamu Negeri Sistem Diklat Sistem Keuangan CHS Regulasi, PAF, Manual Program, dll Implementasi Pro-DEP QC, QA MONEV

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ProDEP di instansi pelaksana dengan mengacu pada Manual Prosedur Nota Kesepakatan Hibah, Pedoman, Juklak dan Juknis, serta penerapan Sistem Pendukung ProDEP Menjamin keterlaksanaan input data yang akurat pada sistem pendukung ProDEP (Padamu, Diklat Terpadu, Keuangan, Monev, dan CHS)\ STRATEGI OPTIMALISASI ProDEP. Th 2015 yang perlu dilakukan Setiap Satker

Menugaskan para pelatih yang telah mengikuti dan lulus kegiatan Training of Trainer (TOT) sesuai dengan substansinya masing-masing Mengoptimalkan Peran Tim Nara Sumber Pendataan, Monev, QAFA dalam kerangka kerja yang akuntabel

, Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana jadwal (Jika ada penyesuaian jadwal segera dikonfirmasi/dilaporkan) dan mengikuti ketentuan yang telah tertuang dalam DIPA dan RKAKL masing-masing. Menatausahakan dokumen proses dan hasil program ProDEP sehingga tertib dan akuntabel.