Aspek Manfaat dan Biaya dalam Perikanan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Ekonomi Industri Permintaan Ekonomi Industri
Advertisements

Ekonomi Industri Pertemuan III
PASAR Adalah tempat pertemuan individu yang meminta faktor barang atau jasa serta individu yang menawarkan faktor barang atau jasa. Dalam pasar terjadi.
STUDI KELAYAKAN BISNIS
ANALISA FINANSIAL DAN EKONOMI
PENGERTIAN PROYEK Proyek  kegiatan investasi terhadap sumberdaya yang ada, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu atau masyarakat seluruhnya.
PENILAIAN EKONOMI DAN KONSEP WTP vs WTA
Analisis finansial dan analisis ekonomi
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
Konsumen, Produsen dan Efisiensi Pasar
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
EXTERNALITIES AND PUBLIC GOODS
POLICY ANALYSIS MATRIX (PAM)
Ekonomi Industri Idham Cholid.
Modul 03. Ekonomi Lingkungan
PASAR BEBAS, EFISIENSI, BARANG SWASTA, EKSTERNALITAS & KEGAGALAN PASAR
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
PENDAHULUAN MIKROEKONOMI.
EVALUASI PROYEK A, 6.1 dan B. 6.2 DR. MUNAJAT, S.P., M.Si.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pengantar Ekonomi Mikro
EKONOMI PUBLIK.
Struktur Pasar.
KRITERIA INVESTASI.
Permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar
PENGELOLAAN SD ALAM PULIH
Aspek Ekonomi dan Sosial
PENENTUAN HARGA AIR MINUM
IDENTIFIKASI BIAYA DAN MANFAAT
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
Pengantar Ekonomi Mikro
KRITERIA INVESTASI.
Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
ANALISIS BIAYA-MANFAAT PROYEK PERTEMUAN I : PENGERTIAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, ASPEK, DAN KEGUNAAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL.
PELAKU – PELAKU EKONOMI
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
Penawaran.
Konsep Formal rente ekonomi
PELAKU – PELAKU EKONOMI
Pengantar Ekonomi Mikro
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Faculty Member of STIE AsiA MALANG
PERMINTAAN TERHADAP FAKTOR- FAKTOR PRODUKSI
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
HAKEKAT ILMU EKONOMI Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan penggunaan sumberdaya yang langka.
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sifat dan ruang lingkup ekonomi
TEORI SEKTOR PUBLIK
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
ANALISA BIAYA DAN MANFAAT DALAM PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM
PENDAHULUAN Definisi Proyek Tahap-tahap Siklus Proyek
Singgih pudjirahardjo
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
KRITERIA INVESTASI.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Bab 1 MODEL EKONOMI & OPTIMISASI EKONOMI
GENERAL EQUILIBRIUM PERTEMUAN 11.
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
Transcript presentasi:

Aspek Manfaat dan Biaya dalam Perikanan By Erlinda Indrayani

Untuk mengekstraksi sumberdaya ikan memerlukan biaya korbanan (opportunity cost) Misalnya biaya menangkap ikan (private cost) bisa dimanfaatkan utk kepentingan sosial (sosial cost). Jadi aspek pengelolaan SDi memerlukan pertimbangan khusus

(h) Bagian dari rente sumberdaya yg didapat olehpemilik kapal Nilai Utilitas Tangka-pan (Utility Value) Nilai Ikan yg di Darat kan (landed value) Manfaat social bersih (net social benefit) Surplus konsumen Rente Sumberdaya Surplus produsen (rente) Biaya Pengelolaan Biaya Sosial Penangkapan J)Nilai ikan bagi konsumen diatas harga yang dibayarkan i)Bagian dari rente sumberdaya yang didapat oleh Pemerintah (g) Bagian dari rente sumberdaya yang didapat oleh nelayan (f) Penerimaan pemilik kapal karna kelebihan skill (highliner) (e) Penerimaan nelayan karena kelebihan skill (highliner) (d) Biaya pengelolaan yang dikeluarkan pemerintah (c) Biaya operasi termasuk depresiasi (b) Penerimaan normal dari modal yang ditanamkan pada kalap, alat dan perlengkaan a)Upah normal nelayan (normal wages)

Diagram Skematis biaya dan manfaat perikanan menurut Copes (1986) diatas, dibaca secara skematis dari kiri kekanan Dari perspektif masyarakat : manfaat perikanan adalah nilai ikan yg dihasilkan. Jika dipersempit utk industri penangkapan maka nilai ikan diukur dari jumlah ikan yg didaratkan dikalikan dengan harga ikan atau sering disebut landed value

Nilai ini bagi sebagian masyarakat mungkin masih dibawah keinginan membayar (willingness to pay) Karena Ada sebagian masyarakat sanggup membayar lebih dari harga yg ditentukan manakala ikan tersebut bernilai lebih bagi dirinya Nilai disini hanya menggambarkan nilai pasar tidak termasuk nilai nonkegunaan. Seperti : rekreasi tanpa mengkonsumsi ikan tersebut

Nilai atau utilitas bagi konsumen adalah : Harga maksimum yg sanggup dibayar oleh konsumen. Surplus Konsumen adalah selisih antara harga maksimum seorang konsumen sanggup membayar dengan harga yg sebenarnya dibayar. (poin j)

Surplus konsumen akan terjadi jika kurva permintaan terhadap ikan bersifat elastik (perubahan harga cukup sensitif terhadap jlh yg dibeli) Perkiraan besaran surplus konsumen melalui analisis permintaan dan informasi mengenai harga dari data pembelian ikan

Harga yg dibayarkan harga P Kurva permintaan Q (output) Surplus Konsumen

Catatan Jika fokus pada kesejahteraan nasional maka Hasil tangkapan ikan yg diekspor keluar negeri surplus konsumennya diabaikan karena hanya dinikmati oleh konsumen luar negeri Atau Jika hanya ingin melihat dampak ekonomi perikanan suatu wilayah atau daerah, maka ikan yg diperdagangkan kedaerah lain tidak perlu diperhitungkan surplus konsumennya.

Manfaat dari ekstraksi SDi tidak saja menyangkut manfaat sosial terhadap masyarakat dan konsumen tetapi juga pelaku perikanan dalam bentuk keuntungan (profitability)

Sebagai pelaku perikanan, Penerimaan diperoleh dari hasil penjualan ikan yg ditangkap Biaya yg dikeluarkan yaitu utk membayar faktor produksi (upah, rental dll), fee kepd pemerintah Agar tetap eksis berusaha maka pelaku perikanan Harus memperoleh BEP (normal profit)

Dalam konsep ekonomi: biaya yg dikeluarkan nelayan juga termasuk biaya sosial karena faktor produksi (TK, alat tangkap, dll) yg digunakan juga dimanfaatkan utk kegiatan ekonomi yg lain. Pembelian bahan bakar dan perlengkapan lain juga termasuk dalam biaya operasi (item c) termasuk dalam biaya private tetapi juga biaya sosial karena mengurangi penggunaan komponen ini bagi penggunaan kegiatan ekonomi yg lain.

Biaya penangkapan ikan merupakan biaya private tetapi juga merupakan biaya sosial.

Tenaga kerja yg bekerja sebagai nelayan, sebenarnya nelayan tersebut mengorbankan kesempatan utk memberikan kontribusi disektor lain. Dari segi ekonomi, kehilangan kesempatan ini disebut biaya korbanan TK (opportunity of labour). Nilainya diukur dari hilangnya kontribusi TK terhadap kegiatan produktif lainnya ( item (a)) Komponen ini diukur dengan setara upah normal (normal wages) yg diharap diperoleh nelayan pada sektor lain.

Catatan Dalam ekstraksi SDi tidak semua pelaku perikanan (nelayan) memiliki kemampuan yg sama. sebagian memiliki kemampuan yg lebih dlm menangkap ikan, karena pengalaman dan skill yg tdk dimiliki oleh nelayan lain sehingga mampu menangkap lebih banyak. Nelayan ini disebut sebagai nelayan highliner

Perolehan yg didapat oleh nelayan highliner ini merupakan komponen penerimaan dan biaya private karena kelebihan skill tersebut tidak bisa digunakan ditempat lain sehingga tidak menimbulkan economic loss pada masyarakat. Tidak ada biaya korbanan atau biaya sosial pada nelayan highliner. Poin (e) merupakan surplus dari nelayan highliner yg sering disebut surplus produsen

Pemilik armada perikanan yg bersifat highliner juga memperoleh bagian dari surplus produsen. (Komponen (f)) Pemilik kapal berhak dalam memperoleh surplus ini karena kontribusinya dalam menentukan rancang bangun kapal, memilih TK, mengatur pengelolaan penangkapan.

Pemerintah, mengeluarkan biaya pengelolaan utk menegndalikan dan mengatur kegitan perikanan. Pemerintah mengeluarkan biaya dalam bentuk upah, gaji, pembiayaan infrastruktur dll Biaya yg dikeluarkan pemerintah termasuk biaya sosial karena merupakan biaya korbanan Pengeluaran pemerintah bisa saja dimanfaatkan utk kepentingan sosial lainnya.

Pemerintah membebankan pembiayaan tersbut kepada nelayan melalui fee, license (biaya surat izin usaha) maka komponen biaya ini menjadi biaya private bagi pelaku usaha perrikanan. Komponen biaya operasional dan biaya pengelolaan termasuk biaya sosial (social cost)

Pengelolaan yg baik akan menghasilkan sosial dan private yg sangat signifikan bagi perikanan Pengeluaran biaya pengelolaan sangatlah krusial dan penting (money well spent)

Rasional Maksimum Rente Ekonomi Dari perhitungan biaya manfaat menurut Copes maka ada 2 komponen rente ekonomi: Rente Produsen Rente Sumberdaya (pemerintah, pemilik modal dan nelayan)

Rente sumberdaya merupakan konsep yg krusial dalam pengelolaan SDi, Karena Bisa menjadi faktor pemicu maraknya eksploitasi Sdi tetapi juga menentukan potensi manfaat ekonomi dan sosial yg dp diperoleh dari pengelolaan perikanan.

Pengelolaan perikanan kurang memperhatikan aspek ini sehingga banyak pengelolaan perikanan mengalami kegagalan. Menurut Bank Dunia, Keitdak efektifan pengelolaan perikanan tangkap, menyebabkan kehilangan rente ekonomi kumulatif sebesar US$ 2.2 T selama peride 1974-2007. Kehilanag akibat hasil samping dan peningkatan harga bahan bakar, kehilangan rente ekonomi diperkirakan setara US$ 10 M- 20 M /thn.

Dari perspektif ekonomi, Keberhasilan pengelolaan perikanan sebagian besar berkaitan dengan seberapa besar rente SD bisa dihasilkan secara berkelanjutan. Indikator rente SD bisa dilihat dari keragaan perikanan yg disubsidi dan tidak. Perikanan tdk disubsidi : jika semua nelayan memperoleh lebih dari keuntungan normal dari investasi yg mereka tanamkan, ini menunjukkan bahwa pelaku perikanan tersebut memperoleh rente SD POSITIF

Beberapa alasan kenapa rente SD menjadi tujuan pembangunan ekonomi perikanan : 1. Kepemilikan (ownership). Pengelolaan SDi melibatkan kepemilikan publik (public ownership). Pemerintah bertindak atas nama publik dalam pengelolaan Pemerintah harus berupaya memperoleh rente SD dari SD publik yg akan dikembalikan utk kepentingan pengelolaan SD tersebut dan tercapai kesejahteraan publik

2. Penggunaan SD yg tidak efisien Tiga Jenis alokasi yg tidak efisien dalam pengelolaan SDA. (a) Alokais yg berlebihan dari SD yg ditimbulkan oleh Eksploitasi yang berlebihan dan dampak kepadatan. Contoh : Perikanan di Pantura Jawa yg sangat padat

(b) Misalokasi sd yg bisa ditimbulkan oleh gagalnya pasar dalam mengalokasikan kuota atau izin penangkapan. Misalokasi ini terjadi karena satu pihak memperoleh privilege lebih daripada yg lain.

(C)Inefisiensi dinamis : terhambatnya insentif utk melakukan inovasi dalam memanfaatkan Sdi Inovasi POSITIF dapat mempengaruhi kelanjutan ekstraksi SD. Jika inovasi ini tersumbat maka yg terjadi adalah inefisiensi.

Tujuan memperoleh rente SD adalah memaksimumkan manfaat bersih dan menghindari terjadinya mislaokasi SD Upaya memperoleh rente sumberdaya dapat mengurangi terjadinya inefisiensi alokasi SD.

3. Pertimbangan etika Pemanfaatan Sd tidak saja utk generasi sekarang, tetapi jg utk generasi yg akan datang Ketidak adaan mekanisme pengumpulan rente SD akan menimbulkan misalokasi dan ekstraksi yg berlebihan dan menimbulkan kelangkaan SD