HUKUM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKSISTENSI SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
Advertisements

MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Tinjauan regulasi kejahatan di interner “CYBER CRIME “
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
CHAPTER 8 BUKU 2 PERLINDUNGAN HAKI & HAK PRIBADI.
Etika Profesi teknologi informasi dan komunikasi
BAB VIII PERATURAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI DI INDONESIA.
CYBERCRIME DAN CYBERLAW
UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)
PROBLEMATIKA HUKUM DAN INTERNET
KAJIAN ASPEK PIDANA.
 Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
HUKUM DAN DUNIA CYBER Cyberlaw.
KEJAHATAN SIBER (CYBER)
Hak Cipta, Paten & Merek Adrianus Meliala.
Pertemuan 11 MK : e-commerce
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Mengelola Sumber Daya Informasi
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
Legal Issue.
PELANGGARAN UU ITE Albert Leonardo Sembiring ( )
Konsep Perdagangan Dunia Maya dan Aspek Hukumnya
Kelompok Etika Profesi :
Benny Andrianto Muhammad Fauzi Sumber : teknologi-informasi.
Hak atas Kekayaan Intelektual
Doris Febriyanti M.Si ETIKA PROFESI Doris Febriyanti M.Si
Kerangka Hukum Bidang TI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Imam Gunawan, M. Kom.
Hak atas kekayaan intelektual
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Penerapan Etika dan Profesionalisme Teknologi Informasi
Konsep Perdagangan Dunia Maya dan Aspek Hukumnya
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -HAK MEREK (2)-
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Legal Issue.
Konsep Perdagangan Dunia Maya dan Aspek Hukumnya
TREND CYBER CRIME IN INDONESIA
Cyber Law di Indonesia Budi Mulyana, S.IP., M.Si.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hukum bisnis Semester gasal 2016
Materi kuliah Kemanan Komputer Tema :
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
TELEMATIKA. Hai.. My name is Simon Nora My name is Alain Minc L'informatisation de la Societe (1978)
KONSUMEN DALAM BISNIS GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
CYBER CRIME AJI BIMA A. (A ) ANDRE WAHYU (A )
Cyber Crime.
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Modus Operandi Kejahatan Keuangan Analisis Kejahatan Keuangan
Cyber Crime.
CYBER CRIME AJI BIMA A. (A ) ANDRE WAHYU (A )
Cyber Crime Yasser Arafat, S.H.,M.H.
Hukum bisnis Semester gasal 2017
I. PENDAHULUAN II. PERANGKAT HUKUM III. UU HAK MEREK
Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
Inisiatif Penyusunan RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi
Dewi Anggraini P. Hapsari
Peraturan & Regulasi.
MATA KULIAH TINDAK PIDANA KHUSUS
UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)
Cyber Law Fathiah,S.T.,M.Eng Page Fb : Program Studi S-1 Teknik Informatika UUI
Etika Profesi teknologi informasi dan komunikasi
KOMPUTER FORENSIK DALAM HUKUM INDONESIA
Transcript presentasi:

HUKUM

Merupakan Alat Bukti yang sah Hukum Acara dalam UU Perbankan Dokumen Elektronik Merupakan Alat Bukti yang sah UU No.8/1997 Prosedur Pembuktian Hukum Acara dalam UU Perbankan Digital Signature DOKUMEN ELEKTRONIK Sumber: A. Ramli (UNPAD) JULI – AGUSTUS 2003

Dokumen Elektronik Informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah Bentuk tertulis dari informasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana informasi tertulis lainnya Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi JULI – AGUSTUS 2003

Pengecualian Pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat; Surat-surat berharga yang oleh UU harus dibuat secara tertulis; Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak; Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang JULI – AGUSTUS 2003

Nama Domain First Come First Serve Policy Pengelola ND Nama Domain Unfair Competition Act kemiripan & Penyesatan Nama Domain Sebagai alamat Stelsel Konstitutif UU No. 15/2001 ttg Merek Pendaftaran Merek oleh Bank & Jasa Keuangan Lain Sanksi Pidana & Perdata Nama Domain Sebagai Merek Sumber: A. Ramli (UNPAD) JULI – AGUSTUS 2003

Dispute (PERSELISIHAN) Nama Domain UDRP ( ICANN – WIPO) Settlement of Dispute TRIPS-WTO UU MEREK WELL KNOWN MARKS FORUM PANEL Sumber: A. Ramli (UNPAD) JULI – AGUSTUS 2003

Kasus Nama Domain Di Indonesia kilkbca.com www.bankmandiri.net menyesatkan pelanggan klikbca www.bankmandiri.net digunakan untuk transaksi yang tidak ada hubungannya dengan Bank Mandiri, pendaftaran menggunakan identitas palsu www.mustikaratu.com didaftarkan oleh individu yang terkait dengan saingan Mustika Ratu, dianggap persaingan tidak sehat pendaftar dihukum penjara 4 bulan JULI – AGUSTUS 2003

Kasus Di Luar Negeri Inter Ikea System Bv. V. Beijing Information System Co. Ltd (CINet) Ikea telah mendaftarkan merek di 90 negara termasuk Cina Ikea diciptakan tahun 1947 oleh seorang WN Swiss Digunakan oleh 155 toko termasuk 2 toko di Shanghai dan Beijing Cina CINet mendaftarkan nama domain: www.ikea.com.cn CINet juga mendaftarkan ND: Boss, Cartier, Du Pont, Rolex dan Carlsberg JULI – AGUSTUS 2003

Putusan Pengandilan Beijing 2nd Intermediate Peoples Court memutuskan: Tergugat harus mengembalikan ND kepada penggugat Tergugat membayar ganti rugi US $ 120 Terbukti ada itikad buruk tergugat sebagai Cybersquatting JULI – AGUSTUS 2003

Cybersquatting Kriteria Cybersquatting : Sama dengan Merek terkenal Melanggar prinsip kejujuran dan kepercayaan Unfair competition JULI – AGUSTUS 2003

Penyelesaian Sengketa Pendekatan Perdata Nama domain Pendekatan Pidana (Ultimum Remidium) Penyadapan password, PIN Interception Mengubah data (perbankan) secara ilegal Penggunaan kartu kredit palsu / curian JULI – AGUSTUS 2003

Computer Misuse (penyalah gunaan) Cybercrime Penggunaan kartu kredit palsu/curian Penyadapan password Penipuan SMS [masukkah ke dalam “computer” misuse?] Money laundring JULI – AGUSTUS 2003

Cybercrime di Indonesia Modus Operandi Jumlah Aduan 2001 Jumlah Aduan 2002 Credit Card Fraud 5 104 Stock Exchange Fraud 1 0 Banking Fraud 1 4 Child Pornography 1 0 Terrorism 1 1 Drug Trafficking 1 0 Total 10 109 Modus Operandi Jumlah Aduan 2001 Jumlah Aduan 2002 DDOS Attack 4 3 Defacing 3 0 Cracking 1 3 Phreaking 0 1 Lain-lain (Nimda Attack) 1 0 Total 8 6 Sumber : Mabes Polri, 2002 JULI – AGUSTUS 2003

Lokasi Cybercrime Sumber : Mabes Polri, 2002 Medan VII Batam VI Semarang II Jakarta V Bali IV Bandung III Jogja I Sumber : Mabes Polri, 2002 JULI – AGUSTUS 2003

Computer Crime (Amerika) Amerika telah mempunyai undang-undang yang mengatur kejahatan yang berhubungan dengan komputer sejak 20 tahun lalu, disebut dengan Computer Crime dalam 18 U.S.C § 1030 (Undang-undang Amerika No. 18 appendix 1030), beberapa penting dan perlu diketahui dari Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut : Computer (komputer), diatur dalam 18 U.S.C § 1030 (e) (1) : Alat elektronik, magnetik, elektro kimia atau alat pemroses data yeng mempunyai kecepatan tinggi dan menjalankan Logikal, Aritmatikal atau fungsi-fungsi penyimpanan (rekam) termasuk seluruh jenis fasilitas penyimpanan data dan komunikasi yang langsung berhubungan dengan alat-alat tersebut. Tetapi tidak termasuk dengan jenis mesin ketik otomatis atau typesetter, kalkulator tangan dan alat-alat sejenis lainnya Sumber: A. Ramli (UNPAD) JULI – AGUSTUS 2003

Computer Crime (Amerika) Protected Computer (komputer yang dilindungi), diatur dalam 18 U.S.C § 1030 (e) (2) : Terdiri dari dua kategori komputer yaitu : Ekslusif khusus untuk lembaga finansial Pemerintah, atau walaupun tidak secara ekslusif digunakan seperti hal tersebut namun berhubungan dengan kegiatan tersebut, atau apabila terjadi penyalahgunaan dari suatu komputer yang dapat berakibat terhadap kegiatan Lembaga finansial Pemerintah Secara luas digunakan oleh Negara-negara bagian atau untuk berkomunikasi dan berniaga dengan pihak lainnya di luar negeri Sumber: A. Ramli (UNPAD) JULI – AGUSTUS 2003

Yuridiksi W N I W N A PENGADILAN NASIONAL Lintas Teritorial Berlaku terhadap orang asing di LN W N I W N A PENGADILAN NASIONAL JULI – AGUSTUS 2003

TERIMA KASIH JULI – AGUSTUS 2003