KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Advertisements

GENDER ANALYSIS PATHWAY UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA
PROGRAM KB Oleh : Colti Sistiarani SKM., M.Kes
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Asisten Deputi Pembinaan Wilayah KPAN
Critical review fungsi dan program Puskesmas
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
KESEHATAN REPRODUKSI USIA LANJUT
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan posyandu remaja
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
ASPEK LEGAL ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
Pertemuan ke-8 Indikator kesehatan Validasi dan akurasi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
Stop AIDS Pencegahan Positif
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MASALAH PELAYANAN KEBIDANAN di TINGKAT PELKES PRIMER
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dasar Kesehatan Reproduksi
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Evaluasi dan Rencana Kerja
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Manajemen Kespro (Kebijakan & Sosialisasi) Kesehatan Reproduksi Kelompok II.
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Gerakan Sayang Ibu. Gerakan Sayang Ibu adalah Suatu Gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI Colti Sistiarani, SKM., M.Kes

Kompetensi Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan , kebijakan, ruang lingkup dan strategi kesehatan reproduksi Mahasiswa mampu menganalisis situasi kesehatan reproduksi Mahasiswa mampu mengidentifikasi pencapaian dan target upaya peningkatan kesehatan reproduksi

Permasalahan KR KIA KB Pencegahan IMS termasuk HIV dan AIDS Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Reproduksi usia lanjut Ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan

Landasan Hukum UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak UU No 23 tahun 2003 tentang Penghapusan KDRT UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Pendukung Inpres No 9 tahun 2000 tentang pengarus-utamaan Gender Kepmenkes No 433/Menkes/SK/V/1998 tentang pembentukan Komisi Kesehatan Reproduksi Kepmenkes No 131/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Indikator Minimal KR MDG MMR i HIV dan penularan IMS dan HIV/AIDS Pemberdayaan dan kesetaraan gender Indeks pembangunan manusia Wajib belajar dan melek huruf TFR CBR

Analisis Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja Perilaku berisiko, akses pelayanan kesehatan Kekerasan seksual pada wanita Bias gender dan kekerasan terhadap perempuan KIA

Analisis Situasi Kesehatan ibu dan anak AKI masih tinggi AKB masih tinggi Keluarga Berencana Cakupan pelayanan KB rendah Drop out peserta KB Pencegahan IMS, HIV dan AIDS Populasi berisiko dan tidak berisiko Kesehatan Reproduksi Lansia

Kebijakan dan strategi KIA Setiap ibu menjalani kehamilan dan persalinan dengan sehat, serta bayi lahir sehat Setiap anak hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal Strategi : Pemberdayaan perempuan, suami dan keluarga Pemberdayaan masyarakat Kerjasama lintas sektor Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KIA dengan komponen KR lainnya

Kebijakan dan strategi KB akses dan kualitas yan KB Integrasi yan KB dengan yan KR lainnya Jaminan yan KB bagi org miskin Mekanisme operasional yan Meningkatnya peran LSM, swasta dan org profesi Tersedia info KB remaja Pemanfaatan data u/ yan Strategi Tidak hanya aspek demografis tapi pada upaya peningkatan KR yang dalam pelaks memperhatikan hak reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender Prinsip desentralisasi Prinsip pemberdayaan Prinsip kemitraan Prinsip segmentasi sasaran

Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan IMS termasuk HIV dan AIDS Memutus rantai penularan Kerjasama lintas sektoral Strategi Koordinasi dan penggerakan di bentuk KPA Surveilans dan monev

Kebijakan dan strategi KRR *Hak perolah yan KR *Menciptakan lingkungan kondusif *terkoordinasi dan berkesinambungan *Pendidikan KR melalui pend formal dan non formal Strategi *terpadu dan lintas sektor *Pembinaan KR sesuai dengan proses tumbang remaja * Integrasi materi KRR dalam mata pelajaran *penerapan PKPR

Kebijakan KR usia lanjut Kebijakan : Memperkuat peran keluarga dan masyarakat Menjalin kemitraan LSM dan dunia usaha Meningkatkan koordinasi dan integrasi di pusat dan daerah Membangun serta mengembangkan sistem jaminan dan bantuan sosial Strategi : Melakukan advokasi, sosialisasi untuk membangun kem dan masyarakat dalam pelayanan KR usia lanjut Memantapkan kemitraan dan jejaring kerja Menumbuhkembangkan partisipasi dan peran serta keluargaebijakan :

Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan gender Peningkatan kualitas hidup perempuan Penguatan pranata dan kelembagaan pemberdayaan perempuan Strategi Perlindungan perempuan dan hak azasi perempuan Peningkatan pendidikan perempuan Peningkatan akses perempuan thd perekonomian Peningkatan peran seta suami dan masyarakat

Indikator Kemajuan penurunan AKI dan AKB KIA : KB : penurunan unmeet ned KB Cakupan pelayanan KB Pencegahan dan Penanggulangan IMS termasuk HIV dan AIDS : penurunan kasus KRR ; trend kasus KR pada remaja Trend kasus gangguan masa menopause/andropause KR usia lanjut ;