KEBIJAKAN POLITIK, SOSIAL BUDAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN MASA ORDE BARU (1966 - 1998) Di Susun Oleh: XII.IPS.2 Ardya Ulviana (04) Inez Novindriastuti (18) Novyan Dewa (26) Talitha Lintang P (30)

Masa Orde Baru Di Indonesia Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 – 1998. Dalam jangka waktu tersebut ekonomi Indonesia berkembang pesat.

Latar belakang Lahirnya Orde Baru Adanya keadaan yang buruk disebabkan tuntutan rakyat kepada presiden dan pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Rakyat juga mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi : - Pembubaran PKI beserta organisasi masanya - Pembersihan Kabinet DWIKORA - Penurunan harga-harga barang 2. Adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat yang dikeluarkan Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Kabinet Dwikora Masa Demokrasi Terpimpin

Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)

KEBIJAKAN SOSIAL POLITIK Masa Orde Baru Membentuk Kabinet Ampera Kabinet ini dibentuk dalam rangka memenuhi TRITURA. Tugas utama kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Program kabinet ini bernama Caturkarya Kabinet Ampera,yaitu : memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968); melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966; melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Kabinet Ampera Masa Orde Baru

2. Penataan Kehidupan Politik a. Pembubaran PKI dan organisasi masanya Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan: Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.

Partai Komunis Indonesia

b. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR

Peserta Pemilu Masa Orde Baru

c. Penyederhanaan Partai Politik Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan social politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah: - Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI - Partai Demokrasi Pembangunan, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo - Golongan Karya, yang terdiri dari berbagai organisasi profesi

d. Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara.

e. Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.

3. Penataan Politik Luar Negeri a. Pemulihan Hubungan Dengan Malaysia Dimulai dengan adanya Perjanjian Bangkok, yang berisi : Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Pemulihan Hubungan Dengan Malaysia

b. Kembali Menjadi Anggota PBB Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.

c. Pembekuan Hubungan Dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintahan Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada G 30 S PKI baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut.

d. Dibentuknya ASEAN Negara Indonesia merasa perlu mengadakan kerja sama luar negeri baik regional maupun global. Secara Regional hubungan kerja sama Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara diwujudkan melalui organisasi ASEAN.

e. Integrasi Timor Timur ke wilayah RI Wilayah Timor Timur merupakan wilayah koloni Portugis dan pada tahun 1975, terjadi kekacauan politik yang melibatkan partai-partai politik disana., partai-partai politik yang bertikai tidak dapat menyelesaikan masalahnya . Hali ini diperparah pemerintah Portugis meninggalkan Timor Timur. Untuk meredakan kekacauan politik di Timor Timur, timbul keinginan dari rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan wilayah RI. Keinginan itu disambut baik oleh pemerinytah Indonesia. Dan setelah mengalami berbagai proses akhirnya wilayah Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia pada Juli 1976.

KEBIJAKAN SOSIAL MASA ORDE BARU Pembangunan Nasional a. TRILOGI Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah : Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah: Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan Pemerataan pembagian pendapatan. Pemerataan kesempatan kerja Pemerataan kesempatan berusaha Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

KEBIJAKAN BUDAYA Masa Orde Baru Dalam hal budaya dan aprsesiasi seni sastra, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang sangat ketat. Berbagai sastrawan, budayawan, bahkan Jurnalis mengalami pembredelan terhadap karya-karya sastra mereka seperti Pramoedya Ananta Toer dengan karya fenomenalnya yaitu Kwartet Pulau Buru.

Pada Masa Orde Baru, perkembangan teknologi menampakkan kemajuan, seperti : Perkembangan Media Komunikasi Massa di Indonesia Dibangunnya Sistem Satelit Domestik (SKSD) Palapa Radio semakin berkembang Televaisi semakin berkembang

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Masa Orde Baru Sukses program REPELITA (Rencana Pemabangunan Lima Tahun) Sukses program KB (Keluarga Berencana) Sukses Program Transmigrasi Sukses memerangi buta huruf Sukses Swasembada Pangan Sukses Gerakan Wajib Belajar Sukses Keamanan dalam Negeri Sukses menarik investor asing menanamkan modal ke Indonesia Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme Pendapatan Perkapita meningkat Sukses Gerakan Orang Tua Asuh.

*Kelemahan : Penyimpangan terhadap UUD 1945 Sistem pemerintahan cenderung sentralisasi dan gaya Militer Pengucilan / Penangkapan lawan politik Diskriminasi terhadap kaum tionghoa/China Ketimpangan Pembangunan di Jawa dan Luar Jawa Kebebasan Pers dibatasi Penggunaaan kekerasan untuk menciptakan keamanan Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Berakhirnya Pemerintahan Masa Orde Baru Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai satu prestasi Indonesia. Namun keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru ternyata kurang diimbangi dengan pembangunan mental pelaksana pemerintahan aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Klimaksnya pada pertengahan tahun 1997, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merajalela.Utang luar negeri dan swasta pun cukup banyak.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Tekad awal munculnya Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul keinginan untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya berbagai penyelewengan dilakukan. Penyimpangan dan penyelewengan yang telah berlangsung lama itu berbuah pada terjadinya krisis dalam berbagai bidang antara lain : krisis politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Untuk menyikapi krisis yang terjadi, Presuden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan Kabinet, segera melakukan Pemilu dan tidak bersedia kembali dicalonkan menjadi wakil presiden. Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabimnet tidak dapat dilakukan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden RI dan menyerahakn mandatnya kepada B.J Habibi.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA