Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
AKUNTANSI INVESTASI (Aplikasi pada SAPD PPKD)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Matkul: AKPD Pertemuan 4:
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
AKUNTANSI TRANSFER.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Pendapatan dan Belanja
05 Laporan Arus Kas Konsolidasi AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 EKONOMI
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Created By : Kelompok 6 Please Wait......
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

APLIKASI PERSAMAAN AKUNTANSI DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - SAPD Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi Bagan Akun Standar – BAS Doc by tedi

STRUKTUR HOBO Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah : Struktur HOBO (Home Office & Branch Office) PPKD yang merepresentasikan Pemerintah Daerah adalah sebagai Kantor Pusat (Home Office) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah sebagai Kantor Cabang (Branch Office)

…lanjutan : struktur HOBO Struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD, dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak (Parent & Subsidiary) dengan beberapa alasan: PPKD-SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan; Antara PPKD dan SKPD tidak terjadi Transfer Income (dalam pengertian profit); SKPD dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah.

…lanjutan : struktur HOBO PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Catatan : Dalam hal kewajiban pelaporan keuangan, entitas pemerintahan terdiri atas : Entitas Akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

…lanjutan : struktur HOBO Transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun Reciprocal, yaitu : RK-PPKD (Rekening Koran-PPKD) yang merupakan akun ekuitas di SKPD, dan akun RK-SKPD yang merupakan akun aset di PPKD. Dengan demikian akun Reciprocal ini merupakan akun ril (real account). Akun RK-PPKD : Bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemerintah Daerah), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), Berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemerintah Daerah (seperti penyetoran uang ke Pemerintah Daerah).

PERSAMAAN AKUNTANSI Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini : Aset = Kewajiban + Ekuitas Ekuitas terdiri atas kejadian/transaksi yang bersumber dari transaksi akrual dan transaksi kas yang terakumulasi dalam SAL, dimana Pendapatan LRA dan Penerimaan Pembiayaan akan menambah SAL, serta Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan akan mengurangi SAL. Transaksi dengan basis akrual (pada Lap Finansial) maupun basis kas (pada LRA) menggunakan satu persamaan yg sama, yaitu :

…lanjutan : persamaan akuntansi Catatan : Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfatan dimasa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

…lanjutan : persamaan akuntansi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA termasuk transfer penerimaan dari entitas pelaporan lain misalnya dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pusat/provinsi. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja termasuk transfer pengeluaran kepada entitas pelaporan lainnya (misalnya bagi hasil pajak atau bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota).

…lanjutan : persamaan akuntansi Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

…lanjutan : persamaan akuntansi Persamaan akuntansi memposisikan akun sesuai dengan saldo normalnya, yaitu :

PROSES AKUNTANSI Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi yang menggambarkan proses akuntansi :

…lanjutan : proses akuntansi Dalam konteks akuntansi keuangan daerah, Permendagri no 64 Th 2013 menyatakan bahwa : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

…lanjutan : proses akuntansi Pasal 5 dan 6 Permendagri no 64 Th 2013 menyebutkan bahwa SAPD terdiri atas : Sistem akuntansi PPKD ; meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPD ; meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

BAGAN AKUN STANDAR (BAS) Output dari SAPD adalah laporan keuangan yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kodefikasi rekening/pos/akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap berpedoman pada Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

BAS dirinci sebagai berikut: Level 1 (satu) menunjukkan kode akun; …lanjutan : BAS BAS dirinci sebagai berikut: Level 1 (satu) menunjukkan kode akun; Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.   Dalam hal ini, Kode akun yang dimaksud terdiri atas: Akun 1 (satu) menunjukkan aset; Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; Akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; Akun 5 (lima) menunjukkan belanja; Akun 6 (enam) menunjukkan transfer; Akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; Akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan Akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

Contoh BAS : …lanjutan : BAS L-1 K. Akun Angka 5 Menunjukkan L-2 K. Kel L-3 K. Jenis L-4 K. Objek L-5 K. Rincian Objek Angka 5 Menunjukkan Kode Akun : BELANJA

…lanjutan : BAS Contoh BAS :

…lanjutan : BAS Contoh BAS :

…lanjutan : BAS Contoh BAS :

…lanjutan : BAS Contoh BAS :

…lanjutan : BAS Contoh BAS :