ASPEK KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA BERKELANJUTAN Suatu Tinjauan Teoritis ERNAN RUSTIADI

Outline Pendahuluan: Pertanyaan Kritis Perkembangan Konsep Dasar Common Pool Resources (CPRs) Dari “Tragedy of The Commons” ke “The Drama of The Commons” Pengelolaan CPRs: Tantangan Masa Kini dan Masa depan Social Capital: Perkembangan Konsep dan Perannya Penutup: Memahami Keterkaitan Sustainable Development, Ecological Capital dan Social Capital

Sedikit Fakta Masalah dalam Pengelolaan SDA dan Tata Ruang di Indonesia dan Efek Eksternalitasnya Kerusakan hutan, sekitar 0,6 – 1,3 juta ha/tahun terjadi kerusakan hutan dan 67% disebabkan oleh kekeliruan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan (Walhi, 2004). Konversi lahan pertanian produktif sekitar 50.000 ha/th untuk keperluan non-pertanian Overfishing, hancurnya terumbu karang, dsb, Transformasi dan fragmentasi lahan yang tidak kerkontrol (terjadi transformasi lahan lindung mencapai 35 000 hektar per tahun. Terjadi pemanfaatan ruang kosong yang berlebih. Berbagai macam bencana (Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia, di mana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor).

Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata diikuti oleh Degradasi Sumber daya Alam dan Lingkungan (buble economic). Efektifitas pengelolaan sumber daya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fakta menunjukkan adanya kecenderungan cara-cara pengelolaan sumber daya yang mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya itu sendiri.

KEJADIAN BANJIR DI PULAU JAWA TAHUN 2000-2008 2000 2003 2006 2008

KEJADIAN LONGSOR DI PULAU JAWA TAHUN 2000-2008 ed ed 2000 2003 ed 2006 ed 2008

Bencana banjir dan longsor di Pulau Jawa adalah bencana antropogenik (akibat ulah manusia) Akibat menurunnya fugsi lindung kawasan-kawasan lindung dan kawasan pertanian (Rustiadi et al., 2009) Tutupan hutan P Jawa hanya 14% (Tim P4W IPB, 2008). Di bawah ketentuan (UU 26/2007 tentang Penataan Ruang maupun UU 41/2000 tentang Kehutanan) yang mensyaratkan seluas minimal 30% kawasan hutan.

Inkonsistensi Tata Ruang Bencana antropogenik adalah akibat inkonsistensi Tata Ruang: pemanfaatan ruang yag tidak sesuai dengan arahan/peruntukan tata ruang (RTRW), dan RTRW yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan tata ruang. Bentuk inkonsistensi kelompok (1) di Pulau Jawa & Kaw Jabodetabek adalah inkonsistensi pada peruntukan RTH (ruang terbuka hijau). kawasan lindung kawasan pertanian

Masalah Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA & Lingkungan Tidak mungkin lagi hanya dipandang: Sebagai masalah natural science” Dapat diselesaikan dengan “cara teknis” semata, Diselesaikan dengan “mekanisme pasar”

Public goods, externality and market failure problems Market Failure (kegagalan pasar): tidak adanya koodinasi pasar hingga tidak sanggup untuk menyediakan banyak barang secara efisien (produktif) dan berkelanjutan Pengaturan Kelembagaan (institutional arrangement) seperti berupa Penataan Ruang adalah bentuk intervensi positif (teknis, ekonomi dan kelembagaan) berdimensi ruang dalam menanggulangi kegagalan pasar Intervensi dilakukan oleh institusi publik, yakni institusi masyarakat (lokal), pemerintah dan institusi global Sifat-sifat public good, eksternalitas dan kegagalan pasar adalah satu mata rantai yang sering timbul di dalam pengelolaan SDA dan ruang.

Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA-Lingkungan selalu berhadapan dengan berbagai bentuk (1) Kepentingan Bersama (2) Sumberdaya Bersama “The Commons”

The commons Sesuatu yang merupakan kepentingan atau milik bersama, Baik yang berupa “barang” yang riil (jalan, udara, ruang angkasa, laut, dll) maupun barang abstrak (perdamaian / rasa aman, ketertiban, ketahanan pangan, dll) Baik sumberdaya maupun barang netral

Konsep Common Pool Resources (CPRs) CPRs adalah salah satu kategori dari Impure public goods (quasi public goods): saluran air, pantai, padang gembala, sungai, air tanah, dan hutan tropis (Ostrom, Gardner and Walker 1994). Dua karakteristik utama CPRs (Ostrom): (1) substractibility atau rivalness di dalam pemanfaatannya; (2) adanya biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk membatasi akses pada sumber daya untuk pihak-pihak lain untuk menjadi pemanfaat (beneficiaries). Seringkali berkaitan dengan masalah Overuse, Free Rider, Opportunistic, Asimetric Information yang menyebabkan kegagalan pasar.

Pembagian cara Klasik Barang Ekonomi Klasifikasi benda/barang berdasarkan sifat Persaingan dan Eksklusivitasnya Pembagian cara Klasik Barang Ekonomi Excludability (Kemungkinan eksklusivitas) Ya Tidak Rivalness (Persaingan) Barang privat (private good) Sumberdaya bersama (common pool resource) Barang klub (club good) Barang publik (public good)

TIGA MODEL YANG PALING BERPENGARUH TRAGEDY OF THE COMMONS PERMAINAN DILEMA NARAPIDANA (PRISONER DILEMMA) C. LOGIKA AKSI KOLEKTIF (COLECTIVE ACTION)

A. TRAGEDY OF THE COMMONS SEJAK GARRET HARDINS MENULIS ARTIKEL DI JURNAL “SCIENCE” (1968), istilah “TRAGEDY OF THE COMMONS” TELAH MENJADI SIMBOL DEGRADASI LINGKUNGAN PADA SITUASI PARA INDIVIDU MENGGUNAKAN SDA YANG LANGKA SECARA BERSAMA-SAMA. UNTUK MENGILUSTRASIKAN STRUKTUR LOGIS DARI MODEL YANG IA GUNAKAN, HARDIN MENGILUSTRASIKAN SITUASI SEBUAH PADANG RUMPUT YANG TEBUKA UNTUK SEMUA ORANG. IA KEMUDIAN MELIHAT SITUASI INI DARI PERSPEKTIF PENGGEMBALA YANG RASIONAL. SETIAP PENGGEMBALA MENERIMA KEUNTUNGAN LANGSUNG DARI HEWAN GEMBALA YANG IA MILIKI DAN AKAN MENDERITA KERUGIAN JIKA TERJADI OVERGRAZING.

HARDIN (1968): INILAH TRAGEDI, KETIKA SETIAP ORANG TERKUNCI DALAM SUATU SISTEM YANG MEMAKSANYA UNTUK TERUS MENINGKATKAN AKTIVITAS GEMBALAANNYA TANPA BATAS DI DUNIA YANG SERBA TERBATAS. KERUNTUHAN (RUINS) ADALAH SITUASI AKHIR DIMANA SEMUA ORANG TERDESAK, MASING-MASING MENGEJAR MILIKNYA YANG TERBAIK DALAM SUATU LINGKUNGAN YANG PERCAYA KEBEBASAN

ARISTOTELES “What is common to greatest number has the least care bestoewed upon it. Everyone thinks chiefly of his own, hardly at all of the common interest” (Politics, Book II ch 3). SCOOT GORDON (1954) “The Economic Theory of a Common-Property Research: The Fishery” “GORDON MENGGAMBARKAN SAMA DINAMISNYA SEPERTI HARDIN: everybody’s property is nobody property. IKAN DI LAUTAN TIDAK TERLALU BERHARGA BAGI NELAYAN, KARENA TIDAK ADA JAMINAN BAHWA IKAN AKAN TETAP BERADA DISANA J PADA ESOK HARI JIKA MEREKA TINGGALKAN (TIDAK DITANGKAP) HARI INI

Tragedy of the commons (Garret Hardin, 1968) Tragedy of the commons: fenomena penting yang mendasari konsep dalam ekologi manusia dan lingkungan. Apabila seseorang membatasi penggunaan sumberdaya dan tetapi tetangganya (masyarakat lainnya) tidak, maka (kuantitas/kualitas) sumberdaya akan turun (ruin) orang yang membatasi penggunaan sumberdaya tadi akan kehilangan keuntungan jangka pendek akibat alokasi yang dilakukan orang tersebut.

JOHN H. DALES (1968) MENCATAT BAHWA MASALAH YANG MEMBINGUNGKAN SEHUBUNGAN DENGAN SUMBER DAYA “Owned in common because there is no alternative!”. CLARK (1976, 1980); DASGUPTA AND HEAL (1979): ANALISA STANDARD DALAM EKONOMI SUMBERDAYA MODERN: KETIKA SEJUMLAH PENGGUNA MEMPUNYAI AKSES KE CPRs, TOTAL UNIT SUMBER DAYA YANG DIAMBIL AKAN MENJADI LEBIH BESAR DARI TINGKAT PENGAMBILAN YANG OPTIMAL SECARA EKONOMI.

“TRAGEDY OF THE COMMONS” TELAH DIGUNAKAN UNTUK MENGGAMBARKAN BERBAGAI MACAM PERMASALAHAN SEPERTI : KELAPARAN SAHELIAN PADA TAHUN 1970 KRISIS KAYU BAKAR DI SELURUH DUNIA KETIGA MASALAH HUJAN ASAM ORGANISASI GEREJA MORMON U.S KONGRES UNTUK MEMBATASI KAPASITASNYA SEHINGGA TERJADI PENGELUARAN YANG BERLEBIHAN KEJAHATAN KOTA HUBUNGAN SEKTOR UMUM / SEKTOR KHUSUS DALAM EKONOMI MODERN MASALAH KERJASAMA INTERNASIONAL DAN KONFLIK KOMUNAL DI CRUS (LUMSDEN 1973).

THE PRISONER’S DILEMMA GAME) B. DILEMA NARAPIDANA THE PRISONER’S DILEMMA GAME) MODEL HARDIN TELAH SERING DIFORMALKAN DALAM BENTUK “PERMAINAN” DILEMA NARAPIDANA (PRISONER’S DILEMMA, PD) (DAWES , 1973, 1975)’ KITA BAYANGKAN PARA PEMAIN DALAM SEBUAH PERMAINAN MENJADI PENGGEMBALA YANG BIASA MENGGEMBALA DI PADANG RUMPUT. KARENA DI PADANG RUMPUT INI TERDAPAT BATASAN JUMLAH BINATANG YANG MERUMPUT DI PADANG RUMPUTNYA SELAMA SATU MUSIM DAN AKAN LEBIH BAIK JIKA MEMBERI MAKAN PADA AKHIR MUSIM.

PERMAINAN DILEMA TAHANAN ADALAH KONSEP PERMAINAN TANPA KERJASAMA, DIMANA SEMUA PEMAIN MENGUASAI INFORMASI DENGAN LENGKAP. DALAM PERMAINAN NONKOOPERATIF, ANTAR PEMAIN DILARANG ATAU TIDAK MUNGKIN SALING BERKOMUNIKASI. JIKA KOMUNIKASI TERJADI PERSETUJUAN VERBAL ANTAR PEMAIN DIANGGAP TIDAK SAH KECUALI JIKA KEMUNGKINAN MENGIKAT PERSETUJUAN DENGAN TEGAS DISATUKAN OLEH STRUKTUR PERMAINAN “INFORMASI LENGKAP” MENYIRATKAN BAHWA SEMUA PEMAIN MENGETAHUI SELURUH STRUKTUR POHON PERMAINAN DAN PEMBERIAN IMBALANNYA BERKAITAN DENGAN HASIL.

PERMAINAN DILEMA TAHANAN MENGHASILKAN SUATU PARADOKS STRATEGI INDIVIDU YANG MASUK AKAL UNTUK MENGHASILKAN SUATU YANG TIDAK LOGIS DALAM MENGHADAPI SEBUAH TANTANGAN YANG HASILNYA BISA DITERIMA OLEH AKAL. PARADOKS INI MENYATAKAN BAHWA MUSTAHIL UNTUK PARA KREATOR BEKERJA SAMA.

(Mancur Olson, 1965: THE LOGIC OF COLLECTIVE ACTION) C. LOGIKA AKSI KOLEKTIF (Mancur Olson, 1965: THE LOGIC OF COLLECTIVE ACTION) SEBUAH PANDANGAN YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN KESULITAN INDIVIDU DALAM MENCAPAI KESEJATERAAN MEREKA SERTA MENGENAI PERBEDAAN KESEJAHTERAAN INDIVIDU, SECARA KHUSUS OLSON MEMPERKENALKAN group theory: INDIVIDU-INDIVIDU ANGGOTA KELOMPOK YANG MEMPUNYAI MINAT/TUJUAN YANG SAMA (COMMON INTEREST) SECARA LOGIS JIKA RASIONAL DAN MEMILIKI SELF INTEREST AKAN BERTINDAK UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT DENGAN KATA LAIN, JIKA ANGGOTA KELOMPOK MEMPUNYAI TUJUAN ATAU OBJEK BERSAMA, DAN MEREKA SEMUA AKAN MENJADI LEBIH BAIK JIKA SASARANNYA TELAH DICAPAI, DIMANA PARA INDIVIDU BERPIKIR SESUAI LOGIKA, BERAKAL SERTA BERTINDAK SECARA OBYEKTIF

KETIGA MODEL TERSEBUT BERHUBUNGAN ERAT DENGAN KONSEP MODEL YANG MEMPUNYAI DEFINISI YANG DAPAT DITERIMA UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN BANYAK ORANG KETIKA MENCAPAI KEUNTUNGAN KOLEKTIF. MODEL-MODEL INI SANGAT BERMANFAAT UNTUK MENJELASKAN BAGAIMANA INDIVIDU BISA BEKERJA SAMA ATAU TIDAK KETIKA DIPANDANG DARI PERSPEKTIF SEMUA HAL YANG TERLIBAT.

2 Karakteristik utama Common Pool Resources (CPRs) (Ostrom, 1990): Memiliki sifat substractibility dan rivalness Adanya biaya (cost) untuk membatasi akses pemanfaatan sumberdaya

Masalah yang melekat pada CPRS Overuse (penggunaan berlebihan, melampaui daya dukung/daya tampung atau tingkat yang ditolreansikan, pemborosan/ inefisiensi dan ketidak adilian ) Congestion (kemacetan, lonjakan pemakaian pada satu waktu) Free Rider (“penumpang” gratis) Ancaman Keberlanjutan

Permasalahan Konseptual CPRs Sistem pengelolaan (manajemen) Hak penguasaan/kepemilikan Masalah Governance

Pemilikan/penguasaan Sumberdaya Menentukan perilaku manusia (free rider, opportunistik, rent seeker, dll) dalam mengelola sumberdaya Sistem pemilikan/penguasaan yang memberikan kepastian jangka panjang mendorong perilaku berperspektif jangka panjang Perilaku manusia atas SD ditentukan oleh rejim property dan pengaturan hak-hak (rights) atas sumberdya

Proses kecenderungan transformasi penguasaan sumber daya telah mengarahkan pada: penghilangan kelembagaan kearifan lokal; pelemahan kapasitas monitoring dan kontrol institusi negara terutama pada sumber daya yang berskala luas dan kompleks yang diklaim sebagai kekuasaan negara, dan pemanfaatan sumber daya yang terjebak pada kondisi de facto open access dan oportunistik.

Penetapan sistem property dan Pengaturan Kelembagaan dan (Institutional arrangement = IA) Secara rasional diperlukan atau tidaknya pengelolaan sumberdaya ditentukan oleh perbandingan antara (ekspetasi) kemanfaatan dari suatu IA dibandingkan biaya transaksi (transaction cost) diperlukan Adanya social capital akan mampu menekan biaya transaksi suatu IA Terbentuknya IA merupakan bagian dari pengembangan Social Capital itu sendiri

Rejim Pemilikan/penguasaan atas Sumberdaya Bersama (Ostrom et al State Property Common Property Private Property Open Access

Bundle of rights atas sumberdaya (Schagler and Ostrom, 1992) Access: otoritas untuk masuk Withdrawal:otoritas untuk pengambilan unit sumberdaya Management: otoritas membuat keputusan bagaimana pemanfaatan sumberdaya Exclusion: otoritas memutuskan siapa boleh (tidak boleh masuk) Transfer: otoritas menjual, menyewakan atau mewariskan Dua hak pertama adalah level operasional dan tiga sisanya hak pilihan bersama (collective choice rights) Semakin lengkap hak-hak dimiliki semakin bersifat private, semakin sedikit semakin ke arah common property right.

Contoh Kasus Keterkaitan Penataan Ruang dengan Masalah Kelembagaan Pemilikan/penguasaan sumberdaya (keagrariaan) Bagaimana menyediakan Ruang Publik (taman kota, plaza, ruang terbuka hijau, dll) di wilayah kita?

Kasus I: Ruang Terlantar di Perkotaan Milik Pemerintah (State Property) Private Property De jure De facto Access Right pemerintah Open access private Withdrawal Right Perorangan Management Right Exclusion Right Transfer Right

Kasus 2: Ruang Terokupasi Sektor Informal di Perkotaan Milik Pemerintah (State Property) Private Property De jure De facto Access Right pemerintah Perorangan/kelompok private Withdrawal Right Perorangan Management Right Exclusion Right Transfer Right Contoh: PKL di atas trotoar, di sempadan jalan, di jalur hijau, dll

Kasus 3 Ruang Taman Kota Milik Pemerintah (State Property) Private Property De jure De facto De Jure Access Right Umum / open access Withdrawal Right pemerintah komunitas Badan Usaha/per-orangan Badan usaha/ per-orangan Management Right Exclusion Right Transfer Right Badan Usaha /perorangan Analogi: Masjid, gereja, gedung Sekretariat RW, RT, dll

Pertanyaan Apa insentif bagi perorangan dalam penyediaan ruang publik taman kota? Apa insentif bagi badan usaha dalam penyediaan ruang publik taman kota? Apa insentif bagi instansi pemerintah pusat (bukan pemerintah daerah) dalam penyediaan ruang publik taman kota? Apa insentif bagi pemerintah daerah dalam penyediaan ruang publik taman kota?

Faktor Penentu Institutional Design karakteristik SDA karakteristik user/stakeholders keseimbangan antara supply dan demand, dari sistim nilai (ideologi).

Prinsip yang dapat meningkatkan keragaan disain kelembagaan pengelola CPRs (Ostrom 1990; Tucker 1999; Bardhan 1999): Peraturan dibuat dan diselenggarakan oleh pengguna sumberdaya Dibuat aturan yang relatif mudah dimonitor Aturan dapat diberlakukan (enforcable) Sanksi diterapkan Ajudifikasi tersedia dengan biaya yang murah Sistem monitoring dan aparatnya akuntabel Lembaga-lembaga pengaturan CPRs berada dalam beberapa tingkatan Prosedur-prosedur dimunculkan berdasarkan aturan-aturan yang terevisi

Pengelolaan CPRs: Tantangan Masa Kini dan Masa Depan Persediaan dan aliran sulit dipastikan Ubiquitus (tersebar) dan tidak dapat dikumpulkan Eksternalitas Diperlukan rancangan institusi yang menjamin keberlanjutan dan efisiensi

CPRs yang berskala kecil dan homogen lebih mudah dikelola oleh institusi lokal Karakteristik individu pengguna (preferensi, aset dan karakteristik kelompok: keeratan, tingkat kepercayaan, homogenitas, ukuran) sangat berpengaruh thp efisiensi institusi pengelola CPRs. Social capital menjadi penentu kapasitas pengelolaan kelembagaan masyarakat

Modal Sosial (Social Capital): Bagaimana Mendefinisikan? Tidak ada definisi yang baku untuk menyatakan modal sosial. Putnam (1993): Ciri dari kehidupan sosial – norma, jaringan kerja dan rasa percaya- yang memungkinkan partisipan untuk melakukan kegiatan bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 1995). Coleman (1988; 1995): The ability of people to work together for common purposes in groups and organizations (Coleman, 1988, 95). social capital becomes “the glue that holds societies together”. MacGillivary (2002): Jaringan kerja, norma dan hubungan yang membantu komunitas dan organisasi bekerja lebih efisien.

Karakteristik modal sosial: tidak eksklusif, Public Good, Club Good Tipe modal sosial: Bonding – ikatan yang kuat (perekat sosial) seperti antar anggota keluarga atau antar anggota dalam etnis group Bridging – ikatan yang lebih lemah, kurang rapat tetapi lebih banyak cross-cutting ties seperti asosiasi bisnis, teman dari etnis yang berbeda Linking – ikatan antar kekuatan dan sosial struktur yang berbeda seperti elit politik dengan masyarakat, individu dari kelas sosial yang berbeda

Kontroversi Modal Sosial Arrow dan Solow: Modal sosial berbeda dengan physical capital dan Human capital sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai modal. Physical capital: meningkat sepanjang waktu (extension in time), memerlukan pengorbanan untuk keuntungan di masa yang akan datang (deliberate sacrifice for future benefit), dan dapat dipertukarkan (alienability). Modal sosial: tidak membutuhkan pengorbanan material artinya seseorang tetap dapat menikmati keuntungan dari modal sosial walaupun tidak melakukan investasi langsung. Selain itu, modal sosial tidak dapat dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

Social Capital Putnam (1993); Fukuyama (1995): Knack dan Keefer (1997) adalah: jaringan pertemuan/dialog masyarakat (networks of civic engagement), norma-norma yang saling berinteraksi/timbal balik (norms of generalized reciprocity), dan social trust.

Sumber: Svendsen dan Svendsen, 2004 Keterkaitan Sustainable Development, Ecological Capital dan Social Capital Modal Sosial (Social Capital Menekan Perilaku Oportunistik) MCsc MC MB Opportunism Rp/Unit A Sumber: Svendsen dan Svendsen, 2004

Membangun social capital secara efektif pemerintah berbagi otonomi/peran dengan masyarakatnya, bergeser dari pengontrol (controller), regulator, dan provider menjadi sebagai katalisator, convener dan fasilitator (Crocker et al., 1998).

Modal sosial memperlambat terjadinya krisis ekologi dan Ekonomi. Pembagunan berkelanjutan adalah konsep keadilan antar generasi. Kunci intersection antara ketiga modal tersebut terletak pada relationship (Dale dan Onix, 2005). Manusia harus memandang dirinya sebagai bagian dari sistem bukan sebagai pusat yang mengontrol sistem tersebut. Manusia bersifat rasional namun terbatas (bounded rationality). Modal sosial dapat memperluas batas-batas tersebut melalui interaksi dan dialog-dialog. Adanya kelembagaan yang baik, merupakan alternatif untuk menekan biaya-biaya sosial yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku individualistik seperti rent seeking behavior dan korupsi yang mengarah pada eksploitasi sumber daya terutama CPRs.

Pembagunan berkelanjutan adalah konsep keadilan antar generasi Pembagunan berkelanjutan adalah konsep keadilan antar generasi. Ada Makna Etika dalam pembangunan. Modal sosial memperlambat terjadinya krisis ekologi dan Ekonomi. Kunci intersection antara ketiga modal tersebut terletak pada relationship dan Ties (Dale dan Onix, 2005). Ikatan (Ties) dalam suatu jaringan kerja (Network), yang bersifat bonding maupun bridging, menguatkan sistem kontrol sehingga akan menekan perilaku rent seeking

Manusia harus memandang dirinya sebagai bagian dari sistem bukan sebagai pusat yang mengontrol sistem tersebut. Manusia bersifat rasional namun terbatas (bounded rationality). Modal sosial dapat memperluas batas-batas tersebut melalui interaksi dan dialog-dialog. Adanya kelembagaan yang baik, merupakan alternatif untuk menekan biaya-biaya sosial yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku individualistik seperti rent seeking behavior dan korupsi yang mengarah pada eksploitasi sumber daya terutama CPRs.

Terima Kasih