PERTEMUAN 1 GOVERNMENT RELATIONS

Referensi : Rhenald Kasali, 2000, Manajemen Public Relations, Grafiti, Jakarta. Hal. 115-126 Zainal Abidin Partao,2006, Teknik Lobi & Diplomasi untuk insan Public Relations, Indeks. Jakarta. Hal. 11 – 65.

Membina hubungan baik dengan pemrintah menjadi sangat penting dewasa ini karena pemerintah adalah pengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, karena pluralitas masyarakat Indonesia, dunia usaha memerlukan peran pemerintah selaku penengah dalam menangani krisis. Perusahaan perlu membina hubungan baik dengan pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian karena salah membaca peraturan, untuk memepercepat segala proses birokrasi untuk perijinan, untuk meningkatkan pemahaman satu sama lain dan untuk memeperoleh perlindungan pada saat perusahaan mengalami krisis.

Dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap penting bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara dan pembuat keputusan penting, tetapi lebih dari itu. Pemerintah terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. Adanya pejabat PR yang khusus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintahan untuk kepentingan perusahaan bukanlah hal yang dilarang, pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan begitu juga sebaliknya dalam menyukseskan beberapa program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan perusahaan khususnya.

Tugas yang diemban oleh PR dalam kaitannya dengan government relations adalah: 1. Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. 2. Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. 3. Mendorong partisipasi para pemilih (rakyat) pada setiap lapisan masyarakat. 4. Mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaanya. 5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. 6. Mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan.

7. Mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, seperti ijin eksploitasi hasil alam dan sebagainya. 8. Meningkatkan pemahaman satu sama lain. 9. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan menghadapi krisis.

Kepentingan pemerintah terhadap dunia usaha antara lain; 1. Dunia usaha adalah penggerak pembangunan yang memutar roda perekonomian. Dunia usaha diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kepada orang banyak. 2. Dunia usaha dipungut pajak. Semakin besar perusahaan tentu akan semakin besar pula pajak yang dapat disetorkan kepada pemerintah. 3. Dunia usaha adalah mitra pemerintah untuk mengelola hasil bumi dan kekayaan negara. Kepentingan pemerintah yang besar pada dunia usaha sering dimanfaatkan oleh dunia usaha ketika menghadapi krisis. Misalnya, adanya masalah perburuhan, isu kesalahan produksi, dsb.

Arti Penting Hubungan dengan Pemerintah Menurut H. Frazier Moore hubungan pemerintah perlu mendapat perhatian karena: Pertama, kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi perubahan biaya yang tidak terduga, perpajakan yang tinggi dan sebagainya, sehingga dapat mematikan gerak perusahaan. Kedua, undang-undang/ peraturan pemerintah dapat membuat banyak pembatasan bagi ruang gerak perusahaan. Dengan demikian government relations menduduki posisi yang sangat penting dan vital karena perusahaan dapat memberikan fakta / bujukan kepada pemerintah, parlemen untuk melindungi bisnis perusahaan.

Government relations, pada dasarnya dilakukan perusahaan bertujuan untuk: 1. Mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. 2. Membatalkan rancangan regulasi yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksektif. Dengan demikian melakukan lobi adalah suatu keharusan, yang diperhatikan dalam kegiatan government relations. Lewat lobi tidak berarti segala sesuatu bisa dibeli, karena itu meski lobi perlu dan ditujukan pada orang penting dalam pemerintahan maka lakukanlah dengan profesionalisme tinggi.

Melobi Pemerintah Kegiatan hubungan dengan pemerintahan oleh pejabat PR biasa dilakukan dengan cara melakukan lobi. Pe_lobi muncul dari tuntutan perusahaan yang tidak dapat dipenuhi oleh geverment relations-nya. Kadang karena tidak adanya pelobi yang tangguh maka perusahaan menyewa PR (konsultan PR) beserta timnya untuk melobi pemerintah. Peran para pelobi di Indonesia belakangan cukup menonjol. Para mantan pejabat pemerintah umumnya dikenal sebagai anggota dwan komisaris suatu perusahaan yang banyak memerlukan lobi dengan pemerintah.

Melobi diartikan “melakukan pendekatan secara tidak resmi” Pelobian diartikan sebagai “bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang”. Menurut Tarsis Tarmudji, Lobi adalah “sebuah (bentuk) pressure group yang mempraktikan seni mendapatkan teman yang berguna dan mempengaruhi orang lain”. A.B Susanto menyebutkan melobi pada dasarnya merupakan “usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandangan positif terhadap topik lobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan”.

Selanjutnya menurut Tarsis Tarmudji dikemukakan pokok pikiran yang menjelaskan tentang lobi sebagai berikut: 1. Kegiatan lobi melibatkan beberapa pihak yaitu pihak pelobi dan pihak yang dilobi. 2. Sasaran pelobi, orang atau pihak yang dilobi adalah para pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, pimpinan politik dan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. 3. Kegiatan lobi dapat dilakukan individual atau berkelompok dengan sasaran lobi juga individual atau lembaga. 4. Kegiatan lobi juga dimaksudkan untuk memperoleh teman yang berguna bagi pelobi maupun organisasi 5. Pelobi melakukan kegiatan lobinya dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka yang menjadi sasaran lobi. 6. Ada unsur pressure (tekanan) pada saat kegiatan lobi tengah berlangsung 7. Lobi adalah kegiatan yang bersifat informal.

Alasan untuk melakukan lobi oleh PR terhadap pemerintah Menurut Frank Jefkins adalah: 1. Segala bentuk campurtangan pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, peraturan perpajakan, dan sebagainya akan memebrikan dampak bisnis perusahan 2. Beberapa bisnis menjadi sukses karena mereka telaten mengadakan dialog dengan pemerintah 3. Suatu aspek penting dalam pemerintahan demokratis adalah pendiskusian berbagai rencana dan rancangan undang-undangnya dengan pihak-pihak terkait yang akan terkena dampaknya. 4. Dipihak parlemen juga ada kelompok lobi.

5. Penting untuk mendapatkan informasi dan bahkan mengadakan pertemuan serta mengenal para anggota parlemen, terutama yang berkepentingan pada bidang bisnis perusahaan dan memerlukan informasi tentang apa yang perusahaan kerjakan. 6. Anggota parlemen adalah pembentuk opini. Kalau anda tidak tahu mereka, maka jangan salahkan mereka jika mereka tidak tahu anda.

LATIHAN SOAL 1. Berikut ini adalah tugas yang diemban oleh PR dalam kaitannya dengan government relations, kecuali .. a. Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. b. Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. d. Mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaanya.

Kepentingan pemerintah terhadap dunia usaha, yaitu berikut ini.. kecuali a. Dunia usaha dipungut pajak. b. Dunia usaha adalah mitra pemerintah untuk mengelola hasil bumi dan kekayaan negara. c. Dunia usaha adalah penggerak pembangunan yang memutar roda perekonomian. d. Dunia usaha peduli pada lingkungan 3. Government relations menduduki posisi yang sangat penting dan vital bagi perusahaan karena.. a. Untuk melindungi bisnis perusahaan. b. Untuk berpatisipasi dalam kegiatan pemerintahan c. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat d. Untuk menghindari pajak

4. Usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandangan positif terhadap topik lobi, adalah pengertian lobi menurut .. a. Tarsis Tarmudji c. Frank Jefkins b. AB. Susanto d. Rusady Ruslan 5. Menurut Frank Jefkins, alasan PR untuk melakukan lobi dengan pemerintah adalah.. kecuali a. Kebijakan pemerintah memberikan dampak pada bisnis perusahaan b. Mendapatkan informasi dan mengenal para pembuat kebijakan c. Beberapa bisnis sukses karena berhubungan baik dengan pihak eksternal. d. Mendiskusikan rancangan kebijakan, terutama yang terkait dengan bisnis