DISUSUN OLEH : 1.HINDUN (100231100077) 2.FERDYTA ISMIBAHARI (100231100061) 3.LILIK INDRAWATI (100231100071) 4.ALFIAH TUR ROFIAH (100231100059) 5.Ahmad.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM MENYUSUN RAPBN DIPERLUKAN SUATU GARIS YANG DISEBUT DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN. KEBIJAKAN ANGGARAN ADALAH GARIS KEBIJAKAN PEMERINTAH.
Advertisements

KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Pertemuan Ke empat… APBD.
Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman
Pertemuan 5 APBN & APBD.
Kebijakan Ekonomi Fiskal
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Kebijakan Ekonomi Fiskal
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
ASAS OTONOMI DAERAH – KEUANGAN PUSAT & DAERAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Hutang Luar Negeri.
Kebijakan Ekonomi Fiskal
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Konsep Dasar Ekonomi Makro
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGELUARAN PEMERINTAH
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
A P B N.
SISTEM MONETER INTERNASIONAL
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
PERTEMUAN 12.
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
Soal 1 Diketahui perekonomian pada suatu negara tertentu memiliki data seperti dibawah ini (angka-angka dalam Miliar Rupiah): C = ,6 Yd T = 0,15.
APBN DAN APBD.
BAB 12 Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing dan Kegiatan Perekonomian Terbuka Neraca Pembayaran : suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai.
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
NERACA PEMBAYARAN Pengertian : Adalah suatu catatan sistematis mengenai hubungan ekonomi atau transaksi antara penduduk suatu negara dan negara lainnya,
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
A P B N.
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
Latihan 1 Diketahui perekonomian pada suatu negara tertentu memiliki data seperti dibawah ini (angka-angka dalam Miliar Rupiah): C = ,6 Yd T =
PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR SOSIALISASI BAS DENGAN pihak perbankan DALAM RANGKA MODUL PENERIMAAN NEGARA JAKARTA, 23 JANUARI 2008.
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Kebijakan Ekonomi Fiskal
Transcript presentasi:

DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad Haqqul Habib ( )

Tabel 1 Ringkasan APBN, (MILIAR RUPIAH) Uraian APBN-PRAPBN A.Pendapatan Negara dan Hibah , ,7 I. Penerimaan Dalam Negeri , ,6 1. Penerimaan Perpajakan , ,4 a. Pajak Dalam Negeri , ,8 b. Pajak Perdagangan Internasional46.939, ,6 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak , ,2 II. Hibah4.662,1825,1 B. Belanja Negara , ,7 I. Belanja Pemerintah Pusat , ,8 1. K/L , ,2 2. Non K/L , ,7 II. Transfer Ke Daerah , ,9 1. Dana Perimbangan , ,6 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian64.969, ,3 III. Suspen0,0 C. Keseimbangan Primer(44.252,9)(2.548,1) D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)( ,7)( ,0) % terhadap PDB(2,1)(1,5) E. Pembiayaan , ,0 I. Pembiayaan Dalam Negeri , ,3 II. Pembiayaan Luar negeri (neto)(2.776,6)(292,3) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan0,0

ANALISIS Sejak terlanda oleh krisis moneter dan krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 sampai dengan saat ini perekonomian Indonesia masih belum stabil. Tercatat bahwa pendapatan pemerintah pada tahun 2011 sampai saat ini masih belum bisa menutupi pengeluaran atau pembiayaan yang lebih besar dibandingkan penerimaan pemerintah (defisit).

Hal ini terlihat dari penerimaan negara yang hanya sebesar Rp , sedangkan belanja negara sebesar Rp Belanja negara yang lebih besar dari penerimaannya menyebabkan Negara Indonesia mengalami defisit sebesar Rp

Kemungkinan defisit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Kesadaran wajib pajak yang masih kurang Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal Tingkat korupsi yang masih tinggi sehingga penerimaan negara masih relatif rendah dibandingkan dengan negara- negara maju Penurunan daya beli masyarakat dan dunia usaha Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing Tingkat suku bunga deposito Turunnya efisiensi badan usaha milik negara dalam rangka meningkatkan laba Tingginya transfer ke daerah Dll.

Sedangkan RAPBN 2012 untuk penerimaan diperkirakan sebesar Rp dan belanja negara sebesar Rp RAPBN tahun 2012 ini diharapkan bisa dicapai bahkan melebihi target sehingga pengeluaran pemerintah dapat ditutupi dan tidak terjadi defisit.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan kebijakan antara lain: Ekstensifikasi pemungutan pajak penghasilan atau peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Penarikan dana pemerintah pusat yang didaerahkan Penurunan porsi pembiayaan rupiah yang dalam proyek Peningkatan dari usaha swastanisasi BUMN dan peningkatan hasil penjualan aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

KESIMPULAN Berdasarkan analisis dan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 pada APBN, Indonesia mengalami defisit sebesar Rp Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kesadaran wajib pajak yang kurang, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, pembiayaan dalam negeri yang besar khususnya gaji DPR, dll

KESIMPULAN Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan kebijakan antara lain: Ekstensifikasi pemungutan pajak penghasilan atau peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Penarikan dana pemerintah pusat yang didaerahkan Penurunan porsi pembiayaan rupiah yang dalam proyek Peningkatan dari usaha swastanisasi BUMN dan peningkatan hasil penjualan aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

TERIMA KASIH