PEMBAYARAN, PENETAPAN & PENAGIHAN BPHTB

SSB Surat Setoran BPHTB

TATA CARA PEMBAYARAN (UU BPHTB) Jum’at Saldo ND+ssb:2 bayar ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 Bank/K.Pos Persepsi Bank/K.Pos Oper. III WP,ssb:1 (ssb:4) ssb:5 SKU ssb:3 ND+ssb:2 Pejabat Lap.bln Copy ssb KPP Pratama KPPN

PEMBAGIAN HASIL BPHTB (Ps. 23 UU; PMK: 04/PMK. 07/08 & PMK: 98/PMK Jum’at Saldo ND+ssb:2 bayar ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 Bank/K.Pos Persepsi Bank/K.Pos Oper. III WP,ssb:1 (ssb:4) ssb:5 SKU Rabu saldo ssb:3 Pusat : 20% ND+ssb:2 Prop : 16% Pejabat Lap.bln Copy ssb KPP Pratama KPPN Kab/Kota 64% Berdasarkan UU PDRD, 100 % masuk ke pemda kab/kota

MENYEBABKAN PAJAK BERTAMBAH TATA CARA PENAGIHAN BPHTB DASAR PENAGIHAN BPHTB SKBKB & SKBKBT STB SK PEMBETULAN SK PENGURANGAN & SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING MENYEBABKAN PAJAK BERTAMBAH Harus dilunasi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima WP, Jika lewat waktu dapat ditagih dengan Surat Paksa

Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) (Pasal 11 UU BPHTB) a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Dalam jk. Waktu 5 thn sesudah saat terutang pajak Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain Dasar Penagihan SKBKB Fiskus + bunga 2%/bln Maks 24 bulan sejak saat terhutang s/d diterbitkan SKBKB Pajak Kurang dibayar Wajib Pajak HanK

Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) (Pasal 12 UU BPHTB) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Dalam jk. Waktu 5 thn sesudah terutang pajak Berdasarkan hasil pemeriksaan SKBKBT Novum Fiskus Bukti baru + kenaikan 100%, kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan Wajib Pajak

Pasal 97 UU PDRD Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKBKB  Jangka wkt 5 th Melalui pemeriksaan atau ket lain Denda 2 % per bln maks 24 bln SKBKBT Jangka wkt 5 th Ditemukan data baru dan/atau sebelumnya blm terungkap sanksi kenaikan 100%, kecuali lapor sendiri sebelum diperiksa

STB Surat Tagihan BPHTB (STB) Menagih pajak yang tidak/ kurang dibayar + bunga 2%/ Bulan, maks 24 bln sejak Saat terhu- tang pajak Menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/ Hitung pada SSB STB Menagih sanksi adminis- trasi berupa bunga dan/ Atau denda UU PDRD (STPd) Maksimal 15 bulan

Contoh Perhitungan Pada tanggal 21 September 1998, Wajib Pajak “C” terutang BPHTB sebesar Rp 10.000.000,00. Pada saat terjadinya perolehan hak, BPHTB yang dibayar sebesar Rp 8.000.000,00. Atas kekurangan pembayaran BPHTB tersebut diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tanggal 23 Desember 1998 dengan penghitungan sebagai berikut : BPHTB Terutang Rp 10.000.000,00 BPHTB Dibayar Rp 8.000.000,00 (-) BPHTB Kurang Bayar Rp 2.000.000,00 Bunga : 4 x 2% x Rp2.000.000,00Rp 160.000,00 (+) STB yang harus dibayar Rp 2.160.000,00

Contoh Perhitungan Wajib Pajak "B" memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 1998. Berdasarkan pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disampaikan Wajib Pajak "B", ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp 1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 23 September 1998 dengan penghitungan sebagai berikut : Kekurangan bayar..................................................... Rp 1.500.000,00 Bunga = 4 x 2% x Rp 1.500.000,00 Rp 120.000,00 (+) --------------------Jumlah yang harus dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan....................... Rp 1.620.000,00

SOAL Bapak Krosbin Simatupang membeli sebidang tanah di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2003 dengan harga perolehan menurut PPAT sebesar Rp.300.000.000,- dan BPHTBnya telah dibayar lunas pada tanggal tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tanggal 7 Pebruari 2005, ternyata NJOP PBB atas tanah tersebut adalah sebesar Rp.350.000.000,- Pada tanggal 1 Maret 2005 diperoleh data baru (novum), ternyata transaksi yang benar atas tanah tersebut adalah sebesar Rp400.000.000,- Atas temuan-temuan tersebut diatas telah diterbitkan SKBKB pada tanggal 7 Pebruari 2005 dan SKBKBT pada tanggal 1 Maret 2005. Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Bapak Krosbin Simatupang tersebut berdasarkan SKBKB dan SKBKBT bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp60.000.000,- ?

TERIMA KASIH!