Organisasi, Birokrasi &Kebijakan Publik

Negara – Max Weber Organisasi Khusus  khususnya kekuasaan negara yi negara sbg komunitas manusia yg memiliki monopoli legitimasi penggunaan kekuatan fisik dlm wilayah tt. Negara meliputi teritorial tt yg merupakan faktor utama

Organisasi AN Negara memiliki sejumlah wewenang Pelaksanaan wewenang disebut tugas/fungsi Wewenang yang dimiliki AN disebut Jabatan Pemangku jabatan disebut pejabat

Pengertian Organisasi Prajudi Atmosudirdjo Btk kerja sama antr sekelompok orang berds perjanjian utk ks gn mencapai tujuan bersm dlm st ikatan hierarkhie Hakekat Organisasi Sbg wadah kegiatan dilaksanakan Sbg proses interaksi sesema anggota

Prinsip Organisasi hirarkhi Tanggung jawab Tujuan yg realistik Pembagian kerja yg rasional Penugasan bagian kerja Pelimpahan wewenang hirarkhi Tanggung jawab

Prinsip Organisasi Rentang kendali (span of control) Kesatuan arah (unity of direction) Kesatuan komando Integritas

Prinsip Organisasi Disiplin Stabilitas personel Klasifikasi jabatan Keseimbangan sentralisasi, dekons, desent bagi organisasi pemerintahan

Typologi Organisasi Organisasi lini Organisasi staf Organisasi Lini & Staf Organisasi Fungsional Organisasi Horizontal

Macam Organisasi Tradisional Konvensional Modern

Organisasi Adm Negara Disebut dlm UUD 1945 Jlm bebas bergtg kebutuhan masyarakat Menyebar dr pusat – daerah pengisian jabatan berds pengangkatan penamaan disesuaikan dgn tgs & fungsi

Organisasi Negara –UUD 1945 Disebut & diatur dlm UUD 1945 Bersifat limitatif Berada di pusat pemerintahan Pengisian jabatan berds pemilihan Penamaan telah ditentukan oleh UUD 1945.

Klasifikasi Organisasi AN Organisasi Pemerintahan Pusat (OPP) Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD)

Struktur OPP Pimpinan Pemerintahan Kabinet/Departemen Dewan-dewan LPND

Jenis Menteri Menteri Departemen Menteri Koordinator Menteri Negara Menteri Muda

Kementerian/Departemen Perpres No 9/2005 Keppres No. 234/2001 (18 Dep, 3 Menko, 10 Meneg ):Depsos, Deperindag, Dep Kebud & Pariwisata jadi Meneg Keppres No. 172/2000 (17 Dep): penyempurnaan ssn org dep Keppres No.165/2000 (17 Dep): Dep Kebud & Pariwisata Keppres No. 136/1999 (16 Dep): Depdagri, Deplu, Kumdang, Keu

Kementerian/Non Dep Menteri Koordinator Menteri Negara Menteri Muda Keppres No.162/2000 jo Keppres No. 174/2000 Menteri Negara Keppres No. 163/2000 jo Keppres No. 175/2000 Menteri Muda Keppres No. 164/2000 jo Keppres No. 176/2000

Unsur Departemen Pimpinan Pembantu Pimpinan Pelaksana Pelaksana Tehnis Staf Ahli Instansi Vertikal Pengawasan

Unsur Departemen Pimpinan Pembantu Pimpinan Pelaksana Menteri yg bertanggung jawab kpd Presiden Pembantu Pimpinan Sekjen bertgg jwb kpd Menteri; tgsnya mengkoordinasikan perenc, pembinaan, pengendalian prog adm, sdm, pengawasan Pelaksana Dirjen bertgg jwb kpd Mneteri, tgs merumuskan kebijak & pelaks, standar tehnis tgs umum dep

Unsur Departemen Pelaksana Tehnis Staf Ahli Instansi Vertikal pelks tgs adm/ tehnis, bertgg jwb kpd Menteri Staf Ahli Instansi Vertikal perkt dep di daerah, kewengan tdk diserhakan kpd daerah, tetap di pst/dep Pengawasan Insp Jend bertgg jwb kpd Menteri, melaks pengaws dep

Pengertian Birokrasi Bureau  meja/kantor Kratia  pemerintah Birokrasi  pelayanan yg diberikan pemerintah dari meja ke meja

Pengertian Birokrasi Umum type organisasi yg melaksanakan tata kerja yg tlh ditetapkan perat peruu utk memberikan pelayana publik (public service), dilaksanakan dgn sepenuhnya (sense of belonging; sense of responsibility)

Pengertian Birokrasi Max Weber Prajudi st istilah kolektif bagi st badan yg terdr dr jabtana-jabatan publik Prajudi jabatan publik dijalankan o/ pejabat pemerintah/birokrat sesuai tgs dan fungsi dlm stm birokrasi negara yg hrs mampu mengendalikan org-org yg dipimpinnya.

3 arti birokrasi Type organisasi yg khas Sistem yg terstruktur Lata kerja organ AN

Ciri Birokrasi Ideal Max Weber Mengikuti prinsip organisasi Patuh pd asas legalitas Sense of belonging sense of responsibility Disiplin Merit & career system Pemisahan urusan dinas-pribadi

Birokrasi Sbg Sistem Kerja sbg tatanan dan alat kerja organ AN berdsrkan tata hub kerjasama antara jabatan secara zakelijk, menrt prosedur dan perat yg berlk, tanpa pilih kasih dan tanpa pamrih sbg tatanan dan alat kerja organ AN Tdk menyimpang dr perintah atasan atau perat peruu. Seorang birokrat hrs berpegang pd asas legalitas dan fries Ermessen

Hukum Birokrasi Seprkt perat peruu yg diarahkan u/ mengatur organisasi pelaksana tata kerja dgn tgs pelayanan umum & tgs pem.an Hk berperan dlm 3 aspek: Sbg alat (instrumen) Dsr mencapai kemakmuran Sarana memproses pembangunan

Hukum Sbg alat (instrumen) Sbg pengendali menciptakan ketertiban dlm tubuh birok agar tercp sasaran yg tlh ditetapkan, yi mewujudkan masy adil dan makmur. Dlm melaks tgs birokr berds asas legalitas (hk tertls/tdk )

Hukum sbg Dasar mencapai kemakmuran Pelaks asas legalitas, ketaatan dan kesadaran hk pejabat merupakan syarat mutlak Sbr hk utama di Ind adl GBHN yg pelaks dijabarkan dlm btk the line of conduct yi jalur-jalur kebijakan yg merupakan kepts birokrat

Hukum sbg Sarana memproses pembangunan Kepts birokrat hrs menciptakan kepastian hk. Proses pembuatan Kepts memperhtkan rasionalitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas Mental dan loyalitas birokrat

Kebijakan Publik (Public Policy) Perumusan bkn merup proses sederhn krn banyka faktor yg mempengaruhi Fungsi perumusan = fungsi pelaksnaaan Birokrasi berperan sbg perumus kebijakan publik

Peran Birokrat

Peran Birokrat Motivator Modernisator mampu mendorong slrh komponen masy u/ trt sert dlm pembgn Modernisator mampu menyaring nilai yg usang, rasional,tepat wkt utk mencapai tujuan Katalisator penghubung pem-masy, mellaui cth yg baik

Peran Birokrat Dinamisator mampu menunjukan dinamika peningkatan peran dan daya kerja pem Stabilisator mampu mencip stabilitas dlm pelaks tgs yg mrup syarat mutlak keberhsln pembgn

Pengertian Kebijakan Harol D Lasswell & Abraham Kaplan Thomas R. Dye Merup progam pencapain tujuan, nilai dan praktik terarah Thomas R. Dye merup hal yg a/ diplh pem u/ dilk/tdk, ke2 memp pengaruh sama besarnya

Pengertian Kebijakan James E Ander merp rangkain tdk yg bertuj tt , diikuti dan dilaks seorg pelaku a/ kelomp, gn memecahkan msl. Kebijak publi yg dikembangkan pem memp karakteristik: Tuj tt Berds hk Benar-benar dilk, bukan sekedar maksud

Pengertian Kebijakan Publik Amara Raksasataya st strategi kebijaka yg diarahkan u/mencp st tuj yg memiliki 3 unsur: Idntifikasi tuj yg a/ dicp Strategi & langkah u/ mencp tuj Input yg memgk pelaks strategi

Pengertian Kebijakan Publik David Easton pengalokasian niali secara paksa kpd selruh anggota masy, hanya pemerintah yg dpt melakukannya

Proses Perumusan Kebijakan Publik Perumusan masalah Penyusunan agenda pemerintah Perumusan usulan Pengesahan Pelaksanaan penilaian

Proses Perumusan Kebijakan Publik