Advokasi Program KB di Era Desentralisasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
SOSIALISASI SK BUPATI NO 183/383/409
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Program Desa/Kelurahan Tangguh
Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA DAN PENGGUNA UPIPK OLEH PUSTAKA Pendampingan UPIPK, 27 – 30 Mei 2008.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
PENGALOKASIAN ADD DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
BAPERMAS, PP, PA, KB KABUPATEN CILACAP
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sekretaris PP Aisyiyah
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
P ROGRAM PRIORITAS GERAKAN SIAGA GADA DINAS KESEHATAN KAB, CILACAP
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERAN KORKOT.
DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEREKONOMIAN INDONESIA
Dra. Erna Sulistyowati, MM
MENGAWAL KKBPK DI ERA UU DESA
JAMPERSAL Kelompok 2.
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
CHANGE! DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP APBDES 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Evaluasi dan Rencana Kerja
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Teknis pemberkasan PEncairan BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL TPQ TAHUN ANGGARAN 2018 Kebumen, 4 Mei 2018.
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Petunjuk Pengelolaan PATBM
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Transcript presentasi:

Advokasi Program KB di Era Desentralisasi Semarang, 5 Mei 2015

Program Advance Family Planning Daerah Operasional Pontianak Bogor Karawang Bandung Karanganyar Pengembangan 2013 Program KB Kencana 2013 Program ICMM 2015 Program My Choice 2015 Replikasi Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kuningan, Tasik

Indikator keberhasilan Tujuan Advokasi Tujuan Merevitalisasi Program KB di Indonesia melalui pendekatan advokasi berdasarkan bukti nyata (Evidence Based Advocacy) Indikator keberhasilan Adanya Kebijakan yang mendukung Program KB Naiknya Anggaran yang mendukung Program KB Naiknya pencapaian Program KB khususnya MKJP

Pendekatan yang dilaksanakan Membentuk DWG sebagai wadah koordinasi dan membangun komitmen untuk melaksanakan program KB secara bersama` Dukungan Bupati KB milik bersama

Fungsi District Working Group (DWG) Menyusun strategi advokasi dengan menggunakan Net-map, FP Costing dan AFP Smart Melaksanakan kegiatan advokasi Memantau kegiatan advokasi Pengelola Program AFP Mendorong keberhasilan Program KB Tim Penggerak

Kegiatan yang dilaksanakan Memanfaatkan UU no 6 tahun 2014 tentang dana Desa sehingga bisa mendukung pelaksanaan program KB ditingkat Desa ADD/APBDes untuk program KB

Implementasi di Lini Lapangan Revitalisasi Tim KB Desa Pelayanan MKJP oleh Bidan Desa Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Tim KB Desa UU Desa No.6/2014 Membangun jejaring melalui champion KB di desa Advokasi Provinsi untuk menyediakan pelatihan CTU dan advokasi Kabupaten untuk penempatan bidan desa terlatih Advokasi Pemimpin Desa untuk alokasi dana desa bagi program KB AFP New Model

1 Karanganyar 2 3 4 5 Proses Advokasi Pertemuan DWG Persiapan Kegiatan Menyusun strategi advokasi pemanfaatan dana desa Karanganyar 2 Persiapan Kegiatan Menyusun draft SE Bupati tentang ADD Advokasi Bupati DWG &BP3AKB menghadap Bupati untuk melaporkan proses 3 4 Terbitnya SE Bupati Karanganyar tentang alokasi dana desa untuk program KB: 1. Mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan Pokja KB-Desa dan penggerakan sasaran KB-MKJP 2. Koordinasi teknis pelaksanaan MKJP dengan BP3AKB dan Dinkes (27 Januari 2015) Sosialisasi SE Bupati Pertemuan advokasi dengan Kades dan Camat untuk sosialiasi SE Bupati serta revitalisasi tim KB desa 5

Hasil yang telah dicapai SK Tim KB Desa*: 43 desa di 5 kecamatan (Tasikmadu, Kebakkramat, Matesih, Jenawi, Mojogedang) SE Bupati Karanganyar No. 476/433.28 yang menginstruksikan Kepala Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk program KB MKJP Kisaran alokasi dana desa untuk program KB antara Rp1 – 5.5jt. DWG Karanganyar *AFP memberikan bantuan asistensi (piloting) ke 4 desa

Untuk pengesahan Draft Perbup Proses Advokasi Pertemuan DWG 1 Menyusun strategi advokasi menindaklanjuti SE Bupati Lotim kepada Kepala Desa Tentang Dukungan ADD thd Program KB MKJP Lombok Timur 2 Persiapan Kegiatan Mengadvokasi BPMPD dan terlibat dalam penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Advokasi Bupati Untuk pengesahan Draft Perbup 3 4 Ketetapan Bupati Penetapan Perbup Lotim No. 36/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (29 Des’14) Keputusan Bupati Lotim No. 188.45/509/BPMP/2014 (30 Des’14) Sosialisasi Perbup Advokasi kepada 4 Kepala Desa (Pilot Project) Tentang RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Perdes (tentang dukungan Program KB-MKJP) 5

Hasil yang telah dicapai Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 17, Ayat 4, k. Mendukung Program KB -MKJP Terbit RPJMDes, RKPDes, APBDes, Perdes, SK Tim KB Desa dan Rencana Kerja Kisaran alokasi dana desa untuk program KB antara Rp3.4 – 6.5jt. DWG Lombok Timur *ICMM memberikan bantuan asistensi (piloting) ke 4 desa

Pengalaman Kabupaten Lain LOMBOK BARAT Perbup No. 10 Tahun 2015 “2,5% dari 70% ADD Pembangunan untuk Program Kesehatan termasuk KB-MKJP) (119 Desa) Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK dan Rencana Kerja) Pengalaman Kabupaten Lain LUMAJANG SE Sekretaris Daerah No. 061.2/154/427.64/2015 “1.500.000,- / desa / Tahun untuk transport 10 akseptor MKJP dan insentif kader yang merujuk)” (202 desa) Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK, Perdes dan Rencana Kerja Tahun 2015) SUMBAWA Perbup No. 11 Tahun 2015 “Mendukung Pembinaan KB Desa” Tim KB Desa : 4 desa pilot project (telah ada SK dan Rencana Kerja Tahun 2015) *SK Kepala Desa

Terima Kasih Matur Suwun