SEJARAH PERUMUSAN UUD 1945 PEMBAHASAN MENGENAI DASAR NEGARA 29-MEI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI 4 PILAR KEBANGSAAN
Advertisements

MEDIA PEMBELAJARAN BERKOMITMEN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai Sistem Etika
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
PANCASILA DITINJAU ASAL MULANYA
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI
Filsafat Pancasila.
PANCASILA.
BAB I PENDAHULUAN.
Perumusan pancasila Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Abad 16
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB I IDEOLOGI PANCASILA.
FILSAFAT PANCASILA.
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional.
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG
Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013
PEMBUKAAN UUD 1945.
bagi suatu bangsa dan negara
PROF.DR.H. TUKIRAN TANIREDJA,M.M.
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Universitas Islam Indonesia 2013
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
BAB 1 Berkomitmen terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara
Isi pembukaan UUDisi pembukaan UUD isi pembukaan UUD UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan.
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Pancasila sebagai dasar negara
PROSES PERUMUSAN PANCASILA SBG DASAR NEGARA
Pancasila: Landasan dan Perspektif
Dasar Negara dan Ideologi Nasional
Pancasila dan Implementasinya
PIAGAM JAKARTA Kelompok 4 :
Perjuangan Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Dasar Negara dan Konstitusi
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI
Pancasila secara Historis
Pancasila dan Implementasinya
MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI
Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
Pancasila dan Implementasinya
BAHAN DISKUSI.
BAHAN KULIAH PANCASILA PERTEMUAN KE-2
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
SESI 2 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Pancasila sebagai dasar negara
BAB 1 Merajut Manusia dan Masyarakat Berdasarkan Pancasila
ISLAM SUMBER PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
beserta rakyat Indonesia
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
HUKUM DASAR TERTULIS DAN HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS
Pancasila dan Implementasinya
Proklamasi Kemerdekaan
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Study Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan.
Kelompok 3 : FIRMANSYAH FAJAR SASI SAMUDRA ANGGITA AYU
PANCASILA.
PANCA SILA Pancasila Dasar negara
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh Fitri Abdillah PANCASILA DALAM KONTEKS PERJALANAN SEJARAH BANGSA INDONESIA.
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI Materi pembelajaran: –P–P–P–Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia –P–P–P–Pokok pikiran.
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG OLEH : BUDIARTO,M.Si Asisten Dosen sospol UNDIP.
Pancasila dalam Kajian Sejarah, Makna dan Implementasi
Transcript presentasi:

SEJARAH PERUMUSAN UUD 1945 PEMBAHASAN MENGENAI DASAR NEGARA 29-MEI 1945 PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945 PANITIA 8 PANITIA 9 BADAN PENYELIDIK USAHA - USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) PANITIA 8 (SOEPOMO) PANITIA HUKUM DASAR / PERANCANG UUD Ir. SOEKARNO 19 ORANG RANCANGAN UUD PANITIA PENGHALUS BAHASA PEMBAHASAN MENGENAI UUD dll. 10 JULI-17 JULI 1945 PANITIA PEREKONOMIAN / KEUANGAN (Drs. MOH.HATTA) PANITIA PEMBELA TANAH AIR (ABIKUSNO TJOKROSUYOSO)

PROSES PERUMUSAN DASAR NEGARA URUTAN – URUTAN DALAM PROSES PERUMUSAN DASAR NEGARA KONSEPSI YAMIN LISAN-TULISAN (29 MEI 1945) KONSEPSI SOEPOMO (31 MEI 1945) KONSEPSI BUNG KARNO (31 MEI 1945) PERNYATAAN KEMERDEKAAN PEMBUKAAN (PREAMBULE UUD) PEMBUKAAN UUD 1945 (18 AGUSTUS 1945) PIAGAM JAKARTA (22 JUNI 1945)

SIDANG II SIDANG I PPKI BPUPKI (10 JULI-17 JULI) SIDANG I 11 - 12 JULI PEMBAHASAN PAN. KECIL PPKI BPUPKI 29 MEI 45 (MOH.YAMIN) 7 SEPT. 44 29 APRIL 45 13. PEMBAHASAN PAN.HK.DASAR 14-AGUST.45 17 AGUST 1945 1 MARET 45 31 MEI 45 (SOEPOMO) 14-16. PEMBAHASAN BPUPKI – (42 PASAL) 1 JUNI 45 (IR.SOEKARNO)

1. MENGESAHKAN PEMBUKAAN . MENGESAHKAN PASAL-2 UUD . MEMILIH PRES / WAPRES PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI) MEMABENTUK PANITIA– PANITIA KECIL MENGENAI HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN (PANITIA OTTO ISKANDAR DINATA) MENGENAI DEPARTEMEN & PEMERINTAH (PANITIA SOEBANDRIO) MENGENAI PARTAI (DISERAHKAN KE KETUA)

RANCANGAN DASAR NEGARA 29 MEI 1945 (KONSEPSI YAMIN) LISAN : 1.PERI KEBANGSAAN 2.PERI KEMANUSIAAN 3.PERI KETUHANAN 4.PERI KERAKYATAN 5.KESEJAHTERAAN RAKYATTERTULIS : 1.KETUHANAN YME 2.KEBANGSAAN PERSATUAN IND. 3.RASA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 4.KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN 5.KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 31 MEI 1945 (SOEPOMO) 1.PERSATUAN 2.KEKELUARGAAN 3.KESEIMBANGAN LAHIR DAN BATIN 4.MUSYAWARAH 5.KEADILAN RAKYAT

MENGUSULKAN ISTILAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA I JUNI (IR. SOEKARNO) 1.KEBANGSAAN INDONESIA 2.INTERNASIONALISME / KEMANUSIAAN 3.MUFAKAT ATAU DEMOKRASI 4.KESEJAHTERAAN SOSIAL 5.KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN TRISILA EKASILA SOSIO DEMOKRASI PANCASILA Sosio Nasionalisme GOTONG ROYONG Ketuhanan yg berkbdy MENGUSULKAN ISTILAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

AZAS dan TUJUAN PEMERINTAH INDONESIA 1. PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI POKOK KAIDAH FUNDAMENTIL NEGARA > AZAS TUJUAN DIRUMUSKAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945. APAKAH PEMBUKAAN UUD 1945 MERUPAKAN STAAT FUNDAMENTIL NORM ? Prof. DR. NOTONEGORO APAKAH KAIDAH NEGARA YANG FONDAMENTIL MENURUT PENGERTIAN ILMIAH MENGANDUNG UNSUR-UNSUR : DALAM HAL TERJADINYA : A. DITENTUKAN OLEH PEMBENTUK NEGARA B. TERJELMA DALAM SUATU BENTUK PERNYATAAN LAHIR SEBAGAI PENJELMAAN KEHENDAK PEMBENTUK NEGARA SEBAGAI DASAR NEGARA YANG DIBENTUK.

2. ISI A. MEMBUAT DASAR NEGARA B. KETENTUAN AKAN DIADAKAN UUD NEGARA CITA – CITA POLITIK CITA – CITA KEROHANIAN TUJUAN NEGARA B. KETENTUAN AKAN DIADAKAN UUD NEGARA GAMBAR SKEMATIS ISI PEMB.uud 45 PRI KEMANUSIAAN AZAS PIKIRAN PRI KEADILAN KALIMAT 1 POS : KEMERDEKAAN ADALAH HAK SEGALA BANGSA KONSEKWENSINYA NEG : PENJAJAHAN DIATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN

KALIMAT 2 FUNGSI / JASA PERGERAKAN KEMERDEKAAN MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA KEDEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA. KALIMAT 2 KONSEPSI / CITA KENEGARAAN NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR

KALIMAT 3 DASAR RELIGIUS DASAR ETIK BERKAT RAHMAT ALLAH YME. DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR… KALIMAT 3 PERNYATAAN KEMERDEKAAN RAKYAT INDONESIA

KALIMAT 4 AZAS KEROHANIAN PANCASILA DASAR NEGARA NEGARA BER UUD NEGARA REPUBLIK NEGARA BER KR. AZAS POLITIK KALIMAT 4 NASIONAL MELINDUNGI….. MEMAJUKAN….. MENCERDASKAN…. TUJUAN NEGARA INTERNASIONAL IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN

FILSAFAT PANCASILA ARTI FILSAFAT : ALAM BERFIKIR / FIKIRAN BERFILSAFAT : BERFIKIR SECARA MENDALAM & DENGAN SUNGGUH - SUNGGUH TENTANG HAKEKAT SEGALA SESUATU CIRI – CIRI : RADIKAL ( MENDASAR ) SISTEMATIK ( RENUNG ) UNIVERSAL ( UMUM )

TUJUAN BEKAL KECERDASAN BERFIKIR KRITIS DAN MANDIRI MENGHARGAI PENDAPAT ORANG LAIN KESEIMBANGAN LAHIR BATIN ( CIPTA, RASA, KARYA ) MEMELIHARA PERADABAN MANUSIA ( BIJAKSANA  TUJUAN HIDUP )

FUNGSI FILSAFAT GUNA FILSAFAT TEORITIS (SUMBER ILMU) PRAKTIS (PENDORONG BERFIKIR KRITIS) GUNA FILSAFAT 1. MELATIH BERFIKIR KRITIS 2. MENAMBAH WAWASAN BERFIKIR 3. TOLERANSI, TENGGANG RASA

CABANG FILSAFAT 1.METAFISIKA ( ALAM & BENDA ) 2. LOGIKA ( BENAR, SALAH ) AXIOLOGI 3. ETIKA ( TINGKAH LAKU ) (NILAI) 4. ESTETIKA ( KEINDAHAN ) 5. EPISTEMOLOGI ( ILMU PENGETAHUAN ) 6. KHUSUS ( SEJARAH, HUKUM, AGAMA )

TINGKAT PENGETAHUAN DESKRIPTIF KAUSAL NORMATIF 4) ESAENSIAL PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN 4) ESAENSIAL FILSAFAT PANCASILA

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT SYARAT : KESATUAN TAK TERPISAHKAN URUTAN BERTINGKAT KETERKAITAN MASING-MASING KERJASAMA MASING-MASING TUJUAN

ISI dan LUAS SILA PANCASILA SUSUNAN : HIERARKHIS BERTINGKAT, DIATAS ISI KECIL TETAPI MEMPUNYAI LUAS PENGERTIAN YANG LEBIH BESAR BENTUK : PIRAMIDAL SILA I : PUNCAK SILA-SILA DIBAWAHNYA. ISI LEBIH KECIL (MELIPUTI MENJIWAI) SILA II, III, V SILA II : DILIPUTI DAN DIJIWAI SILA I, MELIPUTI DAN MENJIWAI III, IV, V SILA III : DILIPUTI DAN DIJIWAI SILA I, II SILA IV : DAN SETERUSNYA ……………………… SILA V : DAN SETERUSNYA ………………………

1 2,3,4,5 5 1 1 2 3,4,5 2 4 2,1 3 4,5 3 3 4 3,2,1 4 5 2 5 4,3,2,1 5 1

HAKEKAT SILA-SILA PANCASILA SILA I : TUHAN SILA II : MANUSIA TETAP MUTLAK TIDAK BERUBAH ABSTRAK UMUM UNIVERSAL SILA III : SATU SILA IV : RAKYAT SILA V : ADIL

ETIKA POLITIK POLITIK : KEGIATAN YANG BERKENAAN DENGAN PROSES DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN YANG MENGIKAT UMUM ALOKASI SUMBER KEPUTUSAN POLITIK TUJUAN : PRIVAT GOALS PUBLIC GOALS KEBIJAKAN BEBAN SUMBER KEWENANGAN (AUTHORITY) KEKUASAAN (POWER) KONFLIK PERSUASI PEMAKSAAN NEGARA KEKUASAAN (POWER) PEMBAGIAN SUMBER

DIMENSI POLITIK MANUSIA MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL KODRAT MANUSIA INDIVIDUALISM INDIVIDUALISM SOSIALISME KOMUNISME LIBERALISM KEPENTINGAN KETERGANTUNGAN KONFLIK NEGARA (MASYARAKAT) PERATURAN PARTISIPASI

NILAI, NORMA, MORAL FILSAFAT : ILMU TENTANG NILAI-NILAI NILAI : SESUATU YANG BERHARGA TINGGI SIFAT DARI BENDA SEHINGGA ORANG TERTARIK SIFAT/ KUALITAS YANG MELEKAT PADA SUATU BENDA KENYATAAN YANG TERSEMBUNYI DALAM TIAP KENYATAAN LAIN MENILAI : MEMBUAT KEPUTUSAN MEMILIH ALTERNATIF DARI ALTERNATIF YANG ADA MENILAI : BERHARGA, BERGUNA, INDAH, BAIK CITA-CITA DAS SOLLEN BNL : - KENIKMATAN (MENGENAKKAN) - KEHIDUPAN (YANG PENTING BAGI KEHIDUPAN SEJAHTERA) - KERJASAMA / KEJIWAAN - KEROHANIAN (SUCI, KEPRIBADIAN)