Kebijakan Akuisisi Pertemuan IV.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
Appraisal dan Penyusutan Rekod
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP
PENYUSUTAN ARSIP.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.
DOKUMENTASI PENGELOLAAN LABORATORIUM
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
Retensi Arsip: pemindahan dan pemusnahan arsip
Penyusutan dan Pemusnahan Arsip
Jadwal Retensi Rekod Pertemuan VI, Modul 6.
PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS
KONSEP MANAJEMEN KEARSIPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUTAN DAN PENILAIAN ARSIP
Disampaikan oleh: Mukmin Suprayogi, M.Si Lolytasari, S.IPI, M.Si
TEKNIK LAYANAN KEARSIPAN
PANDUAN PENYUSUNAN SOP
Prosedur Penyusutan Arsip yang Belum Memiliki JRA Modul 9
PERSIAPAN UNIT KEARSIPAN UB DALAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS
PENYUSUTAN DAN PENILAIAN ARSIP
LANDASAN HUKUM KEARSIPAN l UU RI No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (TIDAK BERLAKU) l UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
ORDNER KP.05. MUTASI ORDNER KP.02 LAMARAN ORDNER KP KEPEG.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
PENATAAN ARSIP INAKTIF UNIVERSITAS AIRLANGGA
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Tutorial ke-2 Konsep Penyusutan Arsip
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
ANALISA KINERJA SISTEM
Pengelolaan Arsip IPB dengan 4 NSPK
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4102 SEJARAH KEARSIPAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
TUGAS KEARSIPAN “ Pengertian Kearsipan dan Ruang Lingkup Kearsipan “
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4102 SEJARAH KEARSIPAN
Oleh : Dra Krihanta MSi Arsiparis Madya Pusat Jasa Kearsipan ANRI
Konsep Otomasi Kearsipan
PROSEDUR DAN TEKNIK PENYUSUTAN ARSIP PERGURUAN TINGGI
Tutorial Ke-7 Analisis dan Perancangan Struktur Jadwal Retensi Arsip
KONSEP MANAJEMEN KEARSIPAN
PENYUSUTAN ARSIP Penyusutan arsip adalah pengurangan jumlah arsip dari suatu tempat penyimpanan. Agar dalam penyusutan tidak salah maka harus diperhatikan.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Prosedur Peminjaman Arsip Peminjaman Arsip adalah keluarnya arsip dari file karena dipinjam baik oleh atasan sendiri, teman unit kerja atupun oleh rekan.
DI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I., M.Pd.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBIJAKAN PEMERINTAH “ Pengolaan Arsip Dinamis” Materi disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Bagi Sekretariat Panwaslu Kota Bontang.
Transcript presentasi:

Kebijakan Akuisisi Pertemuan IV

AKUISISI (Acquisition) Akuisisi = Pengumpulan Akuisisi merupakan proses mendapatkan atau mengumpulkan rekod dari sumber-sumber (unit kerja atau pengolah) dengan cara transfer atau pemindahan, sumbangan atau hibah, dan penggantian Akuisisi: proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. (UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)

Why......?? Akuisisi atau pengumpulan arsip dimaksudkan untuk Penyelamatan dan Pelestarian arsip Upaya rekonstruksi dan pewarisan informasi sejarah sebagai sarana pembelajaran.

Kebijakan Akusisi Adalah pedoman dan kerangka kerja dalam menentukan nilai guna grup arsip/rekod yang dapat diperoleh sebagai penambahan khasanah koleksi di unit kearsipan atau pusat arsip

Kebijakan Akuisisi Setiap unit arsip bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan arsip. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan akuisisi: Ketersediaan sumber-sumber organisasi Ketersediaan Informasi Ketersediaan bahan-bahan yang berhubungan Pengetahuan Analisis khasanah arsip yang terbaru

Faktor yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan akuisisi: Adanya misi & tujuan dari organisasi Cakupan koleksi & prioritas dalam organisasi Petunjuk & pembatasan dalam akuisisi Kooperasi dg unit kearsipan lainnya Pernyataan penambahan

Prosedur..... Prosedur pelaksanaan akuisisi arsip terdiri dari beberapa tahapan (4 kegiatan pokok): Pendataan Arsip—identifikasi arsip yg meliputi: Nama pemilik Lokasi simpan Volume Sistem penataan Kurun waktu dan jenis media arsip Hasil tersebut kemudian di rekapitulasi menjadi sebuah daftar/daftar ikhtisar arsip

Prosedur Penataan Arsip—melakukan pengaturan informasi dan fisik melalui: Identifikasi Deskripsi Pengelompokan Labeling Penempatan arsip dalam wadah Pembuatan Daftar Pencairan Arsip (DPA) Melakukan verifikasi langsung maupun tidak terhadap DPA

Prosedur.... Koordinasi dan Penilaian— penilaian arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi (Keput. Kepala ANRI No. 07 tahun 2001) Pelaksanaan Akuisisi –melaksanakan serah terima arsip yang dilengkapi: Berita acara, Daftar Arsip, Arsip yang sudah tertata, data dan peralatan pendukung lainnya.

Penilaian dan Manajemen Rekod

Manajemen Rekod...??? Penerapan teknis-teknis yang dirancang untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dalam penciptaan, penggunaan, dan pemusnahan rekod ( Ham – 1993:25 ) Manajemen rekod Suatu fungsi disiplin dan organisasi dalam mengelola rekod untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, kebutuhan akuntabilitas dan harapan masyarakat.

Daur Hidup Rekod Dasar dari manajemen rekod adalah daur hidup atau siklus hidup rekod. Siklus hidup rekod adalah rentang hidup suatu rekod. Ada 5 fase dalam siklus rekod: Penciptaan Distribusi Penggunaan Pemeliharaan (simpan, temu kembali, lindungi) Disposisi akhir

Proses Penilaian &Daur Hidup Rekod Tahap I : Penciptaan Terjadi komunikasi, transaksi, mencatat/dokumentasi kegiatan/Kejadian Bentuk fisik, isi dan ciri-ciri lain Tahap II : Pemeliharaan dan Penggunaan Untuk rujukan atau acuan kegiatan Arsip direvisi, diorganisasi, ditata dan diatur kembali. Kalau tidak diperlukan lagi  inaktif Penanganan arsip inaktif Berdasarkan jadwal retensi arsip (Disposal Schedule) Pengembangan Jadwal Retensi Arsip