DEMOKRASI REZIM YANG OTORITER GERAKAN ELIT DAN MASSA MELAWAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI 4 PILAR KEBANGSAAN
Advertisements

PANCASILA SEBAGAI TATA NILAI HIDUP BANGSA INDONESIA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
PENTINGNYA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
NAMA KELOMPOK : KHUSNUL KHOTIMAH ( ) YETI ARINA ( )
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Anggota kelompok : Heri Fatkhurrokhim Sri Mila Lestari Danik Lestari
BERSAMA KALIS PURWANTO,MM.
FILSAFAT PANCASILA ( PANCASILA NILAI DASAR FUNDAMENTAL )
BAB I IDEOLOGI PANCASILA.
BUDAYA DEMOKRASI PENGERTIAN
DEMOKRASI PANCASILA Oleh : firdaus sianipar.
MAKNA LIMA SILA DALAM PANCASILA
bagi suatu bangsa dan negara
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
SUSUNAN DAN HUBUNGAN SILA-SILA PANCASILA.
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Universitas Islam Indonesia 2013
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
NASIONALISME Oleh Fajar Iswahyudi.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan....
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Drs.H.Isril.MH Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip-UR
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
PANCASILA Sebagai Alat Pemersatu Bangsa
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II Oleh Fajar Iswahyudi
PEMILIHAN UMUM.
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
assalamu’alaikum wr.wb
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
C.Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Assalamu’alaikum Wr Wb. Manfaat Pandangan Hidup 1. Kekokohan dan Tujuan 2. Pemecahan Masalah 3. Pembangunan Diri Manfaat Pandangan Hidup 1. Kekokohan.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
beserta rakyat Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
NILAI-NILAI SILA PANCASILA.
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Study Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan.
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
Pendidikan Pancasila Masnur Marzuki SH, LLM.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
GIANT TEMPLATE FREE POWERPOINT TEMPLATE DEMOKRASI DI INDONESIA.
Transcript presentasi:

DEMOKRASI REZIM YANG OTORITER GERAKAN ELIT DAN MASSA MELAWAN

DEMOKRASI Demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rasional terbaik Demokrasi adalah sistem pemerintahan mayoritas (50% + 1)

CITA-CITA POLITIKDEMOKRASI 1. Kesetaraan semua warga negara 2. Kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat dan keinginan 3. Hormat pada hukum dan keadilan

Demokrasi mensyaratkan para individu sadar akan hak-hak mereka, dan mau mempertahankan dan memperjuangkannya Dalam demokrasi Individualisme harus diimbangi dengan semangat publik yang menawarkan komitmen pada kesejahteraan kolektif dan pada sentimen pemersatu, seperti nasionalisme

Hal yang wajib dalam demokrasi Kepercayaan Sebagai konsekwensinya setiap individu atau kelompok wajib mematuhi dan menjujung tinggi kejujuran.

Hal yang wajib dalam demokrasi Itikad baik Dalam arti proses demokrasi harus dilandasi oleh etikad untuk mencari solusi, atau pemimpin yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara, serta adanya kemauan untuk menerima dan menghormati adanya perbedaan

Hal yang wajib dalam demokrasi Idealisme. Dalam arti demokrasi harus terus diperjuangkan, agar tidak kembali ke rezim yang otoriter atau demokrasi semu

Pemerintahan Demokrasi Dalam pemerintahan yang demokrasi, rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan politik, bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintahan Demokrasi Pemilihan wakil-wakil rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum merupakan contoh dilibatkannya rakyat dalam pengambilan keputusan.

Apa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rayat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif)

SUPREMASI HUKUM Prinsip yang sangat penting dalam sistem demokrasi adalah supremasi hukum, menghormati hukum dan keadilan. Semua warga Negara apapun jabatan dan kedudukannnya harus menghormati hukum dan keadilan.

Salah satu prinsip dalam demokrassi Pancassila sesuai dengan sila keempat adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah. Musyawarah merupakan nilai luhur budaya bangsa Indonesia, yang dikristalisasikan dalam Pancasila. Musyawarah ini yang menjadi kelebihan dari demokrasi Pancasila dibanding dengan demokrasi di Negara-negara lain.

Dalam musyawarah tersebut ada suatu prinsip pengakuaan dan perhatiann terhadap semua kelompok maupun golongan. Dalam musyawarah semua, anggota (kelompok atau golongan) didengarkan aspirasinya dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip yang kedua adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Prinsip ini menunjukan bahwa dalam mengambil keputusan harus ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan dilandasi oleh pertanggungan jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan harus dilandasi oleh etiket untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua. Selain itu, setiap elit politik (pemimpin) wajib mematuhi dan menjujung tinggi kejujuran, mau menerima dan menghormati adanya perbedaan.

Yu Ginten Ketiban Cendelo Cekap semanten Slide Kulo.. Pak.arifin.turen@gmail.com 085102110003