EKOREGION SUNDA KECIL: PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN RUANG LAUT DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DITJEN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KENAPA PERENCANAAN MENYELURUH DIBUTUHKAN? Tourism Disposal area 1. Tidak ada no-plan base approach 2. Ruang Laut telah dikelola oleh sektor ekonomi individu 3. Konflik antara user-user & user-environment 4. Tidak ada hubungan antara berbagai kewenangan 5. Reef to Ridge tidak terjadi 6. Tidak ada BIO & ECO sensitive marine area 7. Memasukan Future Development, Growth &use Aquaculture site Ship channels Military security Zone MPAs Fisheries Concession zone for mineral extraction http://mapas.owje.com/maps/2776_the-lesser-sunda-islands-indonesia.html ‘‘the loss of marine biodiversity is increasingly impairing the ocean’s ability to produce seafood, resist diseases, filter pollutants, maintain water quality and recover from perturbations such as over-fishing and climate change’’

PENDEKATAN Ecosystem-based dalam pengelolaan laut, dibangun atas kesadaran ‘‘the nature of nature itself is integrated” [1] proses dan hubungan fungsional dalam ekosistem [2] perhatian distribusi manfaat yang diberikan dari ecosystem services, [3] penggunaan praktek pengelolaan yang adaptif, kebutuhan untuk melaksanakan aksi pengelolaan pada skala yang berbeda, dan [4] inter-sectoral cooperation (CBD) Proses yang kompleks dan sulit dan bahwa - diantara kebutuhan lain - perangkat praktis/operasional perlu dibangun untuk dapat menjadikan prosesnya menjadi lebih nyata – salah satunya adalah melalui Penataan Ruang Laut (Marine Spatial Planning)

MANFAAT PENATAAN RUANG LAUT (MSP) [1] memasukan keragaman ekosistem laut [2] fokus mempengaruhi perilaku manusia dan kegiatannya sepanjang waktu [3] menjadikan konflik dan kompabilitas menjadi terlihat dan oleh karenanya terukur [4] memberikan arahan bagi single-sector management menuju integrative decision making

INDONESIA & PENATAAN RUANG LAUT EKOREGION Target 1, Goal 1 CTI-CFF’s Regional Plan of Action ‘bentang laut prioritas ditetapkan and dikelola secara efektif’. Indonesia wajib mengidentifikasi bentang laut prioritas untuk investasi dan aksi akan pembelajaran terbaik dilakukan dan ditularkan secara luas Bali, April 2013: EKOREGION SUNDA KECIL & KEPALA BURUNG PAPUA sebagai bentang laut prioritas INDONESIA & PENATAAN RUANG LAUT EKOREGION

SEGITIGA TERUMBU KARANG & EKOREGION (GREEN & MOUS, 2009)

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Sasaran Terumuskannya strategi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kawasan Lesser Sunda, Tersusunnya rencana pengembangan di Kawasan Lesser Sunda, dan indikasi kawasan-kawasan prioritas tertentu. Terumuskannya indikasi program pembangunan sesuai dengan struktur dan pola ruang WP3K, Tersusunnya estimasi kebutuhan indikasi pembangunan kegiatan prioritas 2013-2018. Menyusun rencana pengembangan kawasan lesser sunda dalam rangka mengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan >> penetapan prioritas dan alokasi ruang di atas 12 mil perairan kepulauan, pedalaman dan ZEE serta memberi arahan ruang di 12mil

KLUSTERING Berdasarkan masukan keempat parameter utama 1. Kluster Selat Bali, 2. Kluster Selat Lombok, 3. Kluster Selat Alas 4. Kluster Teluk Saleh, 5. Kluster perairan Pulau Komodo, 6. Kluster Selat Sumba, 7. Kluster Laut Sawu I 8. Kluster Laut Sawu II 9. Kluster Laut Sawu III. Dalam penentuan pembagian kluster pengembangan ini juga digunakan pertimbangan klustering algoritma yaitu konektivitas (Connectivity), Distribusi (Distribution) dan Kerapatan (Density). Arahan Jejaring Kawasan Konservasi Laut (KKL) dari TNC juga menjadi bagian dalam pertimbangan keputusan pembagian kluster Ekoregion Lesser Sunda.

Wilayah dengan skor tinggi menjadi pusat kluster. PENENTUAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN Analisis Skoring Wilayah dengan skor tinggi menjadi pusat kluster. Analisis skoring dilakukan untuk mengetahui tingkat hierarki dari masing-masing kluster. Data yang digunakan dalam skoring adalah data kuantitatif (statistik Provinsi Bali, NTB, dan NTT Tahun 2010) dan data kualitatif (isu dan permasalahan strategis daerah dari RTRW Provinsi). No Variabel Sub-Variabel 1 Kondisi Fisik Geologis Geomorfologis Rawan bencana 2 Sumberdaya Sumberdaya Alam Sumberdaya Migas 3 Struktur ekonomi PDRB Tingkat Pertumbuhan 4 Masyarakat dan Kelembagaan Tingkat Sumberdaya Manusia Kelembagaan lokal 5 Kebijakan Peraturan Perundangan Daerah Kebijakan Regional dan Nasional Arahan Kebijakan Strategis

RENCANA PENGEMBANGAN Fungsi masing-masing Kluster berdasarkan tingkatan No Kluster Fungsi Utama Fungsi Sekunder Fungsi Tersier 1 Selat Bali perikanan budidaya konservasi perairan dan wisata bahari Perikanan tangkap 2 Selat Lombok jasa-jasa kelautan, perikanan tangkap, wisata bahari, perikanan budidaya konservasi perairan dan perdagangan 3 Selat Alas konservasi perairan wisata bahari dan perikanan budidaya perikanan tangkap Teluk Saleh 4 Perairan Pulau Komodo wisata bahari perikanan budidaya dan perikanan tangkap 5 Selat Sumba 6 Laut Sawu I pusat perikanan tangkap perikanan budidaya dan konservasi perairan 7 Laut Sawu II 8 Laut Sawu III

RENCANA PENGEMBANGAN Pemantapan Klaster Pusat-Pusat Pertumbuhan N O KLUSTER WILAYAH PUSAT KEGIATAN PERANAN DAN FUNGSI 1 Selat Bali Kabupaten Jembrana; Kabupaten Tabanan Kabupaten Jembrana perikanan budidaya 2 Selat Lombok Kabupaten Badung; Kabupaten Gianyar; Kabupaten Bangli; Kabupaten Karangasem; Kabupaten Buleleng; Kabupaten Klungkung; Kota Denpasar, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat Kota Denpasar Jasa-jasa Kelautan, Wisata Bahari dan Perikanan Tangkap 3 Selat Alas Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur Perikanan Budidaya, Konservasi Perairan, Perikanan Tangkap 4 Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu Kabupaten Sumbawa Besar 5 Perairan Pulau Komodo Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat Kota Bima Perikanan Tangkap dan Jasa-jasa Kelautan 6 Selat Sumba Kabupaten Sumba barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba barat Perikanan Tangkap, Wisata Bahari dan Konservasi Perairan 7 Laut Sawu I Kabupaten Saburaijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kota Kupang Kota Kupang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya 8 Laut Sawu II Kabupaten Manggarai Tengah, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka 9 Laut Sawu III Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur

KEBIJAKAN DAN STRATEGI pengelolaan marine protected area (MPA); pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan berbasis ekosistem; pemulihan spesies-spesies rawan kepunahan; pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu; Strategi Pengelolaan Sumberdaya membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing; menyiapkan infrastruktur pendukung berbasis kelautan; mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah; mendorong percepatan peningkatan kesejahtaeraan masyarakat lokal; menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam mengelola potensi sumberdaya alam; meminimalisir potensi konflik sosial melalui pembangunan yang terintegrasi. Strategi Pembangunan Ekonomi Kelautan Perikanan Membangun struktur kelembagaan setingkat Ekoregion, Membangun koordinasi antar sektoral di tingkat Kementerian Pemerintah Pusat, Membangun koordinasi lintas wilayah dan antar Negara, Menyusun pedoman dan aturan perencanaan lingkup Ekoregion. Strategi Penguatan Kelembagaan Mensosialisasikan tanggap bencana kepada setiap unsur pemerintah dan masyarakat, Mengintegrasikan muatan-muatan mitigasi bencana dalam produk-produk perencanaan, Menyiapkan peta kerentanan dan ancaman bencana, Membangun satuan tugas pelaksana harian Mitigasi Bencana di tingkat Daerah. Strategi Pelaksanaan Mitigasi Bencana

INDIKASI PROGRAM Metode perancangan program-program pengembangan Indikasi program disusun dalam upaya untuk memadukan pembangunan yang dilakukan masing-masing sektor sehingga tercapai efisiensi pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai, Indikasi program disusun berdasarkan skala prioritas, yaitu berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan Indikasi program disusun atas dasar potensi dan permasalahan yang telah dianalisis Indikasi program didasarkan pada arahan kebijakan dan strategi

TERIMA KASIH