MATERI BAHAN AJAR PPKn KELAS XI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya.
Advertisements

STANDAR KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI LATIHAN SOAL LATIHAN SOAL TUGAS.
Mengapa Harus Ada Hukum?
PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
SELAMAT DATANG.
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
ETIKA PROFESI JAKSA.
KI kd/indikator materi pustaka
Hakikat Bangsa dan Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
SELAMAT DATANG.
STANDAR KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI LATIHAN SOAL LATIHAN SOAL TUGAS.
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
Hak atas Kebebasan Pribadi
Magister Administrasi Publik
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PENGETAHUAN HAKI Heri Iswandi, S.Sn., M.Sn.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
DESAIN INDUSTRI KELOMPOK : AMELIA FITRI ANDRE SEPTIAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
based of Pengertian LPS
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
Pelaksanaan PP No.53 tahun 2010
PENEGAKKAN DI INDONESIA
Sistem Keuangan Negara
MENU UTAMA referensi kompetensi materi latihan.
Desain Industri Desain Industri sebagai sebuah karya cipta
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASARKOMPETENSIDASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN EVALUASI Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN (Pasca UTS)
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
“HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”
Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Indonesia By chandra setiawan.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
NEGARA INDONESIA.
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
 Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol,  Hukum adalah aspek.
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI PANCASILA
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
HAKI Teddy M Darajat KELOMPOK 1.
Memahami sistem hukum dan peradilan nasional oleh : Meylita Hadiaty, S.Pd.
Transcript presentasi:

MATERI BAHAN AJAR PPKn KELAS XI NAMA : ROMADHONA KUSUMA YUDHA NIM : 12009015 PRODI : PPKn KD : 3.5 dan 4.5 MATERI POKOK : PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT UNTUK MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN

PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT UNTUK MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN

KOMPETENSI DASAR

pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum INDIKATOR

PENEGAKAN HUKUM INDIKATOR

2. Jenis Dan Macam Perlindungan Hukum Perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek DLL INDIKATOR

3. Pentingnya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Tegaknya supremasi hukum Tegaknya keadilan Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwjud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. INDIKATOR

4. peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Peran Kejaksaan Republik Indonesia INDIKATOR

Peran Kejaksaan Republik Indonesia Di bidang pidana INDIKATOR

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Pengawasan peredaran barang cetakan. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. INDIKATOR