Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME Disampaikan pada : Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah – Rencana Pembangunan Jangka Menengah

E-government

Latar Belakang Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional

INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov Instruksi ditujukan kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota.

MANFAAT eGOVERNMENT E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

PARADIGMA BIROKRATIS VS eGOV(cont.) Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokratis menjadi paradigma e-government yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, yang akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan publik. (good gevernance)

MANFAAT eGOV Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari hari.

MANFAAT eGOV (cont.) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

INPRES No.3 Th.2003 Kesiapan memanfaatkan TI Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut : E-Leadership; berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Infrastruktur Jaringan Informasi (kualitas,lingkup,biaya) Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas (akurat, tepat waktu, relevan) dan keamanan informasi. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah.

Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government

Kerangka Arsitektur e-Government Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government

Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo 2005

Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

Peta Solusi Aplikasi e-Government Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

Peta Solusi Aplikasi e-Government Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

Taksonomi Aplikasi

1. Pelayanan 1.1. Kependudukan 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perijinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT 2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan

3. LEGISLASI 3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan

4. PEMBANGUNAN 4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

5. KEUANGAN 5.1. Sistem Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 5.3. Sistem Akuntansi Daerah

6. KEPEGAWAIAN 6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Absensi dan Penggajian 6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.1. KEPEMERINTAHAN 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.2. KEWILAYAHAN 7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup 7.2.2. Potensi Daerah 7.2.3. Kehutanan 7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 7.2.5. Perikanan dan Kelautan 7.2.6. Pertambangan dan Energi 7.2.7. Pariwisata 7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.3. KEMASYARAKATAN 7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosia

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.4. SARANA DAN PRASARANA 7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal dan Pelabuhan 7.4.4. Sarana Umum

E-government di Korea

Video : e-Government Korea https://www.youtube.com/watch?v=MhoyVdeCqEc

Surabaya

Isu Strategis RPJMD 2010-2015 Peningkatan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Pemberdayaan masyarakat miskin Penguatan Daya saing Koperasi Usaha mikro, kecil menengah

Isu Strategis RPJMD 2010-2015 Peningkatan kualitas dan daya saing calon tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru dan masuk kerja formal serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Peningkatan Kualitas Produk kepariwisata Pembangunan Infrastruktur

FutureGov Awards 2013

FutureGov Awards 2013 Kategori Data Center melalui Media Center Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam keluhan, pengaduan, kritik, saran dan pertanyaan yang terkait dengan proses pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya melalui berbagai macam media yaitu, telepon, SMS, website, email, faximile, facebook, twitter, dan portal

FutureGov Awards 2013 Kategori Data Inclusion diraih melalui Broadband Learning Center (BLC) Merupakan fasilitas pembelajaran IT yang dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis agar warga Surabaya melek IT. Ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju Surabaya Cyber City. BLC hadir di lokasi-lokasi yang dekat dengan ruang publik seperti taman kota dan rumah susun (rusun), sehingga mudah diakses oleh masyarakat

Banyuwangi

Isu Strategis RPJMD 2010-2015 Pendidikan dan Kesehatan Kemiskinan dan Pengangguran Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM Lingkungan Perlindungan Sosial Infrastruktur Tata kelola pemerintahan yang baik

Banyuwangi Digital Society (Banyuwangi Diso) Tahun 2013 terpasang 1000 access point (dari target 10.000 access point). IndiGov Banyuwangi

IT IT IT

What’s Next..??

RPJMN 2015-2019 Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar, tahun 2015-2019 adalah : Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi : (f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

RPJMN 2015-2019 Arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah: adalah : Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal dengan: (b) Menyediakan sarana prasarana dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

RPJMN 2015-2019 Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut: Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau dengan: (b) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;

Telaah Isu Strategis RPJMD Apakah di wilayah Bapak/Ibu terdapat masalah yang menuntut penyelesaian dengan peranan teknologi informasi sebagai katalisator? Misal : Kondisi transaksi perdagangan masih bersifat tradisional Daerah belum mampu melakukan penjualan keluar wilayah Terdapat kendala komunikasi petani dengan SKPD terkait

Telaah Isu Strategis RPJMD Apakah masalah tersebut bersifat masif? misal Kondisi transaksi perdagangan masih bersifat tradisional di banyak kecamatan Daerah yang belum mampu melakukan penjualan keluar wilayah terdapat di banyak kecamatan Terdapat kendala komunikasi petani dengan SKPD terkait di banyak kecamatan

Terima kasih..