RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Finalisasi Draft PENYELENGGARAAN FASYANKES YANG AMAN TERHADAP BENCANA
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BPBD CECEP KURNIA.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Evaluasi dan Rencana Kerja
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
Koordinasi Multi-Pihak
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Contoh penyusunan skp.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Transcript presentasi:

RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

DASAR HUKUM UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana PP Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 064/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan.  

TUJUAN RAPAT Untuk menyepakati : Rangkaian Kegiatan saat Workshop Peserta Workshop Penyusunan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Pembagian peran dalam penyusunan pedoman

KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN KLASTER KESEHATAN Workshop 18-20 Mei di Pusdiklat Cimacan, Jabar Penyusunan draft oleh Tim Penyusun Mei - Juli Pertemuan membahas draft, 27-29 Juli, di Jabar Uji coba di Jabar (23 – 25 Sept) Finalisasi Pedoman (14-16 Okt) di Jabar

Rencana Finalisasi Pedoman OUTPUT WORKSHOP Rancangan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Rencana Finalisasi Pedoman

PELAKSANAAN WORKSHOP Tanggal : 18 – 20 Mei 2015 Tempat : Bapelkes Cimacan, Jabar

JADWAL TENTATIVE WORKSHOP

Materi & Narasumber Kebijakan Klaster Nasional dalam PB BNPB Kebijakan Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan  PPKK International Health Cluster (Health Cluster Guidelines) WHO

PESERTA WORKSHOP (APBN) Direktur Bina Gizi Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Direktur Bina Kesehatan Ibu Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Direktur Penyehatan Lingkungan KASUBDIT Bantuan Kesehatan dan Air Bersih, Direktorat Tanggap Darurat BNPB Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Konsultan, dr H. Iskandar Leman Asisten Deputi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Asisten Deputi Urusan Bencana Kedeputian I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana KEMENDAGRI Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Direktur Tanggap Darurat BNPB KAPUSDIKLAT BNPB KAPUS Kesehatan TNI Direktur PSBA, Kemsos KAPUSDOKES POLRI Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI

PESERTA WORKSHOP (swadaya) UNICEF Representative to Indonesia UNFPA Representative to Indonesia UNOCHA Representative to Indonesia WHO Representative to Indonesia Ketua Pimpinan Pusat Palang Merah Indonesia Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pulih Ketua Yayasan Budha Tzu Chi Country Director Hope World wide Presiden Direktur PKPU Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Ketua Pelayanan Kesehatan Indonesia (PELKESI) Direktur Eksekutif Persatuan Dharma Karya Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ketua KOMNAS Perempuan KOMNAS HIV/AIDS KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia Ketua Mer-C Ketua Yayasan Rebana

Pembagian Tugas Penyusunan Rancangan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan 1. Peran dan Fungsi Klaster Kesehatan di Indonesia Ketua: Anggota: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Koordinasi Efektif 3. Penilaian dan Pemantauan Situasi Kesehatan 4. Analisis dan Prioritas 5. Mengembangkan Strategi Bersama: Perencanaan Bersama 6. Memastikan Standar 7. Advokasi dan Penggalangan Sumber 8. Memantau Kinerja Klaster : Pembelajaran 9. Layanan Standard an Daftar Indikator

LAINNYA Kegiatan Terkait Klaster Kesehatan : Rapat Koordinasi Klaster Kesehatan: Batam, 9 – 11 Juni 2015 Yogyakarta, 17 – 20 November 2015 Rapat Koordinasi Sub Klaster  10x (dalam Kantor PPKK)