Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Advertisements

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
STRATEGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA ILMIAH
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
European Union Ekosistem Mangrove, masyarakat dan konflik: mengembangkan pengetahuan berdasarkan pendekatan untuk menyelesaikan beragam kebutuhan Kegiatan.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING )
Keterampilan Dasar Mengajar
PEMETAAN SWADAYA.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
Perencanaan Tata Guna Lahan
ASSALAMU’ALAIKUM KELOMPOK 6: 1. Lian Yustiatin
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Oleh Cecep Kusmana Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dikutip dari berbagai sumber
STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Manajemen Konflik.
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Good Governance Etika Bisnis.
TEKNIS PELAKSANAAN KKN SEMESTER GENAP TH 2016/2017
KONSEP PENANGANAN KUMUH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
JENIS-JENIS WAWANCARA
Selamat pagi, semangat pagii…!!
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAU.
Manajemen Konflik.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Nama: Aulia Puspitarini NPM: Kelas: 4EA09
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Prinsip Pengelolaan Pesisir
Bahan tayang 3-4 Mei.
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PENDAMPINGAN.
Dikutip dari berbagai sumber
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Model problem based learning
Pariwisata Bekelanjutan
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PEMBERDAYAAN KELUARGA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG

PENGELOLAAN DAS TERPADU
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
Peserta mampu bermitra dg masyarakat dlm : perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program imunisasi melalui komunikasi yg efektif dg memanfaatkan perangkat.
KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 2019 PROVINSI MALUKU.
Bimbingan Konseling Asas, Prinsip dan Implementasi Bimbingan Konseling.
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

PELIBATAN STAKEHOLDERS (PEMANGKU KEPENTINGAN) DALAM PENYUSUNAN RZWP-3-K Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K Yogyakarta, 21-26 September 2014

Batasan Wilayah Pesisir 12 mil Laut Batas Kecamatan Berdasarkan UU No. 27 /2007 jo UU No. 1/2014: Wilayah Pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut, batas di darat Kecamatan dan batas di laut sejauh 12 mil.

Realitas WP-3-K Memerlukan Pengelolaan Terpadu (Sebagai Penyedia SDA)

Realitas WP-3-K Memerlukan Pengelolaan Terpadu (Sebagai Penyedia Jasa Pendukung Kehidupan d& Kenyamanan) KJA Pulau Kecil KJA Wisata Pantai Wisata Bahari KJA KJA Rumput Laut Daerah Penagkapan Tambak

Tujuan Pengelolaan WP-3-K Terpadu Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tataran Keterpaduan Pengelolaan WP-3-K SEKTOR Vertikal - Horisontal PEMANGKU KEPENTINGAN WILAYAH Keterpaduan Daratan - Pesisir Pesisir - Laut - Pemerintah Pemda Pihak Swasta Masyarakat ILMU & MANAJEMEN - Ekologi - Oseanografi - Keteknikan Sosiologi Ekonomi, dll

Stakeholders dan Tujuan Pelibatannya Dlm Rencana Zonasi WP-3-K Stakeholders adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan sebagai mitra dalam proses penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K. Pelibatan stakeholders bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan membangun hubungan secara partisipatif dengan stakeholders dalam setiap tahapan proses penyusunan RZWP-3-K guna menjamin keberhasilan implementasinya.

Langkah Pelibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP-3-K Identifikasi stakeholders kunci dan berpengaruh; Identifikasi peran stakeholders dalam penyusunan RZWP-3-K; Libatkan stakeholders dalam setiap tahapan proses penyusunan RZWP-3-K; Posisikan setiap unsur stakeholders pada level yang sama (tidak ada yang merasa lebih penting); Laksanakan setiap kegiatan yang dapat mengikutsertakan stakeholders seluas mungkin.

Kedudukan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP-3-K Aspek Kelembagaan Pengambil Kebijakan, Perencana, Manager Aktor/ Stakeholders Pengguna/ pengelola Ilmuwan/ peneliti Aspek SDA dan Lingkungan Aspek SosBudEk

Prinsip Pelibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Partisipatif : stakeholders sbg mitra dalam penyusunan rencana zonasi; Tidak bias : lebih banyak mendengar daripada mengajari; Kerjasama : stakeholders yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang & disiplin ilmu; Keragaman : kemauan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan dan pengecualian; Sistematik : melakukan uji silang untuk mendapatkan keabsahan dan kesimpulan;

Prinsip Pelibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Untuk menggerakkan keterlibatan stakeholders perlu adanya “Fasilitator” yang berperan untuk memfasilitasi proses penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K secara partisipatif, dengan sikap dan perilaku: Sabar : selalu memberikan kesempatan belajar bagi stakeholders; Pendengar : senantiasa mendengar dan menghargai pendapat dan pengalaman stakeholders; Pembelajar : selalu mendorong stakeholders untuk mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya; Bersikap positif: senantiasa membangun suasana positif, tidak memihak dan tidak menggurui.

Proses Keterlibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Curah Pendapat (Brainstorming) Pengertian Suatu kegiatan berkelompok yang diikuti oleh stakeholders terpilih dimana peserta bergiliran untuk membagi ide yang berkenaan dengan suatu topik atau suatu pertanyaan. Fasilitator mendorong peserta untuk bereaksi atas suatu permasalahan dan ditanggapi oleh peserta lain. Kegunaan Untuk mendapatkan informasi baru, perspektif dan ide atau mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai stakeholder terhadap suatu masalah. Informasi yang dihasilkan biasanya umum tapi bisa diikuti dengan teknik partisipasi lain (FGD, Ranking, dan Diagram Venn).

Proses Keterlibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Pengertian Suatu metode diskusi yang dilakukan dengan kelompok stakeholders terpilih yang terdiri dari empat sampai delapan orang. Pemilihan stakeholders untuk diskusi terfokus disesuaikan dengan topik diskusi dan latar belakang pengetahuan stakeholders. Kegunaan Mengumpulkan informasi, membangun konsensus, mengklarifikasikan informasi yang ada dan mengumpulkan berbagai pendapat pada isu tertentu; Mengumpulkan informasi pada isu tertentu, misalnya di bidang perikanan, ekosistem dan sumberdaya pesisir, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan pesisir.

Proses Keterlibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Wawancara (Interviewing) Pengertian Suatu wawancara (atau percakapan) dilakukan baik dengan individu atau kelompok untuk suatu tujuan, dengan menggunakan suatu daftar panduan pertanyaan. Kegunaan Untuk melengkapi pengamatan yang telah dilakukan, membuka dimensi baru suatu masalah, mendapatkan jawaban yang akurat berdasarkan pengalaman pribadi.

Proses Keterlibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Pemetaan (Mapping) Pengertian Suatu metode untuk memplot informasi yang ada pada suatu daerah dalam suatu peta. Pemetaan partisipatif berupa metode untuk mengumpulkan dan memetakan informasi potensi dan kondisi sumberdaya dan lingkungan, serta isu-isu yang muncul. Kegunaan Mengetahui status sumberdaya dan ekosistem, konflik penggunaan, keterlibatan atau peran stakeholders dalam pengelolaan WP-3-K. Menentukan daerah perlindungan atau daerah pengelolaan. Mengetahui jarak dan akses terhadap sarana prasarana serta penggunaan lahan. Mendukung stakeholders untuk mengidentifikasi, menempatkan, mengklasifikasi antara lain kondisi sumberdaya alam, kondisi sosial, aktivitas keseharian, dan lainnya. Mendukung terbangunnya hubungan antara berbagai jenis informasi.

Mekanisme Pelibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Kerjasama NGO (Lokal, Nasional Internasional) Swasta Horizontal Antar-Dept/Dinas Pakar Koordinasi Konsultasi 3 K Legislatif Vertikal Pusat-Daerah Publik

Target Pelibatan Stakeholders Dlm Rencana Zonasi WP3K Meningkatkan rasa kepemilikan diantara setiap unsur stakeholders terhadap Rencana Zonasi WP-3-K; Terciptanya kesepakatan-kesepakatan atau kompromi diantara stakeholders; Meminimalisasi kemungkinan konflik atau hambatan yang dihadapi pada saat implementasi Rencana Zonasi WP-3-K; Dengan keterlibatan segenap unsur stakeholders sejak awal sudah merupakan sosialisasi awal dari Rencana Zonasi WP-3-K Manfaat dari keterlibatan stakeholders:

Terima Kasih