PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
III. Kenaikan pangkat dan Diklat KenaikanPangkat: Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan Pengabdian. (PP No. 99 tahun 2000) memenuhi persyaratan:
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen Umum Kepegawaian
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
100.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
MANAJEMEN TRAINING Drs. B. Suryosubroto
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Berintegritas Dan Profesional

Struktur Organisasi BKD KEPALA BADAN SEKRETARIS KA. SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN KA. SUBAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN KA. SUBAG KEUANGAN KA. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KA. BIDANG MUTASI KA. BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PEMBINAAN PEGAWAI KA. BIDANG DATA DAN INFORMASI KA. SUBID SISTEM PENGELOLAAN DATA KA. SUBID INFORMASI KEPEGAWAIAN KA. SUBID PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI KA. SUBID PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN KA. SUBID KEPANGKATAN KA. SUBID DIKLAT KEPEMIMPINAN KA. SUBID DIKLAT FUNGSIONAL KA. SUBID PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI UPT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tupoksi BKD Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Tupoksi BKD Sedangkan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut : Penyusunan perencanaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; Pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai; Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kepegawaian Daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Komposisi Pegawai BKD

Komposisi Pegawai Kota Serang Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin: REKAP SELURUH PEGAWAI GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV JUMLAH L P A 98 89 337 600 597 920 2165 3282 B 4 76 169 354 523 60 31 C 6 92 203 236 383 20 1 D 2 32 58 251 305 E  0 0  5447   12 298 519 1178 1811 677 952 Sumber : Tahun 2014

Komposisi Pegawai Kota Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan: Struktural Fungsional JUMLAH % L P SD 4 0.073 SLTP 10 0.184 SMA 256 60 130 342 788 14.467 Diploma 29 22 176 541 768 14.100 Sarjana 380 238 889 1878 3385 62.144 Pasca Sarjana 216 75 115 79 485 8.904 Doktoral 3 1 7 0.129 Jumlah 898 395 1313 2841 5447 100 Sumber : Tahun 2014

Komposisi Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Eselon : REKAP ESELON JUMLAH PEJABAT II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A L P 533 262 1 27 38 6 66 14 253 152 133 76 15 795 Sumber : Tahun 2014

Komposisi Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenisnya: REKAP FUNGSIONAL Tenaga Pendidik Tenaga Kesehatan Fungsional lainnya L P 1170 2430 67 359 33 95 3600 426 128 Sumber : Tahun 2014

Trend Komposisi Pegawai Berdasarkan Data Terpilah Pengarusutamaan Jender: No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah PNS 5226 5440 5367 5268 5447 2 Jumlah PNS Perempuan 3013 3137 3109 3086 3265   a. Jumlah Perempuan Pejabat Eselon II b. Jumlah Perempuan Pejabat Eselon III 15 16 20 c. Jumlah Perempuan Pejabat Eselon IV 120 150 215 205 228 d. Jumlah Perempuan Non Eselon 2878 2972 2865 3017 4 Persentase 57.65% 57.67% 57.93% 58.58% 59.94% Sumber : Tahun 2014

Gambaran Umum Pelayanan BKD CPNS Pengadaan CPNS Diklat Pra Jabatan PNS Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, Penempatan PNS (Pindah Tugas /Keluar-masuk) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis, Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas,

Gambaran Umum Pelayanan BKD Lanjutan …PNS Penyesuaian Kenaikan Pangkat serta Ujian Dinas, Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian Penataan Sistem Informasi Kepegawaian Purna Tugas /Pensiun Fasilitasi Pensiun Purna Tugas Pemulangan Pegawai Pemberian Uang Duka Wafat (PNS meninggal aktif)

VISI MISI BKD 2014 - 2018 SASARAN TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN VISI : Terwujudnya aparatur pemerintah YANG BERINTEGRITAS DAN profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik MISI 1 : Meningkatkan kualitas aparatur berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Memberikan gambaran kebutuhan pegawai setiap tahun di setiap SKPD berdasarkan latar belakang pendidikan daan kompetensi yang dimiliki Meningkatkan kualitas rencana pembinaan karier PNS Meningkatnya penyusunan instrument analisis jabatan PNS Membuat perencanaan yang tepat dan akurat dalam merancang kebutuhan pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan dari setiap SKPD Menata dan menatapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD SELANJUTNYA

VISI MISI BKD 2014 - 2018 LANJUTAN…… MISI 2 : Meningkatkankan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan bagi peningkatan kemampuan pegawai. Meningkatnya kualitas pendidikan penjenjangan struktural bagi aparatur daerah Meningkatnya kapasitas pendidikan teknis dan fungsional aparatur Melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sebagai upaya peningkatan kualitas dan pengetahuan aparatur dalam menjalankan tugas pokok Penataan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur sebagai peningkatan profesionalisme kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya SELANJUTNYA

VISI MISI BKD 2014 - 2018 LANJUTAN…… MISI 3 : Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik melalui penyajian data yang akurat TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Memberikan data dan informasi kepegawaian yang dibutuhkan aparatur Pemerintah Kota Serang. Peningkatan pengembangan system informasi kepegawaian daerah Meningkatkan penyajian data yang terbaru dan lengkap Peningkatan penyajian data dan informasi yang tepat dan akurat Melakukan cheking data pada tiap- tiap pengelola kepegawaian mengenai data kepegawaian pada setiap SKPD Peningkatan keakuratan data dan penyajian informasi kepegawaian SELANJUTNYA

MISI 4 : Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan pegawai LANJUTAN…….. VISI MISI BKD 2014- 2018 MISI 4 : Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan pegawai TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Melaksanaan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian kesejahteraan pegawai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terlaksannya penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS Melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai serta peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Kota Serang. Peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai. SELANJUTNYA

VISI MISI BKD 2014 - 2018 LANJUTAN…. MISI 5 : Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah dan cepat TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian Peningkatan kualitas dalam hal pelayanan dalam bidang kepegawaian Pelayanan administrasi petkantoran, sarana dan prasarana sebagai salah satu unsur penunjang kelancaran tugas aparatur

Terima Kasih