Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang PROVINSI PAPUA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan pada acara :
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
POKOK PIKIRAN PENGELOLAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Keuangan Sekolah/Madrasah
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
RPJMN Bidang Tata Ruang
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang PROVINSI PAPUA SIMTARU Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang PROVINSI PAPUA BAPPEDA, 31 Maret 2015 Jayapura

SIMTARU ? Sistem Informasi Managemen Tata Ruang (SIMTARU) merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non spasial berbasis web yang sistematis, dan dapat diakses oleh semua pihak dalam rangka mendukung penataan ruang, kapanpun dan dimanapun selagi terkoneksi dengan internet.

TUJUAN SIMTARU Terbangunnya Sistem Informasi Spasial Berbasis Web-GIS untuk Provinsi Papua Sebagai Implementasi dari UU26/2007 Tentang Penataan Ruang & PP15/2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Menyediakan data informasi dan arahan teknis kepada pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan penataan ruang Menghasilkan sistem penunjang keputusan (decision support system) untuk penyelenggaraan penataan ruang

FUNGSI SIMTARU Sebagai media informasi bagi perencana dan pengambil keputusan untuk dapat mengakses/memperoleh data yang telah terstandarisasi Sebagai alat verifikasi perizinan pemanfaatan ruang bagi investasi daerah dan kepentingan publik lainnya Sebagai media untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang (kontribusi data dan pengaduan publik). Sebagai alat monitoring, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Sebagai media sosialisasi RTRW Papua ke pihak Publik Sebagai langkah awal untuk mewujudkan onemap system untuk Provinsi Papua dan Nasional Secara Umum

SUMBER DATA SIMTARU NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA Kemehut/LH Kemenlu KemenPU Kemendagri TNI AL KKP KEMENDAKERTRAN ESDM Badan (BIG, BPN, LAPAN,BMKG) PROVINSI Kantor Gubernur/Setda Provinsi SKPD –SKPD Terkait Badan-Badan KABUPATEN/KOTA Bappeda Kabupaten dan SKPD-SKPD Terkait

WALI DATA DALAM SIMTARU Wali data adalah: Wali data adalah penyedia data atau sumber data berkaitan dengan tema tertentu yang diakui keabsahannya dan menjadi rujukan resmi/utama dalam hal pengambilan kebijakan. (SKPD penghasil data). Contoh Wali data: Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggara fungsi antara lain perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial (Perpres Nomor 94 tahun 2011pasal 3)

KABUPATEN/KOTA (RTRW) KEDUDUKAN SIMTARU   GUBERNUR PAPUA Administrator WebGIS Specialist IT Specialist Operator KEPALA BIDANG FISPRA KASUBBID SIMTARU BIG & KEMENDAGRI BKPRD KABUPATEN/KOTA (RTRW) SKPD TERKAIT KEPALA BAPPEDA

Demo SIMTARU Alamat SIMTARU www.simtaru.tk