PRINSIP PERENCANAAN PANGAN WILAYAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
Advertisements

Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja
Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Pola Pangan Harapan (PPH) pertama kali diperkenalkan oleh FAO-RAPA pada tahun 1988
Tim Analisi Pola Pangan Harapan (PPH) BPPKP Prov. Kalteng
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI KELENGKENG DI DESA KLEPU KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG Oleh Aan Pambudi ( )
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) DAN POLA PANGAN HARAPAN
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Penduduk.Jawa Barat telah menunjukkan perkembangan penduduk yang terus meningkat, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan diperlukan ketersediaan.
PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
Alur pikir implementasi “Ketahanan protein hewani” Provinsi Jawa Barat
Alur pikir implementasi “Ketahanan protein hewani” Provinsi Jawa Barat
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Materi 8 KETAHANAN PANGAN
KOMPONEN ANOMALI IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN
POSISI PANGAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Manajemen Strategi: Pengantar
Beragam Bergizi Seimbang Aman
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Arah Kebijakan Persusuan
Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 menerapkan beberapa prinsip penting yaitu: (PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
MENGGERAKKAN PRODUKSI TERNAK KAMBING DOMBA BERORIENTASI EKSPOR
ANALISIS KEBUTUHAN GIZI RUMAH TANGGA
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
MODEL PERENCANAAN PANGAN DAN GIZI
Dept. Gizi Kesmas/ FKM UA
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
KARYA TULIS ILMIAH Pelayanan Publik Perum Bulog Terkait Dengan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : Vina Hardiyanti CBA
Definisi dan Arti Penting Agroindustri
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PENDAHULUAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
PERAN PERTANIAN TERPADU DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
BAB IV PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG DIVERSIFIKASI PERTANIAN
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
OLEH : IR H ABDUL RAHMAN MS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
Arah Kebijakan Persusuan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
“Ketahanan protein hewani” Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
KETAHANAN PANGAN NASIONAL
PENGANTAR.
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
Kesuburan Tanah Dan Pemupukan
KOMPONEN ANOMALI IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
TANGGAPAN ATAS (Draft) RENSTRA DISHANPAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Peluang dan potensi Pertanian Organik
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
Transcript presentasi:

PRINSIP PERENCANAAN PANGAN WILAYAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Palangka Raya, 1 September 2014

Pentingnya perencanaan pangan Merupakan bagian penting dari ekonomi masyarakat dan regional Tingginya alih fungsi lahan pertanian pada non pertanian Adanya kepentingan pangan untuk konsumsi dan bahan bakar Mendukung sistem pangan yang meningkatkan kesehatan dan gizi penduduk di wilayah tersebut termasuk mengurangi peningkatan insiden kelaparan dan obesitas Dukungan sistem pangan yang berkelanjutan secara ekologis dan mandiri Mendukung sistem pangan yang merata dan adil Mendukung sistem pangan yang melestarikan dan mempertahankan beragam budaya makanan tradisional

Konsep Perencanaan Pangan Wilayah Suatu proses yang sistematis yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduknya berdasarkan sumberdaya lokal dalam rangka menghindari/ mengatasi masalah kelaparan dan masalah gizi sehingga dapat tercapai kualitas hidup yang lebih baik yaitu sehat, aktif dan produktif

Fungsi Perencanaan Pangan Mobilisasi , Memampukan, Menetapkan, Mengukur, yang merupakan indicator kinerja dalam kerangka sistem pelayanan minimal, Mengkomunikasikan.

Perencanaan pangan Suatu syarat mutlak untuk mengendalikan dan mengifisienkan pelaksanaan pembangunan antara lain pembangunan pangan dan gizi, yang berorientasi untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan mendukung komitmen pencapaian MDGs tahun 2015 dengan turunnya jumlah penduduk rawan pangan menjadi 8,5%.

Prinsip Perencanaan Pangan Perencanaan pangan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan semata-mata pada perencanaan komoditas pangan, dicirikan: memenuhi kebutuhan gizi rata-rata penduduk untuk mendukung hidup sehat dan produktif. Mengikuti kaidah gizi seimbang, Memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta faktor sosial budaya dan daya beli masyarakat setempat

MODEL SUPLAI, PERMINTAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN Tk. Produksi Import-eksport Dinamika industri Kemampuan pengolahan Fasilitas penyimpanan Cara pengawetan PERMINTAAN Kebiasaan makan Status sosial Tingkat pendidikan Tingkat pendapatan Besar Keluarga Faktor eksternal Konsumsi pangan KEBUTUHAN Mutu pangan Umur Jenis Kelamin Ukuran tubuh Aktivitas Keadaan kesehatan STATUS GIZI Faktor internal

MODEL JAVIER TORO Pangan dan Gizi dipengaruhi oleh: Pendekatan multisektoral dalam penanganan masalah pangan dan gizi. Pangan dan Gizi dipengaruhi oleh: Situasi pangan Penggunaan pangan secara biologis.

Data dasar yang digunakan Data produksi pertanian pangan, Data industry pangan, Data konsumsi pangan, Data kondisi sosial ekonomi budaya, Data status gizi masyarakat, Data kebijakan dan program pangan, gizi, dan kesehatan serta data anggaran pembangunan Data produktifitas lahan, peternakan, perikanan Data Rencana Tata Ruang Wilayah Data potensi wilayah

Instrumen yang digunakan NBM, menyediakan data ketersediaan pangan faktual penduduk di tingkat wilayah. Konsumsi pangan dan gizi, untuk menyediakan data konsumsi pangan aktual penduduk di suatu wilayah (dari Survey konsumsi atau survey pengeluaran dari Susenas) PPH: - untuk menyediakan data konsumsi kelompok pangan dan keragaman yang diharapkan berdasarkan gizi seimbang, - serta alat untuk penilaian situasi pangan dan perencanaan pangan dengan mengetahui kelompok pangan yang harus ditingkatkan produksinya atau keragaman pangan sesuai keadaan ekologi dan ekonomi suatu wilayah.

Berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pangan adalah sebagai berikut Kondisi atau situasi pangan saat ini. Kondisi saat ini didasarkan pada situasi produksi, penyediaan dan konsumsi pangan saat ini serta pada tren produksi, tren ketersediaan, dan tren konsumsi pangan dan gizi masa lalu. Kondisi yang diharapkan. Perumusan perencanaan pangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk dalam jumlah, mutu gizi dan keragaman konsumsi gizi sesuai dengan angka kecukupan gizi secara berkelanjutan. Kondisi dan potensi sosial ekonomi dan agroekologi juga turut menentukan, yang meliputi pendapatan keluarga, potensi agroekologi untuk produksi pangan, potensi agroindustri pangan dan potensi ekspor serta laju pertumbuhan penduduk. Aspek regulasi dan kebijakan pangan, seperti kebijakan dan regulasi global, nasional maupun lokal.

LANGKAH ANALISIS (dimodifikasi dari BKP) Analisis Konsumsi Pangan Aktual Langkah 6 Strategi & Program Ketahanan Pangan Langkah 2 Analisis Kebutuhan Pangan Aktual Langkah 6 Analisis Daya Dukung Wilayah Langkah 3 Analisis Kebutuhan Pangan Ideal Langkah 6 Analisis luas lahan yang dibutuhkan Langkah 4 Analisis Preferensi Pangan Masyarakat Langkah 5 Analisis Gap Konsumsi Pangan

Langkah operasionalnya Menganalisis situasi konsumsi, ketersediaan dan produksi pangan penduduk Menyusun proyeksi kebutuhan konsumsi, ketersediaan dan produksi pangan penduduk Menganalisis kebutuhan daya dukung lahan untuk menjamin produksi pangan yang memenuhi kebutuhan ideal pangan penduduk.

Situasi konsumsi pangan aktual penduduk dibandingkan dengan konsumsi ideal (kkal/kapita/hari)

Daya Dukung Pangan Wilayah Daya dukung pangan wilayah adalah jumlah maksimum manusia atau penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya pada saat tertentu tanpa menyebabkan berkurangnya kemampuan wilayah tersebut untuk mendukung manusia atau penduduk pada masa yang akan datang.

Pendekatan perhitungan daya dukung lingkungan/lahan Dilakukan dari sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply) sumberdaya dan jasa lingkungan. Kebutuhan lahan ditentukan oleh jumlah penduduk dan tingkat konsumsi tiap penduduk, yang dipengaruhi tingkat produksi dan produktivitas lahan. Daya dukung lahan juga diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan.

Tujuan analisis daya dukung wilayah Untuk mendukung produksi pangan yang memenuhi kebutuhan ideal pangan penduduk: Menghitung luas lahan untuk proyeksi produksi pangan berbasis PPH.

Tahapan analisis kebutuhan daya dukung lahan ‐ Proyeksi produksi pangan ideal thn 2020 ‐ Data aktual luas lahan ‐ Data arahan tataguna lahan pertanian ‐ Data tata ruang lahan pertanian ‐ Menyusun data seri lahan pertanian dan proyeksi lahan pertanian tahun 2020 ‐ Menghitung kebutuhan luas lahan produksi pangan berbasis PPH tahun 2020 - Membandingkan luas lahan berbasis PPH dengan potensi, terpakai dan yang dicadangkan ‐ Menyusun skenario kebutuhan luas lahan Analisis gap kebutuhan luas lahan pertanian Strategi pemenuhan kebutuhan lahan pertanian

Rumus kebutuhan luas lahan untuk padi target produksi Luas lahan = ——————— produktivitas

Rumus kebutuhan luas lahan untuk tanaman perkebunan dan buah-buahan target produksi Luas lahan = ——————— produktivitas

Rumus untuk mencari luas lahan yang dibutuhkan untuk kelompok pangan hewani Jika pangan acuannya unggas : Target produksi (kg) Standar luas kandang Luas lahan = ————————— X —————————— Berat 1 ekor unggas Jumlah unggas dlm kandang Asumsi berat rata-rata 1 ekor ayam adalah 1,75 kg dan luas kandang standar untuk 1000 ekor ayam adalah 200 m2 (Kepmentan, 2001).

Rumus untuk mencari luas lahan yang dibutuhkan untuk kelompok pangan hewani  Jika pangan acuannya ikan (kolam/tambak) Target produksi (kg) Standar luas kolam Luas lahan = ————————— X ————————— Berat rata 1 ekor ikan Populasi ikan dlm kolam standar Asumsi berat rata-rata 1 ekor ikan mas adalah 0,25 kg dan luas kolam standar untuk 100 ekor ikan mas adalah 10 m2.

Penutup Kebutuhan pangan dan konsumsi masyarakat butuh direncanakan pada kondisi ideal untuk pengembangan SDM berkualitas Diversifikasi konsumsi pangan harus terus digalakkan, karena dapat menjadi demand driven terhadap penyediaan pangan dan kebutuhan lahan pertanian pangan

Terimakasih References Mason JB, JP Habicht, H Tabatabai, & V Valvere. 1984. Nutritional Surveillance. Word Health Organization. Geneva. Terimakasih