PELAKSANAAN PROGRAM KB TAHUN 2008 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2009 Oleh : Drs. H.Sukardi,M.Kes Disampaikan Pada Acara Rapat Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah pada tanggal 15 Desember 2008 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 D: B 41 HQ

MEWUJUDKAN NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYA SAING D: B 41 HQ

PENDAHULUAN Penduduk sebagai aset yg sangat bermanfaat bagi pembangunan Masalah kependudukan perlu perhatian : Program KB digalakkan melalui Revitalisasi Program Keberhasilan KB di era desentralisasi dan otonomi daerah jadi sangat menentukan keberhasilan Pembanguan Daerah Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat penting dalam menjadikan Program KB Nasional sebagai Prioritas D: B 41 HQ

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM KB UU No. 10 tahun 1992 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa KB dan KS merupakan urusan wajib PERPRES No. 7 tahun 2004 tentang RPJMN : Ada 7 Program pokok antara lain : Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara D: B 41 HQ

Peraturan Mendagri No.13 /2006 yang dirubah menjadi Peraturan Mendagri No. 59 / 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan di daerah ditegaskan : Urusan KB dan KS termasuk klasifikasi belanja penyelengaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah D: B 41 HQ

SURAT MENTERI DALAM NEGERI No SURAT MENTERI DALAM NEGERI No. 476/2008/S tanggal 16 Juli 2008 perihal pengelolaan Program KB di Daerah Memberikan dukungan terhadap Program KB dengan menjadikannya sebagai Program Prioritas yang sesuai dengan kondisi anggaran yang memadai dari APBD Mempertimbangkan secara proporsional adanya satuan perangkat daerah pengelola program KB dengan mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera agar memberikan perhatian utama pada keluarga miskin dan rentan yang memiliki angka kelahiran yang tinggi Mengkoordinasikan pelaksanaan Program KB di kabupaten / Kota D: B 41 HQ

ARAH PEMBANGUNAN PROGRAM KB NASIONAL Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak – hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB D: B 41 HQ

PROGRAM PRIORITAS DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ( RPJM 2004-2009) KELUARGA BERENCANA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS D: B 41 HQ

1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA Memenuhi permintaan masyarakat terhadap pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi Daerah Unmet Need Tinggi, TFR Tinggi,PUSMUPAR Tinggi, MMR dan IMR Tinggi, Keluarga Miskin dan Rentan PRIORITAS : D: B 41 HQ

2. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang PRIORITAS : Daerah dengan Usia Kawin Pertama Rendah, Pemahaman Remaja tentang KRR masih rendah, ASFR 15 – 19 tinggi, Narkoba, Prevalensi HIV dan AIDS tinggi D: B 41 HQ

PEMBERDAYAAN KELUARGA 3. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup melalui kegiatan BKB,BKR,BLK,BKL dan UPPKS PRIORITAS : Pemberdayaan Keluarga Pra Sejatera dan KS-I melalui kegiatan pembelajaran berwirausaha dengan Program UPPKS Sumber modal UPPKS berasal dari APBN,PNPM Mandiri, PERUM Pegadaian ( Krista), Bank BRI (KUR) sehingga diharapkan Pemda dapat memfasilitasi dan menyiapkan melalui APBD Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui BKB,BKR,BLK dan BKL D: B 41 HQ

4. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS Membina kemandirian sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu Pelayanan KB dan KR, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh Institusi Masyarakat di Perkotaan dan Pedesaan ; PRIORITAS : Penguatan kembali lini lapangan & Mekops, terutama bagi daerah dengan tenaga PKB/PLKByang semakin berkurang Pendataan Keluarga sebagai Data Mikro yang lengkap dapat di jadikan sumber Data Basis oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I D: B 41 HQ

KECIL BAHAGIA SEJAHTERA Penggerakan peranserta masyarakat M I S I MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA V I S I FILOSOFI NILAI SELURUH KELUARGA IKUT KB Penggerakan peranserta masyarakat Cerdas Ulet Kemitraan GRAND STRATEGY 1. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB 2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB 3. Memperkuat SDM Operasional Program KB Daniel is going to tell you more about this definition and the definition developed here in Indonesia. Let me just share with you two critical points from a USAID perspective: CS is all about meeting clients needs and not just for today—but for the longterm. 4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program KB 5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB D: B 41 HQ D: B 41 HQ 13

KONTRAK KINERJA S/D BULAN OKTOBER 2008 CAKUPAN PPM REALISASI % 1. Pencapaian PB 149.190 120.154 80,54 2. Pencapaian PB Pria 3.583 2.117 59,08 3. PIK-KRR 95 101 106,31 4. Keluarga Balita Yang Aktif BKB 23.283 31.576 135,62 5. Keluarga Remaja Yang Aktif BKR 5.817 9.205 158,24 6. Direktori Kelompok UPPKS 1.128 1.093 96,90 7. KPS-KS I Anggota UPPKS Yang Aktif Berusaha 19.369 7.544 38,95 8. SKPD KB sesuai dengan PP. 41 Tahun 2007 9 8 88,88 D: B 41 HQ D: B 41 HQ 14

PERSENTASE PENCAPAIAN PB TERHADAP TOTAL PB MENURUT TEMPAT PELAYANAN SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2008 D: B 41 HQ D: B 41 HQ

% PENCAPAIAN PB TERHADAP TOTAL PB MENURUT METODE KONTRASEPSI S. D BULAN OKTOBER 2008 D: B 41 HQ D: B 41 HQ

% PENCAPAIAN CU TERHADAP TOTAL CU MENURUT METODE KONTRASEPSI BULAN : OKTOBER 2008 D: B 41 HQ D: B 41 HQ

PELAYANAN KONTRASEPSI Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I dilayani dengan menggunakan Lingkaran Program yang disiapkan oleh Pemerintah secara cuma-Cuma Keluarga Sejahtera II,KS III dan KS III+ diarahkan untuk mandiri melalui dokter dan bidan prater swasta Jaminan Ketersedian Alat Kontasepsi (JKK) oleh Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat memenuhi permintaan pelayanan KB baik melalui jalur pemerintah maupun sektor swasta D: B 41 HQ

KONDISI NTB SAAT INI SDKI 2007 TFR : 2,69 2,8 CPR : 53,5% 54,9% UNMEET NEED : 16% 12,9% PARTISIPASI PRIA : 0,75% LPP : 1,71 D: B 41 HQ

PENYEBAB NAIKNYA TFR NTB RENDAHANYA CU KB ( PESERTA KB AKTIF ) YANG DIPENGARUHI OLEH 3 FAKTOR: UNMET NEED YANG TINGGI 20,34% PUSMUPAR YANG TINGGI <35% MIX KONTRASEPSI HORMONAL YANG TINGGI 83,8% D: B 41 HQ

PENURUNAN TFR DARI 2,8 MENJADI 2,4 DILAKUKAN DENGAN Menurunkan Unmet Need dari 20,34% menjadi 10,17% Meningkatkan Peserta KB baru PUSMUPAR dari 35% menjadi 60% Membina Peserta KB Hormonal menjadi Peserta KB Lestari D: B 41 HQ

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PROGRAM KB DI PROVINSI NTB Jangkauan dan sasaran yang semakin luas mencakup seluruh keluarga Meningkatnya angka kelahiran (TFR) yang diikuti oleh tingginya jumlah anak ideal yang diharapkan Tingginya jumlah keluarga atau sasaran KB khususnya (unmet need) yang belum terlayani Pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi, fungsi keluarga, upaya peningkatan kesejahteraan belum memadai Peranan pria dalam menentukan jumlah anak Peranan kaum perempuan dalam menentukan sikap dan partisipasi terhadap upaya pembangunan keluarga Unmet need yang tinggi Tingginya PUSMUPAR dan yang menjadi peserta KB rendah. Pemakaian Alkon hormonal yang tinggi. Mekanisme Operasional semakin lemah. Jumlah petugas lapangan KB yang semakin kurang D: B 41 HQ

MENINGKATKAN KIE DAN KONSELING KRR BAGI REMAJA DI PIK KRR 5 ( LIMA ) SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN PESERTA KB BARU DAN PESERTA KB AKTIF DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN TFR DAN PENINGKATAN CPR DI PROVINSI NTB MENINGKATKAN KIE DAN KONSELING KRR BAGI REMAJA DI PIK KRR MELAKUKAN KIP/K KIA DAN KB KEPADA BUMIL, SUAMI DAN KELUARGA OLEH PKB, PETUGAS MEDIS DAN PARA MEDIS MENINGKATKAN PERAN TOMA/TOGA DALAM PENYULUHAN KB MENINGKATKAN PELAYANAN KB RUTIN DAN BERKUALITAS DENGAN DUKUNGAN SARANA DAN LOGISTIK YANG LENGKAP PEMBINAAN PESERTA KB AKTIF D: B 41 HQ

MENINGKATKAN KIE & KONSELING KRR BAGI REMAJA DI PIK KRR Latar Belakang : Jumlah penduduk usia remaja besar Remaja akan menjadi PUS Remaja rentan terhadap KTD, Narkoba dan HIV/AIDS Perkawinan usia dini cukup tinggi Remaja penerus bangsa TUJUAN Setiap remaja memahami tentang Triad KRR (HIV/AIDS, PMS Dan Narkoba/NAPZA) Remaja memahami pentingnya KB setelah menjadi PUS Remaja memahami pentingnya Program KHIBA/KIA sehingga bisa merencanakan persalinan aman oleh tenaga kesehatan. D: B 41 HQ D: B 41 HQ

Jalur pondok pesantren Jalur SMU/SMK Jalur PTS/PTN KEGIATAN KIE DAN KONSELING KRR BAGI REMAJA DILAKUKAN MELALUI PEMBENTUKAN PIK-KRR : Jalur sekolah Jalur pondok pesantren Jalur SMU/SMK Jalur PTS/PTN Jalur Umum (Desa/Kelurahan) D: B 41 HQ D: B 41 HQ

Melakukan KIP/Konseling KIA&KB kepada ibu hamil beserta suami dan keluarganya dengan melibatkan tenaga penyuluh KB, Perawat Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa. Latar Belakang : Jumlah ibu hamil cukup tinggi rata-rata 105.000/th Angka kematian ibu tinggi Angka kematian bayi tinggi Peserta KB aktif rendah Tujuan : Agar ibu hamil beserta suami Dan keluarganya merencanakan persalinan aman oleh Nakes Merencanakan ber KB pasca persalinan D: B 41 HQ D: B 41 HQ

III. Meningkatkan peran Toga, Toma dalam kegiatan penyuluhan KB kepada masyarakat terutama dengan segementasi sasaran PUS (PA, Kelompok Unmet Need, PUS hamil) Latar Belakang : Budaya yang masih melekat pada masyarakat kepada tokoh agama/tokoh masyarakat (mengikuti petunjuk Toga/Toma Peran tokoh agama/tokoh masyarakat belum optimal dalam kegiatan penyuluhan KB Dan KRR Banyak tokoh agama/tokoh masyarakat yang memiliki potensi dlm.keg. Program KB D: B 41 HQ D: B 41 HQ

Memanfaatkan peran Toga, Toma dalam acara resepsi pernikahan Tujuannya : Memanfaatkan kegiatan pengajian untuk memberikan penyuluhan KB kepada masyarakat Memanfaatkan peran Toga dengan penyuluhan KB dengan kegiatan khotbah nikah pada calon pengantin Memanfaatkan Toga, Toma dalam menyampaikan materi KB dalam khotbah Jumat Memanfaatkan peran Toga, Toma dalam acara resepsi pernikahan D: B 41 HQ D: B 41 HQ

Penyiapan tenaga trampil Melengkapi sarana pelayanan KB IV. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi KB secara rutin dan berkualitas disetiap klinik KB, melalui : Penyiapan tenaga trampil Melengkapi sarana pelayanan KB Menyediakan alkon yang lengkap Latar Belakang : Masih banyak tenaga bidan/paramedis yang belum memperoleh latihan KIE konseling Dan pelayanan kontrasepsi KB Masih banyak dijumpai Klinik dengan fasilitas sarana KIE Dan Yan KB terbatas Mekanisme distribusi alkon yang belum lancar/optimal Klinik belum dapat memberikan pelayanan secara rutin dan berkualitas D: B 41 HQ D: B 41 HQ

Tujuan 1. Melayani kontrasepsi KB kepada kelompok Unmet Need secara rutin 2. Memberi pelayanan kontrasepsi KB kepada calon akseptor pasca persalinan 3. Memberi pelayanan pengayoman dan pembinaan (pelayanan ulang) kepada peserta KB aktif agar tidak terjadi Drop Out D: B 41 HQ D: B 41 HQ

V. PEMBINAN PESETA KB AKTIF Latar Belakang Angka Drop Out masih tinggi Belum meratanya ketersediaan tempat pelayanan KB yang mandiri (terutama daerah pedesaan) Masih banyak akseptor kondom, pil dan suntik KB yang memerlukan pembinaan secara rutin (pelayanan ulang) Perlu adanya pemgayoman secara kontinyu (terus menerus) dan berkualitas D: B 41 HQ

Tujuan Mencegah terjadinya Drop Out Membina Peserta KB Aktif agar menjadi peserta KB lestari Mencegah/mengatasi terjadinya efek samping, komplikasi Dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi D: B 41 HQ

Hasil yang diharapkan melalui 5 (lima) kegiatan pokok Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif 6 bulan Dapat menyusui bayi/anak sampai usia 2 tahun Meningkatnya peserta KB Baru Meningkatnya peserta KB Aktif & lestari Menurunnya TFR Menurunnya LPP Menurunnya AKI, AKB Memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM NTB yang didukung dengan meningkatnya derajat kesehatan. D: B 41 HQ D: B 41 HQ

KEBIJAKAN DAN RENCANA PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2009 I. PROGRAM MISSION CENTER Program jaminan terhadap akses fasilitas pelayanan KB dan KR Program jaminan kualitas pelayanan KB dan KR. Program peningkatan Partisipasi Pria. Program pembiayaan program KB dan KR Program Promosi, Advokasi, Standarisasi dan Fasilitas KB dan KR Program Integrasi Pelayanan KB dengan KIA, HIV dan AIDS. Program peningkatan kualitas SDM Pengelola dan Pelayanan KB dan KR. Program Monitoring Management Pelayanan KB dan KR Program pengembangan dan peningkatan kualitas PIK-KRR. Program peningkatan kualitas pelayanan KRR dan Sustainabilitas PIK – KRR. D: B 41 HQ

Program Intensitas Ketahanan Keluarga melalui BKB,BKR,dan BKL Program peningkatan kualitas dan kuantitas UPPKS berdasarkan Pendataan dan Direktori Data Basis Program peningkatan fasilitas usaha melalui kemitraan dalam aksesibilitas sumber daya ekonomi ( informasi, permodalan, ATTG dan pemasaran Program peningkatan kualitas dan kuantitas pengelola kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga/BLK. Program peningkatan kualitas dan kuantitas advokasi kepada steak holder dan pengembangan jejaring Advokasi dan KIE. Program Peningkatan Peran TOGA dan TOMA,penguatan opini dan perubahan pengetahuan,sikap dan perilaku masyarakat. Program peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB,IMP dan jejaring kerja kemitraan Program pembiayaan pelayanan dan penyelenggaraan KS PK D: B 41 HQ D: B 41 HQ

II. PROGRAM SERVICE CENTER PENGELOLAAN SDM APARATUR Peningkatan kompetensi petugas dan pengelola program Pelatihan Teknis Program Pengkajian dan penelitian Program KB PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS Penguatan jaringan operasional lini lapangan berbasis masyarakat dan Pengembangan Teknologi Informasi Pendatan Keluarga Pembinaan, Pengembangan ,Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM KB Pengadaan alkon dan sarana pelayanan KB Menjamin ketersedian alkon di berbagai tempat palayanan Pemerintah dan Swasta Penyedian Saran Operasional KIE Penyedian Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Pengadaan kendaran Mobil Unit Penerangan (MUPEN) kab/ kota Penyedian sarana mobilitas PKB dan PLKB Penyedian saran KB di Klinik Penyedian saran KIE D: B 41 HQ

III. KEY PERFORMANCE INDIKATOR BKKBN PROVINSi NTB D: B 41 HQ D: B 41 HQ

D: B 41 HQ

D: B 41 HQ

D: B 41 HQ

D: B 41 HQ

D: B 41 HQ

D: B 41 HQ

D: B 41 HQ

TERIMAKASIH D: B 41 HQ