KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH Oleh : Dr. Ir. MOCH. ARDI P, M.Eng.Sc., ME Kepala Dinas Surabaya, 21 Desember 2016 Disampaikan pada : Seminar Nasional ISEI “Economic Outlook 2017 : Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah”

2 PENDAHULUAN

3 Lembaga Ekonomi Koperasi dan UMKM
AMANAT KONSTITUSI ALINEA PEMBUKAAN UUD ‘45 ALINEA 2 PEMBUKAAN UUD ‘45 4 NEGARA BERDAULAT Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur TUJUAN NEGARA Untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia PASAL 33 DERIVATIF YURIDIS PASAL 34 EKONOMI PANCASILA BERKEADILAN / INKLUSIF* Ianchovina, Elena dan Lundstorm, Selena. Inclusive Growth Analytics Framework and Application. Worl Bank. Policy Research Working Paper. 2009 Amanat Inklusivitas (Nilai Keadilan) Amanat Berdaulat EKONOMI PANCASILA Pengejawantahan Lembaga Ekonomi Koperasi dan UMKM

4 MENGAPA HARUS INKLUSIF ??
RUSIA THAILAND 1 % Penduduk Terkaya Menguasai 66,2 % dari Total Aset Negara 1 % Penduduk Terkaya Menguasai 50,5 % dari Total Aset Negara INDONESIA 1 % Penduduk Terkaya Menguasai 50,3 % dari Total Aset Negara DISPARITAS TINGGI BERDAMPAK Rp. FRIKSI & KONFLIK SOSIAL

5 LPP TFR SR KONDISI GEODEMOGRAFI 0,610 1,946 97,03 MAYORITAS
JUMLAH PENDUDUK 0,610 1,946 97,03 KEPADATAN PENDUDUK 807 Jiwa/km2 MAYORITAS MUSLIM SOSIAL/BUDAYA : Mataraman : Arek : Madura : Pesisir : Tapal Kuda : Osing : Pandalungan LPP : LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TFR : TOTAL FERTILITY RATE SR : SEX RATIO Sumber : BPS, 2016

6 – Prof. Bambang Brojonegoro, Menteri PPN/ Ka Bappenas –
POSITIONING GEOEKONOMI : Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) JATIM SEBAGAI CENTER OF GRAVITY Interregional Input Output (IRIO) model  Jatim merupakan provinsi berpengaruh terhadap perekonomian daerah lain di Indonesia – Prof. Bambang Brojonegoro, Menteri PPN/ Ka Bappenas –

7 KINERJA EKONOMI JAWA TIMUR

8 INDONESIA KONDISI MAKRO EKONOMI NASIONAL JAWA TIMUR 5,04 %
Share PDB 14,95 JAWA TIMUR INDONESIA PDB 7,72 6,00 PDB 22,02 21,63 GROWTH Tw III (c-to-c) 5,04 % PDB 6,15 7,33 PDB Tw III 2016 (Triliun Rp.) 9.251,00 Share PDB Per Pulau PDB 2,53 2,69 PDB 58,4 56,83 PDB 58,4 56,83 MASIH ADA DISPARITAS ANTARA JAWA DENGAN LUAR JAWA Sumber : BPS, 2016 : Persentase Jumlah Penduduk Tdp Nas

9 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI
JAWA TIMUR Penyesuaian Harga BBM KETERANGAN Pertumbuhan ekonomi diatas tingkat inflasi, kecuali pada tahun 2013 dan 2014  inflasi lebih tinggi karena faktor ADMINISTERED PRICE (kebijakan penyesuaian harga BBM) Sumber : BPS, 2016

10 Struktur Ekonomi & Tenaga Kerja
Jawa Timur STRUKTUR TENAGA KERJA STRUKTUR PDRB 36,49% : Industri : Pertanian : Perdagangan : Lain-lain Sumber : BPS, 2016

11 PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN
Share industri pengolahan Jatim Pertumbuhan ekonomi Jatim Pertumbuhan industri pengolahan Jatim 11,41 PROV. LAIN 18,68 SHARE INDUSTRI PROVINSI TERHADAP NASIONAL 2015 (%) 14,86 20,57 6,65 27,28 0,55

12 Kondisi dan Permasalahan Industri di Jawa Timur juga serupa ...
Industri manufaktur Jawa Timur, yang didominasi industri mamin, kimia, dan kertas, mengalami penurunan pertumbuhan maupun kontribusi Masih sangat bergatung pada bahan baku impor, 64% dari impor Jawa Timur merupakan impor bahan baku untuk industri (2015) Industri importir bahan baku terbesar adalah industri kimia, makanan dan minuman, serta industri logam dasar Komoditas ekspor mayoritas berteknologi rendah (low tech & resource based) 1995 13% Growth 30,5% Share 2015 5% Growth 29,3% Share 12% 64% 11% 13% B. Modal B. Antara-Ind. Pengolahan B. Konsumsi B. Antara-Lainnya High Tech Medium Tech Low Tech Resource-based 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Juta USD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Sumber : BPS Struktur Ekspor Jawa

13 Struktur Impor Tw III 2013-2016 SUB SEKTOR JAWA TIMUR
INDUSTRI PENGOLAHAN JAWA TIMUR : Industri Makanan dan Minuman : Industri Pengolahan Tembakau : Industri Kayu dan sejenisnya : Industri Kertas dan barang dari kertas : Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional : Industri pengolahan lainnya Indikasi penurunan impor bahan baku menurun : Pertumbuhan industri melambat Substitusi impor menjadi prioritas

14 PERTUMBUHAN PERDAGANGAN
KETERANGAN Pertumbuhan sektor perdagangan sejak 2011 mengalami penurunan dan berada pada titik terendah pada tahun 2014 kemudian rebound di tahun 2015 *Sektor ini dipengaruhi oleh potensi pasar yang besar dan daya beli masyarakat yang tinggi LAJU PERTUMBUHAN

15 72,38 26,72 BUKAN KOMPONEN SEKTOR PERDAGANGAN 2016* (%)
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR 72,38 26,72 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya Perdagangan BUKAN perdagangan Mobil dan Sepeda Motor Sumber : BPS, 2016 Data Diolah

16 KINERJA PERDAGANGAN (BARANG DAN JASA)
317,036 244,763 2015 EKSPOR 452,204 IMPOR 352,373 233,786 210,627 Tw-III 2016 EKSPOR 413,937* IMPOR 334,691* Luar Negeri Antar Daerah TOTAL NET EKSPOR-IMPOR Perdagangan LN  penurunan kontribusi impor bahan baku/ penolong industri akibat produksi industri Melambat Perdagangan DN  Jatim sebagai “hub” perdagangan Indonesia Bagian Timur (*)Sumber Disperindag, 2016 Sumber : BPS Jatim, 2016 : Luar Negeri : Antar Daerah

17 NEGARA JATIM-ASEAN TOTAL MIGAS 5,10 NON MIGAS MALAYSIA SINGAPURA
KAMBOJA LAOS FILIPINA VIETNAM THAILAND MYANMAR BRUNEI EKSPOR IMPOR NERACA TOTAL MIGAS NON MIGAS 4.668 2.608 18.423 KAMBOJA BRUNEI MYANMAR MALAYSIA NERACA PERDAGANGAN JATIM-ASEAN PERIODE JANUARI –JUNI 2016 FILIPINA SINGAPURA THAILAND VIETNAM LAOS -924 Dalam Ribu US $ Potassium Chloride (KCl) Sumber, BPS Jatim,September 2016

18 PETA DAYA SAING PROVINSI
Rank Province Score 2017 2014 2015 2016 1 DKI Jakarta 3.206 2 East Java 1.927 3 5 East Kalimantan & North Kalimantan 1.233 4 Central Java 1.162 West Java 1.003 7 10 6 South Sulawesi 0,859 14 12 Bali 0,735 9 11 8 Banten 0,596 DI Yogyakarta 0,474 South Kalimantan 0,428 North Sulawesi 0,289 21 20 Central Sulawesi 0,209 13 Riau Islands 0,188 15 Central Kalimantan -0,032 24 25 18 Lampung -0,099 16 Riau -0,131 17 22 23 West Sumatra -0,294 PETA DAYA SAING PROVINSI DI INDONESIA 1.233 #3 0,428 #10 3.206 #1 #2 1.927 0,859 #6 0,596 #8 1.003 #5 1.162 #4 0,474 #9 0,735 #7 * The data is from 2014 secondary data from official sources and 2016 primary data based on ACI’s perception survey minus Bangka Belitung Islands) Source: Asia Competitiveness Institute

19 EKONOMI JATIM AKHIR 2016 & AWAL 2017

20 A.FAKTOR-FAKTOR INDIKATIF PERTUMBUHAN
AKHIR 2016 JAWA TIMUR Tw IV 2016 5,5 – 5,9 Pertumbuhan Ekonomi 2016  5,6 % INFLASI TERJAGA 3 +1 % C X M G INDEKS TENDENSI KONSUMEN 107,35 SHARE KONSUMSI YANG MASIH DOMINAN (TW III 201659,97%) I PENINGKATAN PERMINTAAN NATAL DAN AKHIR TAHUN BERPENGARUH PADA KINERJA INDUSTRI DAN EKSPOR PERCEPATAN PENYERAPAN BELANJA TRW IV (TRW III hanya tumbuh 0,09 %) INDEKS TENDENSI BISNIS MASIH CUKUP BAIK DI 106,29.

21 TAHUN 2017 X M I C G 5,6 – 5,8 % Versi BI JAWA TIMUR 5,7 – 6,1 %
Pertumbuhan LDR dan DPK? Versi BI PENGELUARAN PEMERINTAH (PERCEPATAN PENYERAPAN DI TW IV) KENAIKAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (KONTRIBUSI 63%) KINERJA EKSPOR MEMBAIK (MOMEN NATAL & TAHUN BARU) PERTANIAN MULAI ADA PANEN DAMPAK PERGESERAN MUSIM TANAM TAHUN 2017 5,7 – 6,1 % Tw IV 2016 5,5 – 5,9 2016  5,5 JAWA TIMUR Pertumbuhan Ekonomi VERSI PEMPROV. 5,6 – 5,8 % INFLASI TERJAGA 4+1 % Dari sisi Permintaan/Pengeluaran  supportingnya dari Pengeluaran Pemerintah; Terjadi kenaikan konsumsi RT (kontribusi 63%) pada akhir tahun kinerja ekspor di Trw 4 diharapkan membaik terkait pemenuhan permintaan LN dan domestik dari Perayaan Natal dan akhir tahun. Dari sisi Penawaran  dampak kenaikan pengeluaran pemerintah akan mendorong kinerja positif di sektor konstruksi. Momentum akhir tahun terkait peningkatan konsumsi RT  diharapkan mendongkrak kinerja sektor perdagangan (penjualan kendaraan bermotor/roda 2 & 4 polanya naik di akhir thn) dan akomodasi (hotel), juga memenuhi permintaan domestik (konsumsi RT) yg diperkirakan mendorong kinerja sektor industri, juga utk memenuhi permintaan LN (momen siklikal natalan/akhir thn).  Dari sektor pertanian  diperkirakan mulai ada panen padi di akhir Trw IV, dampak pergeseran musim tanam yg maju (hasil kunjungan ke gapoktan padi di Bojonegoro). X M I C G ADA KECENDERUNGAN FFR MENINGKAT  RESIKO CAPITAL OUTFLOW SBI/7 DAYS RATE REFO DIHARAPKAN CUKUP KUAT MENAHAN CAPITAL OUTFLOW PERMINTAAN LUAR NEGERI MASIH BELUM MEMBAIK PERMINTAAN DALAM NEGERI CUKUP BAIK (KONSUMSI 201560,62%, Tw III 2016  59,42%) KONSUMSI MASYARAKAT MASIH STABIL (2015 60,62% Tw III 201659,97%) FISKAL BELUM ADA LONJAKAN TAX AMNESTY DIHARAPKAN DAPAT MENJADI STIMULUS

22 PERKIRAAN SUMBER INVESTASI
B.ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI 2017 PERTUMBUHAN ADHB 9,59% ADHB 2016 Rp ,994 T ICOR 4,9 TARGET PERTUMBUHAN 5,6% ICOR 4,9 PERTUMBUHAN ADHB 9,59% ADHB 2016 Rp ,749 T SKENARIO PERTUMBUHAN 2017 Growth 5,6 % KEBUTUHAN INVESTASI RP. 508,329 T Growth 5,8 % KEBUTUHAN INVESTASI RP. 526,484 T PERKIRAAN SUMBER INVESTASI PMA, PMDN, PMDN NON FAS  RP. 150 T KREDIT PERBANKAN  RP. 296 T BELANJA PEMERINTAH  RP. 175 T PERKIRAAN SUMBER INVESTASI KEBUTUHAN INVESTASI= 𝐼𝐶𝑂𝑅 𝑋 𝐴𝐷𝐻𝐵 𝑋 𝑇𝐴𝑅𝐺𝐸𝑇 𝑃𝐸𝑅𝑇𝑈𝑀𝐵𝑈𝐻𝐴𝑁 100 SURPLUS PERDAGANGAN 1 PMA, PMDN, PMDN NON FAS 2 KREDIT PERBANKAN 3 BELANJA PEMERINTAH 4

23 FAKTA INKLUSIFITAS PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

24 TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
INKLUSIVITAS TINGKAT KEMISKINAN IPM JAWA TIMUR TAHUN NILAI INDEKS 2010 65,36 2011 66,06 2012 66,74 2013 67,55 2014 68,14 2015 68,95 TAHUN KEMISKINAN (%) 2009 16,68 2010 15,26 2011 14,27 2012 13,40 2013 12,55 2014 12,42 2015 12,28 Maret 2016 12,05 TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIVITAS TAHUN GROWTH (%) 2012 6,64 2013 6,08 2014 5,86 2015 5,44 Tw III 2016 5,57 TAHUN TPT (%) 2009 5,08 2010 4,25 2011 4,16 2012 4,09 2013 4,30 2014 4,19 2015 4,47 Agust. 2016 4,21 TAHUN NILAI INDEKS 2009 0,33 2010 0,34 2011 0,37 2012 0,36 2013 2014 2015 0,40 GINI RATIO INKLUSIVITAS TPT

25 TANTANGAN EKONOMI JAWA TIMUR

26 TANTANGAN INTERNAL INKLUSIVITAS TINGKAT KEMISKINAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA INDEKS GINI Disparitas Versi Pemerataan pendapatan Bank Dunia penduduk berpendapatan 40% terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 18,77%  ketimpangan rendah TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

27 TANTANGAN SEKTORAL SEKTOR INDUSTRI SEKTOR PERDAGANGAN
IMPOR BAHAN BAKU MASIH TINGGI (79,83%) BIAYA LOGISTIK TINGGI SURABAYA – MAKASAR Rp. 11 jt SURABAYA – SINGAPURA Rp. 2 jt

28 TANTANGAN EKSTERNAL – REGIONALISASI ASEAN
PASAR POTENSIAL JUMLAH PENDUDUK 2015  JUTA JIWA VOLUME PERDAGANGAN ASEAN 2015 USD CAPTIVE MARKET POTENSIAL 38,85 Jt 6,06 % source : world bank, 2016

29 STRATEGI

30 IKM B. MEMPERKUAT BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR PASAR DIBENTUK (KPD)
INDUSTRI KREATIF INDUSTRI SEKUNDER PEMBIAYAAN BANKING SYSTEM INDUSTRI PRIMER PASAR DIBENTUK (KPD) PENDIDIKAN VOCATIONAL

31 INDUSTRI BESAR B. MEMPERKUAT BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR SUBTITUSI IMPOR
BAHAN BAKU (SMELTER) HARGA GAS IDEAL USD 6-7 MMBTU INFRASTRUKTUR LOGISTIC & CONNECTIVITY COST OF FUND SINGLE DIGIT KPD SEBAGAI AGREGATOR SISTEM UPAH INFLASI (FIXED) + GROWTH FLEXIBEL

32 PERCEPATAN AKSES RUAS TOL KE KAWASAN INDUSTRI
C. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS PERCEPATAN AKSES RUAS TOL KE KAWASAN INDUSTRI MENHUB SEGERA TERBITKAN HAK KONSESI PENGELOLAAN PELABUHAN PROBOLINGGO PEMPROV TELAH MENYERTAKAN MODAL (ASET) KE PT. DABN (ANAK PERUSAHAAN PT. PJU/ BUMD PEMPROV JATIM AKSESIBILITAS Garmendia, et.al, Infrastructure services in developing countries, acces, quality, cost and policy reform. World Bank Policy Research Paper No. 3468

33 27.084 Ha D. PENYEDIAAN KAWASAN INDUSTRI 2.220 Ha 24.864 Ha
Kws. Industri Eksisting 2.220 Ha PT. MIE 690 Ha PT. KIG 135Ha PT. SIER 245 Ha PT. SIEB 87 Ha PT. NIP 500 Ha. PT. PIER 563 Ha. Ha Rencana Kawasan Industri Kaw. Industri di Jombang 800 Ha Kaw. Industri di Tuban Ha Kaw. Industri di Kota Malang Ha Kaw. Industri di Lamongan Ha Kaw. Industri di Gresik Utara Ha Kaw. Industri JIIPE (Gresik) Ha Kaw. Industri di Banyuwangi Ha Kaw. Industri di Mojokert Ha TOTAL KAWASAN INDUSTRI Ha

34 E. JAMINAN PEMERINTAH PROV. JATIM
Kemudahan Perizinan melalui P2T Jaminan Ketersediaan Energi/Listrik Percepatan Pengadaan Lahan Iklim Perburuhan Demokratis Proses (15 menit - 17 hari ) Transparan Kepastian Prosedur Pembentukan URC P2T Jatim PTSP Terbaik se Indonesia Kepastian jaminan dari PLN (Posisi Awal 2015 Jatim (SURPLUS MW) Fasilitasi Pengadaan Lahan Bersama Tim 9 Kab/Kota Jika terjadi Demo ditemui secara Pribadi oleh Gubernur bersama Forpimda Kesepakatan dengan Pendemo untuk tidak anarkhis (Anarkhir Proses Hukum)

35 NON PRODUKTIF  Charity PRODUKTIF  PEMBERDAYAAN + PENDAMPINGAN
F. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN 1. STRATEGI FISKAL SEGMEN BESAR SEGMEN UMKM Sektor Produktif SEGMEN MISKIN NON PRODUKTIF  Charity PRODUKTIF  PEMBERDAYAAN + PENDAMPINGAN Bussiness Forum + Dimplomasi (DN+LN) Jaminan Kemudahan Investasi (Government Guarantee) Listrik, Pengadaan Lahan, Keamanan/ Demo Buruh kondusif dan Kemudahan Perijinan/ Perijinan Investasi Satu Pintu (PTSP) FASILITASI Stimulus Infrastruktur, agroinput, standardisasi produk Pembiayaan Pembentukan LKM Kopwan, LMDH, Koppontren Skema Pembiayaan bunga Kompetitif Dagulir (PT. Bank Jatim + PT. BPR Jawa Timur) Penjaminan Kredit (PT. Jamkrida) Kredit Tani (PT. BPR Jawa Timur) Loan Agreement (PT. Bank Jatim PT. BPR Kab/ Kota STIMULASI JALIN KESRA ( RTSM)  2010 – 2014 JALIN MATRA (FEMINISASI KEMISKINAN, KERENTANAN KEMISKINAN, BANTUAN RTSM) mulai 2015 AFIRMATIF

36 2. SOLUSI PEMBIAYAAN KEDEPAN
PEMBIAYAAN YANG EFEKTIF (Contoh : APBD 2016) DBH Pajak/Bukan Pajak  8,19% Gaji+TPP  8,92 % DAU  6,99 % DAK  23,42 % Rp PENDAPATAN DAERAH PAD 61,12 % (Terbesar PKB dan BBNKB) SOLUSI OBLIGASI (COORPORATE BOND) BANKING SYSTEM BLUD Rp BELANJA DAERAH Variable Expenditure 31,56 % Pendidikan Kesehatan Moda Transportasi Gaji lPNS,BBH 68,44 % Kab/Kota,dl GIVEN Belanja Pegawai  10,20 % Hibah  29,95 % Bantuan Sosial  0,04 % Bagi Hasil kpd Pemth/Prov/  20,44 % Kab/Kota & Pemdes BK Pemda/Pemdes  7,39 % SOLUSI SKEMA PEMBIAYAAN ALTERNATIF Kerjasama Pemth dan Badan Usaha (KPBU) Public Private Partnership (PPP) Coorporate Bond (Perlu kajian secara teknis & regulasinya)

37 KPD 26 KANTOR PERWAKILAN DAGANG G. PENGEMBANGAN PASAR
SEBAGAI AGREGATOR 26 KANTOR PERWAKILAN DAGANG TW-III SURPLUS RP. 79,25 T SURPLUS PERDAGANGAN DALAM NEGERI TERUS MENINGKAT ,3 T ,83 T Surplus Tumbuh 328,08 % 2010  2011 setelah ada KPD *

38 2. MEMPERKUAT PASAR LUAR NEGERI (CAPTIVE MARKET NON KONVENSIONAL)
KJRI BELGIA Etalase Jawa Timur OSAKA – JEPANG Senior Advisor : Mr. Kinoshita GYEONG NAM – KOREA SELATAN Senior Advisor : Mr. Liem Taek Son KJRI SWISS Etalase Jawa Timur JATIM MART - SINGAPURA Senior Business Advisor : Mr. Rudy Fang dan Michael Gautama TIANJIN – RRT Senior Advisor & Representative Exchange Center : Mr. Jasper Ho

39 PENUTUP

40 (Pendapatan Masyarakat)
PENUTUP Y = C + I + G + ( X – M ) Jangka Pendek Meningkatkan Y (Pendapatan Masyarakat) Mempercepat Realisasi Ijin Prinsip Fokus Pasar Dalam Negeri Keluar dari Midle Income Trap Mendorong GROWTH GROWTH/ Pendapatan STABILITAS INDUSTRI BESAR PANGAN UMKM Harus ada industri bahan baku  SMELTER Manfaatkan jaringan antar Prov  26 KPD sbg aggregator substitusi impor Harga energy 15 USD/MMBTU 7/6 USD/MMBTU Cost of Fund (single digit)  inflasi (2 – 4) Sist. Upah  Inflasi (fixed) + Growth (flexible) Infrastruktur logistik & connectivity Riset Benih Jaringan Irigasi Pengendalian lahan Ketersediaan Agro Input SDM  Vocational Pasar  Dibentuk : - DN  26 KPD - LN  exchange center  Senior Advisor  Jatim Mart Pembiayaan (G) : UPT  BLUD Grant terbatas Banking System (Dagulir 6%, Cash Transfer, Loan Agreement 7–9 %) Obligasi (Corporate Bond)

41 TERIMA KASIH