KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Presentasi berjudul: "KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"— Transcript presentasi:

1 KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Diponegoro No. 60. Telp FAX (0536) PALANGKA RAYA (73112) PAPARAN KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rakordal Triwulan I TA. 2017 Palangka Raya, 28 April 2017

2 OUTLINE Gambaran Kinerja Tw I TA. 2017 Provinsi Kalimantan Tengah
Gambaran Kinerja Tw I TA Kab/Kota se-Kalimantan Tengah Gambaran Kinerja APBD Provinsi s/d 27 April 2017 Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2016 Realisasi Penyelesaian Penyusunan/Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Kab/Kota

3 1. Gambaran Kinerja Tw I TA. 2017 Provinsi Kalimantan Tengah

4 Resume Pelaksanaan Kegiatan s/d TW I TA. 2017
Pagu Anggaran tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) Pendapatan Daerah Belanja Daerah DAK Fisik DAK Non Fisik Dekon TP Resume Pelaksanaan Kegiatan s/d TW I TA. 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) REALISASI Keuangan Fisik (%) Rp % Pendapatan Daerah ,96 25,27 Belanja Daerah (BTL + BL) 10,24 11,44 BTL 13,63 BL 4,97 8,04 DAK Fisik 0,04 9,55 DAK Non Fisik 0,05 Dekon 7,25 9,33 TP 2,71 5,46

5 2. Gambaran Kinerja Tw I TA. 2017 Kab/Kota se- Kalimantan Tengah

6 RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN S/D TW I TA. 2017
JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2016 Pendapatan Belanja (BTL + BL) DAK Fisik DAK Non Fisik TP UB Dana Desa RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN S/D TW I TA. 2017 Pagu Anggaran Tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN FISIK (%) Rp % Pendapatan 24,52 Belanja (BTL + BL) 9,87 13,89 BTL 12,44 15,47 BL 7,27 12,28 DAK Fisik 0,01 3,84 DAK Non Fisik 3,25 8,34 TP 0,99 3,63 UB 3,65 Dana Desa

7 3. Gambaran Kinerja APBD Provinsi s/d 27 April 2017

8 Realisasi Anggaran hingga 27 April 2017
NO. URAIAN TARGET/PAGU REALISASI KEUANGAN KEUANGAN FISIK (Rp) % 1 APBD Provinsi - Pendapatan Daerah 4,086,898,379,226 1,071,860,502,577.96 26.23 Belanja Daerah 3,984,273,203,226 653,106,334,507 16.39 16.57 2 APBD Kabupaten 15,306,307,955,558 3,753,345,526,472.06 24.52 15,993,764,069,204 1,579,332,511,468 13.89 3 APBN 517,346,456,000 18,867,255,606 3.65 6.25 Dekonsentrasi 153,050,069,000 11,093,862,948 7.25 9.33 TP Provinsi 262,498,498,000 7,114,764,095 2.71 5.46 TP Kabupaten 66,493,545,000 658,628,563 0.99 3.63 UB 35,304,344,000 4 DAK Provinsi 279,211,308,500 110,835,800 0.04 5.75 DAK Fisik 167,444,204,500 58,641,800 9.55 DAK Non Fisik 111,767,104,000 52,194,000 0.05 5 DAK Kabupaten 2,317,176,952,132 33,165,431,015 1.43 5.81 1,301,415,554,882 139,909,402 0.01 3.84 1,015,761,397,250 33,025,521,613 3.25 8.34

9 Realisasi berdasarkan SIMP3D tanggal 27 April 2017
PENDAPATAN No. Uraian Target Realisasi Keuangan (Rp) % I PENDAPATAN ,00 ,96 26,23 I.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 ,80 22,48 I.2 DANA PERIMBANGAN ,00 ,00 27,65 I.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ,00 ,16 34,93 BELANJA NO. JENIS AKUN PAGU DANA REALISASI KEUANGAN(Rp.) % FISIK % 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 ,04 22,10 2 BELANJA LANGSUNG ,00 ,90 7,54 8,00 JUMLAH BELANJA ,00 ,94 16,39 16,57

10 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 27 April 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik % Rp % 1 2 3 4 5 6 1 Dinas Pendidikan ,00 ,00 2,70 2 Dinas Kesehatan ,00 ,00 7,52 3 RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD) ,00 ,00 14,78 32,82 4 RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD) ,00 ,00 33,12 35,80 5 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya ,00 ,00 6,56 23,26 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,00 ,00 2,49 7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,00 ,00 0,47 0,54 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ,00 ,00 15,99 9 Satuan Polisi Pamong Praja ,00 ,00 25,79 10 Dinas Sosial ,00 ,00 15,66 20,14 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran ,00 ,00 12,19 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,00 ,00 21,38 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ,00 ,00 12,56

11 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 27 April 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik % Rp % 1 2 3 4 5 6 14 Dinas Ketahanan Pangan ,00 ,00 15,63 16,34 15 Dinas Lingkungan Hidup ,00 ,00 14,67 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,00 0,00 2,02 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,00 ,00 15,59 18 Dinas Perhubungan ,00 ,00 4,76 19 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ,00 ,00 9,30 17,41 20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ,00 ,00 14,46 14,63 21 Dinas Penanaman Modal dan PTSP ,00 ,00 14,34 22 Dinas Pemuda dan Olahraga ,00 ,00 10,42 14,02 23 Dinas Perpustakaan dan Arsip ,00 ,00 20,38 21,74 24 Dinas Kelautan dan Perikanan ,00 ,00 3,04 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ,00 ,00 8,71 26 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan ,00 ,00 5,90 27 Dinas Perkebunan ,00 ,00 11,08 13,05 28 Dinas Kehutanan ,00 ,00 10,43 29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ,00 ,00 1,47 2,54 30 Dinas Perdagangan dan Perindustrian ,00 ,00 6,52 6,61

12 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 27 April 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik % Rp % 1 2 3 4 5 6 31 Biro Pemerintahan ,00 ,00 19,80 21,08 32 Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan ,00 ,00 11,63 11,87 33 Biro Hukum ,00 ,00 16,96 20,18 34 Biro Administrasi Pembangunan ,00 ,00 12,41 13,06 35 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam ,00 ,00 9,53 18,94 36 Biro Protokol dan Komunikasi Publik ,00 ,00 5,91 37 Biro Organisasi ,00 ,00 21,04 21,67 38 Biro Umum ,00 ,00 5,45 39 Biro Pengadaan Barang dan Jasa ,00 ,00 9,45 17,85 40 Sekretariat DPRD ,00 ,00 10,55 41 Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta ,00 18,66 42 Inspektorat Provinsi ,00 ,00 13,50 43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan ,00 ,00 9,39 17,34 44 Badan Keuangan Daerah ,00 ,00 11,62 45 Badan Kepegawaian Daerah ,00 ,00 10,87 46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ,00 ,00 4,24 4,244,24 JUMLAH ,00 ,90 7,54 8,00

13 PERMASALAHAN APBD Keterlambatan penetapan DPA Keterlambatan SK PA/KPA
Adanya revisi kegiatan (penyesuaian kegiatan) Adanya revisi anggaran kas APBN (TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI) Penetapan SK pengelola keuangan (KPA) pada bulan Februari 2017 Adanya revisi SK KPA Karena pergantian kepala Perangkat Daerah Adanya revisi DIPA Karena perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Terkendala pada proses pelaksanaan kegiatan diantaranya e-katalog, penyusunan rencana usaha kelompok tani dan proses persiapan administrasi Keterlambatan proses lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat dan ketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis.

14 PERMASALAHAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami ketidaksesuaian pagu DPA dengan pagu pada saat penyerahan DPA Sampai dengan akhir bulan maret dana transfer dari pusat belum turun sehingga tidak tersedia pada kas daerah karena masih menunggu PMK tentang perubahan pengelolaan dana transfer terdapat kendala dalam pelaksanaan pelelangan. Sebagian masih dalam proses lelang dan proses perencanaan Pada bidang pendidikan dan kesehatan, ada beberapa menu (buku, obat, alkes) belum ada dalam daftar e-katalog Ada ketidaksesuaian beberapa kegiatan dengan juklak dan juknis, sehingga perlu menyesuaikan kembali DANA DESA DAN URUSAN BERSAMA masih belum turunnya penetapan KPA oleh kementerian terkait. .

15 TINDAK LANJUT Terdapat selisih pagu, agar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mencermati kembali pagu di DPA berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Realisasi masih banyak yang belum ada karena lambatnya proses lelang dan masih menunggu kucuran dana dari pusat dan ketidaksesuaian kegiatan dengan juklak dan juknis. Solusinya mempercepat proses lelang, melakukan koordinasi dengan K/L terkait, melakukan revisi secepatnya sesuai dengan juklak dan juknis Permasalahan dana desa, belum turunnya penetapan KPA oleh kementerian terkait. Solusinya agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menangani hal tersebut Mempercepat penyusunan SK KPA dan Bendahara untuk pelaksanaan kegiatan Urusan Bersama.

16 4. Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2016

17 Target dan Capaian Kinerja Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Indikator Makro Pembangunan 1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 6,2-6,5 6.36 1.2 Laju inflasi provinsi (%) 4,5 – 4,6 2,11  1.3 PDRB perkapita (Juta Rp.) 41.76 44.1 1.4 Angka Kemiskinan (%) 5.8 5.36 Sep-16 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.54 4.82 1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68.7 69.13 1.7 Indeks Gini 0.311 0.35

18 No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan II. Kesejahteraan Sosial  2 Pendidikan 2.1 Angka Harapan Lama Sekolah 12.5 12.33 2.2 Rata-rata Lama Sekolah 8.25 7.95 2.3 Angka Melek Huruf 97.2  3 Kesehatan   3.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 911.25 tad  3.2 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 70.25 69.57  3.3 Persentase Balita Gizi Buruk (%) 17.1

19 ASPEK PELAYANAN UMUM Bidang Pendidikan
No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan 1.1.1 Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 80.83 1.1.2 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Paket A 99.34 98.54 Data Maret 2015 1.1.3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI 113.8 114.76 1.1.4 Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B 34.34 1.1.5 Angka putus sekolah SD 1 SMP/MTs Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 88.83 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS dan paket B 97.24 95.94 Angka partisipasi murni SMP/MTS 77.3 75.76 Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B 43.3 Angka Putus Sekolah SMP 1.1 1.2. Pendidikan menengah 1.2.1 Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%) 94 1.2.2 Persentase SMA berakreditasi minimal B (%) 62 1.2.3 Persentase Paket Keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 75% 37 1.2.4 Angka Partisipasi Murni SMA/MA 53.9 1.2.5 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA 72.8 1.2.6 Angka Putus Sekolah SMA/SMK

20 Tenaga Kerja No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan
1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus) 150 66 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 71.34 71.30 1.3 Pencari kerja yang ditempatkan (Orang) 1.639 3,379 1.4 Tingkat pengangguran terbuka (%) 4.54 4.82 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 9.94 8 2.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 19.57 16.78 2.3 Rasio KDRT 0.0275 0.0372 2.4 Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) 0.38 0.53 2.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 52.03 95.24 2.6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) 100 261 2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 78.55 77.87 2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89.66 89.25

21 Produksi Padi No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan
2.4 Produksi tanaman pangan 2.4.1 Padi (Ton) Padi sawah (Ton ) Padi ladang (Ton) 2.4.2. Jagung (Ton) 9.631 16.309 2.4.3. Kedelai (Ton) 1.437 2.683 2.4.4. Kacang Tanah (Ton) 551 439 2.4.5. Kacang Hijau (Ton) 48 36 2.4.6. Ubi Kayu (Ton) 48.706 63.862 2.4.7. Ubi Jalar (Ton) 10,217 8.356 2.5. Luas Panen Tanaman Hortikultura  2.5.1 Buah-Buahan (Pohon) 3,781,686 2,851,214 2.5.2 Sayuran (Ha) 12,115 15,443 2.5.3 Tanaman Hias (m2) 19,490 45,139 2.5.4. Tanaman Obat (m2) 780,985 763,211

22 Peternakan No Indikator Kinerja Target 2016 Capaian 2016 Keterangan
2.8 Populasi Ternak 2.8.1 Sapi Potong (Ekor) 73,093 73,298 2.8.2 Kerbau (Ekor) 12,286 11,976 2.8.3 Kambing (Ekor) 46,293 45,326 2.8.4 Domba (Ekor) 1,740 1,386 2.8.5 Babi (Ekor) 208,497 201,309 2.8.6 Ayam Buras (Ekor) 3,658,871 2,635,639 2.8.7. Ayam Ras Petelur (Ekor) 158,172 141,965 2.8.8. Ayam Ras Pedaging (Ekor) 7,575,577 8,125,041 2.8.9 Itik (Ekor) 306,972 275,607 2.9 Jumlah Produksi Daging Ternak  2.9.1 Sapi Potong (Ton) 3,836.12 2,458.01 2.9.2 Kerbau (Ton) 57.96 49.10 2.9.3 Kambing (Ton) 227.89 222.24 2.9.4 Domba (Ton) 6.55 8.83 2.9.5 Babi (Ton) 1,554.99 1,926.70 2.9.6 Ayam Buras (Ton) 2,044.82 1,950.84 2.9.7 Ayam Ras Petelur (Ton) 15.87 35.19 2.9.8 Ayam Ras Pedaging (Ton) 10,537.96 11,764,63 2.9.9 Itik (Ton) 144 143.18 2.10 Telur 2.10.1 Ayam Buras (Kg) 2,782,270 2,241 2.10.2 Ayam Ras Petelur (Kg) 1,847,389 1,781,661 2.10.3 Itik (Kg) 1,734,952 1,620,431

23 5. REALISASI PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

24 REALISASI PENYELESAIAN PENYUSUNAN/PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA NO. KABUPATEN/ KOTA JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN KETERANGAN RPJPD RPJMD Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl Dasar Hukum Perda No. & tgl 1 Prov. Kalimantan Tengah √ Perda No. 12 Tahun 2005, tanggal 15 November 2005, diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2010 Perda Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017 2 Kabupaten Barito Timur Perda Kab. Bartim Nomor 16 Tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008 Perda Kab. Bartim Nomor 8 Tahun 2013, tgl 11 Desember 2013 3 Kabupaten Barito Selatan Perda Kab. Barsel Nomor 04 Tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009 - RPJMD sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Awal berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih RENSTRA disusun secara simultan/berbarengan dengan penyusunan RPJMD 4 Kabupaten Barito Utara Perda Kab. Barut No. 8 Tahun 2014 Tgl 11 Agustus 2014 Perda Kab. Barut No. 8 Tahun 2014 Tgl 19 Agustus 2014 5 Lamandau Perda Lamandau Nomor 01 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009 Perda Lamandau Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014

25 JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/ BELUM DITETAPKAN
NO. KABUPATEN/ KOTA JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/ BELUM DITETAPKAN KETERANGAN RPJPD RPJMD Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl Dasar Hukum Perda No. & tgl 6 Sukamara √  √ Perda No.9 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 RPJPD masih perbaikan hasil konsultasi ke provinsi sambil menunggu proses penyusunan KLHS yang dianggarkan tahun 2017 sebagai kelengkapan ke tahap selanjutnya 7 Kabupaten Kotawaringin Timur Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1 Tahun 2008, Tanggal 3 Maret 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 20 Oktober 2016 8 Kabupaten Kotawaringin Barat Perda Kab. Kobar Nomor 10 Tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006 - RPJMD sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Awal berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih RENSTRA disusun secara simultan/berbarengan dengan penyusunan RPJMD 9 Seruyan Perda Nomor 04 Tahun 2009, Tanggal 08 Agustus 2009 Perda Nomor 04 Tahun 2014, Tanggal 06 Oktober 2014 10 Katingan Perda Katingan Nomor 02 Tahun 2008, tanggal 14 Maret 2008 Perda Katingan No. 3 Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013

26 JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN
NO. KABUPATEN/ KOTA JENIS DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH/BELUM DITETAPKAN KETERANGAN RPJPD RPJMD Sudah Belum Dasar Hukum Perda No. & tgl 11 Gunung Mas √ Perda No. 04 Tahun 2009, tanggal 28 Januari 2010 Perda No. 12 Tahun tanggal 23 Desember 2014 12 Pulang Pisau Perda Pulang Pisau No. 12 Tahun 2007, tanggal 05 Maret 2007 Perda Pulang Pisau No. 2 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 13 Kapuas Perda Kapuas No. 7 Tahun 2006, tanggal 28 Juni 2006 Perda Kapuas No. 11 Tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013 14 Murung Raya Perda No. 10 Tahun 2008, tanggal 20 Desember 2008 Perda No. 10 Tahun 2015 15 Palangka raya Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2009, Tanggal 12 Maret 2009 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014

27 Terima kasih