RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) BIDANG PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) BIDANG PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014 BIDANG PENDIDIKAN
Oleh: NINA SARDJUNANI Deputi Menneg PPN/ Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan Disampaikan dalam Rembugnas Departemen Pendidikan Nasional Sawangan – Bogor, 23 Februari 2009 1

2 KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN TEKNOKRATIK 2010-2014
Arahan RPJPN Sasaran RPJPN Kondisi Saat Ini Perkembangan Global Tantangan Pembangunan Pendidikan VI. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN untuk penyusunan RPJMN 2

3 I. ARAHAN RPJPN 3

4 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,
RPJPN Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Adil Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Makmur Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup 4

5 RPJPN 2005-2025 Misi Pembangunan
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional 5

6 Arah Pembangunan Jangka Panjang: PEMBANGUNAN DAYASAING BANGSA
Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdayasaing Global Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju Reformasi Hukum dan Birokrasi 6

7 Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
7

8 II. SASARAN RPJMN 2010-2014 (yang relevan dengan pembangunan SDM)

9 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (1)
Meningkatnya pendapatan perkapita, Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap, Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, Meningkatnya kesetaraan gender, Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,

10 Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (2)
Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, Menurunnya kesenjangan kesejahteraan (antara individu, kelompok, dan daerah), dipercepatnya pengembangan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, Makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

11 Sasaran Daya Saing Perekonomian
Meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

12 Sasaran Perbaikan Pelayanan Publik
Membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dalam kehidupan bangsa Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan

13 Peran Pembangunan SDM terhadap Misi Pembangunan
Berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya Misi 8: Peran dalam Pergaulan Internasional Akhlak Mulia Misi 2: Bangsa Berdaya Saing Kreatif Misi 7: Neg. kepulauan yg mandiri, maju, kuat Berpendidikan Harkat Sehat Jatidiri Kompetitif Martabat Berpendidikan Etos Kerja Kreatif Berpendidikan Orientasi Iptek Sumber Daya Tangguh Kompetitif Maju Mandiri Adil Makmur Jatidiri Insan Saling percaya Misi 6: Asri dan Lestari Berpendidikan Misi 3: Demokratis berlandaskan Hukum Harmonis Bermoral Rukun Harmonis Akhlak Mulia Harmonis Toleran Kualitas hidup Perempuan & Anak Saling percaya Misi 4: Aman, Damai, Bersatu Misi 5: Pemerataan Pembangunan & Berkeadilan 13 13

14 III. KONDISI SDM INDONESIA SAAT INI
14

15 HDI Beberapa Negara ASEAN Tahun 2002-2005
2003 2004 2005 HDI Ranking Singapura 0,902 25 0,907 0,922 Brunei Darussalam 0,867 33 0,866 0,894 30 Malaysia 0,793 59 0,796 61 0,805 0,811 63 Thailand 0,768 76 0,778 73 0,784 74 0,781 78 Pilipina 0,753 83 0,758 84 0,763 0,771 90 Vietnam 0,691 112 0,704 108 0,709 109 0,733 105 Indonesia 0,692 111 0,697 110 0,711 0,728 107 Myanmar 0,551 132 0,578 129 0,583 Cambodia 0,568 130 0,571 0,598 131 Sumber: UNDP, Human Development Report /2008

16 (Human Development Report 2007/2008)
Indikator IPM 2005 (Human Development Report 2007/2008) Rank Negara Umur Harapan Hidup Angka Melek Aksara 15+ Gabungan Angka Partisipasi Kasar PDB per kapita 25 Singapura 79,4 92,5 87,3 29.663 30 Brunei Darussalam 76,7 92,7 77,7 28161 63 Malaysia 73,7 88,7 74,3 10.882 78 Thailand 69,6 92,6 71,2 8.677 90 Pilipina 71,0 81,1 8.137 105 Vietnam 90,3 63,9 3.071 107 Indonesia 69,7 90,4 68,2 3.843 131 Cambodia 58,0 73,6 60,0 2.727 132 Myanmar 60,8 89,9 49,5 1.027 Sumber: UNDP, Human Development Report 2007/2008

17 GDI Beberapa Negara ASEAN Tahun 2002-2005
2003 2004 2005 GDI Ranking Singapura 0,884 28 - Brunei Darussalam 0,886 31 Malaysia 0,786 52 0,791 50 0,795 51 0,802 58 Thailand 0,766 61 0,774 57 0,781 0,779 71 Pilipina 0,751 66 0,755 63 0,761 0,768 77 Vietnam 0,689 87 0,702 83 0,708 80 0,732 91 Indonesia 0,685 90 0,691 0,704 81 0,721 94 Myanmar Cambodia 0,557 105 0,567 99 0,578 97 0,94 114 Sumber: UNDP, Human Development Report /2008

18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, Tahun 1999-2005
TERTINGGI DKI 69,1 75,6 76,1 DIY 65,4 SULUT 71,3 74,2 KALTIM 63,9 70,8 RIAU 73,6 TERENDAH NTB 49,0 57,8 PAPUA 62,1 52,3 60,1 62,4 NTT 54,3 60,3 63,6 NASIONAL 64,3 65,8 69,6 18 Sumber: BPS.

19 IV. PERKEMBANGAN GLOBAL
19

20 PERKEMBANGAN GLOBAL (Krisis Global)
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (persen) Sumber : WEO Jan 09, IMF Sumber : WEO Jan 09, IMF Krisis ekonomi global yang terjadi saat ini, diperkirakan akan terus berlanjut; Melalui langkah-langkah kebijakan moneter, fiskal dan pembenahan struktural diharapkan pada tahun 2010 perekonomian akan membaik 20

21 Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menjadi 4,0% - 5,0%
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2009 ke 4,0% - 5,0%, pertumbuhan konsumsi RT diharapkan 4,7%, kisaran pertumbuhan ekspor adalah 0 – 5 % tergantung pada perkembangan perdagangan dan pertumbuhan dunia Jika proyeksi pertumbuhan ekspor 0% mengakibatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sedikit atas 4%, jika 5% maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 4,5% 21 21

22 Dampak Pada Pengangguran & Kemiskinan
Fenomena akan terulang – less job growth with poverty reduction 22 22 22

23 MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
23

24 1. Wacana Pendidikan Dasar Gratis
24

25 Tantangan (1) Pendidikan dasar gratis dimandatkan dalam UU dan tepat dari pandangan ekonomi publik, namun membutuhkan langkah besar dan mobilisasi sumberdaya yang sangat besar  dibutuhkan strategi pelaksanaan yang baik Penyamaan persepsi mengenai DEFINISI GRATIS  dalam batasan Standar Pelayanan Minimum (meliputi biaya investasi dan operasional) Tantangan besar  variasi yang lebar dalam tataran kualitas sekolah, ketersediaan sumberdaya, dan kesiapan untuk pengembangannya

26 Tantangan (2) Perlu kejelasan hubungan antara BOS dengan pemenuhan SPM. Perlu disepakati bagaimana sekolah yang sudah beroperasi diatas SPM tetap mendapatkan kontribusi dari orangtua guna mempertahankan kualitas pembelajaran Perlu disediakan kerangka kerja akuntabilitas di tingkat sekolah yang memperoleh anggaran dari pemerintah dan swasta/orangtua

27 Bagaimana pembagian peran pemerintah dan masyarakat?
Tantangan (3) Bagaimana pembagian peran pemerintah dan masyarakat? “Privatisasi” pendidikan secara diam-diam sudah mulai terjadi Penduduk miskin seringkali harus membayar lebih mahal untuk mendapat pendidikan dengan kualitas yang lebih rendah Pemisahan siswa karena latar belakang sosial ekonomi  penduduk kaya lebih memilih sekolah yang lebih bagus yang umumnya lebih mahal

28 2. Disparitas Kinerja Pendidikan
28

29 Persentase Penduduk Usia Tahun Menurut Jenjang dan Kelas Tertinggi yang Pernah Diikuti, 1995 & 2006

30

31 Rendahnya pendidikan  Rendahnya produktivitas  Rendahnya daya saing
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Perdesaan dan Perkotaan Tahun (Februari) Wilayah Pulau Perdesaan Perkotaan Kota + Desa ≤ SLTP ≥ SLTA Sumatera 81,05 18,95 48,71 51,29 70,40 29,60 Jawa dan Bali 86,38 13,62 55,77 44,23 71,57 28,43 Nusa Tenggara 85,13 14,87 59,34 40,66 78,90 21,10 Kalimantan 85,25 14,75 52,57 47,43 74,65 25,35 Sulawesi 79,31 20,69 47,60 52,40 70,44 29,56 Maluku 79,03 20,97 42,31 57,69 69,72 30,28 Papua 80,85 19,15 34,97 65,03 71,34 28,66 INDONESIA 84,26 15,74 54,02 45,98 71,69 28,31 Rendahnya pendidikan  Rendahnya produktivitas  Rendahnya daya saing

32 32

33 3. Desentralisasi dan Pembiayaan Pendidikan
33

34 Desentralisasi menciptakan lingkungan baru dan membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang berbeda dari sentralisasi; Pembagian tugas yang baru sesuai UU 32/2004 and PP 38/2007  penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggungjawab pemerintah kab/kota; Implementasi PP 38/2007 membutuhkan road map yang jelas dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas semua jenjang pemerintahan agar proses transisi dapat berjalan dengan baik; Implementasi reformasi pengelolaan keuangan diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan publik secara keseluruhan;

35 Pembiayaan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berasal dari berbagai sumber yang belum secara baik terkoordinasi  membutuhkan akuntabilitas yang baik Masih cukup banyak inkonsistensi antara alokasi anggaran dengan kewenangan yang dimiliki terutama di tingkat pusat DAU sebagai mekanisme transfer utama dari pemerintah pusat ke daerah belum sepenuhnya berhasil mendukung agenda pembangunan pendidikan di tingkat kab/kota Mekanisme DAK cukup menjanjikan tetapi sampai saat ini masih terbatasi oleh jumlah anggaran yang tidak terlalu besar dan kelayakan penggunaan anggaran ( masih terbatas pada kegiatan fisik);

36 Pembiayaan Pendidikan
Sumber : Bank Dunia, diolah dari data Depkeu

37 Komposisi Alokasi Anggaran
Kab/kota menerima mayoritas anggaran rutin (83%) dan sebagian besar diantaranya untuk gaji guru (96%) Provinsi Pusat Rutin lain Rutin Pemba-ngunan Kab/Kota Functional breakdown of routine expenditures at regional levels – majority spent on personnel Although the central government still invests part of their central development expenditures for education in the regions, the respective regional administrations have no spending authority over such investment Gaji Kab/kota hanya mengalokasikan 12% anggaran pendidikan untuk anggaran pembangunan/investasi 37

38 Presentase Distribusi Anggaran Pendidikan antar Tingkatan Pemerintahan
kabupaten Pusat Pusat Provinsi Kab/Kota Provinsi 38

39 Persentase Anggaran Pendidikan terhadap Total Pengeluaran Anggaran di Tingkat Kabupaten/Kota
39

40 4. Ketersediaan, Persebaran, dan Kualitas Pendidik

41 Efisiensi Rasio siswa : guru Indonesia sudah sangat rendah (salah satu terendah di dunia) Gaji guru merupakan porsi terbesar anggaran pendidikan Tunjangan guru yang diperkenalkan dalam UU No. 14/2005 Guru dan Dosen akan meningkatkan lebih besar lagi anggaran untuk remunerasi guru & dosen Distribusi yang tidak efisien berdampak pada besar pada anggaran yang harus disediakan Beban kerja umumnya rendah (variasi cukup lebar)

42 Pemerataan Pelaksanaan desentralisasi
Ketersediaan guru yang terbatas pada sekolah di daerah tertinggal, sementara di wilayah kota sering terjadi kelebihan guru Kualitas guru juga tidak merata Pelaksanaan desentralisasi Sebagian besar kewenangan pengelolaan guru sudah dipindahkan dari tingkat pusat ke tingkat kab/kota Tantangan untuk penyesuaian sistem dari sentralisasi ke desentralisasi Kapasitas untuk pengelolaan guru masih rendah di sebagian kab/kota

43 Efisiensi: Rasio siswa-guru Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia
Rasio siswa : guru di negara EAP adalah sekitar 31:1 untuk SD dan 25:1 untuk SMP. Rasio di Indonesia berturut-turut sebesar 20,3 dan 14.2 SD SMP US UK Malaysia Japan Indonesia Thailand China Vietnam Lao PDR Mongolia Korea, Rep. Philippines India Cambodia 56.24 Japan Indonesia US Malaysia Korea, Rep. China UK Mongolia Cambodia Thailand Vietnam Lao PDR India Philippines 37.09 41.33 32.32 34.93 25.66 31.26 25.59 30.77 24.86 30.64 23.59 Indonesia has efficiency issues, including leakage and inefficient flow of funds. The GDS finance module indicates that 1/3 of all funds do not reach schools Excess Supply of Teachers Indonesia has one of the lowest student-teacher ratios (STR) in the region This creates significant financial burden on the system as 78% of overall routine budget for primary and secondary education is spent on salaries of teachers In evaluating the financial impact of this oversupply, only taking into account primary and secondary schools, the estimated 21% oversupply creates a cost burden of 5.7 trillion Rp or ~ 10% of total education spending 24.65 21.52 21.05 19.05 20.68 18.61 20.29 18.24 19.56 17.72 18.92 14.92 17.1 14.23 14.81 13.22 10 20 30 40 50 60 5 10 15 20 25 30 35 40 Source: Edstats database 43

44 Rasio Siswa-Guru pada jenjang Sekolah Dasar (PNS dan Non PNS)

45 Rasio Siswa-Guru pada jenjang SMP (PNS dan Non PNS)

46 Besaran Sekolah Dasar Menurut Jumlah Siswa
14% 47% sekolah memiliki murid kurang dari 150 siswa 12% 10% 78% sekolah memiliki murid kurang dari 250 siswa 8% 6% 4% 2% 0% 1-25 26-50 51-75 76-100 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa Sumber: SIMPTK2005/2006

47 Rasio Siswa – Guru Menurut Besaran Sekolah Jenjang SD
50 Rasio siswa-guru 40 Rata-rata jumlah guru 30 24.1 21.8 20 19.7 17.3 14.7 15.7 13.3 11.3 12.0 8.5 8.7 9.0 9.3 9.7 10.1 10.6 10 7.1 8.0 4.9 5.8 1- 25 26- 50 51- 75 76- 100 101- 126- 151- 176- 201- 226- 251- 276- 301- 351- 401- 451- 501- 601- 701- 801- 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 600 700 800 900 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa Sumber: SIMPTK2005/2006

48 Besaran SMP Menurut Jumlah Siswa
40% sekolah memiliki jumlah siswa < 300 Dengan rata-rata rasio siswa-guru sebesar 10:1 18% 16% 14% 12% 10% % dari total sekolah 8% 6% 4% 2% 0% 1-100 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa

49 Rasio Siswa – Guru Menurut Besaran Sekolah Jenjang SMP
25 Rata-rata jumlah guru 70 19.9 20 18.3 18.5 57.5 17.0 17.2 17.2 60 16.1 51.2 15.2 15 46.1 50 43.3 12.9 37.7 40 11.0 32.3 10 28.1 Rata-rata jumlah siswa 30 Rasio siswa-guru 7.2 23.7 19.9 15.2 20 5 11.7 10 1-100 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa

50 Beban Kerja : Banyak guru yang mengajar kurang dari batasan minimum (24 jam mata pelajaran)
Rata-rata 29% 28% 6% 30% 8% SD 11% 18% 6% 51% 13% SMP 40% 41% 8% 9% SMA/SMK 43% 38% 5% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1-12 jam 13-23 jam 24 jam 25-36 jam >36 jam

51 25% guru negeri berumur 50 tahun atau lebih
Masa Pensiun: peluang untuk memecahkan masalah kelebihan dan distribusi guru 140,000 120,000 25% guru negeri berumur 50 tahun atau lebih Guru sekolah negeri cenderung lebih tua 100,000 80,000 60,000 40,000 Swasta 20,000 Negeri 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Sumber: SIMPTK2005/2006

52 Jumlah Guru Menurut Tahun Rekrutmen
180,000 Setelah Desentralisasi Rekrutmen guru tidak tetap (GTT) meningkat signifikan setelah desentralisasi  menjadi masalah jika kualitas GTT tidak ada standarnya 160,000 140,000 120,000 GTY 100,000 GTT 80,000 Kontrak kab/kota 60,000 Kontrak Pusat 40,000 PNS 20,000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Tahun

53 Gaji guru akan meningkat signifikan dengan adanya berbagai tunjangan
180 Total gaji dan tunjangan jika inflasi dihitung 7% 160 140 120 100 Triliun Rp Total anggaran 2006 (untuk pembanding) 80 Tunjangan profesi As can be seen in the graph, as more teachers become certified, the cost of the allowances increase To give an idea of the impact of this cost, the total education budget for 2004 is shown for comparison The base salary and allowance costs are equivalent to the total education budget by 2012 Allowances become more than base salary costs because some teachers will receive triple salary for being certified and living in special areas Private school teachers are also eligible for certification Tunjangan khusus 60 Tunjangan fungsional 40 Gaji dasar 20 2006 Total Anggaran Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: Dihitung dengan menggunakan data gaji guru yang dikeluarkan oleh Depkeu dan target jumlah guru yang bersertifikat 53

54 5. PENINGKATAN DAYA SAING

55 Global Competitiveness Index / Indeks Daya Saing Global (Indonesia)
Peringkat (dari 134 negara) GCI 2008 – GCI (dr 131 negara) Persyaratan Dasar Pilar 1 : Kelembagaan Pilar 2 : Infrastruktur Pilar 3 : Stabilitas ekonomi makro Pilar 4 : Kesehatan dan pendidikan dasar Penguat Efisiensi Pilar 5 : pendidikan tinggi dan pelatihan Pilar 6 : Efisiensi pasar barang Pilar 7 : Efisiensi pasar tenaga kerja Pilar 8 : Kemapanan pasar keuangan Pilar 9 : Kesiapan teknologi Pilar 10 : Besaran pasar Inovasi dan Faktor keunggulan Pilar 11 : Kemapanan bisnis Pilar 12 : Inovasi 55 Sumber: WEF 55

56 Indeks GCI Pendidikan Peringkat (dari 134 negara)
Pilar 4 : Kesehatan dan pendidikan dasar 4.09 Kualitas Pendidikan Dasar 4.10 Partisipasi Pendidikan Dasar 4.11 Anggaran Pendidikan Pilar 5 : pendidikan tinggi dan pelatihan 5.01 Partisipasi pendidikan menengah 5.02 Partisipasi pendidikan tinggi 5.03 Kualitas sistem pendidikan 5.04 Kualitas matematika dan sains 5.05 Kualitas sekolah manajemen 5.06 Akses internet di sekolah 5.07 Ketersediaan lembaga penelitian dan pelatihan di tingkat lokal 5.08 Pelatihan staf Pilar 12 : Inovasi 12.02 Kualitas lembaga penelitian 12.04 Kerjasama penelitian industri dan PT 12.06 Ketersediaan ilmuwan & ahli teknik

57 Perbandingan GCI – Partisipasi Pendidikan di Beberapa Negara, 2008 - 2009

58 Perbandingan GCI – Inovasi di Beberapa Negara, 2008-2009

59 Perbandingan GCI – Kualitas Pendidikan di Beberapa Negara, 2008-2009

60 Skor Test Matematika dan Sains dalam TIMSS 2007
Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007

61 Persentase Siswa Kelas 8 yang Mencapai Benchmark Internasional dalam TIMSS 2007
 # : Mendekati 0 Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007

62 VI. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN untuk penyusunan RPJMN 2010-2014

63 ALUR PIKIR PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN 2010-2014
Arahan RPJPN untuk RPJMN ke Rancangan Awal RPJMN Tantangan Arah Pembangunan Prioritas Pembangunan Kondisi Saat Ini Perkembangan Global Aspirasi Masyarakat 63

64 RESTRUKTURISASI PROGRAM PEMBANGUNAN (DEPARTEMEN)

65 Reformasi Keuangan Negara
Unified budget: Konsolidasi dan integrasi anggaran rutin dan pembangunan Medium term expenditure framework (MTEF): Anggaran yang berdasarkan kebijakan Penerapan kerangka kinerja dalam proses alokasi anggaran Berorientasi jangka panjang Kepastian penganggaran yang lebih besar untuk program dan kegiatan prioritas Performance based budgeting (PBB): Berorientasi pada kinerja Indikator Output/outcome Akuntabilitas pada setiap tingkat manajemen Gender Responsive Budgeting

66 Terima Kasih 66