DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI"— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI

2 OUTLINE STRUKTUR ORGANISASI DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI POSISI BADAN USAHA NASIONAL DI INDONESIA (TERSERTIFIKASI) POSISI BUJK ASING DI INDONESIA KEGIATAN 2015 DAN RENCANA 2016 BENTUK LAYANAN DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI LAMPIRAN DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI 2 2

3 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI

4 DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Subdirektorat Kelembagaan Seksi Lembaga Pemerintah Seksi Lembaga Masyarakat Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi Seksi Standar dan Pedoman Seksi Pemantauan dan Evaluasi Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi Sub Bagian Tata usaha

5 TUSI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. XX/PRT/M/xxxx, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TUGAS Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kelembagaan Dan Sumberdaya Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi : Pengaturan (Penyusunan, Perumusan, Sosialisasi, Konsultasi) dan Pengawasan 1. Pembinaan Kelembagaan 2. Pembinaan Material dan Peralatan Konstruksi 3. Pembinaan Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri 4. Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat 5

6 FUNGSI SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan; dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan 6 6

7 FUNGSI SUBDIREKTORAT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi; dan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi. 7 7 7

8 FUNGSI SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PRODUKSI DALAM NEGERI
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; dan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri. 8 8 8 8

9 FUNGSI SUBDIREKTORAT USAHA JASA KONSTRUKSI
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi; dan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi. 9 9 9 9 9

10 FUNGSI SUBBAGIAN TATA USAHA
melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat. 10 10 10 10 10 10

11 KONDISI BADAN USAHA NASIONAL DI INDONESIA (TERSERTIFIKASI)

12 JUMLAH DAN SEBARAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
alternati III JUMLAH DAN SEBARAN KUALIFIKASI BADAN USAHA Kualifikasi Konsultan* (%) K1 K2 M1 M2 B 59,68 26,43 7,36 3,24 3,29 Kualifikasi Kontraktor* (%) P K1 K2 K3 M1 M2 B1 B2 0,01 63,87 14,01 11,29 7,67 2,29 0,69 0,18 Total** Badan Usaha BU *Kualifikasi ;Filter : Nama Badan Usaha-Provinsi-Kualifikasi **Total ; Filter : NRBU-Nama Badan Usaha-Provinsi Database 29 Oktober 2015 , Diolah Sumber : Add kondisi, misi: nawacita, prioritas pu, masuk prinsip dasar

13 PROPORSI KLASIFIKASI BADAN USAHA
alternati III PROPORSI KLASIFIKASI BADAN USAHA Konsultan Perencanaan Arsitektur 3.399 16,23 Perencana Rekayasa 7.303 34,87 Perencanaan penataan ruang 2.007 9,58 Pengawasan Rekayasa 6.160 29,41 Konsultan Lainnya 1.197 5,71 Konsultan Spesialis 808 3,86 Pengawasan Arsitektur 54 0,26 Pengawasan Penataan Ruang 18 0,09 Kontraktor Bangunan Gedung 39,95 Bangunan Sipil 49,88 Instalasi Mekanikal dan elektrikal 17.177 6,76 Jasa Pelaksana Spesialis 8.279 3,26 Jasa pelaksana lainnya 131 0,05 JasaPelaksana Keterampilan 181 0,07 Jasa Konstruksi Terintegrasi 48 0,02 Add kondisi, misi: nawacita, prioritas pu, masuk prinsip dasar Sumber : Database Database Februari 2015, Diolah

14 KESIAPAN BADAN USAHA DARI SISI KLASIFIKASI SPESIALIS DAN TERINTEGRASI
alternati III KESIAPAN BADAN USAHA DARI SISI KLASIFIKASI SPESIALIS DAN TERINTEGRASI K1 K2 M1 M2 B Konsultan Spesialis 390 152 128 40 98 % 48,27% 18,81% 15,84% 4,95% 12,13% P K1 K2 K3 M1 M2 B1 B2 Jasa Pelaksana Spesialis 6615 196 299 1065 80 13 11 % 0,00% 79,90% 2,37% 3,61% 12,86% 0,97% 0,16% 0,13% Jasa Konstruksi Terintegrasi 6 42 12,50% 87,50% Add kondisi, misi: nawacita, prioritas pu, masuk prinsip dasar Sumber : Database Database Februari 2015, Diolah

15 KESIAPAN BADAN USAHA DARI SISI KLASIFIKASI
alternati III KESIAPAN BADAN USAHA DARI SISI KLASIFIKASI TERKAIT KETENAGALISTRIKAN, SUMBER DAYA AIR DAN JALAN Klasifikasasi terkait Ketenagalistrikan (pembangkit)  Kode Konsultan Kontraktor K1 K2 M1 M2 B P K3 B1 B2 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya EL001 205 13 31 187 22 24 16 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi EL009 239 11 32 218 21 6 Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi EL004 43 3 8 80 28 33 14 Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan SP011 459 7 86 2 1 Klasifikasi terkait Sumber Daya Air Kode Konsultan Kontraktor K1 K2 M1 M2 B P K3 B1 B2 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air RE103 1389 375 121 47 45 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air RE203 1277 303 105 30 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya SI001 34667 3207 3529 3052 670 120 28 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah(Insinerator) PL004 20 2 19 1 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi TI502 Klasifikasi terkait Jalan Kode Konsultan Kontraktor K1 K2 M1 M2 B P K3 B1 B2 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RE104 1432 503 123 51 64 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE202 1391 495 113 47 57 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara SI003 31887 4496 5326 2870 927 290 49 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways SI004 1 14377 1054 1339 2338 462 107 19 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api PL003 12 9 2 Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktrur Tranportasi TI501 5 Add kondisi, misi: nawacita, prioritas pu, masuk prinsip dasar Sumber : Database Database Februari 2015, Diolah

16 SEBARAN KLASIFIKASI TENAGA AHLI
alternati III SEBARAN KLASIFIKASI TENAGA AHLI Total Tenaga Kerja TA Add kondisi, misi: nawacita, prioritas pu, masuk prinsip dasar Sumber : Database Database Februari 2015, Diolah

17 KESIAPAN TENAGA AHLI DARI SISI KLASIFIKASI
alternati III KESIAPAN TENAGA AHLI DARI SISI KLASIFIKASI TERKAIT KETENAGALISTRIKAN, SUMBER DAYA AIR DAN JALAN Klasifikasi Kode MUDA MADYA UTAMA Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 401 3250 5319 687 Ahli Teknik Transmisi Tenaga Listrik 402 13 16 3 Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik 403 121 306 1 Ahli Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 404 56 42 Klasifikasi Kode MUDA MADYA UTAMA Ahli Teknik Bendungan Besar 210 230 303 31 Ahli Teknik Sungai dan Drainase 211 3272 2085 180 Ahli Teknik Irigasi 212 2918 1153 146 Ahli Teknik Rawa dan Pantai 213 523 327 29 Klasifikasi Kode MUDA MADYA UTAMA Ahli Teknik Jalan 202 9094 9667 634 Ahli Teknik Jembatan 203 3547 5156 293 Ahli Teknik Landasan Terbang 206 88 182 17 Ahli Teknik Jalan Rel 207 85 108 5 Ahli Teknik Dermaga 208 306 422 32 Ahli Keselamatan Jalan 204 57 132 1 Add kondisi, misi: nawacita, prioritas pu, masuk prinsip dasar Sumber : Database Database Februari 2015, Diolah 17

18 KONDISI BUJK ASING DI INDONESIA (TERSERTIFIKASI)

19 BUJK ASING PER NEGARA Kontraktor Konsultan terintegrasi Total 161 77
56 294 Sumber : Database Database Desember 2014, Diolah

20 BUJK ASING REGIONAL ASEAN
Kontraktor Konsultan terintegrasi Total 10 8 3 21 Sumber : Database Database Desember 2014, Diolah

21 SCOPE PEKERJAAN BUJK ASING
Sumber : Database Database Desember 2014, Diolah

22 PENGGUNA JASA BUJK ASING
BUMN PEMERINTAH SWASTA 57 31 134 Database Database Desember 2014, Diolah Sumber :

23 NILAI PEKERJAAN BUJK ASING DI INDONESIA
PER TAHUN 2010 2011 2012 2013 Nilai Pekerjaan rata-rata Multiyears ( Kecuali Konsultan) Pekerjaan dengan nilai proyek besar rata-rata dimulai pada tahun 2012 Pekerjaan yang dimulai pada tahun 2010 rata-rata diselesaikan ditahun 2012 Sumber : Database Database Desember 2014, Diolah

24 KONDISI MATERIAL DAN PERALATAN JASA KONSTRUKSI

25 Estimasi Kebutuhan MPK T.A 2015 (APBN-P)
KEBUTUHAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI (MPK) Estimasi Kebutuhan MPK T.A 2015 (APBN-P) Tahun 2015 Satminkal Anggaran (Rp)* Kebutuhan MPK Kementerian PU-PR Aspal (ton) Semen (ton) Baja (ton) Alat Berat (unit) Ditjen SDA 13.026,94 ,75 ,19 4.038,22 Ditjen BM ,83 ,21 ,26 6.828,32 Ditjen CK 23.304,74 ,87 ,92 793,60 Total = ,51 ,83 ,37 11.660,15 * PAGU (Belanja Modal) Per Satminkal Kementerian PU- PERA APBN-P T.A dari Data e-Monitoring (diolah)

26 KEBUTUHAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI (MPK)
Trend Kebutuhan Material dan Peralatan Konstruksi Kementerian PU-PR Periode Tahun Komoditas Estimasi Tren Kebutuhan MPK Kementerian PU-PR 2013 2014 2015 (APBN-P) Semen (ton) ,32 ,44 ,91 ,83 Baja (ton) ,09 ,89 ,55 ,37 Aspal (ton) ,80 ,88 ,40 ,51 Alat Berat (unit) 6.598 5.995 6.233 11.660,15 Note: Berdasarkan Belanja Modal Per Satminkal Kementerian PU T.A (termasuk APBN-P 2015) (diolah)

27 KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MPK
Keseimbangan supply-demand Material dan Peralatan Konstruksi TAHUN 2014 NO JENIS MPK UNITS SUPPLY NASIONAL* DEMAND UTILITAS (%) INFRASTRUCTURE NON-INFRASTRUCTURE TOTAL a b c d e=(d/a) 1 SEMEN JUTA TON 59,91 15,85 47,55 63,40 106% 2 BAJA 4,50 4,52 4,30 14,50 322% 3 ASPAL RIBU TON 740 1288,2 67,8 1356 183% 4 ALAT BERAT RIBU UNIT 6,04 4,163 7,088 11,25 186% Sources : dari berbagai sumber (diolah) Note: Selisih Demand-Supply = Import Asumsi Persentase Demand: *) Data Supply Nasional (diluar import) Semen 25% Infrastruktur 75% non-infrastruktur Data Total Demand berasal dari data penjualan Baja 40% Infrastruktur 38% non-infrastruktur Supply Aspal Minyak (sudah termasuk Aspal Buton) Aspal 95% Infrastruktur 5% non-infrastruktur Supply Alat Berat adalah Unit Baru HINABI Alat Berat 30% Infrastruktur 70% non-infrastruktur

28 KEGIATAN 2015 DAN RENCANA 2016 BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

29 KEGIATAN BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI 2015

30 KEGIATAN SUBBAGIAN TATA USAHA 2015
Keterangan DIPA Administrasi Kepegawaian - Pelaksanaan Workshop penyusunan dokumen Analisa Jabatan Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Urusan administrasi Keuangan dan BMN - Pelaksanaan peningkatan administrasi keuangan dan BMN Penyusunan dan Pemantauan Penerapan SMM Direktorat - Pelaksanaan FGD Evaluasi SMM pada kegiatan-kegiatan di Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Fasilitasi reformasi birokrasi - Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapabilitas pegawai Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Sistem Pelaporan Secara Elektronik Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring) Satker Kem. Pu Ii (Jmlh Paket ) Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Kendaraan Bermotor Pengadaan kendaraan bermotor Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pengadaan Pengolah data Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan fasilitas perkantoran 30

31 KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MPK KEGIATAN SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN 2015
Keterangan DIPA Undang Undang Jasa Konstruksi - Penyusunan, Perumusan, Konsultan Perorangan, Konsultansi Publik produk turunan Undang -Undang Pedoman Monitoring dan Pemberdayaan kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konstruksi : Pedoman Monitoring dan Pemberdayaan - Pedoman Monitoring Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis - Pedoman Monitoring Masyarakat Jasa Konstruksi Pedoman pemberdayaan pembinaan provinsi ke kabupaten kota - Penyusunan pedoman pemberdayaan pembinaan provinsi ke kabupaten kota - Penyebarluasan pedoman pemberdayaan pembinaan provinsi ke kabupaten kota Fasilitasi IUJK, SIPJAKI dan SPM - TOT SPM Kab/Kota - TOT IUJK - TOT SIPJAKI Pembentukan pengurus LPJK - Rapat Kelompok Unsur - Fit Proper Test Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Asosiasi - Monitoring asosiasi - Evaluasi dan updating data kelembagaan masyarakat jasa konstruksi Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Provinsi - Monitoring tusi direktorat pada pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi daerah Kajian Kelembagaan - Kajian peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi - Pemetaan kinerja layanan dasar perijinan jasa konstruksi dan sistem informasi pembina jasa konstruksi - Pemetaan kinerja kelembagaan jasa konstruksi provinsi 31

32 KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MPK
KEGIATAN SUBDIREKTORAT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI 2015 Kegiatan Keterangan DIPA Penyusunan NSPK Katalog Baja Konstruksi - Penyusunan Katalog baja konstruksi Fasilitasi Formulasi perhitungan demanf sumber daya mineral dan peralatan konstruksi berdasarkan data BoQ - Penyusunan formulasi perhitungan demand sumber daya material dan peralatan konstruksi berdasarkan data BoQ Registrasi alat berat konstruksi pada perusahaan vendor dan suppliers serta perusahaan konstruksi - Fasiltasi alat berat konstruksi pada perusahaan vendor dan suppliers serta perusahaan konstruksi Fasilitasi pengembangan jejaring rantai pasok sumberdaya mineral - Fasiltasi pengembangan jejaring rantai pasok sumberdaya mineral Monitoring dan evaluasi kinerja rantai pasok material peralatan konstruksi didaerah - Monitoring dan evaluasi rantai pasok material dan peralatan Pengumpulan database demand baja konstruksi - Updating database demand baja konstruksi Kajian Material dan Peralatan Konstruksi - Kajian Pengembangan dan Penerapan Buffer Stocking Systems untuk Efisiensi Penyediaan Sumber Daya Material Konstruksi di Indonesia - Kajian Pengembangan dan Penerapan Buffer Stocking Systems untuk Efisiensi Penyediaan Sumber Daya Material Konstruksi di Indonesia - Kajian Pendayagunaan Sistem Logistik dan Industrialisasi Beton Pracetak dan Prategang Indonesia di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia 32

33 KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MPK
KEGIATAN SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PRODUKSI DALAM NEGERI 2015 Kegiatan Keterangan DIPA NSPK terkait penerapan teknologi rancang bangun dan perekayasaan serta metoda konstruksi mutakhir dan penggunaan produk dalam negeri di sektor konstruksi - Pelaksanaan workshop penyusunan NSPK untuk teknologi tepat guna di sektor konstruksi - Pelaksanaan workshop penyusunan NSPK untuk pemanfaatan dan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan proyek di indonesia Penyusunan profil penggunaan teknologi konstruksi dan produk dalam negeri (TKDN) pada proyek konstruksi skala besar - Pelaksanaan workshop Penyusunan database profil penggunaan TKDN pada proyek skala besar; - Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pada proyek konstruksi di indonesia Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri pada sektor konstruksi - Penyusunan pedoman monev penggunaan produk dalam negeri - Pelaksanaan monev penggunaan produk dalam negeri pada proyek konstruksi Kompilasi data teknoligi dan produk dalam negeri di bidang konstruksi - Penyusunan database produk dalam negeri di bidang konstruksi; penyusunan database teknologi di bidang teknologi; update teknologi konstuksi Pelaksanaan penyusunan progam kerja direktorat bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi - penyusunan progam kerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan direktorat bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi Pemutakhiran dan Konsolidasi Data Sumber Daya Konstruksi - Pemutakhiran dan Konsolidasi Data Sumber Daya Konstruksi - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kajian Teknologi dan TKDN - Kajian Pemetaan penggunaan produk dalam negeri pada proyek konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah - Kajian Pemetaan penggunaan produk dalam negeri pada proyek konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah - Kajian Pemetaan Kebutuhan dukungan sumber daya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

34 KEGIATAN SUBDIREKTORAT USAHA JASA KONSTRUKSI 2015
Keterangan DIPA NSPK pemantauan dan evaluasi keberadaan dan kinerja perusahaan konstruksi asing - Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan BUJKA di Indonesia. NSPK pedoman pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas perusahaan konstruksi kualifikasi besar - Penyusunan Pedoman terkait peningkatan kapabilitas dan kinerja BUJK Nasional Kualifikasi Besar (menggunakan TA perorangan). Peningkatan Manajemen dan Kinerja Perusahaan Konstruksi Besar - Fasilitasi peningkatan peningkatan manajemen dan Kinerja BUJK kualifikasi besar. - Workshop pemetaan kebutuhan terkait aspek kapabilitas suatu perusahaan jasa konstruksi, sehingga diperoleh BUJK yang berpotensi untuk ditingkatkan kualifikasinya serta aspek apa saja yang perlu dikembangkan Peningkatan Kinerja Manajemen Proyek Badan Usaha Jasa Konstruksi - Pelaksanaan kegiatan Penghargaan Kinerja proyek konstruksi 2015 dalam rangka pelaksanaan konstruksi 2015. - Penyelenggaraan kegiatan ini akan mengevaluasi kinerja, kompetensi dan kapabilitas suatu perusahaan khususnya pada saat pelaksanaan proyek. Pemberdayaan Usaha Konstruksi Skala Mikro, Kecil & Menengah - Fasilitasi pemberdayaan terhadap usaha jasa konstruksi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah - Fasilitasi dukungan permodalan dan penjaminan khususnya untuk usaha jakon mikro, kecil dan menengah - Fasilitasi kemitraan antar kualifikasi jakon Fasiltiasi Pendampingan terhadap Perusahaan Konstruksi dalam rangka peningkatan kapabilitas usaha serta kesiapan dalam perolehan pangsa pasar konstruksi - Pendampingan BUJK dalam rangka peningkatan kualifikasi menjadi Besar (B2) (menggunakan TA perorangan) Pemantauan dan Evaluasi Keberadaan dan Kinerja Perusahaan Konstruksi Asing - Pemetaan database serta kinerja BUJKA di Indonesia. - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi BUJKA serta dukungan fasilitasi pelayanan perizinan BUJKA Kajian Usaha Jasa Konstruksi - Kajian Potensi Dukungan Permodalan dan Sumber Daya untuk Pengembangan Usaha Konstruksi Skala Besar - Kajian Penyusunan konsep kebijakan dan strategi nasional pengembangan perusahaan konstruksi skala kecil dan menengah berbasis konsentrasi spesialisasi - Kajian Penyusunan Kebijakan terkait Regionalisasi Usaha Konstruksi Khususnya dari Sisi Pengadaan

35 RENCANA BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI 2016

36 KEGIATAN SUBBAGIAN TATA USAHA 2016
Keterangan DIPA Administrasi Kepegawaian - Pelaksanaan pembinaan kepegawaian Urusan administrasi Keuangan dan BMN - Pelaksanaan peningkatan administrasi keuangan dan BMN Penyusunan dan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SMM Direktorat - Pelaksanaan FGD Evaluasi SMM pada kegiatan-kegiatan di Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Fasilitasi reformasi birokrasi - Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapabilitas pegawai Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Sistem Pelaporan Secara Elektronik Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring) Satker Kem. Pu Ii (Jmlh Paket ) Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Kendaraan Bermotor Pengadaan kendaraan bermotor Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pengadaan Pengolah data Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan fasilitas perkantoran 36

37 KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MPK KEGIATAN SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN 2016
Keterangan DIPA Undang Undang Jasa Konstruksi - Penyusunan, Perumusan, Konsultan Perorangan, Konsultansi Publik produk turunan Undang -Undang Pedoman Monitoring dan Pemberdayaan kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konstruksi : Pedoman Monitoring dan Pemberdayaan - Sosialisasi Pedoman Monitoring Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis - Sosialisasi Pedoman Monitoring Masyarakat Jasa Konstruksi Pedoman pemberdayaan pembinaan provinsi ke kabupaten kota - Penyebarluasan pedoman pemberdayaan pembinaan provinsi ke kabupaten kota - Fasilitasi IUJK, SIPJAKI dan SPM - TOT SPM Kab/Kota - TOT IUJK - TOT SIPJAKI Levelisasi pengurus LPJK - Levelisasi Pengurus LPJK - Levelisasi Kelompok Unsur Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Asosiasi - Monitoring asosiasi - Evaluasi dan updating data kelembagaan masyarakat jasa konstruksi Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Provinsi - Monitoring tusi direktorat pada pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi daerah Kajian Kelembagaan - Kajian peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi - Pemetaan kinerja layanan dasar perijinan jasa konstruksi dan sistem informasi pembina jasa konstruksi - Pemetaan kinerja kelembagaan jasa konstruksi provinsi 37

38 KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MPK
KEGIATAN SUBDIREKTORAT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI 2016 Kegiatan Keterangan DIPA Penyusunan NSPK Katalog Konstruksi - Penyusunan Katalog baja konstruksi Fasilitasi Formulasi perhitungan demanf sumber daya mineral dan peralatan konstruksi berdasarkan data BoQ - Penyusunan formulasi perhitungan demand sumber daya material dan peralatan konstruksi berdasarkan data BoQ Registrasi alat berat konstruksi pada perusahaan vendor dan suppliers serta perusahaan konstruksi - Fasiltasi alat berat konstruksi pada perusahaan vendor dan suppliers serta perusahaan konstruksi Fasilitasi pengembangan jejaring rantai pasok sumberdaya konstruksi - Fasiltasi pengembangan jejaring rantai pasok sumberdaya konstruksi Monitoring dan evaluasi kinerja rantai pasok material peralatan konstruksi didaerah - Monitoring dan evaluasi rantai pasok material dan peralatan Pengumpulan database demand baja konstruksi - Updating database demand baja konstruksi Kajian Material dan Peralatan Konstruksi - Kajian rantai pasok material konstruksi - Kajian rantai pasok peralatan konstruksi

39 KESEIMBANGAN SUPPLY-DEMAND MPK
KEGIATAN SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PRODUKSI DALAM NEGERI 2016 Kegiatan Keterangan DIPA NSPK terkait penerapan teknologi rancang bangun dan perekayasaan serta metoda konstruksi mutakhir dan penggunaan produk dalam negeri di sektor konstruksi - Pelaksanaan workshop penyusunan NSPK untuk teknologi tepat guna di sektor konstruksi - Pelaksanaan workshop penyusunan NSPK untuk pemanfaatan dan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan proyek di indonesia Penyusunan profil penggunaan teknologi konstruksi dan produk dalam negeri (TKDN) pada proyek konstruksi skala besar - Penyusunan database profil penggunaan TKDN pada proyek skala besar; - Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pada proyek konstruksi di indonesia Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri pada sektor konstruksi - Penyusunan pedoman monev penggunaan produk dalam negeri - Pelaksanaan monev penggunaan produk dalam negeri pada proyek konstruksi Kompilasi data teknoligi dan produk dalam negeri di bidang konstruksi - Penyusunan database produk dalam negeri di bidang konstruksi; penyusunan database teknologi di bidang teknologi; update teknologi konstuksi Pelaksanaan penyusunan progam kerja direktorat bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi - penyusunan progam kerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan direktorat bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi Pemutakhiran dan Konsolidasi Data Sumber Daya Konstruksi - Pemutakhiran dan Konsolidasi Data Sumber Daya Konstruksi - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kajian Teknologi dan TKDN Kajian teknologi konstruksi Kaajian material produksi dalam negeri

40 KEGIATAN SUBDIREKTORAT USAHA JASA KONSTRUKSI 2016
Keterangan DIPA NSPK pengendalian perusahaan konstruksi asing - Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan BUJKA di Indonesia. NSPK pedoman pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas perusahaan konstruksi kualifikasi besar - Penyusunan pedoman pelaksanaan peningkatan kapabilitas dan kinerja BUJK Nasional Kualifikasi Besar (menggunakan TA perorangan). Peningkatan Manajemen dan Kinerja Perusahaan Konstruksi Besar - Fasilitasi peningkatan peningkatan manajemen dan Kinerja BUJK kualifikasi besar. - Workshop pemetaan kebutuhan terkait aspek kapabilitas suatu perusahaan jasa konstruksi, sehingga diperoleh BUJK yang berpotensi untuk ditingkatkan kualifikasinya serta aspek apa saja yang perlu dikembangkan Peningkatan Kinerja Manajemen Proyek Badan Usaha Jasa Konstruksi - Pelaksanaan kegiatan Penghargaan Kinerja proyek konstruksi 2015 dalam rangka pelaksanaan konstruksi 2015. - Penyelenggaraan kegiatan ini akan mengevaluasi kinerja, kompetensi dan kapabilitas suatu perusahaan khususnya pada saat pelaksanaan proyek. Pemberdayaan Usaha Konstruksi Skala Mikro, Kecil & Menengah - Fasilitasi pemberdayaan terhadap usaha jasa konstruksi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah - Fasilitasi dukungan permodalan dan penjaminan khususnya untuk usaha jakon mikro, kecil dan menengah - Fasilitasi kemitraan antar kualifikasi jakon Fasiltiasi Pendampingan terhadap Perusahaan Konstruksi dalam rangka peningkatan kapabilitas usaha serta kesiapan dalam perolehan pangsa pasar konstruksi - Pendampingan BUJK dalam rangka peningkatan kualifikasi menjadi Besar (B2) (menggunakan TA perorangan) Pemantauan dan Evaluasi Keberadaan dan Kinerja Perusahaan Konstruksi Asing - Pemetaan database serta kinerja BUJKA di Indonesia. - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi BUJKA serta dukungan fasilitasi pelayanan perizinan BUJKA Kajian Usaha Jasa Konstruksi Kajian peningkatan kapasitas badan usaha K/M Kajiam pembinaan kinerja badan usaha B Kajian pengendalian badan usaha asing Total

41 BENTUK LAYANAN DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

42 LAYANAN DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI
BIDANG TUSI LAYANAN KE DAERAH Kelembagaan Umum Informasi peran kelembagaan Konsultasi terkait dengan TPJK, LPJK, Asosiasi, dan Forum Jasa Konstruksi Bimbingan teknis dan Supervisi Penyusunan perda jakons, SPM jakons, penyelenggaraan SIPJAKI, penyelenggaraan IUJK Monev Surveilence kinerja kelembagaan di daerah terkait jasa konstruksi Material dan Peralatan Informasi rantai pasok MPK Konsultasi penerapan rantai pasok MPK di daerah Perumusan demand MPK terkait dengan program Pemetaan rantai pasok MPK Surveilence kinerja penerapan rantai pasok MPK di daerah 42 42

43 LAYANAN DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI
BIDANG TUSI LAYANAN KE DAERAH Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri Umum Informasi teknologi dan produk industri konstruksi nasional dan global Bimbingan teknis dan Supervisi Konsultasi fasilitasi terkait dengan penggunaan teknologi dan produk industri konstruksi unggulan di daerah Monev Surveilence kinerja penggunaan teknologi dan produk industri konstruksi nasional/ lokal Usaha Jasa Konstruksi Informasi perkembangan usaha jakons termasuk BUJKA Konsultasi pembinaan usaha jakons Perumusan demand MPK terkait dengan program Pemetaan rantai pasok usaha: pasokan sumber daya dan sinergi usaha KMB Surveilence kinerja BUJK, operasi BUJKA dan sinergi usaha KMB 43 43

44 TERIMA KASIH