PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN

Presentasi berjudul: "PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN"— Transcript presentasi:

1 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OLEH DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN Coffee Morning Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Jakarta, 26 Agustus 2015

2 ORGANISASI DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAAAN 1

3 TRANSFORMASI DITJEN BINA KONSTRUKSI
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI SEKRETARIAT BADAN PEMBIINAAN KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASI PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

4 TUGAS DAN FUNGSI DIT. KERJA SAMA
Tugas (Pasal 868, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015): melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Fungsi (Pasal 869, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015): penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

5 KEBIJAKAN DAN NSPK PROFIL KINERJA
PERAN DIT. KERJA SAMA DALAM PROGRAM STRATEGIS PEMBINAAN KONSTRUKSI TAHUN KEBIJAKAN DAN NSPK PROFIL KINERJA Dit. Kerja Sama: Sebagai pendukung tercapainya Program Strategis DJBK Orang Tenaga Ahli/Manajer Proyek Terlatih Orang Supervisor/Foreman Terlatih Orang insinyur konstruksi bersertifikat Orang Teknisi bersertifikat Orang Tenaga terampil bersertifikat 40% Pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaran konstruksi 30% Penggunaan beton pracetak 125 BUJK Peningkatan BUJK ke Kualifikasi Besar B2 Rp.15 Triliun Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri 200 Kerja Sama Strategis dengan K/L, Pemda, PT, LPJK, Asosiasi, BUJK, Proyek, Masyarakat orang Instruktur pelatihan/ asesor konstruksi Dit. Kerja Sama: Menjamin mutu SDM yang dihasilkan Orang Bersertifikat 5

6 DIT. KERJA SAMA DALAM PROSES BISNIS BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT STAKEHOLDERS ` REGULASI (NSPK) DAN PENGAWASAN MITRA KERJA INDUSTRI PENGUSAHAAN PROYEK OPERASI K/L Asosiasi Badan Usaha Balai Satminkal Pemda LPJK LDK Asosiasi Profesi Masyarakat PROYEK KONSTRUKSI Unit Sertifikasi Badan Usaha PT/Politeknik/SMK Media 1 2 3 4 PEMBERDAYAAN KONSTRUKSI Iklim Usaha Badan usaha Tenaga Kerja UPT/BALAI Pengguna Penyedia Tenaga Kerja Masyarakat DELIVERY MASYARAKAT JAKONS KUANTITAS Dit. Kerja Sama KUALITAS ` DIT. BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIT. BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIT. BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI DIT. BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

7 FOKUS ARAH DUKUNGAN KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN
Regulasi/ Peraturan SDM Konstruksi Pola Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Infrastruktur Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Proyek Infrastruktur Nasional Material dan Peralatan Konstruksi Penyelenggaraan dan Mutu Konstruksi Badan usaha

8 PENYUSUNAN NSPK KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN TAHUN 2015 2

9 NSPK YANG SEDANG DISUSUN
Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan dengan Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam Sertifikasi Tenaga Kerja Bidang Jasa Konstruksi Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan dengan Badan Usaha (Kontraktor) di Bidang Jasa Konstruksi Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan dengan Lembaga Pendidikan Formal dalam Sertifikasi Tenaga Kerja Bidang Jasa Konstruksi Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan dengan LPJK dalam Sertifikasi Tenaga Kerja Bidang Jasa Konstruksi Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan untuk Masyarakat Melalui Pelatihan Mandiri Prosedur Monitoring dan Evaluasi

10 TINDAK LANJUT KEGIATAN ROADSHOW KE BUMN
3

11 TINDAK LANJUT RENCANA PENGEMBANGAN KERJA SAMA DENGAN BUMN KARYA
Sinkronisasi Standar/Modul Pelatihan Pemberdayaan Mandor Peningkatan Keahlian bagi SDM BUMN Karya Sertifikasi di lokasi proyek BUMN Penggunaan Bersama Instruktur PUPR dan BUMN

12 KEGIATAN FASILITASI PEMBAHASAN MODUL PELATIHAN MANDOR
Modul pelatihan mandor yang dimiliki Ditjen Bina Konstruksi disusun berdasarkan SKKNI, antara lain: Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan; Mandor Perkerasan Jalan, Mandor Pekerjaan Tanah; Mandor Perkerasan Pekerjaan Aspal; Mandor Installer Rangka Atap Baja Ringan; Mandor Tukang Batu Bata; Mandor Tukang Kayu; Mandor Pembesian dan Penulangan Beton. PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. Wijaya Karya (WIKA) telah melaksanakan dan memiliki modul pelatihan-pelatihan untuk Mandor (secara terbatas) PT. Waskita Karya tidak melatih mandor, tetapi berfokus pelatihan untuk pelaksana lapangan (Super-Intendent) Modul perlu disesuaikan dengan teknologi konstruksi terkini dengan ditambah pengetahuan terkait pembiayaan dan RAB

13 TINDAK LANJUT KEGIATAN FASILITASI PEMBAHASAN MODUL PELATIHAN MANDOR
Menyusun skema kerjasama pelatihan mandor dengan BUMN dengan sistem pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu operasional proyek; Koordinasi dengan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sebagai unit kerja yang memiliki tugas terkait standar dan materi kompetensi untuk melakukan perbaikan modul; Menyusun konsep MoU dengan BUMN Karya; Membentuk Tim Panel antara DJBK dan BUMN Karya yang bertugas melakukan harmonisasi dan penyesuaian modul-modul pelatihan mandor; Melaksanakan FGD Penyesuaian Modul-Modul Pelatihan Mandor; Pelatihan mandor yang mendesak untuk segera dilaksanakan, menggunakan Modul dan SKKNI yang ada, dengan beberapa tambahan materi yang dianggap perlu.

14 INISIASI KERJASAMA YANG SEDANG DILAKUKAN 4

15 INISIASI KERJASAMA YANG SEDANG DILAKUKAN
RENCANA KERJASAMA Berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diantaranya penyiapan SDM yang kompeten untuk mendukung dana desa dan pelaksanaan transmigrasi. Bekerja sama dengan Satminkal (Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, dan Ditjen Penyediaan Perumahan) untuk menjadikan proyek-proyek infrastruktur strategis dilingkungan satminkal sebagai model percontohan pembinaan konstruksi. Bekerja sama dengan PT. MRT Jakarta untuk pemagangan pada proyek pembangunan MRT Jakarta.

16 RENCANA KERJASAMA DENGAN SATMINKAL
Ditjen Bina Konstruksi telah mengirimkan surat permohonan kepada Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, dan Ditjen Penyediaan Perumahan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan konstruksi pada proyek-proyek infrastruktur strategis bidang PUPR Ditjen Bina Konstruksi, melalui Dit. Kerjasama akan melakukan audiensi ke satminkal-satminkal tersebut. Salah satunya adalah audiensi ke Ditjen CK yang akan dilaksanakan pada Rabu, 26 Agustus 2015 pukul WIB Dibutuhkan masukan dari masing-masing direktorat di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi terkait menu-menu pembinaan jasa konstruksi sesuai bidang tugas masing-masing yang dapat ditawarkan kepada satminkal.

17 PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN BALITBANG
Kerjasama pemanfaatan teknologi Balitbang untuk mendukung infrastruktur PUPR Kerjasama dan Pemberdayaan Pencetakan Instruktur dan Installer RISHA Potensi kerjasama lainnya Kerjasama dan Pemberdayaan Teknologi Perkerasan Asbuton Dit. Kelembagaan Dit. Kerjasama

18 PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN BPSDM
Kerjasama Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi Kerjasama Pencetakan Master Quantity Surveyor Kerjasama Pemetaan Kebutuhan Akan Pelatihan

19 POTENSI KERJASAMA LAIN
YAYASAN DAMANDIRI – POSDAYA Identifikasi/pemetaan desa-desa yang memiliki potensi bagi penerapan pemberdayaan masyarakat; Identifikasi karakteristik Posdaya yang sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur sebagai pembelajaran proses kerjasama dan pemberdayaan yang mampu dilakukan di Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan; Pencetakan anggota Posdaya menjadi instruktur pelatihan konstruksi dan pelatihan menggunakan MTU.

20 HASIL EVALUASI MTU 5

21 MOBILE TRAINING UNIT LOKASI MTU UNIT Provinsi Jambi 1 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi DIY Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Papua Satker Palembang 2 Balai Keahlian Jakarta Balai Peralatan Jakarta Dit. Kompetensi Jakarta Balai PKW Wil. I Banda Aceh 3 Balai PKW Wil. II Surabaya Balai PKW Wil. III Banjarmasin Balai PKW Wil. IV Makassar TOTAL 21 Tujuan: memperluas akses pelayanan bimbingan teknis, pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi. Lingkup: pelatihan bergerak (mobile), layanan uji kompetensi, dan bimbingan teknik keterampilan konstruksi. Tempat : kabupaten/kota dan proyek-proyek konstruksi

22 HASIL EVALUASI MTU Dit. Kerjasama saat ini sedang melakukan “Survey dan Monitoring Utilisasi/Penggunaan MTU”. Utilisasi MTU yang telah disurvey adalah di: Provinsi Jambi Provinsi DIY Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Aceh Provinsi Sulawesi Selatan

23 HASIL EVALUASI MTU (1/2) Beberapa hasil evaluasi utilisasi MTU pada provinsi-provinsi tersebut: Kondisi MTU secara umum dalam keadaan baik, namun ada beberapa unit MTU yang memerlukan perbaikan. Dan untuk dana perbaikan, masih dapat difasilitasi oleh anggaran kegiatan yg ada di Balai atau di pemda. Biaya pemeliharaan, pajak kendaraan, dan kir belum ada kejelasan terkait alokasi pendanaaannya. MoU maupun berita acara serah terima tidak didapatkan oleh tim survey di lapangan. Desain MTU masih perlu penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan kondisi di lapangan. Beberapa unit MTU yang berada dalam pengelolaan Balai, telah dilakukan modifikasi terhadap desain MTU dan peralatan pendukungnya untuk mendukung pelaksanaan di lapangan. Kendaraan pendukung MTU tidak tersedia untuk mobilisasi tim penyelenggara, instruktur maupun asesor.

24 HASIL EVALUASI MTU (2/2) Terkait dengan status kendaraan, untuk mempermudah proses perpajakan dan ijin, sebaiknya dilakukan mutasi kendaraan ke masing-masing daerah penerima. Animo pemerintah kabupaten/kota dalam menyambut program pelatihan dan uji dengan MTU ini sangat baik, hampir di semua daerah memberikan respon positif dengan wujud pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan di lapangan. Diperlukan pengembangan sistem informasi yang dapat mencakup database tukang dan mandor yang telah tersertifikasi. Untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan pelaksanaan pelatihan dan uji MTU dapat dilakukan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi, dan BUMN.

25 TERIMA KASIH