PEMAHAMAN DAN PENYUSUNAN INDIKTOR KINERJA DAERAH

Presentasi berjudul: "PEMAHAMAN DAN PENYUSUNAN INDIKTOR KINERJA DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PEMAHAMAN DAN PENYUSUNAN INDIKTOR KINERJA DAERAH
Pemerintah Provinsi Jawa Barat PEMAHAMAN DAN PENYUSUNAN INDIKTOR KINERJA DAERAH Disampaikan Oleh: TRISNA SUBARNA Pada Acara: CAPACITY BUILDING FEASIBILITY STUDY BALAI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DN NALISA POTENSI DERAH BAPPEDA JAWA BARAT TANGGAL 8-9 AGUSTUS 2017

2 POKOK BAHASAN 1 2 3 4 INDIKATOR KINERJA DAERAH PENUTUP
LOGICAL PRAME WORK SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBUAT INDIKATOR KINERJA DAERAH MENYUSUN KERANGKA KONSEPSI & VARIABEL IKD DENGAN INDIKATOR RENSTRA PENUTUP 1 2 3 4

3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
1

4 INDIKATOR KINERJA DAERAH
UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA AKHIR PERIODE MASA JABATAN KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ALAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN

5 3 ASPEK INDIKATOR KINERJA DAERAH
1. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2. PELAYANAN UMUM 3. DAYA SAING DAERAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH DIRUMUSKAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS PENGARUH DARI SATU ATAU LEBIH INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM(OUTCOME) TERHADAP TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. IKD PROGRAM

6 3 ASPEK INDIKATOR KINERJA DAERAH
NO ASPEK/FOKUS/ BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) 1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Daya Beli Masyarakat (ML) / Pengeluaran (MB) 2 PDRB Per Kapita (ADHB) 3 PDRB Per Kapita (ADHK) 4 Indeks Gini Pertanian 5 Nilai Tukar Petani (NTP) 6 Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku  Usaha Produk Pertanian Ketahanan Pangan 7 Skor Pola Pangan Harapan 8 Pencetakan Sawah Baru 1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Sosial 11 Angka Kemiskinan ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial

7 LANJUTAN 2. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan 12 Indeks Pembangunan Manusia 13 Indeks Pendidikan 14 Angka Melek Huruf 15 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota 16 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten 17 APK Sekolah Menengah Kesehatan 18 Indeks Kesehatan 19 AHH (Angka Harapan Hidup) Koperasi dan UMKM 20 Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum.  Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 21 Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan 22 Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan 23 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 24 Indeks Persepsi Korupsi 25 Indeks Kebahagiaan 26 Tingkat Harmonisasi kerukunan Antar Umat Beragama Pekerjaan Umum 27 Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 28 Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 29 Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 30 Cakupan Pelayanan Air Minum 31 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) Perhubungan 32 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Energi dan Sumber Daya Mineral 33 Rasio Elektrifikasi Rumah Sosial 34 Jumlah PMKS  yang ditangani 35 Jumlah Pekerja Anak ASPEK PELAYANAN UMUM, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan , sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

8 ASPEK/FOKUS/ BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
NO ASPEK/FOKUS/ BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) 3. ASPEK DAYA SAING DAERAH 3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi 36 Indeks Daya Beli/ Indeks Pengeluaran 37 Laju Pertumbuhan Ekonomi 38 Laju Pertumbuhan Ekspor 39 Inflasi Penanaman Modal 40 Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 41 Nilai Investasi/PMTB adhb 42 Nilai Investasi  PMA - PMDN 43 Nilai Investasi PMDN Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 44 Jumlah Penerbitan Perijinan 45 Indeks Demokrasi 46 Indeks Keterbukaan Informasi Publik 47 Pendapatan Asli Daerah 48 Indikator Daya Saing Provinsi Pendidikan 49 APK Pendidikan Tinggi 50 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI 51 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 Tahun ke atas Kependudukan dan Catatan Sipil 52 Jumlah Penduduk Lingkungan Hidup 53 Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 54 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pekerjaan Umum 55 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) Pariwisata 56 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kebudayaan 57 Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Iternasional Pemuda dan Olahraga 58 Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Iternasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ASPEK DAYA SAING DAERAH merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

9 LEVEL INDIKATOR KINERJA DAERAH
INDIKATOR UTAMA (KEPALA DAERAH) INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA ES III INDIKATOR KINERJA ES IV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SELURUH SASARAN MISI RPJMD SASARAN MISI TERKAIT PERANGKAT DAERAH PROGRAM TERKAIT ES III KEGIATAN TERKAIT ES IV KOMOPNEN KEGIATAN TERKAIT INDIVIDU

10 35 INDIKATOR KINERJA MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4 MISI 5
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik dan sedang) Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional Jumlah Karya Senidan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI / Sertifikat Badan Internasional IPM Indeks Pendidikan Angka Harapan Hidup Indeks Kesehatan Indeks Pengarusutama- an Gender Skor Pola Pangan Harapan Nilai Tukar Petani Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PDRB Per Kapita (ADHB) PDRB Per Kapita (ADHK) Laju Pertumbuhan Ekspor Nilai Investasi PMA-PMDN Nilai Investasi / PMTB ADHB Inflasi Indek Daya Beli Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Indikator Daya Saing Provinsi Skala Komunikasi Organisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Persepsi Korupsi Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Indeks Demokrasi 35 INDIKATOR KINERJA UTAMA DARI 59 INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD TAHUN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

11 LOGICAL PRAME WORK SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBUAT INDIKATOR KINERJA DAERAH
2

12 PERENCANAAN PEMBAGUNAN BERBASIS KINERJA
ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV JAWA BARAT Sumber : Ahmad Heryawan; 2016 UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN YANG: Dirancang dengan baik Digambarkan obyektif, fokus, efektif dan efisien Dapat dievaluasi Jelas terstruktur PERENCANAAN Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result) Percepatan capaian target pembangunan melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK Gubernur Nomor 500 Tahun 2014 PENGANGGARAN 4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya (money follow program) A B C PERTANGGUNG JAWABAN 5. Tanggug jawab pada level program dan Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokasi Dengan reward punishment yang jelas. EVALUASI 6. Terintegrasi antara perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi D DILAKUKAN PENDEKATAN LOGICAL FRAMEWORK

13 SKEMA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Kondisi RPJMD Upaya Peningkatan AKIP INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR KONDISI PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR TAHUN 2015 REFORMASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA LOGICAL FRAMEWORK FOKUS PEMBANGUNAN SECARA TERINTEGRASI SEBAGAI ACUAN UNTUK PK ESELON 2 1 Diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mengelola Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Pembangunan

14 CONTOH NTUK BAPPEDA MISI 3 RPJMD 2013-2018
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SERTA PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS LAYANAN PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, SERTA MEWUJUDKAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK IKD PEMPROV JABAR/ IKU GUBERNUR MISI 3 INDEK DAYA SAING PROVINSI JAWA BARAT KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN : PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAERAH STRATEGI: MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VISI BAPPEDA JAWA BARAT: PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT YANG BERKUALITASDAN AKUNTABEL

15 BDANG PERENCANA BP2APD BPEP
MISI 1 BAPPEDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IMPELEMENTATIF TUJUAN: MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERUKUR SASARAN 1 MENINGKATKAN KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD INDIKATOR SASARAN PERENTASE TINGKAT KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD STRATEGI 1 Optimalisasi Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD KEBIJAKAN Peningkatan Verifikasi prioritas RKPD Terhadap Prioritas RPJMD INDIKATOR PERENTASE TINGKAT KESESUAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD MITRA BIDANG PERENCANA STRATEGI 2 Optimalisasi Penyediaan HASIL ANALISIS POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Mendukung Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD Penyediaan HASIL ANALISIS POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERSENTASE HASIL ANALISIS POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN YANG DIGUNAAKAN OLEH BIDANG PERENCANA STRATEGI 3 Optimalisasi Kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD PERSENTASE HASIL Evaluasi RPJMD YANG DIGUNAKAN BIDANG PERENCANA BDANG PERENCANA BP2APD BPEP

16 BDANG PERENCANA BPEP SASARAN 2
MENINGKATKAN KESESUAIAN TARGET PROGRAM RENSTRA OPD/BIRO TERHADAP TARGET PROGRAM RPJMD INDIKATOR PERENTASE TINGKAT KESESUAIAN TARGET PROGRAM RENSTRA OPD/BIRO TERHADAP TARGET PROGRAM RPJMD STRATEGI 1 Meningkatkan Kesesuaian Target Program Renstra OPD dengan Target Program RPJMD KEBIJAKAN Peningkatan Verifikasi Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD INDIKATOR PERENTASE TINGKAT KESESUAIAN Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD DRI OPD/BIRO MITRA STRATEGI 2 Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Terhadap Target RPJMD KEBIJAKAN Peningkatan Hasil Evaluasi RKPD INDIKATOR PERSENTAASE HASIL Evaluasi RKPD YANG DIGUNAKAN BIDANG PERENCANA BDANG PERENCANA BPEP

17 BDANG PERENCANA BIDANG PP BPEP SASARAN 3
MENINGKATKAN KESESUAIAN TARGET RENJA OPD/BIRO TERHADAP TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD INDIKATOR PERENTASE TINGKAT KESESUAIAN TARGET RENJA OPD/BIRO TERHADAP TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD STRATEGI 1 MENINGKATKAN KESESUAIAN TARGET KEGIATAN RENJA OPD DENGAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KEBIJAKAN PENINGKATAN VERIFIKASI KESESUAIAN TARGET RENJA OPD TERHADAP TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD INDIKATOR PERSENTASE KESESUAIAN TARGET RENJA OPD TERHADAP TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD DI MASING-MASING BIDANG PERENCANA STRATEGI 2 MENINGKATKAN KESESUAIAN PENDANAAN RENJA OPD DENGAN TARGET PRIORITAS RKPD KEBIJAKAN PENINGKATAN SINKRONISASI PENDANAAN APBD SESUAI PRIORITAS RKPD INDIKATOR TINGKAT KESESUAIAN (%) DANA APBD TERHADAP INDIKASI PEMBIAYAAN RKPD STRATEGI 3 MENINGKATKAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TARGET KEGIATAN RENJA OPD TERHADAP TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KEBIJAKAN PENINGKATAN HASIL EVALUASI RENJA OPD INDIKATOR PEERSEENTASE RENJA OPD YANG SESUAI DENGAN TARGET RKPD BDANG PERENCANA BIDANG PP BPEP

18 MISI 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN FUNGSI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH (KAB/KOTA) DAN PEMERINTAH PUSAT TUJUAN: PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI, SINKRON, DAN SINERGI SASARAN 1 MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR SASARAN TINGKAT KESELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI DENGAN NASIONAL, KABUPATEN/KOTA, DAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI (DALAM %) STRATEGI 1 OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TEKNOKRATIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KOORDINASI, KOMUNIKASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA DAN PUSAT DALAM PROSES PERENCANAAN PENINGKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG BERBASIS TEKNOKRATIS INDIKATOR PERSENTASE KESESUAIAN PERENCANAAN PROVINSI DENGAN PUSAT DAAAN DAERAH PERENTASE MASUKAN ILMUWAN (PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA RISET) DALAM PROSE PERENCANAAN DI MASING-MASING BIDANG PERENCANA STRATEGI 2 OPTIMALISASI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI RENCANA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH PENINGKATAN EFEKTIVITAS FORUM PERENCANAAN LINTAS PROVINSI, LINTAS KABUPATEN, ANTAR PROVINSI DAN KAB/KOTA DAN WILAYAH PERBATASAN SERTA PUSAT PERSENTASE KESESUAIAN PERENCANAAN ANTAR RUANG DAN WAKTU DARI MASING-MASING BIDANG PERENCANA STRATEGI 3 OPTIMALISASI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA PENINGKATAN KUALITAS EVALUASI PERENCANAAN KAB/KOTA PERSENTASE HASIL EVALUASI PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA DIGUNAKAN BIDANG PERENCANA BDANG PERENCANA BIDANG PERENCANA BPEP

19 LANJUTAN DARI VISI BAPPEDA
MISI 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KONSISTEN DAN TRANSFAAN TUJUAN: MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERUKUR SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDIKATOR SASARAN TINGKAT LAYANAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN POTENSI DAERAH (DALAM %) STRATEGI 1 Optimalisasi peran unit kerja penyedia ANALISIS POTENSI DAERAH di Bappeda KEBIJAKAN PENINGKATAN KERJASAMA PENYEDIAAN DATA POTENSI DAERAH DENGAN LEMBAGA TERKAIT INDIKATOR JUMLAH PENGGUNA INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN STRATEGI 2 OPTIMALISASI KETERSEDIAAN DAN KUALITAS HASIL ANALISIS POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN OEMBANGUNAN PENINGKATAN KAPASITAS ANALIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN POTENSI DAERAH PENINGKATAN VERIFIKASI, VALIDASI DATA MIKRO PERSENTASE HASIL ANALISIS YANG DIGUNAKAN OLEH BIDANG PERENCANA PERSENTASE DATA MIKRO YANG VALID STRATEGI 3 OPTIMALISASI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA PENINGKATAN KUALITAS EVALUASI PERENCANAAN KAB/KOTA PERSENTASE HASIL EVALUASI PERENCANAAN KABUPATEN/KOTA DIGUNAKAN BIDANG PERENCANA BDANG PERENCANA BP2APD BPEP

20 LOGICAL FRAMEWORK MISI 1
POHON KINERJA (1) CONTOH 4 LOGICAL FRAMEWORK MISI 1 Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing IKU Indeks Pendidikan IKU Gubernur IKU ESELON II Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

21 EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan RKPD Online CONTOH Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB DISDIK JABAR, Biro Yansos DISDIK JABAR Program Pendidikan Menengah dan Tinggi RKPD Online Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) RKPD Online Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu IKU Gubernur DISDIK JABAR, Biro Yansos, Kab/Kota IKU Indeks Pendidikan IKU ESELON II Penyelenggaraan pendidikan menengah secara menyeluruh Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Penyelenggar aan SMA/SMK berbasis Pesantren Rehabilitasi Bangunan Sekolah RKPD Online/ E Planning DISDIK JABAR IndIkator Kinerja Utama/ Perjanjian Kinerja: E-Monev RKPD Online Angka Partisipasi Kasar SMA Tahun 2014 target 80,48%, Capaian 61,19%; Tahun 2015 target 87,48%, Capaian 67,58%; Target Tahun 2016: 92,80% RKPD Online Pelatihan kompetensi tenaga Program Pendidikan Menengah dan Tinggi E-Bugeting RKPD Online /E Budgeting Anggaran APBD Prov.: Tahun 2015: 308,599 Milyar Tahun 2016: 441,559 Milyar pendidik Program Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan DISDIK JABAR, Biro Yansos, PT, Dunia Usaha DISDIK JABAR, Biro Yansos, PT

22 Contoh Pohon Kinerja Hasil Penyesuaian IKU Renstra Terhadap Indikator RPJMD
Dinas PSDA

23 PERWUJUDAN 45% KAWASAN LINDUNG JAWA BARAT
LOGICAL FRAMEWORK EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG KEGIATAN UNGGULAN PERWUJUDAN 45% KAWASAN LINDUNG JAWA BARAT PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH Bappeda, Diskimrum, BPLHD, Dishut, Distan, Disbun, Kab/Kota Perwujudan 45% Kawasan Lindung Jawa Barat Supporting Data Perlindungan Kawasan Hutan Perlindungan Kawasan Rawan Bencana Perlindungan Kawasan Penyangga dan Hulu DAS Perlindungan Kawasan Geologi Pengendalian Pemanfaatan Lahan RKPD Online IKU Capaian Fungsi Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah PROGRAM PENATAAN RUANG, PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP IKU IKU Dishut, BKSDA, Perhutani, Kab/Kota Bappeda, Diskimrum, BPLHD, Dishut, Kab/Kota RKPD Online RKPD Online PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL, GEOLOGI DAN AIR TANAH PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ESDM, PVMBG, Perhutani, Kab/Kota BPBD, BPLHD, ESDM, PVMBG, Kab/Kota Indikator Kinerja : Capaian Fungsi Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Tahun 2014 target 37-38%, capaian: 37,2% Tahun 2015 target 38-39% capaian : 37,2% (< dari Target) Target Tahun 2016: 39-40% E-Monev RKPD Online RKPD Online RKPD Online IKU OPD E BUDGETING PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ANGGARAN APBD PROV. 2015: ,2 M 2016: ,1 M Dishut, Distan, Disbun, BPDAS Kab/Kota

24 MENYUSUN KERANGKA KONSEPSI & VARIABEL IKD DENGAN INDIKATOR RENSTRA
3

25 Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan
Contoh Menyusun Kerangka Konsepsi & Variabel Penghubung IKD dengan Indikator Renstra Bappeda Variabel Penghubung Variabel Penghubung Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Variabel Penghubung Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan Perencanaan OPD Sektoral menuju Pembangunan Berkelanjutan Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Indikator Renstra Bappeda Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ... Perencanaan ...

26 Dinas Perikanan & Kelautan
Contoh Menyusun Kerangka Konsepsi & Variabel Penghubung IKD dengan Indikator Renstra Dinas Perikanan & Kelautan IKU Renstra Sesudah Nilai Tukar Petani (NTP) Peningkatan Produksi Perikanan & Garam Pemenuhan Benih Ikan Produksi Perikanan yang memenuhi standar mutu Penurunan IUU Fishing Revitalisasi Ekosistem Pesisir & Laut Peningkatan Konsumsi Ikan NTP Sub Sektor Perikanan IKD Sebelum Variabel Penghubung Variabel Penghubung Variabel Penghubung Variabel Penghubung Produksi IKD Indeks Harga yg Diterima Peningkatan Harga Rata-Rata Peningkatan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya & tangkap serta pengelolaan & pengawasan potensi sumberdaya kelautan & perikanan Nilai Produksi Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks Harga yg DIbayar Biaya Produksi IKU Renstra Perubahan Harga Penambahan Modal Konsumsi Rumah Tangga

27 Contoh Menyusun Kerangka Konsepsi & Variabel Penghubung IKD dengan Indikator Renstra
Dinas Perkebunan IKU Renstra Sesudah Peningkatan Produksi & Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan Sebelum Nilai Tukar Petani (NTP) IKD Indeks Harga yg Diterima Indeks Harga yg DIbayar Perkebunan Rakyat Konsumsi Mutu Hasil Hasil Penjualan Sandang, Pangan, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Transportasi & Komunikasi Variabel Penghubung IKU Renstra Biaya Produksi Teknologi Budidaya/ Sarpras Benih Upah Petani Pengendalian Hama & Penyakit Peningkatan Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Strategis IKD Nilai Tukar Petani (NTP) Peningkatan Benih Tanaman Perkebunan yg Tersertifikasi Luas Minimum Lahan Perkebunan Peningkatan NTP Perkebunan Rakyat Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan Peningkatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu SNI Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

28 PENUTUP

29 PENUTUP Pemerintah Provinsi Jawa Barat NO
ASPEK/FOKUS/ BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) SATUAN TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN 1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Daya Beli Masyarakat (ML) / Pengeluaran (MB) ribu rupiah 9.610,82 – 9781,95 9.797 2 PDRB Per Kapita (ADHB) Juta Rupiah 24,00 - 26,00 34,88 3 PDRB Per Kapita (ADHK) 11,00 - 13,00 26,92 4 Indeks Gini Poin 0,36 - 0,35 0,4 Pertanian 5 Nilai Tukar Petani (NTP) 112 - 113 104,31 6 Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku  Usaha Produk Pertanian Buah 415 120 Ketahanan Pangan 7 Skor Pola Pangan Harapan poin 78 81 8 Pencetakan Sawah Baru Ha 50 N/A 1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 66,00 – 67,00 60,65 10 Tingkat Pengangguran Terbuka 7,50-7,00 8,89 Sosial 11 Angka Kemiskinan 5,90 - 5,00 8,77 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ASPEK/FOKUS/ BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) SATUAN TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN 2. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan 12 Indeks Pembangunan Manusia Poin 69,56 – 70,91 Metd. Baru 70,19 13 Indeks Pendidikan 60,17 – 62,04 Metd. Baru 61,39 14 Angka Melek Huruf Persen 98,50 - 99,00 98,78 15 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tahun 10,25 – 11,75 Metd. Baru 8,07 – 10,93 16 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten 8,50 – 8,75 Metd. Baru 5,63 – 8,89 17 APK Sekolah Menengah 92,8 67,56 Kesehatan 18 Indeks Kesehatan 81,17 – 82,74 81,05 19 AHH (Angka Harapan Hidup) 72,76 – 73,78 72,68 Koperasi dan UMKM 20 Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha orang 7.75 14.868 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum.  Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 21 Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Skala 1 - 4 4 3,21 22 Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala 1 - 7 4,97 23 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 65 62,58 24 Indeks Persepsi Korupsi 7 N/A 25 Indeks Kebahagiaan 61 - 63 68,28 26 Tingkat Harmonisasi kerukunan Antar Umat Beragama Pekerjaan Umum 27 Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 11,2 - 11,7 56,12 28 Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 72-77 72,06 29 Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 67 - 69 66,26 30 Cakupan Pelayanan Air Minum 70 - 73 71,14 31 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) 65 - 67 65,64 Perhubungan 32 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 38,22 20,03 Energi dan Sumber Daya Mineral 33 Rasio Elektrifikasi Rumah 84 - 86 97,87 Sosial 34 Jumlah PMKS  yang ditangani Orang 35 Jumlah Pekerja Anak NO ASPEK/FOKUS/ BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) SATUAN TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN 3. ASPEK DAYA SAING DAERAH 3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi 36 Indeks Daya Beli/ Indeks Pengeluaran Poin 68,90 – 69,46 69,51 37 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per tahun 6,3 - 6,9 5,67 38 Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 7 - 7,5 3,34 39 Inflasi 6,3 – 7,3 2,75 Penanaman Modal 40 Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Trilyun Rupiah 85 - 95 79,99 41 Nilai Investasi/PMTB adhb 226,4 - 246,4 412,3 42 Nilai Investasi  PMA - PMDN 107,79 - 121,80 193,04 43 Nilai Investasi PMDN 21 - 23 68,05 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 44 Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 51.946 44.362 45 Indeks Demokrasi 67,00 - 67,50 73,04 46 Indeks Keterbukaan Informasi Publik 75 76,5 47 Pendapatan Asli Daerah 14,6 17,04 48 Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 3 - 2 2 Pendidikan 49 APK Pendidikan Tinggi 19 - 20 17,76 50 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah/tahun 25 51 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 Tahun ke atas Orang Kependudukan dan Catatan Sipil 52 Jumlah Penduduk Ribu Jiwa Lingkungan Hidup 53 Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 39 - 41 37,2 54 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 6 11,45 Pekerjaan Umum 55 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) 97,3 - 97,6 98,01 Pariwisata 56 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ribu Orang 1.25 4.428 Kebudayaan 57 Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Iternasional Buah 7 9 Pemuda dan Olahraga 58 Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Iternasional 3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 73 69,02

30 PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKU) GUBERNUR LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU 1 E-Planning 35 INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG TERTUANG DALAM INDIKATOR MISI RPJMD 2 E- Budgeting 5 E-Sakip PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (IKU KEPALA OPD) INTEGRASI INDIKATOR URUSAN BIDANG YANG TERTUANG DALAM RENSTRA OPD 3 SIKPD 4 E-Monev PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIOITAS (IKU ESELON III OPD) INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA OPD Sumber : Ahmad Heryawan,2016