PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009

2 RENSTRA DEPDIKNAS 2005-2009 Tiga Pilar Kebijakan
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan, 36 INDIKATOR KUNCI KINERJA Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak

3 PILAR KEBIJAKAN PERLUASAN AKSES Indikator Kunci Kinerja
CAPAIAN KINERJA TAHUN PILAR KEBIJAKAN PERLUASAN AKSES No. Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Target 2009 1. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 39,09% 42.34% 45.63% 48,32% 50,62% 53,90% 2. APM SD/MI/ SDLB/Paket A 94.12% 94.30% 94.48% 94,90% 95,14% 95,00% 3. APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B 81.22% 85.22% 88.68% 92,52% 96,18% 98,00% 4. APK SMA/SMK/ MA/SMALB/Paket C 49.01% 52.20% 56.22% 60,51% 64,28% 68,20% 5. APK PT/PTA, termasuk UT 14.62% 15.00% 16.70% 17,25% 17,75% 18,00% 6. Prosentase Buta Aksara > 15 tahun 10.21% 9.55% 8.07% 7,20% 5,97% 5% APK : Angka Partisipasi Kasar APM: Angka Partisipasi Murni

4 PILAR KEBIJAKAN PEMERATAAN AKSES Indikator Kunci Kinerja
CAPAIAN KINERJA TAHUN PILAR KEBIJAKAN PEMERATAAN AKSES No. Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Target 2009 7. Disparitas APK PAUD antara Kabupaten dan Kota 6.04% 5.42% 4.37% 4,20% 3,61% 3,02% 8. Disparitas APK SD/MI/SDLB/Paket A antara Kabupaten dan kota 2.49% 2.43% 2,40% 2,28% 2,00% 9. Disparitas APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B antara Kabupaten dan Kota 25.14% 23.44% 23,00% 20,18% 13,00% 10. Disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C antara Kabupaten dan Kota 33.13% 31.44% 31,20% 29,97% 25,00% 11. Disparitas Gender APK di Jenjang Pendidikan Menengah 6,16% 6.07% 5.50% 5,45% 4,45% 5,71% 12. Disparitas Gender APK di Jenjang Pendidikan Tinggi 9,90% 9.62% 0.17% 0,59% 8,48% 13. Disparitas Gender Persentase Buta Aksara 7.32% 6.59% 5.33% 5,09% 3,24% 3,65%

5 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2005-2008
PILAR KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING (JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) No Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Target 2009 14 Rata-rata Nilai UN SD/MI - 7,03 5,50 15 Rata-rata Nilai UN SMP/MTs 5,26 6,28 7,05 7,02 6,87 7 16 Rata-rata Nilai UN SMA/SMK/MA 5,31 6,52 7,33 7,14 7,17 17 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 30% 35,60% 41,70% 47,04% 40% 18 Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik 5,88% 14,72%* 19 Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional (Kumulatif) 22 SD, 34 SMP, 100 SMA, 140 SMK (296 sek) sedang dirintis utk bertaraf internasional 141 SD, 170 SMP, 259 SMA, 179 SMK (749 sek) bertaraf atau sedang dirintis utk bertaraf internasional 207 SD, 277 SMP, 259 SMA, 300 SMK (1.043 sekolah) bertaraf internasional 155 20 Sekolah/Madrasah Berbasis Keunggulan Lokal 100 SMA dan 200 SMK (300 sek) berbasis atau sedang dirintis utk berbasis keunggulan lokal 100 SMA dan 317 SMK (417 sek) berbasis atau sedang dirintis utk berbasis keunggulan lokal 100 SMA, 341 SMK (441 sekolah) berbasis keunggulan lokal 441 21 Perolehan Medali Emas pada Olimpiade Internasional 13 51 106 *) termasuk dosen

6 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2005-2008
PILAR KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING (JENJANG PENDIDIKAN TINGGI) No Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Target 2009 22 Dosen yang memenuhi Kualifikasi S-2/S-3 50% 54,02% 50,64% 52,05% 70% 23 Jumlah Program Studi (Prodi) masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau berakreditasi taraf OECD/Internasional (kumulatif) - Satu bidang studi di UGM memper-oleh peringkat 58 dunia dan UT mendapat akreditasi dari ICDE. UI (250), ITB (258), UGM (270), Undip (495) = 476 Prodi masuk peringkat 500 dunia. Tiga bidang studi di UGM masuk peringkat 100 dunia. UT, 47 Prodi mendapat akreditasi dari ICDE. Total prodi berkelas dunia = 682 prodi yang melayani kurang lebih 13 % dari seluruh mahasiswa Indonesia. UGM (360), ITB (369), UI (395), Undip ( ), Unair ( ), dan IPB ( ) = 858 prodi masuk peringkat 500 dunia. UT, 47 prodi mendapat akreditasi dari ICDE. Total 858 prodi berkelas dunia melayani kurang lebih 14% dari seluruh mahasiswa Indonesia. UI (287), ITB (315), UGM (316), = 520 prodi masuk peringkat 500 dunia. serta UT dengan 47 prodi mendapat akreditasi dari ICDE. Total prodi berkelas dunia 567 prodi yang melayani kurang lebih 12% dari seluruh mahasiswa Indonesia. 10 prodi 24 Jumlah Paten yang Diperoleh 5 4 11 32 43 50 25 Kenaikan Publikasi Internasional 5,00% 7,50% 25% 43% 40%

7 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2005-2008
PILAR KEBIJAKAN PENINGKATAN RELEVANSI PENDIDIKAN No. Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Target 2009 26 Rasio Jumlah Siswa SMK : SMA 30:70 32:68 35:65 44:56 46:54 40:60 27 APK PT vokasi (D1/D2/D4/Politeknik) 1,47% 3,31% 4,96% 3,86% 3.80% 2,00% 28 Rasio Jumlah mahasiswa Profesi terhadap jumlah lulusan S-1/D4 10% 78% 44.81% 20% 29 Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan 5.00% 6.50% 12.70% 12,50% 16, 4% 15% 30 Jumlah sertifikat Kompetensi yg diterbitkan Pendidikan Menengah Kejuruan - Pendidikan Tinggi (Vokasi dan Profesi) 25.000 Pendidikan Non Formal 35.177 42.117 43.059 45.000

8 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2005-2008
PILAR KEBIJAKAN PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK No. Indikator Kunci Kinerja Kondisi Awal (2004) Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Target 2009 31 Opini BPK atas Laporan Keuangan Depdiknas Opini BPK belum diterapkan Opini BPK belum diterapkan Disclaimer Belum ada opini (April-Mei 2009) Wajar tanpa perkecualian 32 Persentase Temuan BPK tentang Penyimpangan di Depdiknas terhadap Objek yang Diperiksa 0,70% 0,49% 0,36% 0,03% Belum diaudit <0,50 % 33 Persentase Temuan Itjen tentang Penyimpangan di Depdiknas terhadap Objek yang Diperiksa 0,30% 0,10% 0,17% 0,04% 34 Aplikasi SIM (Kumulatif) - 3 Aplikasi 13 Aplikasi 14 Aplikasi 35 Sertifikat ISO 9001:2000 yang diraih Unit Kerja Depdiknas (Kumulatif) 21 sertifikat pada 42 Unit Kerja Eselon II 42 sertifikat pada 42 Unit Kerja Eselon II 34 sertifikat dari 42 unit kerja eselon II 36 Sertifikat ISO 9001:2000 yang diraih LPMP/P4TK/BPPNFI (Kumulatif) 11 Sertifikat dari 47 UPT 16 sertifikat dari 47 UPT 24 Sertifikat dari 47 UPT 47 UPT

9 PROGRAM PRIORITAS 2009

10 DASAR DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS DEPDIKNAS 2009
MEMENUHI PASAL 31 UUD 1945 UU NO 20/2003 TTG SISDIKNAS UU NO 14/2005 TTG GURU DAN DOSEN UU NO 43/2007 TTG PERPUSTAKAAN MEMENUHI AMANAT RKP 2009 ARAHAN BAPAK PRESIDEN DALAM PIDATO KENEGARAAN 15 AGUTUS 2008 ARAHAN BAPAK WAKIL PRESIDEN 19 AGUSTUS 2008 TARGET RENSTRA DEPDIKNAS MEMPERHATIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI ATAS PENGANTAR NOTA KEUANGAN THN 2009 MEMPERHATIKAN CAPAIAN KINERJA DEPDIKNAS S.D. AGUSTUS 2008 KESEJAHTERAAN GURU DAN DOSEN MENINGKAT WAJIB BELAJAR 9 TAHUN TUNTAS DENGAN KUALITAS YANG LEBIH BAIK, MURAH, DAN TERJANGKAU AKSES, MUTU, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH YANG LEBIH BAIK AKSES, MUTU, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN TINGGI YANG LEBIH BAIK MUTU DAN RELEVANSI PENELITIAN SERTA KESEJAHTERAAN PENELITI MENINGKAT PERAIH MEDALI DALAM OLIMPIADE MATEMATIKA, SAINS, DAN TEKNOLOGI TINGKAT INTERNASIONAL MENDAPATKAN JAMINAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI MANAPUN DENGAN BEASISWA PEMERINTAH PENDIDIKAN NON FORMAL BERFUNGSI LEBIH BAIK DALAM MENJANGKAUKAN LAYANAN PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG TAK TERLAYANI PENDIDIKAN FORMAL PENGUATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI IMBANGAN DARI KENAIKAN ANGGARAN YANG SIGNIFIKAN 10

11 PROGRAM PRIORITAS 2009 I. KESEJAHTERAAN GURU DAN DOSEN MENINGKAT
NO INDIKATOR POKOK 2008 2009* 1 PENGHASILAN GURU: A. GURU PNS GOL II/B TIDAK BERSERTIFIKAT (0 THN) RP /BLN RP /BLN B. GURU PNS GOL IV/E BERSERTIFIKAT (0 THN) RP /BLN RP /BLN C. SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU TETAP NON PNS RP /BLN D. GURDACIL MEMPEROLEH TUNJANGAN KHUSUS ORG ORG E. RERATA PENDAPATAN GURDACIL BERSERTIFIKAT IV E (0THN) RP /BLN F. RERATA PENDAPATAN GURDACIL BELUM BERSERTIFIKAT II B (0 THN) RP /BLN 2 PENGHASILAN DOSEN: A. DOSEN PNS GOL III/B BELUM BERSERTIFIKAT (0 THN) RP /BLN RP /BLN B. GURU BESAR PNS GOL IV/E BERSERTIFIKAT RP /BLN RP /BLN** **) GURU BESAR PNS BERSERTIFIKAT MEMPEROLEH TUNJANGAN: TUNJANGAN PROFESI (1 X GAJI POKOK) TUNJANGAN KEHORMATAN (2 X GAJI POKOK) TUNJANGAN FUNGSIONAL 11 11

12 II. WAJIB BELAJAR 9 TAHUN TUNTAS DENGAN KUALITAS YANG LEBIH BAIK, MURAH, DAN TERJANGKAU
NO INDIKATOR POKOK 2008 2009* 1 APM SD/MI/SEDERAJAT 95,14% 95,00% 2 UNIT COST BOS SD (RP./SISWA/TAHUN) BOS TUNAI DAN BOS BUKU SD UNTUK KABUPATEN BOS TUNAI DAN BOS BUKU SD UNTUK KOTA RP RP RP 3 RUANG KELAS SD YANG RUSAK 12,6% 0% 4 SD YG MEMILIKI PERPUSTAKAAN 32% 45% 5 PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN UTAMA (5 MAPEL) 3 MAPEL/SISWA 5 MAPEL/SISWA 6 SD BERSARANA MULTIMEDIA (E-PENDIDIKAN) 19% 30% 7 BEASISWA SD 2,8% 6,62% 8 GURU SD BERKUALIFIKASI S1/D4 22,93% 38,31% 9 GURU SD BERSERTIFIKAT 11,30% 12,36% 10 SD YANG TELAH MULAI MENERAPKAN KTSP 88,61% 11 SD RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) 207 276 12 SD TERAKREDITASI DARI BAN S/M 54,63% 66,36% 12 12

13 II. WAJIB BELAJAR 9 TAHUN TUNTAS DENGAN KUALITAS YANG LEBIH BAIK, MURAH, DAN TERJANGKAU (Lanjutan)
NO INDIKATOR POKOK 2008 2009* 13 APK SMP/MTs/SEDERAJAT 96,18% 98,00% 14 UNIT COST BOS SMP (SISWA/TAHUN) BOS TUNAI DAN BOS BUKU SMP UNTUK KABUPATEN BOS TUNAI DAN BOS BUKU SMP UNTUK KOTA RP RP Rp 15 RUANG KELAS SMP YANG RUSAK 14% 0% 16 SMP YG MEMILIKI PERPUSTAKAAN 63,3% 70% 17 PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN UTAMA (6 MAPEL) 3 MAPEL/SISWA 5 MAPEL/SISWA 18 SMP BERSARANA MULTIMEDIA (E-PENDIDIKAN) 47,8% 57,8% 19 SMP YG MEMILIKI LAB IPA 71% 85% 20 BEASISWA SMP 10% 11,2% 21 GURU SMP BERKUALIFIKASI S1/D4 72,66% 98,8% 22 GURU SMP BERSERTIFIKAT 10,62% 22,87% 23 SMP YANG TELAH MULAI MENERAPKAN KTSP 88,42% 100% 24 SMP RSBI 277 300 25 SMP TERAKREDITASI DARI BAN S/M 60,32% 74,70% 13 13

14 III. AKSES, MUTU, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH YANG LEBIH BAIK
NO INDIKATOR POKOK 2008 2009* 1 JUMLAH SMK 7.000 7.250 2 SMK MEMILIKI PERPUSTAKAAN 90% 100% 3 SMK MEMPUNYAI LAB MULTIMEDIA (E-PENDIDIKAN) 75% 4 SMK DENGAN PERALATAN PRAKTEK BERSTANDAR SSN 45% 60% 5 SMK DENGAN PERALATAN PRAKTEK DI BAWAH STANDAR SSN 55% 40% 6 BEASISWA PRESTASI SMK 4% 1,8% 7 BANTUAN KHUSUS MURID MISKIN 14% 10% 8 BANTUAN OPRASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK (PER SISWA/TAHUN) Rp77.000 Rp 9 LULUSAN SMK BERSERTIFIKAT KOMPETENSI DARI LEMBAGA SERTIFIKASI >80% >90% 10 GURU SMK BERKUALIFIKASI S1/D4 86,06% 89,34% 11 GURU SMK BERSERTIFIKAT 11,35% 24,45% 12 SMK TELAH MULAI MENERAPKAN KTSP 91,98% 13 SMK RSBI 300 308 14 PROGRAM KEAHLIAN SMK TERAKREDITASI BAN S/M 60,95% 75,08% 15 RASIO SISWA SMA:SMK 54:46 50:50 14 14

15 III. AKSES, MUTU, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH YANG LEBIH BAIK (lanjutan)
NO INDIKATOR POKOK 2008 2009* 16 JUMLAH SMA 9.547 9.567 17 SMA NEGERI MEMILIKI PERPUSTAKAAN 80% 100% 18 SMA SWASTA MEMILIKI PERPUSTAKAAN 60% 19 SMA NEGERI MEMPUNYAI LAB MULTIMEDIA (E-PENDIDIKAN) 20 SMA SWASTA MEMPUNYAI LAB MULTIMEDIA (E-PENDIDIKAN) 50% 21 SMA NEGERI MEMPUNYAI LAB IPA LENGKAP (BIOLOGI, FISIKA, KIMIA) 22 SMA SWASTA MEMILIKI 3 LAB IPA 10% 20% 23 SMA SWASTA MEMILIKI 2 LAB IPA 15% 30% 24 SMA SWASTA MEMILIKI 1 LAB IPA 25 BEASISWA PRESTASI SMA 0,05% 0,08% 26 BANTUAN KHUSUS MURID MISKIN 7% 27 BANTUAN OPRASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA Rp 50jt /sek/thn Rp90.000 /siswa/thn 28 GURU SMA BERKUALIFIKASI S1/D4 91,40% 94,32% 29 GURU SMA BERSERTIFIKAT 13,76% 29,63% 30 SMA YANG TELAH MULAI MENERAPKAN KTSP 89,08% 31 SMA RSBI 259 300 32 SMA TERAKREDITASI S/M 56,59% 84,82% 15 15

16 IV. AKSES, MUTU, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN TINGGI YANG LEBIH BAIK
NO INDIKATOR POKOK 2008 2009 1 JUMLAH PTN 83 89 2 JUMLAH POLITEKNIK NEGERI/PEMDA 27 41 3 PTN MEMILIKI PERPUSTAKAAN DAN LABORATORIUM SESUAI PRODINYA 100% 4 PTN TERHUBUNG KE JEJARING INHERENT DAN GDLN (E-PENDIDIKAN) 5 PTS SEHAT TERHUBUNG KE JEJARING INHERENT DAN GDLN 153 PTS 300 PTS 6 PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING PTN SECARA SISTEMATIS 7 PTN SEDANG MEMBANGUN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN RISET 13 8 BEASISWA MAHASISWA 4,45% 6,75% 9 BANTUAN KHUSUS MAHASISWA 10% 10 DOSEN TETAP PTN DAN PTS SEHAT MEMENUHI KUALIFIKASI AKADEMIK (S2/S3) 52% 59% 11 PROGRAM STUDI PTN DAN PTS SEHAT TERAKREDITASI 80% 95% 16 16

17 V. MUTU DAN RELEVANSI PENELITIAN SERTA KESEJAHTERAAN PENELITI MENINGKAT
NO INDIKATOR POKOK 2008 2009 1 RASIO SELURUH ANGGARAN PENELITIAN PEMERINTAH TERHADAP PDB (PERKIRAAN) 0,001% 0,157% 2 HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS MULTI DISIPLIN (PENGENTASAN KEMISKINAN, PERUBAHAN IKLIM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN, ENERGI TERBARUKAN, KETAHANAN PANGAN, GIZI DAN PENYAKIT TROPIS, MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA, INTEGRASI DAN HARMONI SOSIAL). 150 PUBLIKASI INTERNASIONAL 200 PUBLIKASI INTERNASIONAL 3 HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL. 1300 DOM 4 HIBAH KOMPETITIF PENELITI DAN PEREKAYASA 7.940 PAKET 5 JUMLAH PATEN 43 100 6 JURNAL ILMIAH PERGURUAN TINGGI TERAKREDITASI 117 210 7 RP. 250 JT BAGI PENEMU 50 INVENTOR PERAIH MEDALI DALAM OLIMPIADE MATEMATIKA, SAINS, DAN TEKNOLOGI TINGKAT INTERNASIONAL MENDAPATKAN JAMINAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI MANAPUN DENGAN BEASISWA PEMERINTAH (62 ORANG DISEDIAKAN ANGGARAN RP.21,9 MILYAR PADA TAHUN 2009) 17 17

18 VII. PENDIDIKAN NON FORMAL BERFUNGSI LEBIH BAIK DALAM MENJANGKAUKAN LAYANAN PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG TAK TERLAYANI PENDIDIKAN FORMAL NO INDIKATOR POKOK 2008 2009 1 APK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 50,62% 53,93% 2 BUTA AKSARA 15 TAHUN KE ATAS 5,97% 5,00% 3 PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A DAN PAKET B (ORANG) 4 PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C (ORANG) 34.220 35.000 5 PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DENGAN PENEMPATAN KERJA (ORANG) 83.308 6 TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) 722 375 7 PENGARUSUTAMAAN GENDER (LEMBAGA) 158 200 8 RINTISAN PENERAPAN E-PENDIDIKAN 286 SKB, 23 BPKB, 3 BP-PNFI, 2 PP-PNFI 200 SKB, 23 BPKB, VIII. PENGUATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI IMBANGAN DARI KENAIKAN ANGGARAN YANG SIGNIFIKAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN DEPDIKNAS: WAJAR TANPA PENGECUALIAN SELURUH UNIT KERJA ESELON II (42) DAN SELURUH UPT (47) DEPDIKNAS BERSERTIFIKAT ISO 9001:2000 PENERAPAN E-ADMINISTRASI PADA: SIM PENGAWASAN, SIM KEUANGAN, SIMAK-BMN, SIM PERENCANAAN, SIM KEPEGAWAIAN, SIM GURU, SIM STATISTIK SEKOLAH, SIM PERGURUAN TINGGI, SIM PENELITIAN, SIM AKREDITASI SEKOLAH, DAN SIM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI. SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SUDAH ON-LINE. DECISION SUPPORT SYSTEMS DITERAPKAN UNTUK KANTOR MENDIKNAS DAN 7 PEMIMPIN UNIT UTAMA SEMUA UNIT UTAMA MEMILIKI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) KAPASITAS PENGAWASAN OLEH ITJEN DIPERKUAT MELALUI OUTSOURCING TENAGA PEMERIKSA DARI BPKP DAN PERGURUAN TINGGI 18 18

19 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014
Draft / Rancangan RENCANA STRATEGIS TAHUN

20 I. LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KERANGKA DASAR IMPLEMENTASINYA
A. LANDASAN FILOSOFIS Pemberdayaan Manusia Seutuhnya Pembelajaran Sepanjang Hayat Pendidikan Inklusif Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan B. KERANGKA DASAR IMPLEMENTASI Otonomi Daerah Otonomi Satuan Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggung Jawab Negara di bidang Pendidikan

21 II. REFORMASI DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN
Amandemen UUD 1945 (Hak Asasi dan Pembiayaan 20%) Penataan sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas) Reformasi dan Kebijakan Terobosan Periode Pendanaan massal pendidikan Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) secara massal Penerapan TIK secara massal untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal Reformasi perbukuan secara mendasar Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA Otonomisasi Satuan Pendidikan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (reaching the unreached) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif

22 III. VISI DAN MISI VISI Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah 22

23 MISI III. VISI DAN MISI (lanjutan)
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

24 IV. MISI KERJA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2014
Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD Berkesetaraan Jender di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota; Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota; Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota; Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Jender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara; Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Sistem Pengawasan Intern.

25 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014
PAUD dengan APK Nasional Mencapai 72%, APK Provinsi minimal 60%, APK Kota minimal 90%, dan APK Kabupaten minimal 50%, 100% guru TK berkualifikasi minimal S1/D4 dan bersertifikat, dan mengikuti pendidikan keprofesian berkelanjutan. Pendidikan Dasar Universal Tingkat Literasi Nasional Usia ≥ 15 tahun mencapai 97%, Tingkat Literasi Provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku minimal 95%, Tingkat Literasi Provinsi di Nusa Tenggara minimal 90%, Tingkat Literasi Provinsi di Papua minimal 81%. APM SD/MI/Paket A Nasional Mencapai 97%, APM Provinsi minimal 90%, APM Kota minimal 98%, dan APM Kabupaten minimal 80%. APK SMP/MTs/Paket B Nasional Mencapai 110%, APK Provinsi minimal 90%, APK Kota Minimal 115%, dan APK Kabupaten minimal 70%. Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B lebih dari 99%. 50% SD dan 60% SMP Memenuhi SNP dengan berakreditasi Minimal B.

26 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 (Lanjutan)
Pendidikan Dasar Universal (lanjutan) Semua Kota Memiliki Minimal Satu SD dan Satu SMP SBI atau Rintisan SBI, 95% Kabupaten memiliki Minimal Satu SD dan Satu SMP SBI atau Rintisan SBI. 50% peserta didik SD memiliki kompetensi literasi komputer. 80% SMP memiliki laboratorium lengkap termasuk laboratorium multimedia yang tersambung ke internet dan menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK. 97% Guru SD dan 99% Guru SMP Berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat. 70% Guru SD memiliki kompetensi literasi komputer, 70% tutor paket A lulus pelatihan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK. 80% Guru SMP kompeten memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK, 70% tutor paket B lulus pelatihan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK. Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun di semua SD dan SMP Negeri berstandar pelayanan minimal sampai dengan berstandar nasional diselenggarakan tanpa memungut biaya operasi sekolah dan yang melanggar disanksi sesuai peraturan perundang-undangan. SD dan SMP Swasta yang mendapatkan subsidi BOS tidak lagi memungut biaya operasional sekolah yang memberatkan peserta didik.

27 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 (Lanjutan)
PENDIDIKAN MENENGAH BERMUTU DENGAN CIRI APK Nasional Melampaui 85%, APK Provinsi minimal 70%, APK Kota minimal 95%, dan APK Kabupaten minimal 60%. Rasio Peserta Didik SMA:SMK = 33:67. 90% SMA memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B, 75% SMK memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B. Semua Kabupaten dan Kota Minimal Memiliki 1 SMA dan 1 SMK SBI atau RSBI. Semua SMA dan SMK memiliki laboratorium lengkap termasuk laboratorium multimedia yang tersambung ke internet dan menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK.

28 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 (Lanjutan)
PENDIDIKAN MENENGAH BERMUTU DENGAN CIRI (lanjutan) Semua Guru SMA dan SMK Berkualifikasi S1/D4, bersertifikat, dan kompeten memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK, 70% tutor paket C lulus pelatihan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK. 95% lulus SMP/MTs/Paket B tidak melanjutkan dan atau Peserta Didik Putus Sekolah Mendapatkan Layanan Pendidikan Kesetaraan dan/atau Pelatihan Kecakapan Hidup Bersertifikat disertai Layanan Penempatan Kerja. Pendidikan Menengah di semua SMA dan SMK berstandar pelayanan minimal sampai dengan berstandar nasional diselenggarakan dengan pungutan yang terjangkau oleh peserta didik. Semua SMA dan SMK SSN dan seluruh SMA dan SMK RSBI/SBI bersertifikat ISO 9001:2008.

29 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 (Lanjutan)
PENDIDIKAN TINGGI APK Nasional mencapai 25%, di mana minimal 40%nya disumbang oleh Prodi sains natural dan teknologi. 100% PTN dan 50% PTS memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008. 100% PTN dan 30% PTS memiliki lab sains bersertifikat ISO Semua Prodi yang menerbitkan ijazah memiliki izin operasi dan berakreditasi, 60% nya berakreditasi Minimal B, dan 10% Prodi Berakreditasi Internasional (OECD). PT masuk peringkat TOP dunia versi THES: TOP 200 minimal 2 TOP 300 minimal 2 TOP 400 minimal 2, TOP 500 minimal 5. Semua Dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi minimal S2, bersertifikat, memiliki akses internet dan e-journal, dan menerapkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang kontekstual berbasis TIK.

30 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 (Lanjutan)
PENDIDIKAN TINGGI (lanjutan) Semua Dosen program S2, profesi, spesialis, dan S3 berkualifikasi S3, bersertifikat, memiliki akses internet dan e-journal, dan menerapkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang kontekstual berbasis TIK. 30% Dosen BHPP melakukan Publikasi dan 5% melakukan Publikasi Internasional, 20% Dosen Tetap PTS melakukan publikasi dan 1% melakukan Publikasi Internasional. Paten yang dihasilkan 150. Rasio Jumlah Mahasiswa Vokasi/Sarjana Mencapai 40/60, Rasio Mahasiswa Profesi dan/atau Spesialis terhadap Lulusan Program S1/D4 mencapai 60%. 100% PTN dan PT BHMN menjadi BHPP dan 60%nya memiliki laporan keuangan beropini audit WTP. 50% PTS memiliki laporan keuangan beropini audit WTP.

31 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 (Lanjutan)
LINTAS UNIT UTAMA Rerata tertimbang APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi mencapai minimal 75%. Nilai total tertimbang medali emas, perak, dan perunggu (emas:3; perak:2; perunggu:1) yang diperoleh Indonesia dalam kompetisi berskala internasional mencapai > 700. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Depdiknas berkategori Wajar Tanpa Pengecualian selama minimal 4 tahun. Skor Kualitas LAKIP Depdiknas menurut penilaian Menpan minimal 70. Depdiknas mempraktekkan service excellence bersertifikasi ISO 9001:2008. Manajemen berbasis kinerja diterapkan sampai dengan Pejabat Eselon IV.

32 V. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 (Lanjutan)
LINTAS UNIT UTAMA (lanjutan) Tingkat absensi pegawai selama 5 tahun terakhir tidak pernah melebihi 0,01%. Semua satker terkoneksi secara online. e-Administrasi diterapkan oleh semua satker. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif sejak SD sampai dengan Pendidikan Tinggi. Peta bahasa daerah rampung 100%. Pusat pembelajaran Bahasa Indonesia di luar negeri mencapai 15 buah. 32

33 TERIMA KASIH