RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Presentasi berjudul: "RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/"— Transcript presentasi:

1 RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RKP 2016 Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahap I Jakarta, 26 Maret 2015

2 KERANGKA PAPARAN RPJMN 2015 – 2019 Visi – Misi
9 Agenda Prioritas – NAWA CITA Strategi Pembangunan Nasional Sasaran RPJMN 2015 – 2019 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2016 Sasaran dan Asumsi Makro Kebutuhan Investasi Tahun 2016 RANCANGAN TEMA RKP 2016 ARAHAN PENYUSUNAN RKP 2016 PENUTUP Slide - 2

3 VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 3

4 9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah- daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 4

5 MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK
Mengejar peningkatan daya saing Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas Mengurangi ketimpangan antarwilayah Memulihkan kerusakan lingkungan Memajukan kehidupan bermasyarakat Slide - 5

6 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Mental / Karakter Slide - 6

7 SASARAN MAKRO RPJMN Indikator 2014* (Baseline) 2015 2019 Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 (metode lama) 69,4 (metode baru) 76,3 Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 - Meningkat Indeks Gini 0,41 0,40 0,36 Pertumbuhan ekonomi 5,1% 5,7% 8,0 % PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 43.403 40.785 72.217 Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 10,3 7,0-8,0% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 5,6% 4,0-5,0% 1Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 *Perkiraan **Maret 2014 Slide - 7

8 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2016
Slide - 8

9 SASARAN DAN ASUMSI MAKRO
Indikator 2015 2016 RPJMN APBN-P RKP Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,8 5,7 6,6 Inflasi (%, yoy) 5,0 4,0 Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,2 6,0 Nilai tukar (Rp/US$) 12.200 12.500 12.150 12.600 Harga Minyak Mentah (US$/barel) 70,0 60 85,0 65 Lifting Minyak (ribu barel per hari) 849,0 825 880,0 830 Lifting Gas (MBOEPD) 1.177 1.221 1.150,0 1.150 Slide - 9

10 RINCIAN PERTUMBUHAN PDB (%)
SISI PENGELUARAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Perkiraan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,0 5,6 5,0 5,7 6,6 Konsumsi Rumah Tangga 5,1 5,5 5,4 5,3 Konsumsi LNPRT 6,7 8,2 12,4 3,5 Konsumsi Pemerintah 4,5 6,9 2,0 1,4 PMTB 8,9 9,1 4,1 8,5 10,3 Ekspor Barang dan Jasa 14,8 1,6 4,2 1,0 2,2 Impor Barang dan jasa 15,0 8,0 1,9 SISI PRODUKSI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Perkiraan Sasaran Pertanian 4,0 4,6 4,2 4,3 Pertambangan dan Penggalian 3,0 1,7 0,6 0,8 Industri Pengolahan 6,3 5,6 4,5 6,1 6,9 Lainnya 7,1 6,2 6,7 7,9 Pertumbuhan Ekonomi 6,0 5,0 5,7 6,6 Slide - 10

11 KEBUTUHAN INVESTASI TAHUN 2016
(Rp Triliun) Pertumbuhan ekonomi 6,6% di tahun 2016 membutuhkan investasi Rp Triliun (85,5% swasta), dengan sumber pendanaan swasta berasal dari kredit perbankan, saham, dan obligasi yang makin membesar perannya. Slide - 11

12 RANCANGAN TEMA RKP 2016 Slide - 12

13 RANCANGAN TEMA RKP 2016 RKP 2015 RKP 2016 RKP 2017 RKP 2018 RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS RKP 2017 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017 RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019 Slide - 13

14 RANCANGAN TEMA RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Pembangunan berkualitas adalah: Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan Slide - 14

15 ARAHAN PENYUSUNAN RKP 2016 Slide - 15

16 ARAHAN PENYUSUNAN RKP 2016 (1/2)
Prioritas program/kegiatan pembangunan difokuskan untuk pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif dalam kerangka pembangunan wilayah sesuai dengan arah pembangunan wilayah per pulau/provinsi pada RPJMN Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah. Selama ini, pembahasan Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif dilakukan secara sektoral per Kementerian/Lembaga. Padahal, banyak sasaran/target program di K/L sektor yang memerlukan dukungan kegiatan dari K/L lain, namun K/L yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan utk mengkoordinasikan K/L lain. Slide - 16

17 ARAHAN PENYUSUNAN RKP 2016 (2/2)
Hanya Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga. Di Era Kabinet Kerja (Jokowi-JK), sebagian besar Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) bersifat Lintas Sektor, Lintas Kementerian dan Lintas Wilayah, sebagai contoh pariwisata, kedaulatan pangan, kemaritiman  oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi perencanaan program/kegiatan lintas sektor/lintas K/L dan lintas wilayah. Untuk itu, pelaksanaan Rakorbangpus 2015 akan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: Rakorbangpus Tahap I akan dilakukan pembahasan agenda prioritas nasional secara lintas sektor/lintas Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah (Multilateral Meeting). Rakorbangpus Tahap II akan dilakukan: (a) pendalaman hasil pembahasan Rakorbangpus Tahap I; dan (b) pembahasan usulan program/kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan (Trilateral Meeting). Slide - 17

18 MEKANISME RAKORBANGPUS
Penyampaian: Tema RKP 2016 Prioritas Nasional 2016 Pagu Indikatif 2016 TRILATERAL MEETING Penelaahan Program dan Kegiatan Sektor di masing-masing K/L oleh Bappenas – Kemenkeu – K/L RENJA K/L dilanjutkan dengan TRILATERAL MEETING (Rakorbangpus – II) MEKANISME LAMA MEKANISME BARU MULTILATERAL MEETING (Raporbangpus – I) Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor (Multi K/L) terhadap agenda prioritas nasional (NAWA CITA) Slide - 18

19 MULTILATERAL MEETING Koordinasi Perencanaan Multilateral/Multi-Sektor/Multi K/L terhadap masing-masing Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi: Kedaulatan pangan Kedaulatan energi Kemaritiman Industri/Kawasan Industri Pariwisata Revolusi mental Kawasan Perbatasan Masing-masing agenda prioritas nasional tersebut dibahas bersama K/L terkait dalam forum lintas sektor dan lintas K/L terkait. Slide - 19

20 PENUTUP Pada dasarnya pembahasan dalam rangkaian Rakorbangpus RKP menitikberatkan pada koordinasi perencanaan program/kegiatan dalam rangka untuk merealisasikan janji Presiden (sasaran NAWA CITA). Bagi Kementerian/Lembaga: Diharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga mendalami dengan sungguh-sungguh Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) yang tertuang pada RPJMN , agar: (a) setiap K/L mengetahui perannya dalam mendukung pencapaian tiap sasaran/target Nawa Cita; dan (b) setiap K/L mengetahui kebutuhan dukungan dari K/L lain. Bagi Pemerintah Daerah: Diharapkan: (a) setiap Pemerintah Daerah mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing; (b) mempersiapkan dukungan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah; dan (c) menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD. Slide - 20

21 TERIMAKASIH Slide - 21